sejarah negara kita 1

Kamu sering mendengar kritik bahwa secara politis kita sudah merdeka 

tetapi secara ekonomis masih sering dipermainkan oleh kekuatan 

ekonomi global. Bahkan ada yang secara ekstrim mengatakan “kita sudah 

merdeka secara politik tetapi masih terjajah di bidang ekonomi.” Bahkan 

beberapa ahli mengatakan tidak hanya terjajah secara ekonomi, di Indonesia 

juga sedang berkembang imperialisme kebudayaan. 

Dapat dirasakan bahwa kemandirian dan kekuatan ekonomi Indonesia 

masih lemah karena pengaruh kekuatan asing dan utang luar negeri yang 

tidak sedikit. Sementara di dalam negeri berbagai penyelewengan di sektor 

ekonomi, termasuk korupsi masih terus berlangsung. Begitu juga kalau 

mencermati perkembangan budaya dan gaya hidup sebagian generasi muda 

kita yang lebih bangga dan menyenangi budaya Barat. Contohnya, anak￾anak dan remaja akan lebih mengenal dan bangga memakan hamburger 

dari pada jenis makanan di negeri sendiri misalnya singkong goreng. 

Mengapa hal itu terjadi? Mengapa kemandirian di bidang ekonomi 

kita masih lemah? Mengapa jati diri di bidang kebudayaan juga kurang 

kompetitif? Pertanyaan-pertanyaan itu menarik untuk kita telaah kemudian 

menemukan jawabnya. Yang jelas kemandirian ekonomi memang harus 

terus diperjuangkan, mengingat negeri kita negeri yang begitu kaya.

Negeri kita yang terkenal dengan nama Indonesia ini, juga dikenal dengan 

sebutan Kepulauan Nusantara, sementara kaum kolonial Barat menyebutnya 

dengan tanah Hindia. Sejarah telah mencatat bahwa kekayaan Kepulauan 

Nusantara begitu luar biasa. Kekayaan bumi Nusantara ini dapat diibaratkan 

sebagai “mutiara dari timur”. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau 

Kepulauan Nusantara atau Indonesia ini menarik perhatian kongsi-kongsi 

Eropa untuk menguasainya. Terjadilah perebutan hegemoni di antara mereka 

bangsa-bangsa Eropa yang ingin menjajah Indonesia. Akibat penjajahan dan 

dominasi asing telah membuat jati diri dan budaya bangsa terancam dan 

menjadi rapuh. Begitu juga kehidupan sosial ekonomi menjadi tersendat. 

Kalau kita renungkan masalah-masalah tersebut bisa jadi berakar dari 

berkembangnya kultur kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia 

sejak abad ke-17. Nah, mulai saat itu kita tidak memiliki kemandirian dan 

kedaulatan baik secara ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. 

Realitas kehidupan semacam itu perlu mendapat perhatian dari berbagai 

pihak. Dalam kenyataan sekarang ini masih dapat dirasakan adanya pengaruh 

asing yang begitu kuat di dalam dinamika kehidupan perekonomian di 

Indonesia. Utang luar negeri yang juga semakin menumpuk, di samping 

penyakit korupsi yang belum dapat diberantas. Kalau begitu apakah 

benar kehidupan sekarang ini juga ada warisan yang berasal dari zaman 

penjajahan, zaman dominasi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Bila 

mengingat prinsip sebab akibat dan konsep perubahan dan keberlanjutan, 

sangat mungkin kehidupan kita sekarang ini juga dipengaruhi oleh kultur di 

zaman penjajahan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Bagaimana 

sebenarnya perkembangan dominasi kolonialisme dan imperialisme di 

Indonesia yang sudah muncul sejak abad ke-16.

Berikut ini kita akan belajar tentang perkembangan dominasi kolonialisme 

dan imperialisme di Indonesia

Peta tersebut menggambarkan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke 

Nusantara. Garis: ________ menggambarkan proses perjalanan laut bangsa 

Portugis. Simbol garis: -- . -- menunjukkan proses perjalanan laut bangsa 

Spanyol, Simbol garis:- - - - menunjukkan kedatangan bangsa Inggris, dan 

garis ……. menggambarkan proses perjalanan bangsa Belanda menuju 

Indonesia.

Perlu disadari bahwa Nusantara atau Kepulauan Indonesia merupakan 

kepulauan yang sangat kaya dan indah. Bagaikan “mutiara dari timur”. 

Tanah Nusantara memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam, hasil dan 

persediaan tambang ada di mana-mana, hasil pertanian pun melimpah, 

begitu juga hasil perkebunan seperti rempah-rempah selalu menggugah 

selera. 

Sungguh Tuhan Yang Maha Pemurah telah menganugerahkan bumi 

Nusantara yang kaya ini untuk kita semua. Oleh karena itu, sudah sepantasnya 

kita bersyukur atas nikmat-Nya, caranya, dengan menjaga dan melestarikan 

kekayaan alam semesta Nusantara ini. Kekayaan dan keindahan tanah 

Nusantara itu pula yang menarik dan menggiurkan bangsa-bangsa lain untuk 

datang. Sekarang mereka datang ke Indonesia, ada yang sebagai wisatawan, 

ada sebagai penanam modal, ada yang bekerja seperti konsultan, dan lain￾lain.

Tetapi dalam perjalanan sejarah Indonesia, kedatangan bangsa-bangsa 

asing terutama Eropa di Nusantara yang dimulai abad ke-16 ternyata telah 

membawa sebuah perubahan besar dengan terjadinya suatu masa penjajahan 

bangsa Barat.

Nah, bagaimana proses datangnya bangsa Barat ke Indonesia? Ikuti uraian 

berikut

1. Motivasi, Nafsu, dan Kejayaan Eropa

Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia dikenal adanya masa penjelajahan 

samudra. Aktivitas penjelajahan samudra ini dalam rangka untuk 

menemukan dunia baru. Aktivitas penemuan dunia baru ini tidak terlepas 

dari motivasi dan keinginannya untuk bertahan hidup, memenuhi kepuasan 

dan kejayaan dalam kehidupan di dunia. Bahkan bukan sekedar motivasi, 

tetapi juga muncul nafsu untuk menguasai dunia baru itu demi memperoleh 

keuntungan ekonomi dan kejayaan politik. Pertanyaannya yaitu daerah 

mana yang dimaksud dunia baru itu? Yang dimaksud dunia baru waktu itu 

pada mulanya yaitu wilayah atau bagian dunia yang ada di sebelah timur 

(timurnya Eropa). Wilayah itu sebagai penghasil bahan-bahan yang sangat 

diperlukan dan digemari oleh bangsa-bangsa Eropa. Bahan-bahan yang 

dimaksudkan itu yaitu rempah-rempah seperti cengkih, lada, dan pala.

Mengapa orang-orang Eropa sangat 

memerlukan rempah-rempah? Orang￾orang Eropa berusaha sekuat tenaga 

untuk menemukan daerah penghasil 

rempah-rempah. Rempah-rempah ini 

menjadi komoditas perdagangan 

yang sangat laris di Eropa. Rempah￾rempah ini sangat diperlukan untuk 

bumbu masak dan bahan minuman 

yang dapat menghangatkan badan. 

Hal ini sangat cocok untuk orang￾orang Eropa yang memang tinggal di 

daerah dingin. Kemudian dari mana 

asal rempah-rempah itu?

Daerah yang menghasilkan rempah￾rempah itu tidak lain yaitu Kepulauan Nusantara. Orang-orang Eropa 

menyebut daerah itu dengan nama Hindia. Bagaikan “memburu mutiara 

dari timur”, orang-orang Eropa berusaha datang ke Kepulauan Nusantara 

untuk mendapatkan rempah-rempah. Dalam konteks penemuan dunia baru 

itu kemudian tidak hanya Kepulauan Nusantara, tetapi juga daerah-daerah 

lain yang ditemukan orang-orang Eropa pada periode penjelajahan samudra, 

misalnya Amerika dan daerah-daerah lain di Asia.

Sejarah umat manusia sudah sejak lama mengglobal. Peristiwa sejarah di 

suatu tempat sangat mungkin terpengaruh atau menjadi dampak dari 

peristiwa lain yang terjadi di tempat yang cukup jauh. Perkembangan ini 

sudah sangat nyata seiring dengan semakin ramainya perdagangan melalui 

“Jalur Sutera” 

Kehidupan global semakin berkembang dengan maraknya penjelajahan samudera 

orang-orang Eropa ke dunia Timur. Begitu juga peristiwa kedatangan bangsa 

Eropa ke Indonesia, telah ikut 

meningkatkan kehidupan global. 

Peristiwa itu dilatarbelakangi 

oleh peristiwa yang jauh dari 

Indonesia, misalnya peristiwa 

jatuhnya Konstantinopel di kawasan 

Laut Tengah pada tahun 1453. 

Serangkaian penemuan di bidang

teknologi juga merupakan faktor penting untuk melakukan pelayaran bagi 

bangsa-bangsa Barat menuju Tanah Hindia/Kepulauan Nusantara. Sementara 

itu semangat dan dorongan untuk melanjutkan Perang Salib disebut-sebut 

juga ikut mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia.

2. Petualangan, Penjelajahan, dan Perebutan Hegemoni

Bertahun-tahun lamanya Laut Tengah menjadi pusat perdagangan 

internasional antara para pedagang dari Barat/Eropa dan Timur. Salah satu 

kota pusat perdagangan itu yang terkenal yaitu Konstantinopel. Banyak jenis 

komoditas di pasar Konstantinopel. Misalnya batu mulia, emas dan perak, 

gading, sutera dan juga yang penting rempah-rempah. Orang-orang Eropa 

sangat menyenangi rempah-rempah. Para pedagang dari Barat atau orang￾orang Eropa itu mendapatkan rempah-rempah lebih mudah, dan dengan 

harga lebih murah. Namun, setelah jatuhnya Konstantinopel tahun 1453 

ke tangan Turki Usmani, akses bangsa-bangsa Eropa untuk mendapatkan 

rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup. 

Harga rempah-rempah di pasar Eropa melambung sangat tinggi. Oleh karena 

itu, mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil 

rempah-rempah ke timur. Mulailah periode petualangan, penjelajahan, dan 

penemuan dunia baru. Upaya tersebut mendapat dukungan dan partisipasi 

dari pemerintah dan para ilmuwan. 

Portugis dan Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor petualangan, 

pelayaran, dan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru di 

timur. Portugis juga telah menjadi pembuka jalan menemukan Kepulauan 

Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian menyusul 

Spanyol, Belanda, dan Inggris. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur 

tidak semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan rempah￾rempah, tetapi ada tujuan yang lebih luas.

Tujuan mereka terkait dengan:

• gold : memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan

mengumpulkan emas perak dan bahan tambang serta 

bahan-bahan lain yang sangat berharga.

• glory : memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam

kaitan ini mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia 

baru yang ditemukannya. 

• gospel : menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada

mulanya orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu 

Prester John yang mereka yakini sebagai Raja Kristen yang 

berkuasa di Timur.

Mengenai ketiga jenis tujuan: gold, glory, dan gospel itu sebenarnya lebih 

dimiliki dan digelorakan oleh Portugis dan Spanyol.

Berikut ini akan dijelaskan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra 

bangsa-bangsa Eropa menuju Kepulauan Nusantara.

a) Portugis

Berita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru, membuat penasaran 

raja Portugis (sekarang terkenal dengan sebutan Portugal), Manuel l. Raja 

Portugis tersebut kemudian memanggil pelaut ulung Portugis bernama Vasco 

da Gama untuk melakukan ekspedisi 

menjelajahi samudra mencari Tanah 

Hindia yang merupakan daerah penghasil 

rempah-rempah. Vasco da Gama mencari 

jalan lain agar lebih cepat sampai di 

Tanah Hindia yang merupakan tempat 

penghasil rempah-rempah. Kebetulan 

sebelum Vasco da Gama mendapatkan 

perintah dari Raja Manuel l, sudah ada 

pelaut Portugis bernama Bartholomeus 

Diaz melakukan pelayaran mencari daerah 

Timur dengan menelusuri pantai barat 

Afrika. Pada tahun 1488 karena serangan 

ombak besar terpaksa Bartholomeus Diaz

mendarat di suatu ujung selatan Benua Afrika. Tempat tersebut kemudian 

dinamakan Tanjung Harapan. Ia tidak melanjutkan penjelajahannya tetapi 

memilih bertolak kembali ke negerinya.

Pada Juli 1497 Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk 

memulai penjelajahan samudra. Berdasarkan pengalaman Bartholomeus Diaz 

tersebut, Vasco da Gama juga berlayar mengambil rute yang pernah dilayari 

Bartholomeus Diaz. Rombongan Vasco da Gama juga singgah di Tanjung 

Harapan. Atas petunjuk dari pelaut bangsa Moor yang telah disewanya, 

rombongan Vasco da Gama melanjutkan penjelajahan, berlayar menelusuri 

pantai timur Afrika kemudian berbelok ke kanan untuk mengarungi Lautan 

Hindia (Samudra Indonesia). Pada tahun 1498 rombongan Vasco da Gama 

mendarat sampai di Kalikut dan juga Goa di pantai barat India.

Ada pemandangan yang menarik dari kedatangan rombongan Vasco da 

Gama ini. Mereka ternyata sudah menyiapkan patok batu yang disebut batu 

padrao. Batu ini sudah diberi pahatan lambang bola dunia. Setiap daerah 

yang disinggahi kemudian dipasang patok batu padrao sebagai tanda bahwa 

daerah yang ditemukan itu milik Portugis. Bahkan di Goa, India itu Vasco da

Gama berhasil mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. 

Atas kesuksesan ekspedisi ini maka oleh Raja Portugis, Vasco da Gama 

diangkat sebagai penguasa di Goa atas nama pemerintahan Portugis.

Setelah beberapa tahun tinggal di India, orang-orang Portugis menyadari 

bahwa India ternyata bukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka 

mendengar bahwa Malaka merupakan kota pusat perdagangan rempah￾rempah. Oleh karena itu, dipersiapkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan 

Alfonso de Albuquerque. Dengan armada lengkap Alfonso de Albuquerque 

berangkat untuk menguasai Malaka. Pada tahun 1511 armada Portugis 

berhasil menguasai Malaka. Portugis mulai memasuki wilayah Kepulauan 

Nusantara yang disebutnya juga sebagai tanah India (Hindia). Orang-orang 

Portugis pun segera mengetahui tempat buruannya “mutiara dari timur” 

yakni rempah-rempah yang ada di Kepulauan Nusantara, khususnya di 

Kepulauan Maluku,

Tentang rempah-rempah di Maluku (Ternate dan Tidore), pernah digambarkan 

oleh Luis vaz de Cam sebagai berikut.

“Lihatlah, betapa laut-laut di Timur ditebari pulau-pulau tidak terkira 

banyaknya. Tengoklah Tidore lalu Ternate dengan puncak gunung yang membara 

dan meluncurkan api. Pandanglah kebun-kebun cengkeh yang panas. Dibeli 

oleh Portugis dengan darah mereka. Dan burung cenderawasih yang terbang 

tidak pernah melangit. Tetapi jatuh ke bumi ketika mereka berhenti terbang.“

Luis vaz de Cam-cs. The Lusiads (1572). Canto. 132.

(Taufik Abdullah & AB. Lapian.

Perlu ditambahkan bahwa dengan dikuasainya Malaka oleh Portugis pada 

tahun 1511 telah menyebabkan perdagangan orang-orang Islam menjadi 

terdesak. Para pedagang Islam tidak lagi bisa berdagang dan keluar masuk 

kawasan Selat Malaka, karena Portugis melakukan monopoli perdagangan. 

Akibatnya para pedagang Islam harus menyingkir ke daerah-daerah lain. 

Tindakan Portugis yang memaksakan monopoli dalam perdagangan itu 

telah mendapatkan protes dan perlawanan dari berbagai pihak. Sebagai 

contoh pada tahun 1512 terjadi perlawanan yang dilancarkan seorang 

pemuka masyarakat yang bernama Pate Kadir (Katir). Pate Kadir merupakan 

tokoh masyarakat (kepala suku) Jawa yang ada di Malaka. Ia dikenal sangat 

pemberani. Ia melancarkan perlawanan terhadap keserakahan Portugis di 

Malaka. Dalam melancarkan perlawanan ini Pate Kadir berhasil menjalin 

persekutuan dengan Hang Nadim. Perlawanan Pate Kadir terjadi di laut dan 

kemudian menyerang pusat kota. Tetapi ternyata dengan kekuatan senjata 

yang lebih unggul, pasukan Kadir dapat dipukul mundur. Kadir semakin 

terdesak dan kemudian berhasil meloloskan diri sampai ke Jepara dan 

selanjutnya ke Demak.

Tindak monopoli yang dipaksakan Portugis juga mendapatkan protes 

dari penguasa Kerajaan Demak. Demak telah menyiapkan pasukan untuk 

melancarkan perlawanan terhadap Portugis di Malaka. Pasukan Demak ini 

dipimpin oleh putera mahkota, Pati Unus. Pasukan Demak ini semakin kuat 

setelah bergabungnya Pate Kadir dan pengikutnya. Tahun 1513 pasukan 

Demak yang berkekuatan 100 perahu dan ribuan prajurit mulai melancarkan 

serangan ke Malaka. Tetapi dalam kenyataannya kekuatan pasukan Demak 

dan pengikut Kadir belum mampu menandingi kekuatan Portugis, sehingga 

serangan Demak ini juga belum berhasil. Posisi Portugis menjadi semakin 

kuat. Portugis terus berusaha memperluas monopolinya, hingga sampai ke 

Indonesia.

b) Spanyol

Sebelum orang-orang Portugis berangkat memulai penjelajahan samudra, 

sebenarnya sudah lebih dulu Spanyol berangkat berlayar mencari tempat 

penghasil rempah-rempah. Orang-orang Spanyol dan Portugis dapat 

dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudra untuk 

mencari daerah baru penghasil rempah-rempah di timur (disebut Tanah 

Hindia).

Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol umumnya memeluk agama Katolik. 

Kedua bangsa ini sama-sama ingin menguasai wilayah lain di dunia. Hal ini 

menimbulkan keprihatinan Paus Yulius II. Untuk menjaga kerukunan antara 

keduanya, maka Paus turun tangan untuk bermusyawarah dengan kedua 

bangsa tersebut. Diadakanlah kemudian perjanjian pembagian wilayah. 

Perjanjian ini diadakan di Tordesillas, Spanyol pada tanggal 7 Juni 1494. 

Isinya yaitu wilayah di luar Eropa dibagi menjadi dua dengan garis meridian 

1550 km sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde. Belahan sebelah timur 

dimiliki oleh Portugis dan belahan sebelah barat dikuasai Spanyol.

Orang-orang Spanyol yang diprakarsai Christhoper Columbus merencanakan 

melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan tanah penghasil rempah￾rempah. Sebelum berangkat Columbus menghadap kepada Ratu Isabella 

untuk mendapat dukungan termasuk fasilitas. Ratu Isabella mengizinkan dan 

menyediakan tiga kapal dengan segala perlengkapannya. Ratu Isabella juga 

menyediakan hadiah apabila misi Columbus ini dapat berhasil. 

Pada tanggal 3 Agustus 1492, Columbus 

berangkat dari pelabuhaan. Atas dasar 

keyakinan bahwa bumi itu bulat maka 

Columbus dengan rombongannya bertolak 

dari Spanyol berlayar menuju ke arah barat. 

Mereka optimis berhasil menemukan daerah 

baru di timur. 

Pada tanggal 6 September tahun yang sama, 

rombongan Columbus sampai di Kepulauan 

Kanari di sebelah barat Afrika. Ekspedisi 

penjelajahan samudra dilanjutkan dengan 

mengarungi lautan luas yang dikenal 

ganas, yakni Samudra Atlantik. Salah satu 

kapalnya rusak. Para anggota ekspedisi 

hampir putus asa. Namun Columbus terus 

memberi semangat bagi anggota rombongannya. Setelah sekitar satu bulan lebih 

berlayar, tanggal 12 Oktober 1492 rombongan Columbus berhasil mendarat di 

pantai bagian dari Kepulauan Bahama. Columbus mengira bahwa ekspedisinya 

ini sudah sampai di Tanah Hindia. Oleh karena itu, penduduk yang menempati 

daerah itu disebut orang-orang Indian. Tempat mendarat Colombus ini kemudian 

dinamakan San Salvador. Berikutnya rombongan Columbus kembali berlayar dan 

mendarat di Haiti. Merasa ekspedisinya telah berhasil maka rombongan Columbus 

bertolak kembali ke Spanyol untuk melapor kepada Ratu Isabella. Tahun 1493 

Columbus sampai kembali di Spanyol. Kedatangan Columbus dan rombongan 

disambut dengan suka cita. Bahkan dengan keberhasilannya mendarat di 

Kepulauan Bahama dan Haiti, Columbus diakui sebagai penemu daerah baru 

yakni Benua Amerika.

Keberhasilan pelayaran Columbus 

menemukan daerah baru telah 

mendorong para pelaut lain untuk 

melanjutkan penjelajahan samudra ke 

timur. Apalagi Columbus belum berhasil 

menemukan daerah penghasil rempah￾rempah. Berangkatlah ekspedisi yang 

dipimpin oleh Magellan/Magalhaes atau 

umum menyebut Magelhaens. Ia juga 

disertai oleh seorang kapten kapal yang 

bernama Yan Sebastian del Cano.

Berdasarkan catatan-catatan yang telah dikumpulkan Columbus, Magellan 

mengambil jalur yang mirip dilayari Columbus. Setelah terus berlayar 

Magellan beserta rombongan mendarat di ujung selatan benua yang 

ditemukan Columbus (Amerika). Di tempat ini terdapat selat yang agak 

sempit yang kemudian dinamakan Selat Magellan. 

Melalui selat ini rombongan Magellan terus berlayar meninggalkan Samudra 

Atlantik dan memasuki Samudra Pasifik dengan lautan yang relatif tenang. 

Setelah sekitar tiga bulan lebih rombongan Magellan berlayar akhirnya pada 

Maret 1521 Magellan mendarat di Pulau Guam. Rombongan Magellan 

kemudian melanjutkan penjelajahannya dan pada April 1521 sampai di 

Kepulauan Massava atau kemudian dikenal dengan Filipina. Magellan 

menyatakan bahwa daerah yang ditemukan ini sebagai koloni Spanyol.

Tindakan Magellan dan rombongan ini mendapat tantangan penduduk 

setempat (orang-orang Mactan). Terjadilah pertempuran antara kedua belah 

pihak. Dalam pertempuran dengan penduduk setempat itu rombongan 

Magellan terdesak bahkan Magellan sendiri terbunuh. Rombongan Magellan 

yang selamat segera meninggalkan Filipina. Mereka di bawah pimpinan 

Sebastian del Cano terus berlayar ke arah selatan. Pada tahun 1521 itu 

juga mereka sampai di Kepulauan Maluku yang ternyata tempat penghasil 

rempah-rempah. Tanpa berpikir panjang kapal-kapal rombongan del Cano 

ini dipenuhi dengan rempah-rempah dan terus bertolak kembali ke Spanyol. 

Dikisahkan bahwa atas petunjuk pemandu orang Indonesia kapal-kapal 

rombongan del Cano ini berlayar menuju ke arah barat, sehingga melewati 

Tanjung Harapan di Afrika Selatan dan diteruskan menuju Spanyol. Dengan 

penjelajahan dan pelayaran yang dipimpin oleh Magellan itu maka sering 

disebut-sebut bahwa tokoh yang berhasil mengelilingi dunia pertama kali 

yaitu Magellan.

Dalam kaitannya dengan pelayaran dan penjelajahan samudra itu ada 

pendapat yang menarik dari Menzies, seorang perwira angkatan laut Inggris. 

Ia menegaskan bahwa yang berhasil mengelilingi dunia pertama kali yaitu 

armada Cina yang dipimpin oleh Panglima Zheng He (Cheng Ho) pada tahun 

1421. Zheng He yaitu seorang kasim kepercayaan Kaisar Cina dari Dinasti 

Ming yang bernama Zhu Di atau Yong Le. Dijelaskan oleh Menzies bahwa 

Zheng He bersama armadanya telah berlayar mengelilingi dunia dengan 

berpedoman pada peta-peta kuno yang dibuat oleh para kartografer Cina 

dan juga beberapa peta yang dibuat misalnya oleh Fra Mauro (orang Italia), 

dan yang dibuat oleh Piri Reis (orang Turki).

Kemudian bagaimana peran para nelayan dan pedagang 

Indonesia yang sudah berdagang sampai India, kemudian ke 

Laut Timur Tengah? Mereka pada umumnya sudah mengetahui 

berbagai jalur perdagangan dan pelayaran ke berbagai wilayah, 

sehingga wajar kalau beberapa di antara mereka juga sebagai 

pemandu pelayaran. Sungguh luar biasa nenek moyang dan para 

pendahulu kita saat itu. Mereka sudah memiliki pengetahuan 

yang luas tentang pelayaran dan penjelajahan samudra. Mereka 

dengan perahu jung-jungnya menjelajahi perairan di Nusantara, 

bahkan sampai di luar Kepulauan Nusantara. Mereka telah 

mewariskan kepada kita tentang jiwa dan nilai-nilai bahari, 

tentang kedaulatan diri untuk berdagang dan bergaul dengan 

orang-orang dari luar atas dasar persamaan.

c) Belanda

Portugis sudah memasuki wilayah Kepulauan Nusantara tahun 1511, 

kemudian sampai ke Maluku tahun 1521. Begitu juga Spanyol memasuki 

Maluku pada tahun 1521. Tetapi Belanda datang ke wilayah Nusantara baru 

pada tahun 1596. Mengapa Belanda sangat terlambat datang ke Indonesia 

bila dibandingkan dengan Portugis dan Spanyol?

Perlu diketahui bahwa pada abad ke-15 Belanda masih menjadi vasal 

Spanyol. Berbagai gerakan terus dilakukan Belanda untuk melepaskan diri 

dari Spanyol yang kemudian dikenal Revolusi 80 tahun. Revolusi ini dimulai 

tahun 1566. Di tengah-tengah revolusi, kegiatan perdagangan orang￾orang Belanda di Eropa terutama di pusat perdagangan di Lisabon, terus 

berkembang dan masih berjalan normal. Belanda juga tidak menemui 

kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Tetapi pada saat 

Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, maka Belanda dilarang lagi 

berdagang di Lisabon. Dengan demikian, Belanda menemui kesulitan untuk 

mendapatkan rempah-rempah. Belanda harus berusaha untuk mendapatkan 

rempah-rempah seperti yang telah dilakukan Portugis dan Spanyol. Orang￾orang Belanda mulai mencari jalan untuk pergi ke dunia Timur atau Tanah 

Hindia.

Pada tahun 1594 Willem Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia 

Timur atau Tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Karena keyakinannya 

bahwa bumi bulat maka sekalipun dari utara atau barat akan sampai pula di 

timur. Ternyata Barents tidak begitu mengenal medan. Ia gagal melanjutkan 

penjelajahannya karena kapalnya terjepit es mengingat air di kutub utara 

sedang membeku. Barents terhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya 

Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di perjalanan.

Pada tahun 1595 pelaut Belanda yang lain yakni Cornelis de Houtman dan 

Pieter de Keyser memulai pelayaran. Kedua pelaut ini bersama armadanya 

dengan kekuatan empat kapal dan 249 awak kapal beserta 64 pucuk meriam

melakukan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari tanah Hindia 

yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Cornelis de Houtman 

mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui orang-orang Portugis. Tahun 

1596 Cornelis de Houtman beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan 

Nusantara. Ia dan rombongan mendarat di Banten. Sesuai dengan niatnya 

untuk berdagang maka kehadiran Cornelis de Houtman diterima baik oleh 

rakyat Banten. Waktu itu di Kerajaan Banten bertepatan dengan masa 

pemerintahan Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdulkadir. Dengan melihat 

pelabuhan Banten yang begitu strategis dan adanya hasil tanaman rempah￾rempah di wilayah itu Cornelis de Houtman berambisi untuk memonopoli 

perdagangan di Banten. Dengan kesombongan dan kadang-kadang berlaku 

kasar, orang-orang Belanda memaksakan kehendaknya. Hal ini tidak dapat 

diterima oleh rakyat dan penguasa Banten. Oleh karena itu, rakyat mulai 

membenci bahkan kemudian mengusir orang-orang Belanda itu. Cornelis de 

Houtman dan armadanya segera meninggalkan Banten dan akhirnya kembali 

ke Belanda.

Ekspedisi penjelajahan berikutnya segera dipersiapkan untuk kembali menuju 

Kepulauan Nusantara. Rombongan kali ini dipimpin antara lain oleh Jacob 

van Heemskerck. Tahun 1598 van Heemskerck dengan armadanya sampai 

di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Heemskerck dan anggotanya 

bersikap hati-hati dan lebih bersahabat. Rakyat Banten pun kembali 

menerima kedatangan orang-orang Belanda. Belanda mulai melakukan 

aktivitas perdagangan. Kapal-kapal mereka mulai berlayar ke timur dan 

singgah di Tuban. Dari Tuban pelayaran dilanjutkan ke timur menuju 

Maluku. Di bawah pimpinan Jacob van Neck mereka sampai di Maluku pada 

tahun 1599. Kedatangan orang-orang Belanda ini juga diterima baik oleh 

rakyat Maluku. Kebetulan waktu itu Maluku sedang konflik dengan orang￾orang Portugis. Oleh karena itu, kedatangan Belanda ini diterima dengan 

baik dan diberi kebebasan untuk berdagang. Pelayaran dan perdagangan 

orang-orang Belanda di Maluku ini mendapatkan keuntungan yang berlipat. 

Dengan demikian semakin banyak kapal-kapal dagang yang berlayar menuju 

Maluku.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa rakyat wilayah Nusantara/Indonesia 

senantiasa mau bersahabat dan berdagang dengan siapa saja atas dasar 

persamaan. Tetapi kalau para pedagang asing itu ingin memaksakan kehendak

dan melakukan monopoli perdagangan di wilayah Nusantara tentu harus 

ditolak karena tidak sesuai dengan martabat rakyat Indonesia yang ingin 

berdaulat dalam hidup dan kehidupan termasuk dalam kegiatan perdagangan.

d) Inggris

Perlu dipahami bahwa setelah Portugis berhasil sampai di kepulauan Maluku, 

aktif mengadakan perdagangan dengan penduduk setempat. Kedatangan 

Portugis ini telah mendorong perdagangan rempah-rempah semakin meluas. 

Jalur perdagangan antara timur (Indonesia, Maluku) dengan Eropa semakin 

berkembang. Bahkan Lisabon dalam waktu singkat berkembang menjadi 

pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. 

Dalam kaitan ini Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam 

perdagangan rempah-rempah. Inggris dapat memperoleh rempah-rempah 

secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Rempah-rempah itu kemudian 

diperdagangkan di daerah-daerah Eropa Barat bahkan sampai di Eropa 

Utara. Tetapi karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis dan Spanyol 

apalagi setelah Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, maka Inggris 

pun mulai tidak bebas untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon.

Oleh karena itu, Inggris berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah￾rempah. Banyak anggota masyarakat, para pelaut dan pedagang yang tidak 

melibatkan diri dalam perang justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan 

samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Dalam 

pelayarannya ke dunia Timur untuk mencari daerah penghasil rempah￾rempah, Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan 

mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Untuk 

memperkuat daya saing para pedagang Inggris perdagangannya di dunia 

timur ini kemudian dibentuk kongsi dagang yang diberi nama East India 

Company (EIC) pada tahun 1600.

Orang-orang Inggris juga sampai ke Indonesia 

pertama kali tahun 1579 dipimpin oleh 

Francis Drake dan Thomas Cavendish. Inggris 

juga membentuk beberapa kantor dagang 

di Indonesia pada tahun 1604, misalnya di 

Ambon, Makasar, Jepara, Jayakarta.

Kalau kamu tinggal di Jakarta tentu sudah mengenal gedung Museum 

Fatahilah atau gedung Museum Sejarah Jakarta. Apakah kamu pernah 

berkunjung ke gedung museum tersebut? Apa saja koleksinya? Tahun 

berapa gedung itu dibangun? Bagi Kamu yang tinggal di luar Jakarta perlu 

diketahui bahwa di Jakarta terdapat sebuah bangunan museum yang sangat 

megah yang dikenal dengan Museum Fatahilah atau Museum Sejarah

Jakarta. Gedung yang sekarang terletak di Jalan Taman Fatahilah mulai 

dibangun tahun 1620 atas perintah Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen 

(J. P. Coen). Gedung ini kemudian dikenal sebagai Stadhuis atau Balai Kota, 

merupakan salah satu bangunan Belanda di Batavia yang digunakan sebagai 

kantor Gubernur Jenderal VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie). 

Gedung itulah yang dijadikan sentral untuk membangun kemaharajaan 

VOC, tempat awal membangun keabsolutan dan kesewenang-wenangan 

bertindak kejam serta melakukan monopoli perdagangan serta intervensi 

politik VOC di Nusantara. Hal ini dilanjutkan pada masa pemerintahan Hindia 

Belanda setelah VOC dibubarkan.

1. Lahirnya VOC

Seperti telah dijelaskan di muka bahwa tujuan kedatangan orang-orang 

Eropa ke dunia timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan 

kekayaan. Tujuan ini dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah￾rempah di Kepulauan Nusantara. Berita tentang keuntungan yang melimpah 

berkat perdagangan rempah-rempah itu menyebar luas. Dengan demikian, 

semakin banyak orang-orang Eropa yang tertarik pergi ke Nusantara. Mereka 

saling berinteraksi dan bersaing meraup keuntungan dalam berdagang. Para 

pedagang atau perusahaan dagang Portugis bersaing dengan para pedagang 

Belanda, bersaing dengan para pedagang Spanyol, bersaing dengan para 

pedagang Inggris, dan seterusnya. Bahkan tidak hanya antarbangsa, 

antarkelompok atau kongsi dagang, dalam satu bangsapun mereka saling 

bersaing. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur masing￾masing kongsi dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dagang 

bersama. Sebagai contoh seperti pada tahun 1600 Inggris membentuk 

sebuah kongsi dagang yang diberi nama East India Company (EIC). Kongsi 

dagang EIC ini kantor pusatnya berkedudukan di Kalkuta, India. Dari Kalkuta 

ini kekuatan dan setiap kebijakan Inggris di dunia timur, dikendalikan. Pada 

tahun 1811, kedudukan Inggris begitu kuat dan meluas bahkan pernah 

berhasil menempatkan kekuasaannya di Nusantara. 

Persaingan yang cukup keras juga terjadi antarperusahaan dagang orang￾orang Belanda. Masing-masing ingin memenangkan kelompoknya agar 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenyataan ini mendapat

perhatian khusus dari pihak pemerintah dan parlemen Belanda, sebab 

persaingan antarkongsi Belanda juga akan merugikan Kerajaan Belanda 

sendiri. Terkait dengan itu, maka pemerintah dan Parlemen Belanda (Staten 

Generaal) pada 1598 mengusulkan agar antarkongsi dagang Belanda 

bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. 

Usulan ini baru terealisasi empat tahun berikutnya, yakni pada 20 Maret 1602 

secara resmi dibentuklah persekutuan kongsi dagang Belanda di Nusantara 

sebagai hasil fusi antarkongsi yang telah ada. Kongsi dagang Belanda ini 

diberi nama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) atau dapat disebut 

dengan “Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur/Kongsi Dagang 

India Timur”. VOC secara resmi didirikan di Amsterdam. Adapun tujuan 

dibentuknya VOC ini antara lain untuk: (1) menghindari persaingan yang 

tidak sehat antara sesama kelompok/kongsi pedagang Belanda yang telah 

ada, (2) memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi 

persaingan dengan para pedagang negara lain, (3) sebagai kekuatan revolusi 

(dalam perang 80 tahun), sehingga VOC memiliki tentara.

VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur, 

sehingga disebut “Dewan Tujuh Belas” yang juga disebut dengan Heeren 

XVII. Heeren XVII ini maksudnya para tuan, misalnya Lord, Duke, Count, dari

17 provinsi yang ada di Belanda sebagai pemilik saham VOC. Mereka terdiri 

atas delapan perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas Besar 

Dewan ini berkedudukan di Amsterdam. Dalam menjalankan tugas, VOC ini 

memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak antara lain:

1) melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan

sampai dengan Selat Magelhaens, termasuk Kepulauan Nusantara;

2) membentuk angkatan perang sendiri;

3) melakukan peperangan;

4) mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat;

5) mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri;

6) mengangkat pegawai sendiri; dan

7) memerintah di negeri jajahan;

Kewenangan di atas sering disebut dengan hak oktroi. Sebagai sebuah kongsi 

dagang, dengan kewenangan dan hak-hak di atas, menunjukkan bahwa VOC 

memiliki hak-hak istimewa dan kewenangan yang sangat luas. VOC sebagai 

kongsi dagang bagaikan negara dalam negara. Dengan memiliki hak untuk 

membentuk angkatan perang sendiri dan boleh melakukan peperangan, 

maka VOC cenderung ekspansif. VOC terus berusaha memperluas daerah￾daerah di Nusantara sebagai wilayah kekuasaan dan monopolinya. VOC juga

memandang bangsa-bangsa Eropa yang lain sebagai musuhnya. Mengawali 

ekspansinya tahun 1605 VOC telah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. 

Benteng pertahanan Portugis di Ambon dapat diduduki tentara VOC. 

Benteng itu kemudian oleh VOC diberi nama Benteng Nieuw Victoria.

Pada awal pertumbuhannya sampai tahun 1610, “Dewan Tujuh Belas” secara 

langsung harus menjalankan tugas-tugas dan menyelesaikan berbagai urusan 

VOC, termasuk urusan ekspansi untuk perluasan wilayah monopoli. Dapat 

kamu bayangkan “Dewan Tujuh Belas” yang berkedudukan di Amsterdam di 

Negeri Belanda harus mengurus wilayah yang ada di Kepulauan Nusantara. 

Sudah barang tentu “Dewan Tujuh Belas” tidak dapat menjalankan 

tugas sehari-hari secara cepat dan efektif. Sementara itu, persaingan dan 

permusuhan dengan bangsa-bangsa lain juga semakin keras. Berangkat dari 

permasalahan ini maka pada 1610 secara kelembagaan diciptakan jabatan 

baru dalam organisasi VOC, yakni jabatan gubernur jenderal. Gubernur 

jenderal merupakan jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan 

kekuasaan di negeri jajahan VOC. Di samping itu juga dibentuk “Dewan 

Hindia” (Raad van Indie). Tugas “Dewan Hindia” ini yaitu memberi nasihat 

dan mengawasi kepemimpinan gubernur jenderal. 

Gubernur jenderal VOC yang pertama yaitu Pieter Both (1602-1614). 

Sebagai gubernur jenderal yang pertama, Pieter Both sudah tentu harus 

mulai menata organisasi kongsi dagang ini sebaik-baiknya agar harapan 

mendapatkan monopoli perdagangan di Hindia Timur dapat diwujudkan. 

Pieter Both pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 

1610. Pada tahun itu juga Pieter Both meninggalkan Banten dan berhasil 

memasuki Jayakarta. Penguasa Jayakarta waktu itu, Pangeran Wijayakrama 

sangat terbuka dalam hal perdagangan. 

Pedagang dari mana saja bebas berdagang, 

di samping dari Nusantara juga dari luar 

seperti dari Portugis, Inggris, Gujarat/India, 

Persia, Arab, termasuk juga Belanda. Dengan 

demikian, Jayakarta dengan pelabuhannya 

Sunda Kelapa menjadi kota dagang yang sangat 

ramai. Kemudian pada tahun 1611 Pieter 

Both berhasil mengadakan perjanjian dengan 

penguasa Jayakarta, guna pembelian sebidang 

tanah seluas 50x50 vadem (satu vadem sama 

dengan 182 cm) yang berlokasi di sebelah timur 

Muara Ciliwung. Tanah inilah yang menjadi cikal

bakal hunian dan daerah kekuasaan VOC di tanah Jawa dan menjadi cikal 

bakal Kota Batavia. Di lokasi ini kemudian didirikan bangunan batu berlantai 

dua sebagai tempat tinggal, kantor dan sekaligus gudang. Pieter Both juga 

berhasil mengadakan perjanjian dan menanamkan pengaruhnya di Maluku 

dan berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon.

2. Keserakahan dan Kekejaman VOC

Pada tahun 1614 Pieter Both digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reynst 

(1614-1615). Baru berjalan satu tahun ia digantikan gubernur jenderal yang 

baru yakni Laurens Reael (1615-1619). Pada masa jabatan Laurens Reael ini 

berhasil dibangun Gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung.

Orang-orang Belanda yang tergabung dalam VOC itu memang cerdik. Pada 

awalnya mereka bersikap baik dengan rakyat. Hubungan dagang dengan 

kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara juga berjalan lancar. Bahkan, 

sewaktu orang-orang Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Pieter 

Both diizinkan oleh Pangeran Wijayakrama untuk membangun tempat 

tinggal dan loji di Jayakarta. Sikap baik rakyat dan para penguasa setempat 

ini dimanfaatkan oleh VOC untuk semakin memperkuat kedudukannya di 

Nusantara. Lama kelamaan orang-orang Belanda mulai menampakkan sikap 

congkak, dan sombong. 

Setelah merasakan nikmatnya tinggal di Nusantara/Indonesia dan menikmati 

keuntungan yang melimpah dalam berdagang, Belanda semakin bernafsu 

ingin menguasai Indonesia. Untuk memenuhi nafsu serakahnya itu, VOC 

sering melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap kaum 

pribumi. Hal ini telah menimbulkan kebencian rakyat dan para penguasa 

lokal. Rakyat dan para penguasa lokal tidak mau diperlakukan semena-mena 

oleh VOC. Oleh karena itu, tidak jarang menimbulkan perlawanan dari rakyat 

dan penguasa lokal. Sebagai contoh pada tahun 1618 Sultan Banten yang 

dibantu tentara Inggris di bawah Laksamana Thomas Dale berhasil mengusir 

VOC dari Jayakarta. Orang-orang VOC kemudian menyingkir ke Maluku. 

Setelah VOC hengkang dari Jayakarta, pasukan Banten pada awal tahun 

1619 juga mengusir Inggris dari Jayakarta. Dengan demikian, Jayakarta 

sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Kesultanan Banten.

Pada tahun 1619 Gubernur Jenderal 

VOC Laurens Reael digantikan oleh 

Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen 

(J.P. Coen). J.P. Coen dikenal gubernur 

jenderal yang berani dan kejam serta 

ambisius. Oleh karena itu, merasa 

bangsanya dipermalukan pasukan 

Banten dan Inggris di Jayakarta, maka 

J.P. Coen mempersiapkan pasukan 

untuk menyerang Jayakarta. Armada 

angkatan laut dengan 18 kapal 

perangnya mengepung Jayakarta. 

Jayakarta akhirnya dapat diduduki 

VOC. Kota Jayakarta kemudian 

dibumihanguskan oleh J.P. Coen pada 

tanggal 30 Mei 1619. Di atas puing￾puing kota Jayakarta itulah dibangun 

kota baru bergaya kota dan bangunan 

di Belanda. Kota baru itu dinamakan 

Batavia sebagai pengganti nama 

Jayakarta.

J.P. Coen yaitu gubernur jenderal yang ambisius untuk menguasai 

berbagai wilayah di Indonesia. Ia juga dapat dikatakan sebagai peletak dasar 

penjajahan VOC di Indonesia. Disertai dengan sikap congkak dan tindakan 

yang kejam, J.P. Coen berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi 

Nusantara untuk keuntungan pribadi dan negerinya. Cara-cara VOC untuk 

meningkatkan eksploitasi kekayaan alam dilakukan antara lain dengan:

1) Merebut pasaran produksi pertanian, biasanya dengan memaksakan

monopoli, seperti monopoli rempah-rempah di Maluku; 

2). Tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. 

Cara memproduksi hasil pertanian dibiarkan berada di tangan kaum 

pribumi, tetapi yang penting VOC dapat memperoleh hasil-hasil 

pertanian itu dengan mudah, sekalipun harus dengan paksaan; 

3). VOC selalu mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat￾tempat yang memiliki posisi strategis. Cara-cara yang dilakukan, di 

samping dengan kekerasan dan peperangan, juga melakukan politik 

adu domba;

 4). VOC melakukan campur tangan (intervensi) terhadap kerajaan￾kerajaan di Nusantara, terutama menyangkut usaha pengumpulan 

hasil bumi dan pelaksanaan monopoli, serta melakukan intervensi 

dalam pergantian penguasa lokal; 

5). Lembaga-lembaga pemerintahan tradisional/kerajaan masih tetap 

dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi/dapat diperalat, 

kalau tidak mau baru diperangi;

Cara-cara seperti monopoli, intervensi dan politik adu domba itu kemudian 

menjadi kebiasaan VOC dan pemerintah kolonial Belanda dalam melestarikan 

penjajahannya di Indonesia.

Setelah berhasil membangun Batavia dan meletakkan dasar-dasar penjajahan 

di Nusantara, pada tahun 1623 J.P. Coen kembali ke negeri Belanda. Ia 

menyerahkan kekuasaannya kepada Pieter de Carpentier. Tetapi oleh 

pimpinan VOC di Belanda, J.P. Coen diminta kembali ke Batavia. Akhirnya 

pada tahun 1627 J.P. Coen tiba di Batavia dan diangkat kembali sebagai 

Gubernur Jenderal untuk jabatan yang kedua kalinya. J.P. Coen semakin 

congkak dan kejam dalam menjalankan kekuasaannya di Nusantara. Berbagai 

bentuk tindakan kekerasan, tipu muslihat dan politik devide et impera terus 

dilakukan. Rakyat pun semakin menderita. Pada masa jabatan yang kedua 

J.P. Coen ini pula terjadi serangan tentara Mataram di bawah Sultan Agung 

ke Batavia.

Batavia senantiasa memiliki posisi yang strategis. Batavia dijadikan markas 

besar VOC. Semua kebijakan dan tindakan VOC di kawasan Asia dikendalikan 

dari markas besar VOC di Batavia. Selain itu Batavia juga terletak pada 

persimpangan atau menjadi penghubung jalur perdagangan internasional. 

Batavia menjadi pusat perdagangan dan jalur yang menghubungkan 

perdagangan di Nusantara bagian barat dengan Malaka, India, kemudian 

juga menghubungkan dengan Nusantara bagian timur. Apalagi Nusantara 

bagian timur ini menjadi daerah penghasil rempah-rempah yang utama, 

maka posisi Batavia yang berada di tengah-tengah itu menjadi semakin 

strategis dalam perdagangan rempah-rempah.

VOC semakin bernafsu dan menunjukkan keserakahannya untuk menguasai 

wilayah Nusantara yang kaya rempah-rempah ini. Tindakan intervensi 

politik terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara dan pemaksaan monopoli 

perdagangan terus dilakukan. Politik devide et impera dan berbagai tipu 

daya juga dilaksanakan demi mendapatkan kekuasaan dan keuntungan 

sebesar-besarnya. Sebagai contoh, Mataram Islam yang merupakan kerajaan 

kuat di Jawa akhirnya juga dapat dikendalikan secara penuh oleh VOC. 

Hal ini terjadi setelah dengan tipu muslihat VOC, Raja Pakubuwana II yang 

sedang dalam keadaan sakit keras dipaksa untuk menandatangani naskah 

penyerahan kekuasaan Kerajaan Mataram Islam kepada VOC pada tahun 

1749. Tidak hanya kerajaan-kerajaan di Jawa, kerajaan-kerajaan di luar Jawa 

berusaha ditaklukkan.

Untuk memperkokoh kedudukannya di Indonesia bagian barat dan 

memperluas pengaruhnya di Sumatera, VOC berhasil menguasai Malaka. Hal 

ini terjadi setelah VOC mengalahkan saingannya, yakni Portugis pada tahun 

1641. Berikutnya VOC berusaha meluaskan pengaruhnya ke Aceh. Kerajaan 

Makassar di bawah Sultan 

Hasanuddin yang tersohor 

di Indonesia bagian timur 

juga berhasil dikalahkan 

setelah terjadi Perjanjian 

Bongaya tahun 1667. Dari 

Makasar VOC juga berhasil 

memaksakan kontrak dan 

monopoli perdagangan dengan 

Raja Sulaiman dari Kalimantan 

Selatan. Pelaksanaan monopoli 

di kawasan ini dilaksanakan 

melalui Pelayaran Hongi.

Pengaruh dan kekuasaan VOC semakin meluas. Untuk mempertahankan 

kebijakan monopoli di setiap daerah yang dipandang strategis, maka 

armada VOC diperkuat. Benteng-benteng pertahanan dibangun. Sebagai 

contoh Benteng Doorstede dibangun di Saparua, Benteng Nasau di Banda, 

di Ambon sudah ada Benteng Nieuw Victoria, Benteng Oranye di Ternate, 

dan Benteng Rotterdam di Makasar. 

VOC juga memperluas pengaruhnya sampai ke Irian/Papua yang dikenal 

sebagai wilayah yang masih tertutup dengan hutan belantara yang begitu 

luas. Penduduknya juga masih bersahaja dan primitif. Orang Belanda yang 

pertama kali sampai ke Irian yaitu Willem Janz. Bersama armadanya 

rombongan Willem Janz menaiki Kapal Duyke dan berhasil memasuki tanah 

Papua pada tahun 1606. Willem Janz ingin mencari kebun tanaman rempah￾rempah. Tahun 1616-1617 Le Maire dan William Schouten mengadakan 

survei di daerah pantai timur laut Irian dan menemukan Kepulauan Admiralty 

bahkan sampai ke New Ireland. Pada waktu itu orang-orang Belanda sangat 

memerlukan bantuan budak, maka banyak diambil dari orang-orang Irian. 

Pengaruh VOC di Irian semakin kuat. Bahkan pada tahun 1667, Pulau￾pulau yang termasuk wilayah Irian yang semula berada di bawah kekuasaan 

Kerajaan Tidore sudah berpindah tangan menjadi daerah kekuasaan VOC. 

Dengan demikian, daerah pengaruh dan kekuasaan VOC sudah meluas 

di seluruh Nusantara. Penguasaan atas Papua/Irian oleh VOC ini terutama 

terjadi setelah melihat Inggris mulai menanamkan pengaruhnya di beberapa 

tempat di Indonesia, seperti penguasaan atas Bengkulu.

Memahami uraian di atas, jelas bahwa VOC yang merupakan kongsi dagang 

itu berangkat dari usaha mencari untung kemudian dapat menanamkan 

pengaruh serta kekuasaannya di Nusantara. Fenomena ini juga terjadi pada 

kongsi dagang milik bangsa Eropa yang lain. Artinya, untuk memperkokoh 

tindakan monopoli dan memperbesar keuntungannya orang-orang Eropa itu 

harus memperbanyak daerah yang dikuasai (daerah koloninya). Tidak hanya 

daerah yang dikuasai secara ekonomi, kongsi dagang itu juga ingin 

mengendalikan secara politik atau memerintah daerah tersebut. Bercokollah 

kemudian kekuatan kolonialisme dan imperialisme.

Dalam praktiknya, antara kolonialisme dan imperialisme sulit untuk 

dipisahkan. Kolonialisme merupakan bentuk pengekalan imperialisme 

(Taufik Abdullah dan A.B. Lapian (ed), 2012). Muara kedua paham itu yaitu 

penjajahan dari negara yang satu terhadap daerah atau bangsa yang lain. 

Sistem inilah yang umumnya diterapkan bangsa-bangsa Eropa yang datang 

di Kepulauan Nusantara, baik Portugis, Spanyol, Inggris maupun Belanda. 

Sistem ekonomi dan praktik penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa 

itu tidak dilepaskan dari sistem ekonomi yang berkembang di Eropa yakni 

sistem ekonomi merkantilisme, sejak abad ke-16. Merkantilisme merupakan 

sistem ekonomi yang menekan peraturan dan praktik ekonomi pemerintahan 

suatu negara dengan tujuan memperluas kekuasaan dengan mengorbankan 

kekuatan nasional negara saingannya. Merkantilisme ini diarahkan untuk 

menambah cadangan moneter dengan melakukan ekspansi ke negara lain. 

Paham inilah yang mendorong terjadinya kolonialisme. Oleh karena itu, ciri 

yang menonjol dalam sistem ekonomi merkantilisme yakni menciptakan 

koloni di luar negaranya sendiri dan melakukan monopoli perdagangan. Oleh 

karena itu, tidak mengherankan bahwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke 

dunia Timur telah melahirkan koloni-koloni di berbagai wilayah.

Semua itu dalam rangka mencapai kejayaan bangsanya atas masyarakat atau 

bangsa yang lain. Pihak atau bangsa lain dipandang sebagai musuh dan 

harus disingkirkan. Sifat keangkuhan dan keserakahan ini telah menghiasi 

perilaku kaum penjajah. Inilah sifat-sifat yang sangat dibenci dan tidak 

diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian halnya dengan VOC, tidak sekedar menjadi sebuah kongsi dagang 

yang berusaha untuk mencari untung saja, tetapi juga ingin menanamkan 

kekuasaannya di Nusantara. VOC dengan hak-hak dan kewenangan yang 

diberikan pemerintah dan parlemen Belanda telah melakukan penjajahan 

dan penguatan akar kolonialisme dan imperialisme. VOC telah melakukan 

praktik penjajahan di Nusantara. Melalui cara-cara pemaksaan monopoli 

perdagangan, politik memecah belah serta tipu muslihat yang sering disertai 

tindak peperangan dan kekerasan, semakin memperluas daerah kekuasaan 

dan memperkokoh “kemaharajaan” VOC. Sekali lagi tindak keserakahan 

dan kekerasan yang dilakukan oleh VOC itu menunjukkan mereka tidak mau 

bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, 

wajar kalau timbul perlawanan dari berbagai daerah di Nusantara, misalnya 

dari Aceh, Banten, Demak, Mataram, Banjar, Makassar, dan Maluku.

3. VOC Gulung Tikar

Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan. 

Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara umumnya berhasil 

dikuasai. Kerajaan-kerajaan itu sudah menjadi bawahan dan pelayan 

kepentingan VOC. Jalur perdagangan yang dikendalikan VOC menyebar luas 

membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India sampai Irian/Papua. 

Keuntungan perdagangan rempah-rempah juga melimpah. 

Namun di balik itu ada persoalan-persoalan yang bermunculan. Semakin 

banyak daerah yang dikuasai ternyata juga membuat masalah pengelolaan 

semakin kompleks. Semakin luas daerahnya, pengawasan juga semakin 

sulit. Kota Batavia semakin ramai dan semakin padat. Orang-orang timur 

asing seperti Cina dan Jepang diizinkan tinggal di Batavia. Sebagai pusat 

pemerintahan VOC, Batavia juga semakin dibanjiri penduduk, dari luar 

Batavia sehingga tidak jarang menimbulkan masalah-masalah sosial. 

Pada tahun 1749 terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga 

kepengurusan VOC. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda 

mengeluarkan UU yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa 

tertinggi VOC. Dengan demikian, anggota pengurus “Dewan Tujuh Belas” 

yang semula dipilih oleh parlemen dan provinsi pemegang saham (kecuali 

Provinsi Holland), kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Raja. Raja 

juga menjadi panglima tertinggi tentara VOC. Dengan demikian, VOC berada 

di bawah kekuasaan raja. Pengurus VOC mulai akrab dengan pemerintah 

Belanda. Kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan. Pengurus 

tidak lagi berpikir memajukan usaha perdagangannya, tetapi berpikir untuk 

memperkaya diri. VOC sebagai kongsi dagang swasta keuntungannya 

semakin merosot. Bahkan tercatat pada tahun 1673 VOC tidak mampu 

membayar dividen. Kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang 

yang telah dilakukan VOC dan beban hutang pun tidak terelakkan. 

Sementara itu para pejabat VOC juga mulai menunjukkan sikap dan perilaku 

gila hormat yang cenderung feodalis. Pada tanggal 24 Juni 1719 Gubernur 

Jenderal Henricus Zwaardecroon mengeluarkan ordonansi untuk mengatur 

secara rinci cara penghormatan terhadap gubernur jenderal, kepada Dewan 

Hindia beserta isteri dan anak-anaknya. Misalnya, semua orang harus turun 

dari kendaraan bila berpapasan dengan para pejabat tinggi tersebut, warga 

keturunan Eropa harus menundukkan kepala, dan warga bukan orang 

Eropa harus menyembah. Kemudian Gubernur Jenderal Jacob Mosel juga

mengeluarkan ordonansi baru tahun 1754. Ordonansi ini mengatur kendaraan 

kebesaran. Misalnya kereta ditarik enam ekor kuda, hiasan berwarna emas 

dan kusir orang Eropa untuk kereta kebesaran gubernur jenderal, sedang 

untuk anggota dewan hindia, kuda yang menarik kereta hanya empat ekor 

dan hiasannya warna perak. Nampaknya para pejabat VOC sudah gila hormat 

dan ingin berfoya-foya. Sudah barang tentu ini juga membebani anggaran. 

Posisi jabatan dan berbagai simbol kehormatan tersebut tidaklah lengkap 

tanpa hadiah dan upeti. Sistem upeti ini ternyata juga terjadi di kalangan 

para pejabat, dari pejabat di bawahnya kepada pejabat yang lebih tinggi. 

Hal ini semua terkait dengan mekanisme pergantian jabatan di tubuh 

organisasi VOC. Semua bermuatan korupsi. Gubernur Jenderal Van Hoorn 

konon menumpuk harta sampai 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda 

pada tahun 1709, sementara gaji resminya hanya sekitar 700 gulden 

sebulan. Gubernur Maluku berhasil mengumpulkan kekayaan 20-30 ribu 

gulden dalam waktu 4-5 tahun, dengan gaji sebesar 150 gulden per bulan. 

Untuk menjadi karyawan VOC juga harus “menyogok”. Pengurus VOC di 

Belanda memasang tarif sebesar f 3.500,- bagi yang ingin menjadi pegawai 

onderkoopman (pada hal gaji resmi per bulan sebagai onderkoopman hanya 

f.40,- perbulan), untuk menjadi kapitein harus menyogok f.2000,- dan untuk

menjadi kopral harus membayar 120 gulden begitu seterusnya yang semua 

telah merugikan uang lembaga (baca Parakitri Simbolon, 2007) . Demikianlah 

para pejabat VOC terjangkit penyakit korupsi karena ingin kehormatan dan 

kemewahan sesaat. Beban utang VOC menjadi semakin berat, sehingga 

akhirnya VOC sendiri bangkrut dan gulung tikar. Bahkan ada sebuah 

ungkapan, VOC kepanjangan dari Vergaan Onder Corruptie (tenggelam 

karena korupsi) (R.Z. Leirissa. “Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)” 

dalam Indonesia dalam Arus Sejarah, 2012).

Dalam kondisi bangkrut VOC tidak dapat berbuat banyak. Menurut penilaian 

pemerintah keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan 

roda pemerintahan di negeri jajahan tidak dapat dilanjutkan lagi. VOC telah 

bangkrut. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan 

bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh 

pemerintah Belanda. Pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal VOC yang 

terakhir Van Overstraten masih harus bertanggung jawab tentang keadaan 

di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris.

Tentu kamu sudah akrab dengan gambar-gambar di atas. Gambar itu 

yaitu gambar tanaman kopi, tembakau, dan tebu. Ketiga jenis tanaman itu 

sekarang begitu populer di masyarakat Indonesia. Tembakau yaitu bahan 

utama untuk rokok. Sementara kopi kini menjadi minuman yang sangat 

terkenal di kalangan rakyat Indonesia. Begitu juga tebu sebagai bahan 

pembuat gula pasir. Sejak zaman kolonial di Indonesia telah berkembang 

penanaman kopi, tembakau, dan tebu. Ketiga jenis tanaman telah menjadi 

bahan ekspor.

Ketiga jenis tanaman tersebut secara historis memiliki arti yang sangat 

penting, ditambah dengan tanaman-tanaman yang lain seperti nila dan 

karet. Tanaman tersebut telah menjadi tanaman pokok pada masa kolonial 

di Indonesia, terutama pada era Tanam Paksa (Cultuurstelsel). Pada masa 

itu, Indonesia berada di bawah penjajahan pemerintah kolonial Belanda. 

Kebijakan Tanam Paksa ini telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Nah, 

bagaimana kehidupan rakyat pada masa penjajahan pemerintah kolonial? 

Berikut ini uraian tentang “Menganalisis Penjajahan Pemerintah Hindia 

Belanda”.

1. Masa Pemerintahan Republik Bataaf

Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Munculah kelompok yang 

menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan 

Revolusi Prancis: liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite 

(persaudaraan). Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam Revolusi 

Prancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. 

Bertepatan dengan keinginan itu pada awal tahun 1795 pasukan Prancis 

menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai 

Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang 

dinamakan Republik Bataaf (1795-1811). Republik Bataaf dipimpin oleh 

Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte. 

Sementara itu, Raja Willem van Oranye (Raja Willem V) oleh pemerintah 

Inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan 

perintah yang terkenal dengan “Surat-surat Kew”. Isi perintah itu yaitu 

agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya 

kepada Inggris bukan kepada Prancis. Dengan “Surat-surat Kew” itu pihak 

Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia 

seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda 

tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade 

terhadap Batavia.

Sudah barang tentu pihak Prancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin 

ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan 

VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf ini merupakan vassal 

dari Prancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur 

pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Prancis. Kebijakan 

utama Prancis waktu itu yaitu memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk 

mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan 

pemimpin yang kuat. Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk 

memimpin Hindia, yakni Herman Williem Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh 

muda yang revolusioner.

a) Pemerintahan Herman Willem Daendels (1808-1811)

Herman Willem Daendels sebagai Gubernur 

Jenderal memerintah di Nusantara pada 

tahun 1808-1811. Tugas utama Daendels 

yaitu mempertahankan Jawa agar tidak 

dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang 

ditunjuk oleh Pemerintahan Republik Bataaf, 

Daendels harus memperkuat pertahanan dan 

memperbaiki administrasi pemerintahan. 

Daendels juga ditugasi untuk memperbaiki 

kehidupan sosial ekonomi di Nusantara 

khususnya di tanah Jawa. Tampaknya 

Jawa menjadi sangat penting dan strategis 

dalam mengatur pemerintahan kolonial di 

Nusantara, sehingga menyelamatkan dan 

mempertahankan Jawa menjadi sangat 

penting.

Daendels yaitu kaum patriot dan berpandangan liberal. Ia kaum muda yang 

berasal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Di 

dalam berbagai pidatonya, Daendels tidak lupa mengutip semboyan Revolusi 

Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan 

persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin 

memberantas praktik-praktik yang dinilai feodalistik. Hal ini dimaksudkan 

agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri 

induk (Republik Bataaf). Langkah ini juga untuk mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan dan sekaligus membatasi hak-hak para bupati yang terkait dengan 

penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat.

Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi 

pesan dari pemerintah induk (Republik Bataaf), Daendels melakukan beberapa 

langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, 

administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi.

1) Bidang Pertahanan dan Keamanan

Dalam rangka melaksanakan tugas mempertahankan Jawa dari serangan 

Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah: 

(a) membangun benteng-benteng pertahanan baru, seperti benteng 

Meester Cornelis; 

(b) membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. 

Namun pembangunan pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak 

berhasil; 

(c) meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi 

karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa 

pasukan. Oleh karena itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan 

yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 

18.000 orang (baca Ricklefs, 2005); dan

(d) membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi 

Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa 

Timur) sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini dinamakan Jalan 

De Groote Postweg yang oleh masyarakat sering disebut dengan jalan 

Daendels

Pelaksanaan program pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan 

tersebut telah merubah citra Daendels. Pada awalnya Daendels dikenal 

sebagai tokoh muda yang demokratis dan dijiwai panji-panji Revolusi 

Prancis dengan semboyannya: liberte, egalite dan fraternite. Namun setelah 

memegang tampuk pemerintahan, ia berubah menjadi diktator. Daendels 

juga mengerahkan rakyat untuk kerja rodi. Kerja rodi itu membuat rakyat 

yang sudah jatuh miskin menjadi semakin menderita, apalagi kerja rodi 

dalam pembuatan pangkalan di Ujungkulon. Lokasi yang begitu jauh, sulit 

dicapai dan penuh dengan sarang nyamuk malaria, menyebabkan banyak 

rakyat yang menjadi korban. Banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit bahkan 

tidak sedikit yang meninggal.

2) Bidang Politik dan Pemerintahan

Daendels juga melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Ia 

banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat 

istiadat di kerajaan-kerajaan di Jawa. Kalau sebelumnya pejabat VOC datang 

berkunjung ke istana Kasunanan Surakarta ataupun Kasultanan Yogyakarta 

ada tata cara tertentu, misalnya harus memberi hormat kepada raja, tidak 

boleh memakai payung emas, kemudian membuka topi dan harus duduk 

di kursi yang lebih rendah dari dampar (kursi singgasana raja), Daendels 

tidak mau menjalani seremoni yang seperti itu. Ia harus pakai payung emas, 

duduk di kursi sama tinggi dengan raja, dan tidak perlu membuka topi. 

Sunan Pakubuwana IV dari Kasunanan Surakarta terpaksa menerima, tetapi 

Sultan Hamengkubuwana II menolaknya (Baca Ricklefs, 2005). Penolakan 

Hamengkubuwana II terhadap kebijakan Daendels menyebabkan terjadinya 

perseteruan antara kedua belah pihak. Inilah benih-benih nasionalisme yang 

tumbuh di lingkungan Kasultanan Yogyakarta.

 Untuk memperkuat kedudukannya di Jawa, Daendels berhasil mempengaruhi 

Mangkunegara II untuk membentuk pasukan “Legiun Mangkunegara” 

dengan kekuatan 1.150 orang prajurit. Pasukan ini siap sewaktu-waktu 

untuk membantu pasukan Daendels apabila terjadi perang. Dengan 

kekuatan yang ia miliki, Daendels semakin congkak dan berani. Daendels 

mulai melakukan intervensi terhadap pemerintahan di Kasunanan Surakarta 

dan juga Kasultanan Yogyakarta.

Melihat bentuk intervensi dan kesewenang-wenangan Daendels itu, 

Raden Rangga mulai melancarkan perlawanan terhadap kolonial Belanda. 

Raden Rangga yaitu kepala pemerintahan mancanegara di Madiun yang 

merupakan bawahan Kasultanan Yogyakarta. Oleh karena itu, Sultan 

Hamengkubuwana II mendukung adanya perlawanan yang dilancarkan Raden 

Rangga. Namun perlawanan Raden Rangga ini segera dapat ditumpas dan 

Raden Rangga sendiri terbunuh. Setelah berhasil mematahkan perlawanan 

Raden Rangga, Daendels kemudian memberikan ultimatum kepada Sultan 

Hamengkubuwana II agar menyetujui pengangkatan kembali Danureja 

II sebagai patih dan Sultan harus menanggung kerugian perang akibat 

perlawanan Raden Rangga. Sultan Hamengkubuwana II menolak ultimatum 

itu. Akibatnya, pada Desember 1810 Daendels berangkat ke Yogyakarta 

dengan membawa 3.200 orang serdadu. Dengan kekuatan ini Daendels 

berhasil memaksa Hamengkubuwana II untuk turun tahta dan menyerahkan 

kekuasaannya kepada puteranya sebagai Sultan Hamengkubuwana III. 

Hamengkubuwana III ini sering disebut Sultan Raja dan Hamengkubuwana 

II sering disebut Sultan Sepuh. Sekalipun sudah diturunkan dari tahta, 

Sultan Hamengubuwana II atau Sultan Sepuh ini masih diizinkan tinggal di 

lingkungan istana.

Selain hal-hal di atas, Daendels juga melakukan beberapa tindakan yang 

dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara. Beberapa tindakan yang 

dimaksud yaitu sebagai berikut.

(a) membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara; 

(b) Daendels memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi 

Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar (hoofdafdeeling) yang kemudian 

dikenal dengan keresidenan (residentie). Tiap karesidenan dapat dibagi 

menjadi beberapa kabupaten (regentschap) (Suhartono, “Dampak 

Politik Hindia Belanda (1800-1830)”, dalam buku Indonesia dalam 

Arus Sejarah, 2012). 

(c) berdasarkan Dekrit 18 Agustus 1808, Daendels juga telah merombak 

Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur. (wilayah yang 

memiliki otoritas) dan 38 kabupaten. Terkait dengan ini maka Kerajaan 

Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai 

wilayah pemerintahan kolonial;

(d) kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi 

pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian para 

bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu.

Jumlah Keresidenan di Pulau Jawa pada masa pemerintahan Daendels.

1. Tegal

2. Bagelen

3. Banyumas

4. Cirebon

5. Priangan

6. Karawang

7. Buitenzorg (Bogor)

8. Banten

9. Batavia (Jakarta)

10. Surakarta

11. Yogyakarta

12. Banyuwangi

13. Besuki

14. Pasuruan

15. Kediri

16. Surabaya

17. Rembang

18. Madiun

19. Pacitan

20. Jepara

21. Semarang

22. Kedu

23. Pekalongan

3) Bidang Peradilan

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam 

kehidupan bermasyarakat, Daendels juga melakukan perbaikan di bidang 

peradilan. Daendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan 

dengan mengeluarkan berbagai peraturan. 

(a) Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang 

Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan 

untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di 

setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang; dan 

(b) peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. 

Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk 

orang-orang Eropa, dan Timur Asing.

» Coba lakukan analisis beberapa tindakan Daendels, kira-kira

kesimpulan apa yang kamu peroleh dilihat dari manajemen 

pemerintahannya?

4) Bidang Sosial Ekonomi

Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di Tanah Hindia, 

sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh karena itu, Daendels 

melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi 

pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels itu misalnya:

(a) Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta 

dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah 

ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon; 

(b) meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan 

pajak dan penjualan tanah kepada swasta; 

(c) meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran 

dunia;

(d) rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya; 

(e) melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta;

Selama tiga tahun memerintah di Hindia Belanda, Daendels dianggap gagal 

melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris dan program 

yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi makin merajalela. 

Oleh sebab itu Daendels dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali 

ke negaranya dan digantikan oleh Jan Willem Janssen.

b) Pemerintahan Janssen (1811)

Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil 

pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan 

Willem Janssen. Janssen dikenal seorang 

politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya 

Janssen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di 

Tanjung Harapan (Afrika Selatan) tahun 1802-

1806. Pada tahun 1806 itu Janssen terusir 

dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh 

ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen 

diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya 

menggantikan Daendels pada tahun 1811. 

Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang 

telah ditinggalkan Daendels.

Namun harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia Belanda sudah jatuh ke 

tangan Inggris. Sebetulnya pihak Belanda sebagai bawahan Prancis berusaha 

untuk mempertahankan koloni-koloni Belanda dari ancaman Inggris. Oleh 

karena itu, seperti telah dijelaskan di depan Perancis mengirim Daendels ke 

Indonesia dengan tugas utama untuk mempertahankan Jawa dari serangan 

Inggris. Tetapi armada Inggris ternyata lebih kuat dan unggul. Jan Williem 

Janssen yang menggantikan Daendels tidak bisa berbuat banyak. Penguasa 

Inggris di India, Lord Minto kemudian memerintahkan Thomas Stamford 

Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. 

Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. 

Pengalaman pahit Janssen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang. 

Pada Tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando 

Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, 

tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. 

Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun 

Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun, 

pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen 

beserta pasukannya. Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya 

menyerah di Tuntang. Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris 

ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada 

tanggal 18 September 1811. 

2. Perkembangan Kolonialisme Inggris di Indonesia

(1811-1816)

Tanggal 18 September 1811 yaitu tanggal 

dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. 

Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi 

mengangkat Thomas Stamford Raffles 

sebagai penguasa. Pusat pemerintahan Inggris 

berkedudukan di Batavia. Sebagai penguasa 

di Hindia, Raffles mulai melakukan langkah￾langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris 

di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan 

pemerintahannya, Raffles berpegang pada tiga 

prinsip. Pertama, segala bentuk kerja rodi dan 

penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman 

bebas oleh rakyat. Kedua, peranan para bupati

sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai 

bagian pemerintah kolonial. Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah 

itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. 

Berangkat dari tiga prinsip itu Raffles melakukan beberapa langkah, baik yang 

menyangkut bidang politik pemerintahan maupun bidang sosial ekonomi. 

a) Kebijakan dalam Bidang Pemerintahan

Dalam menjalankan tugas di Hindia, Raffles didampingi oleh para penasihat 

yang terdiri atas: Gillespie, Mutinghe, dan Crassen. Secara geopolitik, Jawa 

dibagi menjadi 16 keresidenan. Selanjutnya untuk memperkuat kedudukan 

dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles 

mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan 

penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Strategi ini sekaligus sebagai 

upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk 

menguasai Kepulauan Nusantara. Sebagai realisasinya, Raffles berhasil 

menjalin hubungan dengan raja-raja di Jawa dan Palembang untuk mengusir 

Belanda dari Hindia. Tetapi nampaknya Raffles tidak tahu balas budi. Setelah 

berhasil mengusir Belanda dari Hindia, Raffles mulai tidak simpati terhadap 

tokoh-tokoh yang membantunya. Sebagai contoh dengan apa yang 

terjadi pada Raja Palembang, Baharuddin. Raja Baharuddin termasuk raja 

yang banyak jasanya terhadap Raffles dalam mengenyahkan Belanda dari 

Nusantara, tetapi justru Raffles ikut mendukung usaha Najamuddin untuk 

menggulingkan Raja Baharuddin.

Pada waktu Raffles berkuasa, konflik di lingkungan istana Kasultanan 

Yogyakarta nampaknya belum surut. Sultan Sepuh yang pernah dipecat 

oleh Daendels, menyatakan diri kembali sebagai Sultan Hamengkubuwana 

II dan Sultan Raja dikembalikan pada kedudukannya sebagai putera 

mahkota. Tetapi nampaknya Sultan Raja 

tidak puas dengan tindakan ayahandanya, 

Hamengkubuwana II. Melalui seorang 

perantara bernama Babah Jien Sing, 

Sultan Raja berkirim surat kepada Raffles. 

Surat itu isinya melaporkan bahwa di 

bawah pemerintahan Hamengkubuwana 

II, Yogyakarta menjadi kacau. Dengan 

membaca isi surat dari Sultan Raja itu, Raffles menyimpulkan bahwa Sultan Hamengkubuwana II seorang yang 

keras dan tidak mungkin diajak kerja sama bahkan bisa jadi akan menjadi 

duri dalam pemerintahan Raffles di tanah Jawa. Oleh karena itu, Raffles 

segera mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Gillespie untuk 

menyerang Keraton Yogyakarta dan memaksa Sultan Hamengkubuwana II 

turun dari tahta. Sultan Hamengkubuwana II berhasil diturunkan dan Sultan 

Raja dikembalikan sebagai Sultan Hamengkubuwana III. Sebagai imbalannya 

Hamengkubuwana III harus menandatangani kontrak bersama Inggris. Isi 

politik kontrak itu antara lain sebagai berikut.

1) Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwana

III, dan Pangeran Natakusuma (saudara Sultan Sepuh) ditetapkan 

sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian dari Kasultanan 

Yogyakarta dengan gelar Paku Alam I; 

2) Sultan Hamengkubuwana II dengan puteranya Pangeran

Mangkudiningrat diasingkan ke Penang; dan

3) semua harta benda milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai sultan

dirampas menjadi milik pemerintah Inggris.

b) Tindakan dalam Bidang Ekonomi

Tidak ubahnya Daendels, Raffles bisa dikatakan yaitu tokoh pembaru 

dalam menata tanah jajahan. Pandangannya di bidang ekonomi juga cukup 

revolusioner.

Raffles berusaha melakukan beberapa tindakan untuk memajukan 

perekonomian di Hindia. Tetapi program itu tujuan utamanya untuk 

meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan 

tindakan yang dijalankan Raffles sebagai berikut. 

1) Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah (landrent) yang

kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian 

uang. 

2) Penghapusan penyerahan wajib hasil bumi.

3) Penghapusan kerja rodi dan perbudakan.

4) Penghapusan sistem monopoli.

5) Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan.

Kebijakan dan program landrent yang dicanangkan Raffles tersebut terkait 

erat dengan pandangannya mengenai status tanah sebagai faktor produksi. 

Menurut Raffles, pemerintah yaitu satu-satunya pemilik tanah yang sah. 

Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila penduduk Jawa menjadi penyewa 

dengan membayar pajak sewa tanah dari tanah yang diolahnya. Pajak 

dipungut perorangan (tetapi karena kesulitan teknis, kemudian dipungut 

per desa). Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produktivitas 

tanah. Hasil sawah kelas satu dibebani 50% pajak, kelas dua 40%, dan kelas 

tiga 33%. Sementara untuk tegalan kelas satu 40%, kelas dua 33% dan 

kelas tiga 25% (Parakitri Simbolon, Menjadi Indonesia, 2007). Beban pajak 

ini tentu sangat memberatkan rakyat.

Pajak yang dibayarkan penduduk diharapkan berupa uang. Namun, jika 

terpaksa pajak dapat juga dibayar dengan barang lain, misalnya beras. Pajak 

yang dibayar dengan uang diserahkan kepada kepala desa untuk kemudian 

disetorkan ke kantor residen, sedangkan pajak yang berupa beras dikirim 

ke kantor residen setempat oleh yang bersangkutan atas biaya sendiri. Hal 

ini dimaksudkan untuk mengurangi ulah pimpinan setempat yang sering 

memotong/mengurangi penyerahan hasil panen itu. 

Kita tahu bahwa para pimpinan atau 

pejabat pribumi sudah dialihfungsikan 

menjadi pegawai pemerintah yang digaji. 

Pelaksanaan sistem landrent itu diharapkan 

dapat lebih mengembangkan sistem 

ekonomi uang di Hindia Belanda.

Kemudian ditempatkannya desa sebagai unit administrasi pelaksanaan 

pemerintah, dimaksudkan agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa 

berkembang. Kalau desa berkembang maka produksi juga akan meningkat, 

hidup rakyat bertambah baik, sehingga hasil penarikan pajak tanah juga 

akan bertambah besar. Raffles juga ingin memberikan kebebasan bagi para 

petani untuk menanam tanaman yang sekiranya lebih laku di pasar dunia, 

seperti kopi, tebu, dan nila.

Raffles sebenarnya orang yang berpandangan maju. Ia ingin memperbaiki 

tanah jajahan, termasuk ingin meningkatkan kemakmuran rakyat. Namun, 

dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat berbagai kendala. Budaya 

dan kebiasaan petani sulit diubah, pengawasan pemerintah kurang, dalam 

mengatur rakyat peran kepala desa dan bupati lebih kuat dari pada asisten 

residen yang berasal dari orang-orang Eropa. Raffles juga sulit melepaskan 

kultur sebagai penjajah. Kerja rodi, perbudakan dan juga monopoli masih 

juga dilaksanakan. Misalnya kerja rodi untuk pembuatan dan perbaikan jalan 

ataupun jembatan. Raffles juga melakukan monopoli garam. Secara umum 

dapat dikatakan Raffles kurang berhasil untuk mengendalikan tanah jajahan 

sesuai dengan idenya. Pemerintah Inggris tidak mendapat keuntungan yang 

berarti. Sementara rakyat tetap menderita.

Di luar itu semua, tampaknya Raffles juga seorang ilmuwan. Raffles juga 

sangat memperhatikan terhadap bahasa dan adat istiadat masyarakat 

di Jawa. Ia juga sangat tertarik pada antropologi dan botani. Makalah￾makalahnya kemudian diterbitkan dalam majalah Verhandelingen. Bahkan 

begitu terkesan dengan Indonesianya dengan segala budayanya, apalagi 

Jawa, maka setelah pulang ke Inggris, Raffles kemudian menulis buku History 

of Java Untuk merealisasikan buku itu, Raffles dibantu oleh juru bahasa, 

antara lain Raden Ario Notodiningrat. Ia juga memberikan bantuan penelitian 

John Crawfurd, sehingga berhasil menyelesaikan tulisannya yang berjudul 

History of the East Indian Archipelago.

3. Dominasi Pemerintahan Belanda

Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia pada tahun 1816. Pemerintah 

Inggris sebenarnya telah menunjuk John Fendall untuk menggantikan Raffles 

tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan Konvensi London. Salah satu isi 

Konvensi London yaitu Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di 

Hindia kepada Belanda. Dengan demikian, pada tahun 1816 Kepulauan 

Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Sejak itu dimulailah Pemerintahan 

Kolonial Belanda. 

a) Jalan Tengah Bersama Komisaris Jenderal

Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru 

yang diberi nama Komisaris Jenderal yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal. 

Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran Willem VI yang beranggotakan 

tiga orang, yakni: Cornelis Theodorus Elout, Arnold Ardiaan Buyskes, dan 

Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen.

Semula Elout ditunjuk sebagai ketua, tetapi kemudian digantikan oleh Van 

der Capellen sebagai ketua dan sekaligus sebagai gubernur jenderal. Sebagai 

rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan di negeri jajahan, Pangeran 

Willem VI mengeluarkan Undang-Undang Pemerintah untuk negeri jajahan 

(Regerings Reglement) pada tahun 1815. Salah satu pasal dari undang￾undang tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan 

secara bebas. Hal ini menunjukkan bahwa ada relevansi dengan keinginan 

kaum liberal sebagaimana diusulkan oleh Dirk van Hogendorp.

Berbekal ketentuan dalam undang-undang tersebut ketiga anggota 

Komisaris Jenderal itu berangkat ke Hindia Belanda. Ketiganya sepakat 

untuk mengadopsi beberapa kebijakan yang pernah diterapkan oleh Raffles. 

Mereka sampai di Batavia pada 27 April 1816. Ketika melihat kenyataan di 

lapangan, Ketiga Komisaris Jenderal itu bimbang untuk menerapkan prinsip￾prinsip liberalisme dalam mengelola tanah jajahan di Nusantara. Hindia dalam 

keadaan terus merosot dan pemerintah mengalami kerugian. Kas negara di 

Belanda dalam keadaan menipis. Mereka sadar bahwa tugas mereka harus 

dilaksanakan secepatnya untuk dapat mengatasi persoalan ekonomi baik di 

Tanah Jajahan maupun di Negeri Induk.

Sementara itu perdebatan antara kaum liberal dan kaum konservatif terkait 

dengan pengelolaan tanah jajahan untuk mendatangkan keuntungan sebesar￾besarnya belum mencapai titik temu. Kaum liberal berkeyakinan bahwa 

pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan keuntungan yang besar bila 

diserahkan kepada swasta, dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam. 

Sedang kelompok konservatif berpendapat pengelolaan tanah jajahan akan 

menghasilkan keuntungan apabila langsung ditangani pemerintah dengan 

pengawasan yang ketat. 

Dengan mempertimbangkan amanat UU Pemerintah dan melihat kenyataan 

di lapangan serta memperhatikan pandangan kaum liberal dan kaum 

konservatif, Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan “jalan 

tengah”. Maksudnya, eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung 

ditangani pemerintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan 

bagi negeri induk, di samping mengusahakan kebebasan penduduk dan 

pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan. Tetapi kebijakan jalan tengah 

ini tidak dapat merubah keadaan. 

Pada tanggal 22 Desember 1818 Pemerintah memberlakukan UU yang 

menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan yaitu gubernur 

jenderal. Van der Capellen kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal. Ia 

ingin melanjutkan strategi jalan tengah. Tetapi kebijakan Van der Capellen 

itu berkembang ke arah sewa tanah dengan penghapusan peran penguasa 

tradisional (bupati dan para penguasa 

setempat). Kemudian Van der Capellen 

juga menarik pajak tetap yang sangat 

memberatkan rakyat. Timbul banyak protes 

dan mendorong terjadinya perlawanan. Van 

der Capellen kemudian dipanggil pulang dan 

digantikan oleh Du Bus Gisignies. 

Du Bus Gisignies berkeinginan membangun 

modal dan meningkatkan ekspor. Tetapi 

program ini tidak berhasil karena rakyat tetap 

miskin sehingga tidak mampu menyediakan 

barang-barang yang diekspor. Kenyataannya 

justru impor lebih besar dibanding ekspor. 

Tentu ini sangat merugikan bagi pemerintah 

Belanda.

Kondisi tanah jajahan dalam kondisi krisis, kas negara di negeri induk pun 

kosong. Hal ini disebabkan dana banyak tersedot untuk pembiayaan perang 

di tanah jajahan. Sebagai contoh Perang Diponegoro yang baru berjalan 

satu tahun sudah menguras dana yang luar biasa, sehingga pemerintahan 

Hindia Belanda dan pemerintah negeri induk mengalami kesulitan ekonomi. 

Pengeluaran keuangan menjadi tidak terkontrol, sementara pengembangan 

usaha harus terus dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan. Untuk 

mengatasi dan mengatur keuangan ini diperlukan suatu lembaga keuangan 

yang bonafit. Oleh karena itu, sebagai bentuk persetujuannya, Raja Belanda 

mengeluarkan oktroi. Atas dasar oktroi ini dibentuklah De Javasche Bank 

pada tanggal 9 Desember 1826. Kemudian oleh Gubernur Jenderal Du 

Bus Gisignies dikeluarkan Surat Keputusan No. 25 tertanggal 24 Desember 

1828 tentang Akte Pendirian De Javasche Bank. Pembentukan De Javasche 

Bank ini sekaligus juga merupakan bentuk dukungan Raja terhadap rencana 

pelaksanaan Tanam Paksa di Indonesia/Hindia.

Pemulihan kondisi ekonomi dan keuangan Belanda harus segera 

diprogramkan. Apalagi setelah keberhasilan Belgia dalam berjuang untuk 

memisahkan diri dari Belanda pada tahun 1830. Dengan pisahnya Belgia 

dari Belanda ini menjadi pukulan bagi Belanda. Keadaan ekonomi Belanda 

semakin berat. Sebab, Belanda banyak kehilangan lahan industri sehingga 

pemasukan negara juga semakin berkurang.

b) Sistem Tanam Paksa

Pemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem 

ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para pemimpin dan 

tokoh masyarakat. Salah satunya pada tahun 1829 seorang tokoh bernama 

Johannes Van den Bosch mengajukan kepada raja Belanda usulan yang 

berkaitan dengan sistem dan cara melaksanakan politik kolonial Belanda 

di Hindia. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi di 

Negeri Belanda, di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang 

dapat laku dijual di pasar dunia. Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, 

maka sistem penanaman harus dikembangkan dengan memanfaatkan 

kebiasaan kaum pribumi/petani, yaitu dengan “kerja rodi”. Oleh karena itu, 

penanam yang dilakukan para petani itu bersifat wajib. Kita, orang Indonesia 

menyebut sistem ini dengan nama “Sistem Tanam Paksa”. Van den Bosch 

menggunakan prinsip bahwa daerah jajahan itu fungsinya sebagai tempat

mengambil keuntungan bagi negeri induk. 

Diibaratkan oleh Baud, Jawa yaitu “gabus 

tempat Nederland mengapung”. Jadi dengan 

kata lain Jawa harus dieksploitasi semaksimal 

mungkin untuk keuntungan negeri penjajah. 

Dapat dikatakan Jawa dimanfaatkan sebagai 

sapi perahan. 

Konsep Bosch itulah yang kemudian dikenal 

dengan Cultuurstelsel (Tanam Paksa). Dengan 

cara ini diharapkan perekonomian Belanda 

dapat dengan cepat pulih dan semakin 

meningkat. Bahkan dalam salah satu tulisan 

Van den Bosch membuat suatu perkiraan 

bahwa dengan Tanam Paksa, hasil tanaman 

ekspor dapat ditingkatkan sebanyak kurang 

lebih f.15. sampai f.20 juta setiap tahun. Van den Bosch menyatakan bahwa 

cara paksaan seperti yang pernah dilakukan VOC yaitu cara yang terbaik 

untuk memperoleh tanaman ekspor untuk pasaran Eropa. Dengan membawa 

dan memperdagangkan hasil tanaman sebanyak-banyaknya ke Eropa, maka 

akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. 

1) Ketentuan Tanam Paksa

Raja Willem tertarik serta setuju dengan usulan dan perkiraan Van den Bosch 

tersebut. Tahun 1830 Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal 

baru di Jawa. Setelah sampai di Jawa, Van den Bosch segera mencanangkan 

sistem dan program Tanam Paksa. Secara umum Tanam Paksa mewajibkan 

para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor di 

pasaran dunia. Jenis tanaman itu di samping kopi juga antara lain tembakau, 

tebu, dan nila.

Secara rinci beberapa ketentuan Tanam Paksa itu termuat pada Lembaran 

Negara (Staatsblad) Tahun 1834 No. 22. Ketentuan-ketentuan itu antara lain 

sebagai berikut. 

a) penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan

Tanam Paksa; 

b) tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan

Tanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian 

yang dimiliki penduduk desa;

c) waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman

Tanam Paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk

menanam padi;

d) tanah yang disediakan untuk tanaman Tanam Paksa dibebaskan dari

pembayaran pajak tanah;

e) hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa wajib

diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai

hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan

oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat.;

f) kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat

petani, menjadi tanggungan pemerintah;

g) penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan

Tanam Paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa

pribumi, sedang pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan

secara umum; dan

h) penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau

pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun;

Menurut apa yang tertulis di dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, 

tampaknya tidak terlalu memberatkan rakyat. Bahkan pada prinsipnya 

rakyat boleh mengajukan keberatan-keberatan apabila memang tidak dapat 

melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ini artinya ketentuan Tanam Paksa 

itu masih memperhatikan martabat dan batas-batas kewajaran nilai-nilai 

kemanusiaan.

2) Pelaksanaan Tanam Paksa

Menurut Van den Bosch, pelaksanaan sistem Tanam Paksa harus 

menggunakan organisasi dan kekuasaan tradisional yang sudah ada. Dalam 

hal ini para pejabat bumiputra, kaum priayi dan kepala desa memiliki peran 

penting. Mereka ini sangat diharapkan dapat menggerakkan kaum tani 

wajib menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Kekuasaan mereka 

harus diperkokoh dengan cara diberi hak pemilikan atas tanah dan hak￾hak istimewa yang lain. Para penguasa pribumi akhirnya lebih menjadi alat 

kolonial. Dengan demikian masyarakat umum sudah kehilangan pimpinan 

yang menjadi tempat berlindung di negerinya sendiri.

Berkaitan dengan pengerahan tenaga kerja melalui kegiatan seperti 

sambatan, gotong royong maupun gugur gunung, merupakan usaha yang 

tepat untuk dilaksanakan. Dalam hal ini peran para penguasa pribumi, priayi

dan juga kepada desa sangat sentral. Kemudian kepala desa di samping 

sebagai penggerak para petani, juga sebagai penghubung dengan atasan 

dan pejabat pemerintah. Oleh karena posisi yang begitu penting itu maka 

kepala desa tetap berada di bawah pengaruh dan pengawasan para pamong 

praja. Para penguasa pribumi dan juga kepala desa ini dalam menjalankan 

tugasnya juga mendapatkan bonus atau cultuur procenten dari pemerintah 

kolonial. Besaran bonus itu tergantung dari besar kecilnya hasil setoran kepada 

pemerintah kolonial. Semakin besar setoran dari petani kepada pemerintah 

kolonial yang ada di wilayahnya, pejabat pribumi di tempat itu juga akan 

menerima bonus semakin besar pula. Hal inilah yang mendorong terjadinya 

berbagai penyelewengan dalam pelaksanaan Tanam Paksa. Para penguasa 

pribumi demi mengejar cultuur procenten yang besar, kemudian memaksa 

para petani di wilayahnya untuk menanam tanaman yang diwajibkan dalam 

sistem Tanam Paksa sebanyak-banyaknya agar dapat menyetorkan hasil 

yang besar kepada pihak kolonial. Sistem cultuur procenten inilah kemudian 

mendorong terjadinya berbagai penyelewengan dalam pelaksanaan Tanam 

Paksa. Beberapa penyelewengan itu antara dapat dicontohkan sebagai 

berikut.

a) Menurut ketentuan tanah pertanian yang disediakan penduduk

untuk kepentingan Tanam Paksa tidak melebihi seperlima dari 

tanah pertanian yang dimiliki petani, tetapi kenyataannya lebih 

dari seperlima, sepertiga, bahkan ada yang setengah dan daerah￾daerah tertentu ada yang lebih dari setengah tanah yang dimiliki 

petani. Hal ini dimaksudkan agar setoran hasil tanamannya 

juga bertambah besar, dan bonusnya juga semakin banyak.

b) Menurut ketentuan waktu yang diperlukan untuk menanam tanaman

untuk Tanam Paksa tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi, 

ternyata dalam pelaksanaannya waktu yang digunakan untuk menanam 

tanaman bagi Tanam Paksa melebihi waktu penanaman padi. Semua 

ini jelas terkait agar hasil tanaman untuk Tanam Paksa itu lebih banyak.

Dapatlah dikatakan bahwa dalam pelaksanaan Tanam Paksa itu umumnya 

berjalan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemicu penyelewengan 

ini tidak terlepas dari adanya cultuur procenten. Pihak pemerintah kolonial 

di Hindia ini juga melakukan pembiaran dan ini tampaknya yang memang 

diinginkan oleh pihak kolonial Belanda, agar hasil dari pelaksanaan Tanam 

Paksa segera dapat memperbaiki ekonomi dan mendapatkan keuntungan 

yang sebesar-besarnya bagi Negeri Belanda. Harus juga dipahami bahwa 

dalam pelaksanaan Tanam Paksa itu juga disertai dengan tindak kekerasan, 

tindakan menakut-nakuti para petani.

Tanam Paksa telah membawa penderitaan rakyat. Banyak pekerja yang jatuh 

sakit, bahkan meninggal. Mereka dipaksa fokus bekerja untuk Tanam Paksa, 

sehingga nasib diri sendiri 

Categories: sejarah negara kita 1