sejarah negara kita 3

Tindakan kaum Padri itu dijadikan alasan Belanda untuk 

menyerang Koto Tuo di Ampek Angkek yang dipimpin Gillavary, Belanda 

juga membangun benteng pertahanan dari Ampang Gadang sampai ke 

Biaro. Batang Gadis, sebuah nagari yang memiliki posisi sangat strategis 

terletak antara Tanjung Alam dan Batu Sangkar juga diduduki. Pada tahun 

1831 Gillavary digantikan oleh Jacob Elout. Elout ini telah mendapatkan 

pesan dari Gubernur Jenderal Van den Bosch agar melaksanakan serangan 

besar-besaran terhadap kaum Padri. 

Elout segera mengerahkan pasukannya untuk menguasai beberapa nagari, 

seperti Manggung dan Naras. Termasuk daerah Batipuh. Setelah menguasai 

Batipuh, serangan Belanda ditujukan ke Benteng Marapalam. Benteng ini 

merupakan kunci untuk dapat menguasai Lintau. Karena bantuan dua orang 

Padri yang berkhianat dengan menunjukkan jalan menuju benteng kepada 

Belanda, maka pada Agustus 1831 Belanda dapat menguasai Benteng 

Marapalam tersebut. Dengan jatuhnya benteng ini maka beberapa nagari di 

sekitarnya ikut menyerah.

Seiring dengan datangnya bantuan pasukan dari Jawa pada tahun 1832 

maka Belanda semakin ofensif terhadap kekuatan kaum Padri di berbagai 

daerah. Pasukan yang datang dari Jawa itu antara lain pasukan legium 

Sentot Ali Basah Prawirodirjo dengan 300 prajurit bersenjata. Tahun 1833 

kekuatan Belanda sudah begitu besar. Dengan kekuatan yang berlipat ganda 

Belanda melakukan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan kaum Padri. 

Di Banuhampu, Kamang, Guguk Sigandang, Tanjung Alam, Sungai Puar, 

Candung dan beberapa nagari di Agam. 

Dalam catatan sejarah kolonial penyerangan di berbagai tempat itu, 

penyerangan terhadap Guguk Sigandang merupakan catatan hitam karena 

disertai dengan penyembelihan dan penyincangan terhadap tokoh-tokoh 

dan pasukan kaum Padri. Bahkan terhadap mereka yang dicurigai sebagai 

pendukung Padri. Pada waktu penyerbuan Kamang, pasukan Belanda dapat 

mendapat perlawanan sengit, bahkan 100 orang pasukan Belanda termasuk 

perwira terbunuh. Baru hari berikutnya dengan mengerahkan kekuatannya, 

Belanda dapat menguasai Kamang. Dalam serangkaian pertempuran itu 

banyak kaum Padri telah menjadi korban, termasuk tokoh Tuanku Nan 

Cerdik dapat ditangkap.

Di samping strategi militer, setelah Van den Bosch berkunjung ke Sumatera 

Barat, diterapkan strategi winning the heart kepada masyarakat. Pajak pasar 

dan berbagai jenis pajak mulai dihapuskan. Penghulu yang kehilangan 

penghasilan akibat penghapusan pajak diberi gaji 25-30 gulden. Para kuli 

yang bekerja untuk pemerintah Belanda juga diberi gaji 50 sen sehari. 

Komandan militer untuk wilayah pesisir barat Sumatera Cornelis Pieter Jacob 

Elout digantikan oleh E. Francis. Selanjutnya Belanda tidak akan mencampuri 

urusan pemerintahan tradisional di Minangkabau. Sebagai upaya gencatan 

senjata pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Plakat Panjang. Plakat 

Panjang yaitu pernyataan atau janji khidmat yang isinya tidak akan ada 

lagi peperangan antara Belanda dan kaum Padri. Setelah pengumuman 

Plakat Panjang ini kemudian Belanda mulai menawarkan perdamaian kepada 

para pemimpin Padri. Dengan kebijakan baru itu beberapa tokoh Padri 

dikontak oleh Belanda dalam rangka mencapai perdamaian. Beberapa tokoh 

memenuhi ajakan Belanda untuk berdamai. 

Sementara para pejuang yang begitu mencintai kemerdekaan bumi 

Minangkabau terus melanjutkan perlawanan. Setelah kekuatan pasukan 

Tuanku Nan Cerdik dapat dihancurkan, pertahanan terakhir perjuangan

kaum Padri berada di tangan Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1834 Belanda 

dapat memusatkan kekuatannya untuk menyerang pasukan Imam Bonjol di 

Bonjol. Jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah pantai sudah 

diblokade oleh tentara Belanda. Pada tanggal 16 Juni 1835 benteng Bonjol 

dihujani meriam oleh serdadu Belanda. Pada bulan Agustus 1835 benteng di 

perbukitan dekat Bonjol jatuh ke tangan Belanda. 

Belanda juga mencoba mendekati Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. 

Imam Bonjol mau berdamai, tetapi dengan beberapa persyaratan antara 

lain jika tercapai perdamaian, Imam Bonjol minta agar rakyat Bonjol 

dibebaskan dari bentuk kerja paksa dan nagari itu tidak diduduki Belanda. 

Namun, Belanda tidak memberi jawaban. Belanda justru semakin ketat 

mengepung pertahanan di Bonjol. Pengepungan ini dipimpin oleh Residen 

Padang Emanuel Francis. Sampai tahun 1836 benteng Bonjol tetap dapat 

dipertahankan oleh pasukan Padri. Akan tetapi, satu per satu pemimpin 

Padri dapat ditangkap. Hal ini jelas dapat memperlemah pertahanan pasukan 

Padri. Namun, di bawah komando Imam Bonjol mereka terus berjuang 

untuk mempertahankan setiap jengkal tanah Minangkabau. Pada tanggal 

16 Agustus 1837 Benteng Bonjol berhasil dikepung dari empat penjuru dan 

berhasil dilumpuhkan. Imam Bonjol dan beberapa pejuang lainnya dapat 

meloloskan diri. Francis kembali menyerukan Imam Bonjol untuk berunding.

Demi menjamin keselamatan warganya, 

pada tanggal 28 Oktober 1837, Imam Bonjol 

menerima tawaran damai dari Residen Francis. 

Ternyata ajakan berunding itu hanya tipu 

muslihat, karena pada saat datang di tempat 

perundingan, Imam Bonjol langsung ditangkap. 

Beberapa pengikutnya memang ada yang 

berhasil meloloskan diri dan melanjutkan 

perang gerilya di hutan-hutan Minangkabau. 

Imam Bonjol kemudian dibawa ke Batavia. 

Akhirnya, Tuanku Imam Bonjol dibuang ke 

Cianjur, Jawa Barat. Pada tanggal 19 Januari 

1839 ia dipindahkan ke Ambon dan tahun 1841 

dipindahkan lagi ke Manado hingga wafatnya 

pada tanggal 6 November 1864.

4. Perang Diponegoro

Memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa khususnya di Surakarta dan 

Yogyakarta semakin memprihatinkan. Intervensi pemerintah kolonial terhadap 

pemerintahan lokal tidak jarang mempertajam konflik yang sudah ada dan 

atau dapat melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Hal ini juga terjadi 

di Surakarta dan Yogyakarta. Campur tangan kolonial itu juga membawa 

pergeseran adat dan budaya keraton yang 

sudah lama ada di keraton bahkan melahirkan 

budaya Barat yang tidak sesuai dengan 

budaya Nusantara, seperti minum-minuman 

keras. Dominasi pemerintahan kolonial juga 

telah menempatkan rakyat sebagai objek 

pemerasan, sehingga semakin menderita. 

Pada waktu itu pemerintah kerajaan 

mengizinkan perusahaan asing menyewa 

tanah untuk kepentingan perkebunan. 

Pada umumnya tanah itu disewa dengan 

penduduknya sekaligus. Akibatnya, para 

petani tidak dapat mengembangkan hidup 

dengan pertaniannya, tetapi justru menjadi 

tenaga kerja paksa. Rakyat tetap hidup

menderita. Perubahan pada masa Van der Capellen juga menimbulkan 

kekecewaan. Beban penderitaan rakyat itu semakin berat, karena diwajibkan 

membayar berbagai macam pajak, seperti: (a) welah-welit (pajak tanah), 

(b) pengawang-awang (pajak halaman pekarangan), (c) pecumpling (pajak 

jumlah pintu), (d) pajigar (pajak ternak), (e) penyongket (pajak pindah nama), 

dan (f) bekti (pajak menyewa tanah atau menerima jabatan). Di samping 

berbagai pajak itu masih ada pajak yang ditarik di tempat pabean atau tol. 

Semua lalu lintas pengangkut barang juga dikenai pajak. Bahkan seorang 

ibu yang menggendong anak di jalan umum juga harus membayar pajak. 

Penderitaan rakyat ini semakin bertambah setelah terjadi wabah kolera di 

berbagai daerah.

Sementara itu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan terdapat jurang 

pemisah antara rakyat dengan punggawa kerajaan dan perbedaan 

status sosial antara rakyat pribumi dengan kaum kolonial. Adanya jurang 

pemisah antara si kaya dan si miskin, antara rakyat dan kaum kolonial, 

sering menimbulkan kelompok-kelompok yang tidak puas sehingga sering 

menimbulkan kekacauan.

Dalam suasana penderitaan rakyat dan kekacauan itu tampil seorang 

bangsawan, putera Sultan Hamengkubuwana III yang bernama Raden 

Mas Ontowiryo atau lebih terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. 

Pangeran Diponegoro merasa tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat 

dan kekejaman serta kelicikan Belanda. Pangeran Diponegoro merasa sedih 

menyaksikan masuknya budaya Barat yang tidak sesuai dengan budaya 

Timur. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro berusaha menentang dominasi 

Belanda yang kejam dan tidak mengenal perikemanusiaan. Pada tanggal 20 

Juli 1825 meletuslah Perang Diponegoro. Meletusnya perang ini didasarkan 

pada visi dan cita-cita Pangeran Diponegoro yakni untuk membentuk 

Kesultanan Yogyakarta yang memuliakan agama yang berada dalam wadah 

negara Islam. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro disebut telah melakukan 

“hijrah kultural”.(Saleh As’ad Djamhari, “ Pangeran Diponegoro dan Perang 

Jawa (1825-1830)” dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah, 2012)

Bermula dari insiden anjir

Sejak tahun 1823, Jonkheer Anthonie Hendrik Smissaert diangkat sebagai 

residen di Yogyakarta. Tokoh Belanda ini dikenal sebagai tokoh yang sangat 

anti terhadap Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu, Smissaert bekerja 

sama dengan Patih Danurejo untuk menyingkirkan Pangeran Diponegoro 

dari istana Yogyakarta. Pada suatu hari di tahun 1825 Smissaert dan Patih 

Danurejo memerintahkan anak buahnya untuk memasang anjir (pancang/

patok) dalam rangka membuat jalan baru. Pemasangan anjir ini secara sengaja 

melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. 

Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyat untuk mencabuti anjir tersebut. 

Kemudian Patih Danurejo memerintahkan memasang kembali anjir-anjir itu 

dengan dijaga pasukan Macanan (pasukan pengawal kepatihan). Dengan 

keberaniannya pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti anjir/patok-patok 

itu dan digantikannya dengan tombak-tombak mereka. Berawal dari insiden 

anjir inilah meletus Perang Diponegoro. 

Pada tanggal 20 Juli 1825 sore hari, rakyat Tegalreja berduyun-duyun 

berkumpul di ndalem Tegalreja. Mereka membawa berbagai senjata seperti 

pedang, tombak, dan lembing. Mereka menyatakan setia kepada Pangeran 

Diponegoro dan mendukung perang melawan Belanda. Belanda datang 

dan mengepung kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalreja. Pertempuran 

sengit antara pasukan Diponegoro dengan serdadu Belanda tidak dapat 

dihindarkan. Tegalreja dibumihanguskan. Dengan berbagai pertimbangan, 

Pangeran Diponegoro dan pasukannya menyingkir ke arah selatan ke Bukit 

Selarong. 

Pangeran Diponegoro yaitu pemimpin yang tidak individualis. Beliau sangat 

memperhatikan keselamatan anggota keluarga dan anak buahnya. Sebelum 

melanjutkan perlawanan Pangeran Diponegoro harus mengungsikan 

anggota keluarga, anak-anak dan orang-orang yang sudah lanjut usia ke 

Dekso (daerah Kulon Progo). Untuk mengawali perlawanannya terhadap 

Belanda Pangeran Diponegoro membangun benteng pertahanan di Gua 

Selarong. Dalam memimpin perang ini Pangeran Diponegoro mendapat 

dukungan luas dari masyarakat, para punggawa kerajaan, dan para bupati. 

Tercatat 15 dari dari 29 pangeran dan 41 dari 88 bupati bergabung dengan 

Pangeran Diponegoro. Di samping itu, Pangeran Diponegoro juga sudah 

mempersiapkan termasuk penggalangan dana, tenaga, dan persenjataan. 

Pangeran Diponegoro mendapat dukungan dari berbagai lapisan pangeran, 

dan priayi sepuh, juga rakyat. Mereka rela mengumpulkan barang-barang 

berharga seperti uang kontan dan perhiasan, aneka sarung keris bertatahkan

permata, dan sabuk bersepuhkan emas. Bantuan juga diberikan rakyat 

sesuai dengan kemampuan mereka. Sementara dari segi persenjataan para 

pengikut Pangeran Diponegoro mempersenjatai dirinya sendiri dengan 

senjata seadanya. Seperti dilaporkan seorang komandan pasukan gerak 

cepat Belanda menceritakan sebagai berikut.

“Penduduk desa biasa di sini begitu menyatu dengan para 

pemberontak sehingga mereka langsung bergabung dengan musuh 

dan menyerang orang-orang kita (Belanda) dengan tembakan ketapel 

yang menyebabkan beberapa orang dipihak kita cedera” (Peter Carey, 

Kuasa Ramalan, 2011)

Mengatur Strategi dari Selarong 

Dari Selarong, Pangeran Diponegoro menyusun strategi perang. Dipersiapkan 

beberapa tempat untuk markas komando cadangan. Kemudian Pangeran 

Diponegoro menyusun langkah-langkah. (1) merencanakan serangan ke 

keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah 

masuknya bantuan dari luar. (2) mengirim kurir kepada para bupati atau 

ulama agar mempersiapkan peperangan melawan Belanda. (3) menyusun 

daftar nama bangsawan, siapa yang sekiranya kawan dan siapa lawan. (4) 

membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi beberapa mandala perang, 

dan mengangkat para pemimpinnya. Pangeran Diponegoro telah membagi 

menjadi 16 mandala perang, 

yaitu Yogyakarta dan sekitarnya 

di bawah komando Pangeran 

Adinegoro (adik Diponegoro) yang 

diangkat sebagai patih dengan gelar 

Suryenglogo. Bagelen diserahkan 

kepada Pangeran Suryokusumo 

dan Tumenggung Reksoprojo. 

Perlawanan di daerah Kedu 

diserahkan kepada Kiai Muhammad 

Anfal dan Mulyosentiko. Bahkan, di 

daerah Kedu Pangeran Diponegoro 

juga mengutus Kiai Hasan Besari 

mengobarkan Perang Sabil untuk 

memperkuat pasukan yang telah 

ada. Pangeran Abubakar didampingi 

Pangeran Muhammad memimpin 

perlawanan di Lowanu. Perlawanan

di Kulon Progo diserahkan kepada Pangeran Adisuryo dan Pangeran 

Somonegoro. Yogyakarta bagian utara dipimpin oleh Pangeran Joyokusumo. 

Yogyakarta bagian timur diserahkan kepada Suryonegoro, Somodiningrat, 

dan Suronegoro. Perlawanan di Gunung Kidul dipimpin oleh Pangeran 

Singosari. Daerah Plered dipimpin oleh Kertopengalasan. Daerah Pajang 

diserahkan kepada Warsokusumo dan Mertoloyo, sementara itu daerah 

Sukowati dipimpin oleh Tumenggung Kertodirjo dan Mangunnegoro. 

Gowong dipimpin oleh Tumenggung Gajah Pernolo. Langon dipimpin oleh 

Pangeran Notobroto Projo. Serang dipimpin oleh Pangeran Serang.

Sebagai pucuk pimpinan Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran 

Mangkubumi (paman Pangeran Diponegoro), Ali Basyah Sentot Prawirodirjo 

sebagai panglima muda, dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya. Nyi Ageng 

Serang yang sudah berusia 73 tahun bersama cucunya R.M. Papak bergabung 

bersama pasukan Pangeran Diponegoro. Nyi Ageng Serang (nama aslinya 

R.A. Kustiah Retno Edi), sejak remaja sudah anti terhadap Belanda dan pernah 

membantu ayahnya (Panembahan Serang) untuk melawan Belanda.

Tiga minggu setelah penyerbuan Tegalrejo, pasukan Diponegoro balik 

menyerang Keraton Yogyakarta. Serangan ke keraton ini mendapatkan 

hasil. Pasukan Pangeran Diponegoro di desa Kejiwan berhasil memporak 

porandakan pasukan Belanda yang di pimpin Sollewijn. Pasukan Diponegoro 

berhasil menduduki keraton.

Pada tahun-tahun awal Pangeran Diponegoro 

mengobarkan semangat “Perang Sabil”.

Perlawanannya berjalan sangat efektif. Pusat 

kota dapat dikuasai. Selanjutnya pasukan 

Pangeran Diponegoro bergerak ke timur dan 

berhasil menaklukan Delanggu dalam rangka 

menguasai Surakarta. Namun, pasukan Pangeran 

Diponegoro dapat ditahan oleh pasukan Belanda 

di Gowok. Secara umum dapat dikatakan 

pasukan Pangeran Diponegoro mendapatkan 

banyak kemenangan. Beberapa pos pertahanan 

Belanda dapat dikuasai. Untuk memperkokoh 

kedudukan Pangeran Diponegoro, para ulama 

dan pengikutnya menobatkannya sebagai raja 

dengan gelar: Sultan Abdulhamid Herucokro 

(Sultan Ngabdulkamid Erucokro).

Perluasan perang di berbagai daerah 

Perlawanan Pangeran Diponegoro terus meningkat. Beberapa pos pertahanan 

Belanda dapat dikuasai. Pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro meluas ke 

daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang dan Rembang. Kemudian ke 

arah timur meluas ke Madiun, Magetan, Kediri dan sekitarnya. Perang yang 

dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro mampu menggerakkan kekuatan di 

seluruh Jawa. Oleh karena itu, Perang Diponegoro sering dikenal dengan 

Perang Jawa. Semua kekuatan dari rakyat, bangsawan, dan para ulama 

bergerak untuk melawan kekejaman Belanda. 

Menghadapi perlawanan Diponegoro yang terus meluas itu, Belanda 

berusaha meningkatkan kekuatannya. Beberapa komandan tempur dikirim 

ke berbagai daerah pertempuran. Misalnya Letkol Clurens dikirim ke Tegal 

dan Pekalongan, kemudian Letkol Diell ke Banyumas. Jenderal de Kock 

sebagai pemimpin perang Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. 

Untuk menambah kekuatan Belanda, juga didatangkan bantuan tentara 

Belanda dari Sumatera Barat.

Belanda berusaha menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Pangeran 

Diponegoro. Sasaran pertama Belanda yaitu pos pertahanan Pangeran 

Diponegoro di Gua Selarong. Tanggal 4 Oktober 1825 pasukan Belanda 

menyerang pos tersebut. Namun, ternyata pos Gua Selarong sudah kosong. 

Ini memang sebagai bagian strategi Pangeran Diponegoro. Pos pertahanan 

Diponegoro sudah dipindahkan ke Dekso di bawah pimpinan Ali Basyah 

Sentot Prawirodirjo. Pada tahun 1826 pasukan Ali Basyah Sentot Prawirodirjo 

ini berhasil mengalahkan tentara Belanda di daerah-daerah bagian barat 

(Kulon Progo dan sekitarnya). Sementara itu, di Gunung Kidul pasukan 

Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Singosari juga mendapatkan 

berbagai kemenangan. Benteng pertahanan Belanda di Prambanan juga 

berhasil diserang oleh pasukan Diponegoro di bawah pimpinan Tumenggung 

Suronegoro. Plered sebagai pos pertahanan Diponegoro juga sering mendapat 

serangan Belanda. Meskipun demikian, Plered masih dapat dipertahankan 

oleh pasukan Diponegoro di bawah Kertopengalasan.

Seperti telah diterangkan di atas bahwa perlawanan Pangeran Diponegoro 

mendapat dukungan luas dari para bupati di mancanegara(istilah mancanegara 

untuk menyebut daerah-daerah yang berada di luar Yogyakarta). Misalnya 

terjadi perlawanan sengit di Serang (daerah perbatasan antara Karesidenan 

Semarang dan Surakarta). Daerah-daerah mancanegara bagian timur terus 

melakukan perlawanan di bawah para bupatinya, misalnya di Madiun, 

Magetan, Kertosono, Ngawi, dan Sukowati. Sementara itu, peperangan di 

daerah mancanegara bagian barat meluas di wilayah Bagelen, Magelang dan 

daerah-daerah Karesiden Kedu lainnya.

Benteng Stelsel pembawa petaka 

Pangeran Diponegoro menerapkan beberapa strategi perang. Pangeran 

Diponegoro menerapkan perang dengan penyerangan langsung yang 

mengandalkan jumlah pasukan yang besar. Selain itu, ia juga menjalankan 

prinsip perang gerilya. Bahkan, Pangeran Diponegoro juga menerapkan 

strategi perang atrisi (penjemuan). Strategi ini mengubah perang secara 

langsung dengan perang jangka panjang (agar Belanda sampai bosan). 

Dalam melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda, pasukan Pangeran 

Diponegoro senantiasa bergerak dari pos pertahanan yang satu ke pos yang 

lain. Pengaruh perlawanan Diponegoro ini semakin meluas. Perkembangan 

Perang Diponegoro ini sempat membuat Belanda kebingungan. Untuk 

menghadapi pasukan Diponegoro yang bergerak dari pos yang satu ke pos 

yang lain, Jenderal de Kock menerapkan strategi dengan sistem Benteng 

Stelsel.

Dengan strategi Benteng Stelsel sedikit demi sedikit perlawanan Diponegoro 

dapat diatasi. Dalam tahun 1827 perlawanan Diponegoro di beberapa 

tempat misalnya di Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Magelang berhasil 

dipukul mundur oleh pasukan Belanda. Setiap tempat dihubungkan dengan 

benteng pertahanan. Selain itu, Magelang dijadikan pusat kekuatan militer 

Belanda.

Dengan sistem Benteng Stelsel ruang gerak pasukan Diponegoro dari waktu 

ke waktu semakin sempit. Para pemimpin yang membantu Diponegoro 

mulai banyak yang tertangkap, tetapi perlawanan rakyat masih terjadi di 

beberapa tempat. Pasukan Diponegoro di Banyumeneng harus bertahan dari 

serangan Belanda. Di Rembang di bawah pimpinan Raden Tumenggung Ario 

Sosrodilogo, rakyat mengadakan perlawanan di daerah Rajegwesi. Namun, 

perlawanan di Rembang dapat dipatahkan oleh Belanda pada bulan Maret 

1828. Sementara itu, pasukan Diponegoro di bawah Sentot Prawirodirjo 

justru berhasil menyerang benteng Belanda di Nanggulan (daerah di Kulon 

Progo sekarang). Penyerangan ini berhasil menewaskan Kapten Ingen. 

Peristiwa penyerangan benteng di Nanggulan ini mendapat perhatian 

para pemimpin perang Belanda. Pasukan Belanda dikonsentrasikan untuk 

mendesak dan mempersempitkan ruang gerak pasukan Sentot Prawirodirjo 

dan kemudian mencoba untuk didekati agar mau berunding. Ajakan Belanda 

ini berkali-kali ditolaknya. Belanda kemudian meminta bantuan kepada Aria 

Prawirodiningrat untuk membujuk Sentot Prawirodirjo. Pertahanan hati 

Sentot Prawirodirjo pun luluh, dan menerima ajakan untuk berunding. Pada 

tanggal 17 Oktober 1829 ditandatangani Perjanjian Imogiri antara Sentot 

Prawirodirjo dengan pihak Belanda. Isi perjanjian itu antara lain sebagai 

berikut.

1) Sentot Prawirodirjo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam.

2) Pasukan Sentot Prawirodirjo tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai 

pemimpinnya.

3) Sentot Prawirodirjo dengan pasukannya diizinkan untuk tetap memakai 

sorban.

4) Sebagai kelanjutan perjanjian itu, maka pada tanggal 24 Oktober 1829 

Sentot Prawirodirjo dengan pasukannya memasuki ibu kota negeri 

Yogyakarta untuk secara resmi menyerahkan diri.

Penyerahan diri dan tertangkapnya para pemimpin pengikut Pangeran 

Diponegoro, merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran 

Diponegoro. Namun pasukan di bawah komando Diponegoro terus berjuang 

mempertahankan tanah tumpah darahnya. Pasukan ini bergerak dari satu 

pos yang ke pos lain. Belum ada tanda-tanda perlawanan Diponegoro akan 

berakhir. Belanda kemudian mengumumkan kepada khalayak pemberian 

hadiah sejumlah 20.000 ringgit bagi siapa saja yang dapat menyerahkan 

Pangeran Diponegoro baik dalam keadaan hidup maupun mati. Tetapi 

nampaknya tidak ada yang tertarik dengan pengumuman itu.

5. Perlawanan di Bali

Kamu tentu sudah tahu tentang Bali. Sekalipun ada di antara kamu yang 

belum pernah ke Bali, tetapi tentu sudah begitu familier mendengar nama 

Bali. Bahkan, pada abad ke-20 pada saat Indonesia sudah merdeka ternyata 

masyarakat dunia lebih mengenal nama Bali dari pada nama Indonesia. Bali 

yaitu sebuah pulau kecil yang sangat terkenal di Indonesia. Bali dikenal 

sebagai Pulau Dewata dan menjadi tujuan wisata nomor satu di Indonesia. 

Tetapi kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia sampai 

abad ke-19 Bali belum banyak menarik perhatian orang-orang Barat untuk

menanamkan pengaruhnya. Kapal-kapal orang-orang Barat mungkin 

hanya singgah dan sekedar berdagang. Baru pada sekitar tahun 1830-

an pemerintahan Hindia Belanda aktif menanamkan pengaruhnya di Bali. 

Perkembangan dominasi Belanda inilah yang kemudian menyulut api 

perlawanan rakyat Bali kepada Belanda yang terkenal dengan sebutan 

“Perang Puputan”

Mengapa Terjadi Perang Puputan di Bali?

Pada abad ke-19 di Bali sudah berkembang kerajaan-kerajaan yang berdaulat. 

Misalnya Kerajaan Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Badung, 

Jembrana, Tabanan, Menguri, dan Bangli. Pada masa pemerintahan Gubernur 

Jenderal Daendels, pemerintah kolonial mulai menjalin kontak dengan 

kerajaan-kerajaan di Bali. Kontrak tersebut tidak sekadar urusan dagang, 

tetapi juga menyangkut sewa menyewa orang-orang Bali untuk dijadikan 

tentara pemerintah Hindia BeIanda. Namun, dalam perkembangannya 

pemerintah Hindia Belanda ingin menanamkan pengaruh dan berkuasa di 

Bali. Oleh karena itu, Belanda mengirim dua utusan dengan misi masing￾masing. Pertama, G.A. Granpre Moliere untuk misi ekonomi. Kedua, Huskus 

Koopman mengemban misi politik. Misi ekonomi berjalan lancar, tetapi misi 

politik menghadapi berbagai kendala. Huskus Koopman terus berusaha 

mendekati raja-raja di Bali agar bersedia mengakui keberadaan dan kekuasaan 

Belanda. Akhirnya dicapai perjanjian atau kontrak politik antara raja-raja di 

Bali dengan Belanda, diantaranya, dengan Raja Badung (28 November 1842), 

Raja Karangasem ( 1 Mei 1843), Raja Buleleng ( 8 Mei 1843), Raja Klungkung 

(24 Mei 1843) dan Raja Tabanan (22 Juni 1843). Perjanjian kontrak antara 

raja-raja di Bali dengan Belanda itu terutama seputar Hukum Tawan Karang 

agar dihapuskan.

Karena kelihaian atau bujukan Belanda, raja-raja di Bali dapat menerima 

perjanjian untuk meratifikasi penghapusan Hukum Tawan Karang. Tetapi 

sampai tahun 1844 Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan 

perjajian tersebut. Terbukti pada tahun 1844 itu penduduk melakukan 

perampasan atas isi dua kapal Belanda yang terdampar di Pantai Sangsit 

(Buleleng) dan Jembrana (waktu itu juga daerahnya Buleleng). Belanda protes 

keras terhadap kejadian ini. Belanda memaksa Raja Buleleng, Gusti Ngurah 

Made Karangasem agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati.

Belanda juga menuntut agar Buleleng 

membayar ganti rugi atas kapal Belanda 

yang dirampas penduduk. Raja Gusti Ngurah 

Made Karangasem yang mendapat dukungan 

patihnya, I Gusti Ketut Jelantik, dengan tegas 

menolak tuntutan Belanda tersebut. Bahkan, 

I Gusti Ketut Jelantik sudah melakukan latihan 

dan menghimpun kekuatan untuk melawan 

kesewenang-wenangan Belanda. Dengan 

demikian perang tidak dapat dihindarkan.

Patih Ketut Jelantik terus mempersiapkan prajurit 

Buleleng dan memperkuat pos-pos pertahanan. 

Dalam pertempuran ini Raja Buleleng mendapat 

dukungan dari Kerajaan Karangasem dan Klungkung. Sementara, pada 

tanggal 27 Juni 1846 telah datang pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang 

pasukan darat yang langsung menyerbu kampung-kampung di tepi pantai. 

Di samping itu, masih ada pasukan laut yang datang dengan kapal-kapal 

sewaan. Pertempuran sengit terjadi antara para pejuang dari Buleleng yang 

dibantu oleh para pejuang Karangasem dan Klungkung melawan Belanda. 

Selama dua hari para pemimpin, prajurit, dan rakyat Buleleng bertempur 

mati-matian. Mengingat persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern, 

maka para pejuang Buleleng semakin terdesak. Benteng pertahanan Buleleng 

jebol dan ibu kota Singaraja dikuasai Belanda. Raja dan Patih Ketut Jelantik 

beserta pasukannya terpaksa mundur sampai ke Desa Jagaraga (sekitar 7 

km sebelah timur Singaraja). Pasukan Belanda terus mendesak para pejuang 

dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian. Perjanjian 

ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1846 yang isinya antara lain: (1) dalam 

waktu tiga bulan Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng 

Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru; 

(2) Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah 

dikeluarkan Belanda, sejumlah 75.000 gulden, dan raja harus menyerahkan 

I Gusti Ketut Jelantik kepada pemerintah Belanda; (3) Belanda diizinkan 

menempatkan pasukannya di Buleleng. 

Tekanan dan paksaan Belanda itu ditandingi dengan tipu daya. Raja dan para 

pejuang berpura-pura menerima isi perjanjian itu. Namun, di balik itu Raja dan 

Patih Ktut Jelantik memperkuat pasukannya. Di Jagaraga dibangun benteng 

pertahanan yang kuat bagaikan Gelar Supit Urang. Rakyat juga sengaja tetap 

mempertahankan Hukum Tawan Karang. Pada tahun 1847 kapal-kapal asing

yang terdampar di Pantai Kusumba Klungkung tetap dirampas oleh kerajaan. 

Hal ini menimbulkan amarah dari Belanda. Belanda kemudian mengeluarkan 

ultimatum agar raja-raja di Buleleng, Klungkung, dan Karangasem mematuhi 

dan melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani.

Raja-raja di Bali tidak menghiraukan ultimatum Belanda itu. Rakyat justru 

dipersiapkan untuk melawan kekejaman Belanda. Raja Buleleng kemudian 

mengirim kurir untuk meminta bantuan pasukan dari kerajaan-kerajaan lain 

di Bali sehingga datang pasukan tambahan dari Klungkung, Karangasem, 

dan Mengwi. Belanda mengetahui bahwa Raja Buleleng membangkang dan 

Patih Ketut Jelantik terus memperkuat pasukannya. 

Belanda terus meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi hal tersebut. 

Pada tanggal 7 dan 8 Juni 1848, bala bantuan Belanda mendarat di Pantai 

Sangsit. Tanggal 8 Juni serangan Belanda terhadap Benteng Jagaraga 

dimulai. Sebagai pemimpin tentara Belanda antara lain: J. van Swieten, 

Letkol Sutherland. Benteng Jagaraga terus dihujani meriam. Namun pasukan 

Buleleng di bawah pimpinan Ketut Jelantik yang dibantu isterinya, Jero 

Jempiring mampu mengembangkan pertahanan dengan gelar-supit urang 

sehingga dapat menjebak pasukan Belanda. Lima orang opsir dan 74 orang 

serdadu dapat ditewaskan ditambah lagi tujuh opsir dan 98 serdadu Belanda 

luka-luka. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur.

Kekalahan Belanda itu cukup menyakitkan perasaan pimpinan Belanda 

di Batavia. Oleh karena itu, dipersiapkan pasukan yang lebih kuat untuk 

melakukan pembalasan. Awal April 1849 telah datang kesatuan serdadu 

Belanda dalam jumlah besar menuju ke Jagaraga. Pada tanggal 15 April 1849 

semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga. Dalam 

tempo dua hari, yakni tanggal 16 April sore hari semua kekuatan di Jagaraga 

dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Keruntuhan Benteng Jagaraga menjadi 

pertanda lenyapnya kedaulatan rakyat Buleleng. Raja Buleleng diikuti I Gusti 

Ketut Jelantik dan Jero Jempiring menyingkir ke Karangasem. Tetapi mereka 

tertangkap dan terbunuh dalam upaya untuk mempertahankan diri. 

Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik maka jatuhlah 

Kerajaan Buleleng ke tangan Belanda. Menyusul kemudian bulan Mei 1849 

Karangasem berhasil ditaklukkan, berikutnya Kusumba (Klungkung) jatuh 

pula ke tangan Belanda. Meskipun demikian, Belanda tidak mudah untuk 

menguasai Pulau Bali. Pertempuran demi pertempuran masih terus terjadi. 

Tahun 1906 terjadi Perang Puputan di Badung. Dua tahun kemudian Perang 

Puputan meletus di Klungkung.

6. Perang Banjar 

Kamu tentu sudah mengenal Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu Kotanya ada 

di Banjarmasin. Berbicara soal Banjarmasin, apa yang kamu ingat, apa yang 

kamu ketahui tentang Banjarmasin atau Provinsi Kalimantan Selatan pada 

umumnya. Kamu pernah mendengar tentang batu-batu mulia dan intan dari 

Kalimantan Selatan? Atau kamu tahu tentang kain sasirangan. Itu semua 

merupakan produk-produk penting dari Kalimantan Selatan dewasa ini. 

Bagaimana dengan latar belakang sejarahnya? 

Di Kalimantan Selatan pernah berkembang Kerajaan Banjar atau Banjarmasin. 

Wilayah Kesultanan Banjarmasin ini pada abad ke-19 meliputi Kalimantan 

Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang. Pusatnya ada di Martapura. 

Kesultanan ini memiliki posisi yang strategis dalam kegiatan perdagangan 

dunia. Hal ini terutama karena adanya hasil-hasil seperti emas dan intan, 

lada, rotan dan damar. Hasil-hasil ini termasuk produk yang diminati oleh 

orang-orang Barat. Kondisi ini membuat Belanda berambisi untuk menguasai 

Banjarmasin. 

Setelah melalui bujuk rayu disertai tekanan-tekanan, maka pada tahun 1817 

terjadi perjanjian antara Sultan Banjar (Sultan Sulaiman) dengan pemerintah 

Hindia Belanda. Dalam perjanjian ini Sultan Sulaiman harus menyerahkan 

sebagian wilayah Banjar kepada Belanda, seperti daerah Dayak, Sintang, 

Bakumpai, Tanah Laut, Mundawai, Kotawaringin, Lawai, Jalai, Pigatan, 

Pasir Kutai, dan Beran. Dengan demikian wilayah kekuasaan Kesultanan 

Banjarmasin semakin sempit, sementara daerah kekuasaan Belanda semakin 

bertambah. Bahkan, menurut perjanjian yang diadakan tanggal 4 Mei 1826 

antara Sultan Adam Alwasikh dengan Belanda ditetapkan bahwa kekuasaan 

Kesultanan Banjar hanya daerah Hulu Sungai, Martapura, dan Banjarmasin.

Wilayah yang semakin sempit itu telah membawa problem dalam kehidupan 

sosial ekonomi. Penghasilan para penguasa kerajaan menjadi semakin kecil. 

Sementara dengan masuknya pola hidup Barat, kebutuhan hidup para 

penguasa meningkat. Dengan demikian, beban hidup mereka semakin 

sulit. Untuk mengatasi kesulitan ini maka mereka menaikkan pajak. Dengan 

demikian, rakyat menjadi sasaran eksploitasi oleh pemerintah kolonial 

maupun para pejabat kerajaan. Rakyat juga diperintahkan untuk melakukan 

kerja wajib. 

Dalam suasana sosial ekonomi yang memprihatinkan itu, di dalam kerajaan 

sendiri terjadi konflik intern. Konflik ini terutama dipicu oleh intervensi 

Belanda. Hal ini bermula saat putera mahkota Abdul Rakhman meninggal 

secara mendadak pada tahun 1852. Sementara Sultan Adam memiliki tiga 

putra sebagai kandidat pengganti sultan, yakni: Pangeran Hidayatullah 

(Pangeran Hidayat), Pangeran Tamjidillah, dan Prabu Anom. Ketiga kandidat 

itu masing-masing memiliki pendukung. Pangeran Hidayatullah didukung 

pihak istana dan kebetulan sudah mengantongi surat wasiat dari Sultan 

Adam untuk menggantikan sebagai sultan, Pangeran Anom dijagokan 

sebagai mangkubumi, sedang Tamjidillah didukung Belanda.

Pada tahun 1857 Sultan Adam meninggal. Dengan sigap Residen E.F. Graaf 

von Bentheim Teklenburg mewakili Belanda mengangkat Tamjidillah sebagai 

sultan dan Pangeran Hidayatullah diangkat sebagai Mangkubumi. Pada hal 

menurut wasiat yang sah yang diangkat menjadi sultan yaitu Pangeran 

Hidayatullah. Oleh karena itu, wajar kalau pengangkatan Tamjidillah sebagai 

Sultan Banjarmasin menimbulkan protes dan rasa kecewa dari berbagai 

pihak. Tamjidillah memiliki perangai yang 

kurang baik, senang minum-minuman 

keras seperti orang Belanda. Tamjidillah 

juga menghapus hak-hak istimewa pada 

saudara-saudaranya termasuk menganggap 

tidak ada surat wasiat dari Sultan Adam 

kepada Pangeran Hidayatullah. Tindakan 

Tamjidillah yang sewenang-wenang itu 

semakin menimbulkan rasa kecewa dari 

berbagai pihak. Salah satu gerakan protes 

dan menolak pengangkatan Tamjidillah 

sebagai sultan dipelopori oleh Penghulu 

Abdulgani. Pangeran Hidayatullah yang diangkat sebagai mangkubumi ternyata selalu disisihkan dalam berbagai 

urusan. Akibatnya, ketegangan di istana semakin tajam sehingga membuat 

kondisi kerajaan menjadi tidak kondusif.

Dalam suasana yang penuh ketegangan itu ditambah terjadi gerakan di 

pedalaman yang dipelopori oleh Aling. Aling yang juga dikenal sebagai 

Panembahan Muning mengatakan dalam semedinya ia seperti mendengar 

kata-kata sebagai berikut.

“Ikam nang baamal dengan kesukaan aku, akan permintaan ikam mandapat 

nagri dan pagustianikam batatap, kardjaakan, barbunyian, mau raja-raja 

gaib manolong ikam, sakira-kira jadi salamat nagri dan rajapun tatap. Tetapi 

Pangeran Antasari ikam aturi ka Muning” 

Diterjemahkan sebagai berikut:

“Engkau yang melakukan amalan zikir, salat serta puasa dengan kesukaan 

atau izin, akan segala permintaan engkau untuk mendapat negeri dan raja-raja 

yang bertahta, bunyikanlah bunyi-bunyian. Anakmu yang bisa menari gandut 

suruh menarikan gandut dilaksanakan, maka raja-raja gaib akan menolong 

kamu, sehingga menjadi selamatlah rajapun akan duduk di atas tahta. Tetapi 

Pangeran Antasari kamu mohon datang ke Muning” (Tim, Sejarah Banjar, 

2003).

Menurut Panembahan Muning berdasarkan 

ilham atau firasat (dalam bahasa Jawa: wisik) 

bahwa nasib dan keselamatan Kesultanan 

Banjarmasin tergantung kepada peran 

serta Pangeran Antasari, sepupu Pangeran 

Hidayatullah. Pangeran Antasari yaitu juga 

seorang pangeran yang diperkirakan juga 

keturunan raja di Banjarmasin. 

Gerakan Aling ini membuat suasana 

kerajaan semakin kacau. Pusat gerakan Aling 

dinamakan Tambai Mekah (Serambi Mekah) 

yang terletak di tepian Sungai Muning. Aling 

juga memanggil Antasari agar datang di 

Tambai Mekah. Pengaruh Aling ini semakin

besar dan banyak pengikutnya, karena Aling memang dipandang orang 

yang sakti. Pangeran Antasari yang memang sudah kecewa dengan apa 

yang terjadi di lingkungan kerajaan, datang dan bergabung dengan Gerakan 

Aling. Antasari berkeinginan untuk menurunkan Tamjidillah dan melawan 

kekuasaan Belanda. Di samping kekuatan penuh dari pengikut Aling, 

Pangeran Antasari juga mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti 

Sultan Pasir dan Tumenggung Surapati pimpinan orang-orang Dayak.

Bagaimana Perang Banjar berlangsung? 

Pada tanggal 28 April 1859 orang-orang Muning yang dipimpin oleh 

Panembahan Aling dan puteranya, Sultan Kuning menyerbu kawasan 

tambang batu bara di Pengaron. Sekalipun gagal menduduki benteng di 

Pengaron tetapi para pejuang Muning berhasil membakar kawasan tambang 

batu bara dan pemukiman orang-orang Belanda di sekitar Pengaron. Banyak 

orang-orang Belanda yang terbunuh oleh gerakan orang-orang Muning ini. 

Mereka juga melakukan penyerangan ke perkebunan milik gubernemen 

di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Dengan demikian berkobarlah 

Perang Banjar. 

Dengan peristiwa tersebut, keadaan 

pemerintahan Kesultanan Banjar 

semakin kacau. Sultan Tamjidillah 

yang memang tidak disenangi 

oleh rakyat itu juga tidak bisa 

berbuat banyak. Oleh karena itu, 

Tamjidillah dinilai oleh Belanda 

tidak mampu memerintah yang 

diminta untuk turun tahta. Akhirnya 

pada tanggal 25 Juni 1859 secara 

resmi Tamjidillah mengundurkan 

diri dan mengembalikan legalia

Banjar kepada Belanda. Tamjidillah 

kemudian diasingkan ke Bogor. 

Mulai saat itu Kesultanan Banjar 

berada di bawah kendali Belanda. 

Belanda sebenarnya berusaha 

membujuk Pangeran Hidayatullah 

untuk bergabung dengan Belanda 

dan akan dijadikan Sultan Banjar

Tetapi melihat kelicikan Belanda, Pangeran Hidayatullah menilai bujukan 

itu merupakan tipu daya Belanda. Oleh karena itu, Pangeran Hidayatullah 

memilih bersama rakyat untuk melancarkan perlawanan terhadap Belanda. 

Sementara itu pasukan Antasari sudah bergerak menyerbu pos-pos Belanda 

di Martapura. Perlawanan Antasari dengan cepat mendapat dukungan dari 

para ulama dan punggawa kerajaan yang sudah muak dengan kelicikan dan 

kekejaman Belanda. Bulan Agustus 1859, Antasari bersama pasukan Haji 

Buyasin, Kiai Langlang, Kiai Demang Lehman berhasil menyerang benteng 

Belanda di Tabanio. Kemudian pasukan Surapati berhasil menenggelamkan 

kapal Belanda, Onrust, dan merampas senjata yang ada di kapal tersebut 

di Lontotuor, Sungai Barito Hulu. Dengan demikian, Perang Banjar semakin 

meluas. 

Memasuki bulan Agustus-September tahun 1859 pertempuran rakyat Banjar 

terjadi di tiga lokasi, yakni di sekitar Banua Lima, sekitar Martapura dan Tanah 

Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Pertempuran di sekitar Banua Lima 

dipimpinan oleh Tumenggung Jalil. Pertempuran di sekitar Martapura dan 

Tanah Laut dipimpin oleh Demang Lehman. Sementara itu, pertempuran di 

sepanjang Sungai Barito dikomandani oleh Pangeran Antasari. Kiai Demang 

Lehman yang berusaha mempertahankan benteng Tabanio diserbu tentara 

Belanda. Pertempuran sengit terjadi dan banyak membawa korban. Sembilan 

orang serdadu Belanda tewas. Belanda kemudian meningkatkan jumlah 

pasukannya. Benteng Tabanio berhasil dikepung oleh Belanda. Demang 

Lehman dan pasukannya dapat meloloskan diri. Demang Lehman kemudian 

memusatkan kekuatannya di benteng pertahanan di Gunung Lawak, Tanah 

Laut. Benteng ini juga diserbu tentara Belanda. Setelah bertahan mati￾matian, akhirnya Demang Lehman meninggalkan benteng itu karena sudah 

banyak pengikutnya yang menjadi korban. Kekalahan Demang Lehman 

di benteng Gunung Lawak tidak memupuskan semangat juang melawan 

Belanda sebab mereka yakin perang ini merupakan perang sabil. 

Pada bulan September Demang Lehman dan para pemimpin lain seperti 

Tumenggung Jalil dan Pangeran Muhammad Aminullah meninggalkan 

medan pertempuran di Tanah Laut menuju Kandangan untuk mengadakan 

perundingan dengan tokoh-tokoh pejuang yang lain. Pertemuan di 

Kandangan menghasilkan kesepakatan yang intinya para pemimpin pejuang 

Perang Banjar menolak tawaran berunding dengan Belanda, dengan 

merumuskan beberapa siasat perlawanan sebagai berikut:

1) pemusatan kekuatan perlawanan di daerah Amuntai;

2) membuat dan memperkuat pertahanan di Tanah Laut, Martapura, 

Rantau dan Kandangan;

3) Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di Dusun Atas; dan

4) mengusahakan tambahan senjata.

Dalam pertemuan itu semua yang hadir mengangkat sumpah untuk berjuang 

mengusir penjajah Belanda dari bumi Banjar tanpa kompromi : “Haram 

Manyarah Waja sampai Kaputing”. Para pejuang tidak akan menyerah 

sampai titik darah yang penghabisan. 

Setelah pertemuan itu perlawanan terus berkobar di berbagai tempat. Untuk 

menghadapi berbagai serangan itu Belanda juga terus memperkuat pasukan 

dan membangun benteng-benteng pertahanan seperti di Tapin, memperkuat 

Benteng Munggu Thayor, serta Benteng Amawang di Kandangan. Demang 

Lehman berusaha menyerang Benteng Amawang tersebut, tetapi gagal. 

Setelah itu, Demang Lehman dan pasukannya mundur menuju daerah 

Barabai untuk memperkuat pertahanan pasukan Pangeran Hidayatullah.

Perlu diketahui bahwa Pangeran Hidayatullah meninggalkan Martapura dan 

berkumpul dengan seluruh anggota keluarga, yang diikuti pasukannya ia 

berangkat ke Amuntai. Meskipun tidak dengan perangkat kebesaran, oleh 

para ulama dan semua pengikutnya, Hidayatullah diangkat sebagai sultan. 

Setelah itu Sultan Hidayatullah menyatakan perang jihad fi sabilillah terhadap 

orang-orang Belanda. Dalam gerakannya menuju Amuntai pasukannya 

melakukan serangan ke pos-pos Belanda. 

Gerakan perlawanan Pangeran Hidayatullah kemudian dipusatkan di 

Barabai. Datanglah kemudian pasukan Demang Lehman untuk memperkuat 

pasukan Hidayatullah. Menghadapi pasukan gabungan itu Belanda di bawah 

G.M. Verspyck mengerahkan semua kekuatan pasukan yang ada. Pasukan 

infanteri dari Batalion VII, IX, XIII semua dikerahkan, ditambah 100 orang 

petugas pembawa perlengkapan perang dan makanan. Juga mengerahkan 

kapal-kapal perang dari Suriname, Bone, dan kapal-kapal kecil. Terjadilah 

pertempuran sengit. Dengan seruan “Allahu Akbar” pasukan Hidayatullah 

dan Demang Lehman menyerbu menghadapi kekuatan tentara Belanda. 

Mereka dengan penuh keberanian menghadapi musuh karena yakin mati 

dalam perang ini yaitu syahid. Tetapi kekuatan tidak seimbang, pasukan 

Belanda lebih unggul dari jumlah pasukan maupun senjata, maka Hidayatullah

dan Demang Lehman menarik 

mundur pasukannya. Kemudian 

membangun pertahanan di 

Gunung Madang. Semua kekuatan 

Belanda dikerahkan untuk segera 

menangkap Pangeran Hidayatullah. 

Pertahanan di Gunung Madang 

pun jebol. Pangeran Hidayatullah 

dengan sisa pasukannya kemudian 

berjuang berpindah-pindah, 

bergerilya dari tempat yang satu 

ke tempat yang lain, dari hutan 

yang satu ke hutan yang lain. 

Namun Belanda terus memburu 

dan mempersempit ruang gerak 

pasukan Hidayatullah. Akhirnya 

pada tanggal 28 Februari 1862 

Hidayatullah berhasil ditangkap 

bersama anggota keluarga yang 

ikut bergerilya. Hidayatullah 

bersama anggota keluarganya 

kemudian diasingkan ke Cianjur, 

Jawa Barat. Berakhirlah perlawanan 

Pangeran Hidayatullah.

Sementara itu Pangeran Antasari terus melanjutkan perlawanan. Oleh para 

pengikutnya Antasari kemudian diangkat sebagai pejuang dan pemimpin 

tertinggi agama Islam dengan gelar Panembahan Amiruddin Kalifatullah 

Mukminin.

7. Perang Aceh 

Kita sering mendengar tentang Aceh. Apa yang kamu ketahui tentang Aceh? 

Ya, yang segar diingatan kita yakni peristiwa tsunami pada 26 Desember 

2004. Tsunami itu terjadi karena adanya gempa bumi yang begitu dahsyat 

dengan kekuatan 9,3 skala Richter terletak di Samudra Indonesia, kurang 

lebih 160 km sebelah barat Aceh pada kedalaman 10 km. Tsunami itu telah 

meluluhlantakkan Aceh. Nah, peristiwa tsunami ini bisa dikatakan sebagai 

peringatan Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita lebih berhati-hati untuk 

menjaga lingkungan dan tidak sembarang melakukan reklamasi pantai. 

Di samping tsunami apa lagi yang kamu tahu tentang Aceh? Oh, ya mungkin 

kamu juga pernah mendengar Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah. 

Mengapa? Aceh merupakan daerah pertama masuknya Islam di Nusantara. 

Aceh juga pernah menjadi kerajaan Islam yang mendapat pengakuan dari 

Syarif Mekah atas nama Khalifah Turki. Aceh juga pernah menjadi pangkalan/ 

pelabuhan haji untuk seluruh Nusantara. Orang-orang Indonesia yang naik 

haji ke Mekah dengan kapal laut, sebelum mengarungi Samudra Indonesia, 

tinggal beberapa bulan di Banda Aceh. Oleh karena itu, Aceh mendapat 

julukan “Serambi Mekah”. 

Sungguh Aceh ibarat Serambi Mekah merupakan daerah dan kerajaan yang 

berdaulat. Rakyat bebas beraktivitas, beribadah, dan berdagang dengan siapa 

saja, di mana saja. Tetapi kedaulatan mulai terganggu karena keserakahan 

dan dominasi Belanda. Dominasi dan kekejaman penjajahan Belanda ini 

telah berimbas ke Aceh sehingga melahirkan “Perang Aceh”, perangnya 

para pejuang untuk berjihad melawan kezaliman kaum penjajah pada tahun 

1873 - 1912.a) Mengapa dan Apa Latar Belakang Perang di Aceh itu? 

Aceh memiliki kedudukan yang strategis. Aceh menjadi pusat perdagangan. 

Daerahnya luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta 

hasil hutan. Karena itu dalam rangka mewujudkan Pax Neerlandica, Belanda 

sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Kita tahu sejak masa VOC, orang￾orang Belanda itu ingin menguasai perdagangan di Aceh, begitu juga zaman 

pemerintahan Hindia Belanda. Namun, di sisi lain orang-orang Aceh dan para

sultan yang pernah berkuasa tetap ingin mempertahankan kedaulatan Aceh. 

Semangat dan tindakan sultan beserta rakyatnya yang demikian itu memang 

secara resmi didukung dan dibenarkan oleh adanya Traktat London tanggal 17 

Maret 1824. Traktat London itu yaitu hasil kesepakatan antara Inggris dan 

Belanda yang isinya antara lain bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali 

tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan mengganggu 

kedaulatan Aceh. 

Isi Traktat London itu secara resmi menjadi kendala bagi Belanda untuk 

menguasai Aceh. Tetapi secara geografis-politis Belanda merasa diuntungkan 

karena kekuatan Inggris tidak lagi sebagai penghalang dan Belanda mulai 

dapat mendekati wilayah Aceh. Apalagi pada tahun 1825 Inggris sudah 

menyerahkan Sibolga dan Natal kepada Belanda. Dengan demikian, Belanda 

sudah berhadapan langsung wilayah Kesultanan Aceh. Belanda tinggal 

menunggu waktu yang tepat untuk dapat melakukan intervensi di Aceh. 

Belanda mulai kasak-kusuk untuk menimbulkan kekacauan di Aceh. Politik 

adu domba juga mulai diterapkan. Belanda juga bergerak di wilayah perairan 

Aceh dan Selat Malaka. Belanda sering menemukan para bajak laut yang 

mengganggu kapal-kapal asing yang sedang berlayar dan berdagang di 

perairan Aceh dan Selat Malaka. Dengan alasan menjaga keamanan kapal￾kapal yang sering diganggu oleh para pembajak, maka Belanda menduduki 

beberapa daerah seperti Baros dan Singkil. 

Gerakan menuju aneksasi terus diintensifkan. Pada tanggal 1 Februari 1858, 

Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak, Sultan Ismail. Perjanjian 

inilah yang dikenal dengan Traktat Siak. Isinya antara lain Siak mengakui 

kedaulatan Hindia Belanda di Sumatra Timur. Ini artinya daerah-daerah 

yang berada di bawah pengaruh Siak seperti: Deli, Asahan, Kampar, dan 

Indragiri berada di bawah dominasi Hindia Belanda. Padahal daerah-daerah 

itu sebenarnya berada di bawah lindungan Kesultanan Aceh. Bagaimanapun 

juga hal itu tentu mengecewakan pihak Kesultanan Aceh. Belanda tampak 

bergeming dan tidak peduli. Oleh karena itu, Aceh mewaspadai sikap 

dan gerak-gerak Belanda dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk 

menghadapi aneksasi tentara Belanda. 

Sebelum Traktat Siak terdapat Perjanjian antara Inggris-Belanda yang isinya 

Inggris mengizinkan Belanda masuk ke Aceh. Sebagaimana kita ketahui 

bersama sebelumnya Aceh di bawah Pemerintahan Kolonial Inggris.

Perkembangan politik yang semakin menohok Kesultanan Aceh yaitu 

ditandatanganinya Traktat Sumatera antara Belanda dengan Inggris pada 

tanggal 2 November 1871. Isi Traktat Sumatera itu antara lain Inggris memberi 

kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di 

seluruh Sumatera. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi Kesultanan Aceh. 

Dalam posisi yang terus terancam ini Aceh berusaha mencari sekutu dengan 

negara-negara lain seperti Turki, Italia bahkan juga melakukan kontak 

hubungan dengan Amerika Serikat. Pada tahun 1873 Aceh mengirim utusan 

yakni Habib Abdurrahman pergi ke Turki untuk meminta bantuan senjata.

Langkah-langkah Aceh itu diketahui oleh Belanda. Oleh karena itu, Belanda 

mengancam dan mengultimatum agar Kesultanan Aceh tunduk di bawah 

pemerintahan Hindia Belanda. Aceh tidak menghiraukan ultimatum itu. 

Karena Aceh dinilai membangkang maka pada tanggal 26 Maret 1873, 

Belanda melalui Komisaris Nieuwenhuijzen mengumumkan perang terhadap 

Aceh. Pecahlah pertempuran antara Aceh melawan Belanda. Para pejuang 

Aceh di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Syah II mengobarkan semangat 

jihad angkat senjata untuk melawan kezaliman Belanda.

Beberapa persiapan di Aceh sebenarnya sudah dilakukan. Misalnya 

membangun pos-pos pertahanan. Sepanjang pantai Aceh Besar telah 

dibangun kuta, yakni semacam benteng untuk memperkuat pertahanan 

wilayah. Kuta ini dibangun di sepanjang Pantai Aceh Besar seperti Kuta 

Meugat, Kuta Pohama, Kuta Mosapi dan juga lingkungan istana Kutaraja 

dan Masjid Raya Baiturrahman. Jumlah pasukan juga ditingkatkan dan 

ditempatkan di beberapa tempat strategis. Sejumlah 3000 pasukan disiagakan 

di pantai dan 4000 pasukan disiagakan di lingkungan istana. Senjata dari 

luar juga sebagian juga telah berhasil dimasukkan ke Aceh seperti 5000 peti 

mesiu dan sekitar 1394 peti senapan.

b) Syahid atau Menang

Agresi tentara Belanda terjadi pada tanggal 5 April 1873. Tentara Belanda 

di bawah pimpinan Jenderal Mayor J.H.R. Kohler terus melakukan serangan 

terhadap pasukan Aceh. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ulebalang, 

ulama, dan rakyat terus mendapat gempuran dari pasukan Belanda. Dengan 

memperhatian hasil laporan spionase Belanda yang mengatakan bahwa Aceh

dalam keadaan lemah secara politik dan ekonomi, membuat para pemimpin 

Belanda termasuk Kohler optimis bahwa Aceh segera dapat ditundukkan. 

Oleh karena itu, serangan-serangan tentara Belanda terus diintensifkan. 

Namun, pada kenyataannya tidak mudah menundukkan para pejuang 

Aceh. Dengan kekuatan yang ada para pejuang Aceh mampu memberikan 

perlawanan sengit. Pertempuran terjadi di kawasan pantai dan kota. Bahkan, 

pada tanggal 14 April 1873 terjadi pertempuran sengit antara pasukan Aceh 

di bawah pimpinan Teuku Imeum Lueng Bata melawan tentara Belanda di 

bawah pimpinan Kohler untuk memperebutkan Masjid Raya Baiturrahman. 

Dalam pertempuran memperebutkan Masjid Raya Baiturrahman ini pasukan 

Aceh berhasil membunuh Kohler di bawah pohon dekat masjid tersebut. 

Pohon ini kemudian dinamakan Kohler Boom. Banyak jatuh korban dari pihak 

Belanda. Begitu juga tidak sedikit korban dari pihak pejuang Aceh yang mati 

syahid. 

Terbunuhnya Kohler menyebabkan pasukan Belanda ditarik mundur ke 

pantai. Dengan demikian, gagallah serangan tentara Belanda yang pertama. 

Ini membuktikan bahwa tidak mudah untuk menundukkan Aceh. Karena 

kekuatan para pejuang Aceh tidak semata-mata terletak pada kekuatan 

pasukannya, tetapi juga karena hakikat kehidupan yang didasarkan pada 

nilai-nilai agama dan sosial budaya yang sesuai dengan ajaran Al-Qur’an. 

Doktrin para pejuang Aceh dalam melawan Belanda hanya ada dua pilihan 

“syahid atau menang”. Dalam hal ini nilai-nilai agama senantiasa menjadi 

potensi yang sangat menentukan untuk menggerakkan perlawanan terhadap 

penjajahan asing. Oleh karena itu, Perang Aceh berlangsung begitu lama. 

Setelah melipatgandakan kekuatannya, pada tanggal 9 Desember 1873 

Belanda melakukan agresi atau serangan yang kedua. Serangan ini dipimpin 

oleh J. van Swieten. Pertempuran sengit terjadi istana dan juga terjadi di 

Masjid Raya Baiturrahman. Para pejuang Aceh harus mempertahankan masjid 

dari serangan Belanda yang bertubi-tubi. Masjid terus dihujani peluru dan 

kemudian pada tanggal 6 Januari 1874 masjid itu dibakar. Para pejuang dan 

ulama kemudian meninggalkan masjid. Tentara Belanda kemudian menuju 

istana. Pada tanggal 15 Januari 1874 Belanda dapat menduduki istana setelah 

istana dikosongkan, karena Sultan Mahmud Syah II bersama para pejuang 

yang lain meninggalkan istana menuju ke Leueung Bata dan diteruskan ke 

Pagar Aye (sekitar 7 km dari pusat kota Banda Aceh). Tetapi pada tanggal 28 

Januari 1874 sultan meninggal karena wabah kolera.

Jatuhnya Masjid Raya Baiturrahman dan istana sultan, Belanda menyatakan 

bahwa Aceh Besar telah menjadi daerah kekuasaan Belanda. Para ulebalang, 

ulama dan rakyat tidak ambil pusing dengan pernyataan Belanda. Mereka 

kemudian mengangkat putra mahkota Muhammad Daud Syah sebagai Sultan 

Aceh. Tetapi karena masih di bawah umur, maka diangkatlah Tuanku Hasyim 

Banta Muda sebagai wali atau pemangku sultan sampai tahun 1884. Pusat 

pemerintahan di Indrapuri (sekitar 25 km arah tenggara dari pusat kota). 

Semangat untuk melanjutkan perang terus menggelora di berbagai tempat. 

Pertempuran dengan Belanda semakin meluas ke daerah hulu. Sementara 

itu, tugas van Swieten di Aceh dipandang cukup. Ia digantikan oleh Jenderal 

Pel. Sebelum Swieten meninggalkan Aceh, ia mengatakan bahwa pemerintah 

Hindia Belanda akan segera membangun kembali masjid raya yang telah 

dibakarnya. Tentu hal ini dalam rangka menarik simpati rakyat Aceh. 

Para pejuang Aceh tidak mengendorkan semangatnya. Di bawah pimpinan 

ulebalang, ulama, dan ketua adat, rakyat Aceh terus mengobarkan perang 

melawan Belanda. Semangat juang semakin meningkat seiring pulangnya 

Habib Abdurrahman dari Turki pada tahun 1877. Tokoh ini kemudian 

menggalang kekuatan bersama Tengku Cik Di Tiro. Pasukannya terus 

melakukan serangan-serangan ke pos-pos Belanda. Kemudian Belanda 

menambah kekuatannya sehingga dapat mengalahkan serangan – serangan 

yang dilakukan pasukan Habib Abdurrahman dan Cik Di Tiro. Di bawah 

pimpinan Van der Heijden, Belanda berhasil mendesak pasukan Habib 

Abdurrahman, bahkan Habib Abdurrahman akhirnya menyerah kepada 

Belanda. Sementara Cik Di Tiro mundur ke arah Sigli untuk melanjutkan 

perlawanan. Belanda berhasil menguasai beberapa daerah seperti Seunaloh, 

Ansen Batee.

c) Perang Sabil

Tahun 1884 merupakan tahun yang sangat penting, karena Muhammad 

Daud Syah telah dewasa maka secara resmi dinobatkan sebagai sultan 

dengan gelar Sultan Ala’uddin Muhammad Daud Syah bertempat di Masjid 

Indrapuri. Pada waktu upacara penobatan ini para pemimpin Perang Aceh 

seperti Tuanku Hasyim, Panglima Polim, Tengku Cik Di Tiro memproklamirkan 

“Ikrar Prang Sabi” (Perang Sabil). Perang Sabil merupakan perang melawan 

kaphee Beulanda (kafir Belanda), perang suci untuk membela agama, perang

untuk mempertahankan tanah air, perang 

jihad untuk melawan kezaliman di muka bumi. 

Setelah penobatan itu, mengingat keamanan, 

istana di Indrapuri dipindahkan ke Keumala 

di daerah Pidie (sekitar 25 km sebelah selatan 

kota Pidie). Dari Istana Keumala inilah semangat 

Perang Sabil digelorakan. 

Dengan digelorakan Perang Sabil, perlawanan 

rakyat Aceh semakin meluas. Apalagi dengan 

seruan Sultan Muhammad Daud Syah yang 

menyerukan gerakan amal untuk membiayai 

perang, telah menambah semangat para 

pejuang Aceh. Cik Di Tiro mengobarkan 

perlawanan di Sigli dan Pidie. Di Aceh bagian 

barat tampil Teuku Umar beserta isterinya 

Cut Nyak Dien. Pertempuran sengit terjadi di 

Meulaboh. Beberapa pos pertahanan Belanda 

berhasil direbut oleh pasukan Teuku Umar. 

Pasukan Aceh dengan semangat jihadnya telah 

menambah kekuatan untuk melawan Belanda. 

Belanda mulai kewalahan di berbagai medan 

pertempuran. Belanda mulai menerapkan 

strategi baru yang dikenal dengan Konsentrasi 

Stelsel atau Stelsel Konsentrasi. 

Strategi Konsentrasi Stelsel itu ternyata juga 

belum efektif untuk dapat segera menghentikan perang di Aceh. Bahkan, 

dengan strategi itu telah menyebarkan perlawanan rakyat Aceh dari tempat 

yang satu ke tempat yang lain. Perang gerilya juga mulai dilancarkan oleh 

para pejuang Aceh. Gerakan pasukan Teuku Umar juga terus mengalami 

kemajuan. Pertengahan tahun 1886 Teuku Umar berhasil menyerang dan 

menyita kapal Belanda Hok Canton yang sedang berlabuh di Pantai Rigaih. 

Kapten Hansen (seorang berkebangsaan Denmark) nakhoda kapal yang 

diberi tugas Belanda untuk menangkap Teuku Umar justru tewas dibunuh 

oleh Teuku Umar. Di tengah-tengah perjuangan itu pada tahun 1891 Tengku

Cik Di Tiro meninggal. Perjuangannya melawan Belanda dilanjutkan oleh 

puteranya yang bernama Tengku Ma Amin Di Tiro. Kemudian ada berita 

bahwa pada tahun 1893 Teuku Umar menyerah kepada Belanda. Teuku Umar 

kemudian dijadikan panglima tentara Belanda dan diberi gelar Teuku Johan 

Pahlawan. Ia diizinkan untuk membentuk kesatuan tentara beranggotakan 

250 orang. Peristiwa ini tentu sangat berpengaruh pada semangat juang 

rakyat Aceh. Nampaknya Teuku Umar juga tidak serius untuk melawan 

bangsanya sendiri. Setelah pasukannya sudah mendapatkan banyak senjata 

dan dipercaya membawa dana 800.000 gulden, pada 29 Maret 1896 Teuku 

Umar dengan pasukannya berbalik dan kembali melawan Belanda. Peristiwa 

inilah yang dikenal dengan Het verraad van Teukoe Oemar (Pengkhianatan 

Teuku Umar). Teuku Umar berhasil menyerang pos-pos Belanda yang ditemui.

Peristiwa itu membuat Belanda semakin marah dan geram. Sementara 

untuk menghadapi semangat Perang Sabil Belanda juga semakin kesulitan. 

Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain untuk melaksanakan usulan Snouck 

Horgronye untuk melawan Aceh dengan kekerasan. Perlu diketahui bahwa 

sebelum itu Belanda telah meminta Snouck Hurgronje agar melakukan kajian 

tentang seluk beluk kehidupan dan semangat juang orang-orang Aceh, 

sehingga dapat ditemukan strategi untuk segera mengalahkan para pejuang 

Aceh. Snouck Hurgronje mulai menyamar memasuki kehidupan di tengah￾tengah kehidupan masyarakat Aceh. Ia memakai nama samaran Abdul Gafar. 

Ia telah mempelajari agama Islam dan adat budaya Aceh. Snouck Horgronye 

menyimpulkan bahwa para pejuang Aceh itu sulit dikalahkan karena 

disemangati oleh semangat jihad dengan tali ukhuwah Islamiyahnya. Oleh 

karena itu, Snouck Hurgronje mengusulkan beberapa cara untuk melawan 

perjuangan rakyat Aceh. Beberapa usulan itu yaitu sebagai berikut: 

1) perlu memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh, sebab 

di lingkungan masyarakat Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum 

bangsawan, ulama, dan rakyat;

2) menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan 

harus dengan kekerasan, yaitu dengan kekuatan senjata; dan

3) bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya dan 

diberi kesempatan untuk masuk ke dalam korps pamong praja dalam 

pemerintahan kolonial Belanda.

Belanda segera melaksanakan usulan-usulan Snouck Hurgronje tersebut. 

Belanda harus menggempur Aceh dengan kekerasan dan senjata. Untuk 

memasuki fase ini dan memimpin perang melawan rakyat Aceh, diangkatlah

gubernur militer yang baru yakni van Heutsz 

(1898-1904) menggantikan van Vliet. 

Genderang perang dengan kekerasan di mulai 

tahun 1899. Perang ini berlangsung 10 tahun. 

Oleh karena itu, pada periode tahun 1899 – 

1909 di Aceh disebut dengan masa sepuluh 

tahun berdarah (tien bloedige jaren) . 

Semua pasukan disiagakan dengan dibekali 

seluruh persenjataan. Van Heutsz segera 

melakukan serangan terhadap pos pertahanan 

para pemimpin perlawanan di berbagai daerah. 

Dalam hal ini Belanda juga mengerahkan 

pasukan anti gerilya yang disebut Korps 

Marchausse (Marsose) yakni pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia 

yang berada di bawah pimpinan opsir-opsir Belanda. Mereka pandai berbahasa 

Aceh. Dengan demikian, mereka dapat bergerak sebagai informan. Dengan 

kekuatan penuh dan sasaran yang tepat karena adanya informan-informan 

bayaran, serangan Belanda berhasil mencerai-beraikan para pemimpin 

perlawanan. Teuku Umar bergerak menyingkir ke Aceh bagian barat dan 

Panglima Polem dapat digiring dan bergerak di Aceh bagian timur. 

Di Aceh bagian barat Teuku Umar mempersiapkan pasukannya untuk 

melakukan penyerangan secara besar-besaran ke arah Meulaboh. Tetapi 

tampaknya persiapan Teuku Umar ini tercium oleh Belanda. Maka Belanda 

segera menyerang benteng pertahanan Teuku Umar. Terjadilah pertempuran 

sengit pada Februari 1899. Dalam pertempuran ini Teuku Umar gugur sebagai 

syuhada. Perlawanan dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien dengan 

pasukannya memasuki hutan dan mengembangkan perang gerilya. 

Perlawanan rakyat Aceh belum berakhir. Para pejuang Aceh di bawah 

komando Sultan Daud Syah dan Panglima Polem terus berkobar. Setelah 

istana kerajaan di Keumala diduduki Belanda, sultan melakukan perlawanan 

dengan berpindah-pindah bahkan juga melakukan perang gerilya. Sultan 

menuju Kuta Sawang kemudian pindah ke Kuta Batee Iliek. Tetapi kuta-kuta

ini berhasil diserbu Belanda. Sultan kemudian menyingkir ke Tanah Gayo. 

Pada tahun berikutnya Belanda menangkap istri sultan, Pocut Murong. Karena 

tekanan Belanda yang terus menerus, pada Januari 1903 Sultan Muhammad 

Daud Syah terpaksa menyerah. Demikian siasat licik dari Belanda. Cara licik 

ini kemudian digunakan untuk mematahkan perlawanan Panglima Polem dan 

Tuanku Raha Keumala. Istri, ibu dan anak-anak Panglima Polem ditangkap

oleh Belanda. Dengan tekanan yang bertubi-tubi akhirnya Panglima Polem 

juga menyerah pada 6 September 1903. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa Kerajaan Aceh yang sudah berdiri sejak 1514 harus berakhir.

Kerajaan boleh berakhir, tetapi semangat juang rakyat Aceh untuk melawan 

dominasi asing sulit untuk dipadamkan. Sementara Cut Nyak Dien terus 

mengobarkan perang jihad dengan bergerilya. Tetapi setelah pos pertahanan 

pasukannya dikepung tentara Belanda pada tahun 1906 Cut Nyak Dien 

berhasil ditangkap. Ia dibuang ke Sumedang, Jawa Barat sampai meninggal 

pada tanggal 8 November 1908.

Namun perjuangan rakyat Aceh juga belum berakhir. Di daerah Pidie sejumlah 

ulama masih terus melancarkan serangan ke pos-pos Belanda. Tokoh￾tokoh ulama itu misalnya Teungku Mahyidin Tiro bersama istrinya Teungku 

Di Bukiet Tiro, Teungku Ma’at Tiro, Teungku Cot Plieng. Semua ulama ini 

gugur dalam Perang Sabil melawan kezaliman Belanda. Ulama yang terakhir 

mengadakan perlawaan di Pidie ini yaitu Teungku Ma’at Tiro yang waktu

itu baru berusia 16 tahun. Tetapi setelah dikepung di Pegunungan Tangse 

Teungku Ma’at Tiro berhasil ditembak mati oleh Belanda pada tahun 1911. 

Ia mati syahid gugur sebagai kusuma bangsa. 

Sementara itu, di pesisir utara dan timur Aceh 

juga masih banyak para ulama dan pemimpin 

adat yang terus melakukan perlawanan. Tokoh 

perlawanan tersebut diantaranya Teuku Ben 

Pirak (ayah Cut Nyak Mutia), Teuku Cik Tinong 

(suami Cut Nyak Mutia). Setelah ayah dan 

suaminya gugur, Cut Nyak Mutia melanjutkan 

perang melawan kekejaman Belanda. Cut Nyak 

Mutia sesuai dengan pesan suaminya Teuku Cik 

Tunong sebelum ditembak mati oleh Belanda 

disarankan untuk menikah dengan Pang 

Nanggru. Oleh karena itu, Cut Nyak Mutia dapat 

bersama-sama melawan Belanda dengan Pang 

Nanggru. Pada tanggal 26 September 1910 

terjadi pertempuran sengit di Paya Cicem. Pang 

Nanggru tewas dan Cut Nyak Mutia berhasil 

meloloskan diri. Bersama puteranya Raja Sabil (baru usia 11 tahun), Cut Nyak 

Mutia terus memimpin perlawanan. Tetapi Cut Nyak Mutia akhirnya dapat 

didesak dan gugur setelah beberapa peluru menembus kaki dan tubuhnya. 

Ulama yang lain seperti Teungku Di Barat bersama istrinya Cut Po Fatimah 

masih melanjutkan perlawanan, tetapi suami-istri itu akhirnya juga gugur 

tertembak oleh keganasan peluru Belanda pada tahun 1912. Demikian 

Perang Sabil yang digelorakan rakyat Aceh secara massal baru berakhir pada 

tahun 1912. Tetapi sebenarnya masih ada gerakan-gerakan perlawanan lokal 

yang berskala kecil yang sering terjadi. Bahkan, dikatakan perang-perang 

kecil itu berlangsung sampai tahun 1942.

8. Perang Batak 

Kita semua juga sudah sangat familier 

mendengar kata Batak. Batak merupakan nama 

kawasan sekaligus nama suku, Suku Batak. 

Ada beberapa kelompok Batak misalnya ada 

Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, 

Batak Mandailing, dan Batak Pakpak. Sekarang 

masyarakat Batak tersebar di berbagai daerah 

di Indonesia. Mereka banyak yang bergerak dan 

berperan di bidang hukum. 

Secara historis-sosiologis masyarakat Batak 

menarik untuk dikaji. Secara sosiologis kita 

mengenal bagaimana struktur masyarakat Batak 

itu. Basis masyarakat Batak sebenarnya berada 

di daerah-daerah kompleks perkampungan yang disebut dengan huta. 

Huta yaitu bentuk kesatuan ikatan-ikatan kampung yang dalam berbagai 

aspek kehidupan berdiri sendiri-sendiri. Setiap kesatuan huta didiami oleh 

satu ikatan kekerabatan yang disebut marga. Dalam strukturnya, di atas 

huta atau gabungan dari beberapa huta terbentuk horja dan gabungan dari 

beberapa horja terbentuk bius. Kesatuan dari beberapa bius itu terbentuklah 

satu wilayah kerajaan. Kerajaan masyarakat Batak yang dipimpin oleh Raja 

Sisingamangaraja, pusat pemerintahannya ada di Bakkara. Sejak tahun 

1870 yang menjadi raja yaitu Patuan Bosar Ompu Pulo Batu yang bergelar 

Sisingamangaraja XII. Pada tahun 1878 Raja Sisingamangaraja XII angkat 

senjata memimpin rakyat Batak untuk melawan Belanda. 

a. Mengapa terjadi Perang Batak?

Perlu diketahui bahwa setelah Perang Padri berakhir, Belanda terus meluaskan 

daerah pengaruhnya. Belanda mulai memasuki tanah Batak seperti 

Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok bahkan sampai Tapanuli. Hal ini 

jelas merupakan ancaman serius bagi kekuasaan Raja Batak, Sisingamangaraja 

XII. Masuknya dominasi Belanda ke tanah Batak ini juga disertai dengan 

penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama Kristen ini ditentang oleh 

Sisingamangaraja XII karena dikhawatirkan perkembangan agama Kristen itu 

akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang 

telah ada secara turun temurun. Untuk menghalangi proses Kristenisasi ini,

pada tahun 1877 Raja Sisingamangaraja XII berkampanye keliling ke daerah￾daerah untuk menghimbau agar masyarakat mengusir para zending yang 

memaksakan agama Kristen kepada penduduk. Masuknya pengaruh Belanda 

ini juga akan mengancam kelestarian tradisi dan adat asli orang-orang Batak. 

Akibat kampanye Raja Singamangaraja XII telah menimbulkan ekses 

pengusiran para zending. Bahkan ada penyerbuan dan pembakaran terhadap 

pos-pos zending di Silindung. Kejadian ini telah memicu kemarahan Belanda 

dan dengan alasan melindungi para zending, Pada tanggal 8 Januari 1878 

Belanda mengirim pasukan untuk menduduki Silindung. Pecahlah Perang 

Batak

b. Bagaimana Jalannya Perang Batak?

Alasan untuk melindungi para Zending tentu alasan yang dibuat-buat 

Belanda. Karena yang jelas Belanda menduduki Silindung sebagai langkah 

awal untuk memasuki tanah Batak yang merupakan wilayah kekuasaan Raja 

Sisingamangaraja XII. Belanda ingin menguasai seluruh tanah Batak. Kali 

pertama pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Schelten menuju Bahal 

Batu. Rakyat Batak di bawah pimpinan langsung Raja Sisingamangaraja 

XII melakukan perlawanan terhadap gerakan pasukan Belanda di Bahal 

Batu. Dalam menghadapi perang melawan Belanda ini rakyat Batak sudah 

menyiapkan benteng pertahanan seperti benteng alam yang terdapat di 

dataran tinggi Toba dan Silindung. Di samping itu, dikembangkan benteng 

buatan yang ada di perkampungan. Setiap kelompok kampung dibentuk 

empat persegi dengan pagar keliling terbuat dari tanah dan batu. Di luar 

tembok ditanami bambu berduri dan di sebelah luarnya lagi dibuat parit 

keliling yang cukup dalam. Pintu masuk dibuat hanya beberapa buah dengan 

ukuran sempit. 

Pertempuran pertama terjadi di Bahal Batu. Sisingamangaraja XII dengan 

pasukannya berusaha memberikan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi 

nampaknya kekuatan pasukan Batak tidak seimbang dengan kekuatan tentara 

Belanda, sehingga pasukan Sisingamangaraja XII ini harus ditarik mundur. 

Akibatnya justru pertempuran merembet ke daerah lain, misalnya sampai di 

Butar. Karena dengan gerakan mundur tadi, pasukan Sisingamangaraja XII 

juga melakukan penyerangan pada pos-pos Belanda yang lain.

Perang Batak ini semakin meluas ke daerah-daerah lain. Setelah berhasil 

menggagalkan berbagai serangan dari pasukan Sisingamangaraja XII, 

Belanda mulai bergerak ke Bakkara. Bakkara merupakan benteng dan istana 

Kerajaan Sisingamangaraja. Dengan jumlah pasukan yang cukup besar 

Belanda mulai mengepung Bakkara. Letnan Kitchner menyerang dari arah 

selatan, Chelter mendesak dari sebelah timur, sementara Van den Bergh 

mengepung dari arah barat. Beberapa komandan tempur Belanda berusaha 

memasuki benteng Bakkara, tetapi selalu dapat dihalau dengan lemparan 

batu oleh para pejuang Batak. Akhirnya benteng dan Istana Bakkara dihujani 

tembakan-tembakan yang begitu gencar, sehingga benteng itu dapat 

diduduki Belanda. Sisingamangaraja dan sisa pasukannya berhasil meloloskan 

diri dan menyingkir ke daerah Paranginan di bagian selatan Danau Toba. 

Belanda terus memburu Sisingamangaraja. Sisingamangaraja kemudian 

menyingkir ke Lintung. Belanda terus mengejar Sisingamangaraja terus 

bergerak ke Tambunan, Lagu Boti, dan terus ke Baligie. Dengan kekuatan 

pasukannya, Belanda dapat menguasai tempat-tempat itu semua, sehingga 

semua daerah di sekitar Danau Toba sudah dikuasai Belanda. 

Sisingamangaraja XII dengan sisa pasukannya bergerak menuju Huta Puong. 

Pada Juli tahun 1889 Sisingamangaraja XII kembali angkat senjata melawan 

ekspedisi Belanda. Di Huta Puong ini pasukan Sisingamangaraja XII bertahan 

cukup lama. Tetapi pada tanggal 4 September 1899 Huta Puong juga jatuh 

ke tangan Belanda. Sisingamangaraja XII kemudian membuat pertahanan 

di Pakpak dan Dairi. Pasukan Belanda di bawah komando van Daden 

mengadakan gerakan sapu bersih terhadap kantong-kantong pertahanan 

dari Aceh sampai tanah Gayo, termasuk yang ada di tanah Batak . Tahun 

1907 pasukan Belanda di bawah komando Hans Christoffel memfokuskan 

untuk menangkap Sisingamangaraja XII. Sisingamangaraja XII berhasil 

dikepung rapat di daerah segitiga Barus, Sidikalang, dan Singkel. Dalam 

pengepungan ini Belanda menggunakan cara licik yakni menangkap Boru 

Sagala, istri Sisingamangaraja XII dan dua anaknya. 

Dengan beban psikologis yang berat Sisingamangaraja XII tetap bertahan, tidak 

mau menyerah. Akhirnya pada tanggal 17 Juni 1907 siang pasukan Belanda 

dikerahkan untuk menangkap Sisingamangaraja XII di pos pertahanannya di 

Aik Sibulbulon di daerah Dairi. Dalam keadaan terdesak, Sisingamangaraja 

XII dengan putera-puteranya tetap bertahan dan melakukan perlawanan 

sekuat tenaga. Tetapi dalam pertempuran itu Sisingamangaraja XII tertembak 

mati. Begitu juga putrinya Lopian dan dua orang puteranya Sutan Nagari dan 

Patuan. Dengan demikian berakhirlah Perang Batak.

Setelah VOC dibubarkan, terjadilah perubahan penting dalam sistem pemerintahan 

di tanah Hindia Belanda. Pembaruan sistem pemerintahan ini terutama dilakukan 

oleh Daendels. Namun sistem pemerintahan yang baru itu dapat dilembagakan dan 

dilaksanakan secara nyata pada zaman pemerintahan Raffles. Sistem pemerintahan 

yang baru itu bersifat dualistis, yakni ada pemerintahan Eropa dan ada 

pemerintahan pribumi (sekalipun harus tunduk pada penguasa Eropa). Di samping 

itu, sebenarnya ada kelompok Timur Asing yang kedudukannya setara dengan 

pribumi. Dalam hal ini para pangreh praja

 direpresentasikan dalam pemerintahan pribumi. Namun penguasa kolonial sangat 

menentukan sistem pergantian kekuasaan pemerintahan pribumi.

(Sementara itu) sejak pemerintahan Daendels, pembaruan di bidang pendidikan 

di Hindia Belanda (juga) mulai dilakukan. Awalnya hanya ditujukan untuk 

kepentingan tertentu dan kalangan tertentu. Namun sejak Politik Etis bergulir, 

para bumiputra Hindia Belanda pun turut mengenyam pendidikan ala Barat. Pada 

masa selanjutnya, hal ini menjadi bumerang bagi Belanda karena pendidikan 

tersebut justru melahirkan elite lokal yang menaruh perhatian besar pada semangat 

nasionalisme. Uraian tersebut menggambarkan bahwa penjajahan Barat memiliki 

implikasi terhadap perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Di samping 

perkembangan pendidikan persekolahan (pendidikan modern) juga 

menggerakkan semangat nasionalisme. Munculnya semangat nasionalisme 

dan cinta tanah air, sebenarnya sudah muncul setelah Indonesia ini dijajah 

dan digerogoti oleh kekuatan kolonialisme dan imperialisme. Timbullah 

berbagai bentuk perlawanan dan pergerakan kebangsaan. Hal ini terjadi 

karena kondisi sosial ekonomi rakyat yang semakin memprihatinkan akibat 

dari penindasan kaum penjajah, kekejaman kolonialisme dan imperialisme 

Eropa. Berikut ini kita akan belajar bagaimana dampak perkembangan 

kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia.

1. Bidang Politik dan Struktur Pemerintahan

Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan Barat terutama Belanda 

melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. 

Pemerintah kolonial menjalankan politik memecah belah atau devide et 

impera. Tidak hanya politik memecah belah, tetapi juga disertai dengan tipu 

muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar 

norma-norma kemanusiaan. Misalnya pura-pura mengajak perundingan 

damai tetapi malah ditangkap (penangkapan Pangeran Diponegoro), pura￾pura diajak berunding tetapi malah dibunuh (pembunuhan Sultan Khaerun/

Hairun). Secara politik martabat rakyat Indonesia jatuh dan menjadi tidak 

berdaulat. Rakyat Indonesia juga menjadi kelompok masyarakat kelas tiga 

setelah kelompok orang-orang Barat (penjajah) dan kelompok orang-orang 

timur asing.

Berangkat dari politik memecah belah dan praktik-praktik tipu muslihat 

itu, kekuatan kolonial Belanda terus memperluas wilayah kekuasaannya. 

Penguasa kolonial juga selalu campur tangan dalam pergantian kekuasaan 

di lingkungan kerajaan/pemerintahan pribumi. Penguasa-penguasa pribumi/

lokal dan rakyatnya kemudian menjadi bawahan penjajajah. Hal ini dapat 

menimbulkan sikap rendah diri di kalangan rakyat. Beberapa penguasa 

pribumi mulai tidak memperhatikan rakyatnya.

Perlu disadari bahwa masa sebelum penjajahan dan sebelum terjadi intervensi 

politik para penguasa kolonial, berkembang sistem kerajaan. Kerajaan 

ini berkembang sendiri-sendiri di berbagai daerah. Tetapi seperti telah 

disinggung di depan bahwa pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal 

Daendels, telah dilakukan pembaruan bidang politik dan administrasi 

pemerintahan. Daendels telah membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda 

di Indonesia/Hindia Belanda di Jawa dibagi menjadi sembilan prefektur 

dan terbagi dalam 30 regentschap (kabupaten). Setiap prefektur diangkat 

seorang pejabat kepala pemerintahan yang disebut dengan prefek. Seorang pejabat prefek ini diangkat dari orang Eropa. Kemudian setiap regentschap/

kabupaten dikepalai oleh seorang regent atau bupati yang berasal dari kaum 

pribumi. Namun, status bupati sampai dengan camat (yang disebut priayi) 

sepenuhnya menjadi pegawai negeri (binnenland bestuur) baru terwujud 

setelah diterapkannya sistem Tanam Paksa pada pertengahan 1850-an).

Setiap bupati ini merupakan pegawai pemerintah yang digaji. Dengan 

demikian, para bupati ini telah kehilangan hak jabatan yang diwariskan 

secara turun temurun (lihat uraian dalam buku Taufik Abdullah dan A.B. 

Lapian, 2012).

Setiap prefek diberikan kekuasaan yang besar dan ditugasi untuk memperketat 

pengawasan administratif dan keuangan terhadap para penguasa pribumi. 

Ruang gerak para penguasa pribumi semakin sempit. Kewibawaan yang 

berusaha diciptakannyapun menjadi semu.

Dalam struktur pemerintahan dikenal adanya pemerintahan tertinggi, 

semacam pemerintahan pusat. Sebagai penguasa tertinggi yaitu gubernur 

jenderal. Di tingkat pusat ini juga ada lembaga yang disebut dengan Raad 

van Indie, tetapi perannya cenderung sebagai dewan penasihat. Dalam 

pelaksanaan pemerintahan juga dikenal adanya departemen-departemen 

untuk mengatur pemerintahan secara umum. Beberapa departemen 

hasil reorganisasi tahun 1866, antara lain ada Departemen Dalam Negeri; 

Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan; Departemen Pekerjaan 

Umum; Departemen Keuangan; Departemen Urusan Perang; kemudian 

dibentuk Departemen Kehakiman (1870); Departemen Pertanian (1904), yang 

disempurnakan menjadi Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan 

(1911).

Sementara itu, dalam pelaksanaan 

pemerintahan dalam negeri, sangat jelas 

adanya dualisme pemerintahan. Ada 

pemerintahan Eropa (Europees bestuur)

dan pemerintahan pribumi (Inlands 

bestuur). Di lingkungan pemerintahan 

Eropa ini, terdapat pejabat wilayah yang 

paling tinggi yakni residen. Ia memimpin 

wilayah karesidenan. Di seluruh Jawa￾Madura terbagi menjadi 20 karesidenan. Begitu juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau bagian timur 

juga dibagi dalam wilayah karesidenan-karesidenan, tetapi jumlahnya relatif 

kecil.

Di bawah residen ada pejabat asisten residen. Asisten residen ini mengepalai 

suatu wilayah bagian dari karesidenan yang dinamakan afdeling. Di bawah 

asisten residen masih ada pejabat yang disebut kontrolir (controleur). Ia 

memimpin wilayah yang dinamakan controle-afdeling.

Selanjutnya yang terkait dengan pemerintahan pribumi, para pejabatnya 

semua dijabat oleh priayi pribumi. Jenjang tertinggi dalam pemerintahan 

pribumi yaitu seorang regent atau bupati. Ia memimpin sebuah wilayah 

kabupaten. Seorang bupati ini dibantu oleh seorang pejabat yakni patih. 

Satu wilayah kabupaten umumnya terbagi menjadi beberapa distrik yang 

dipimpin oleh seorang wedana. Setiap distrik kemudian terbagi menjadi 

onderdistrik yang dikepalai seorang asisten wedana atau sekarang camat. 

Unit paling bawah kemudian ada desa-desa.

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles di Hindia Belanda, ia 

mereformasi pemerintahan pada saat itu. Raffles yang berpandangan liberal 

mulai menghapus ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa 

yang sudah terbiasa hidup dalam adat-istiadat dan ikatan feodal yang 

kuat dipaksa untuk mengikuti sistem birokrasi baru. Karena itu, dari para 

penguasa pribumi seperti raja, bupati, hingga kepala desa harus mengikuti 

sistem pemerintahan dan birokrasi yang baru. Dalam hal ini pemerintah pusat 

dapat langsung berhubungan dengan rakyat tanpa perantara penguasa 

lokal. Sebenarnya pekerjaan ini sudah diawali oleh Daendels, sehingga 

Raffles tinggal melanjutkan saja. Pembaruan yang dilakukan Raffles juga 

menyangkut struktur pemerintahan dan peradilan.

Pada masa pemerintahan Raffles, bupati sebagai penguasa lokal harus 

dijauhkan dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri. Seorang bupati 

diangkat sebagai pegawai pemerintah di bawah seorang residen. W. 

Daendels memberikan istilah itu dengan prefek atau landrost. Raffles 

kemudian membagi Jawa menjadi 16 keresidenan. Tiap keresidenan dikepalai 

oleh seorang residen dan dibantu oleh beberapa asisten residen. Pembaruan

yang dilakukan Raffles ini bertujuan untuk melakukan transformasi sistem 

pemerintahan Jawa, yaitu menggantikan sistem tradisional Jawa yang bersifat 

patrimonial menuju sistem pemerintahan modern yang rasional.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem pemerintahan Raffles 

diperbaiki kembali. Di samping itu untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia 

Belanda yang masih berbentuk kerajaan-kerajaan, pemerintah Kolonial 

Belanda melakukan politik pasifikasi kewilayahan di Aceh, Sumatera Barat, 

Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku dan Papua. Penyatuan 

seluruh wilayah Hindia Belanda ini baru berhasil sekitar tahun 1905. 

Bersatunya Hindia Belanda ini dikenal dengan Pax Neerlandica masa setelah 

itu, wilayah Hindia Belanda telah stabil di bawah kekuasaan Hindia Belanda. 

Wilayah inilah setelah proklamasi menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI).

2. Bidang Ekonomi

Pada masa pemerintahan Daendels, perubahan sistem pemerintahan telah 

membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem 

modern, tanah-tanah milik Raja berubah statusnya menjadi tanah milik 

pemerintah kolonial. Dalam masa pemerintahan kolonial, mencari uang 

dan mengumpulkan kekayaan menjadi tujuan utama. Uang dan kekayaan 

mereka kumpulkan untuk membiayai keperluan pemerintahan yang sedang 

berlangsung saat itu. Untuk mendapatkan uang pemerintah kolonial 

memperolehnya dari penjual hasil bumi dari para petani berupa pajak. Petani 

pun harus menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan. 

Grote Postweg atau jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyer sampai 

Panarukan, dibuka pada masa Daendels memerintah Hindia Belanda. Jalan 

itu dibangun hampir di seluruh Pulau Jawa sebagai sarana pertahanan untuk 

menghadapi Inggris. Jalan yang dibangun itu menembus sebagian hutan 

dan gunung untuk menghindari rawa-rawa antara Jakarta dan Cirebon. 

Pembangunan jalan itu terkait dengan masalah politik yang sedang menimpa 

pemerintah, seperti masalah keuangan, ancaman Inggris, pemberontakan 

Banten dan Cirebon, serta banyak musuh-musuh Daendels. Tindakan 

Daendels ini mendapat pujian dari menteri penjajahan. Karena dengan 

pembangunan jalan itu maka akan mengurangi pengeluaran pemerintahan. 

Pembangunan jalan sepanjang 1000 km itu dilakukan dengan kerja rodi. 

Meskipun dibangun dengan kerja rodi, jalan itu berguna untuk memakmurkan 

pedalaman Jawa sebagai konsekuensi yang teratur. Menurut Daendels, 

jalan itu membawa keuntungan bagi penduduk setempat dengan semakin 

ramainya perdagangan. Meskipun jalan pos ini membawa perkembangan 

daerah yang dilaluinya, namun kritik pedas kepada Daendels dilontarkan 

karena pembangunan jalan itu telah merenggut ribuan nyawa manusia.

Pada masa Raffles terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah 

raja dan penguasa lokal ke pemerintah. Ini berarti pemerintah mempunyai 

kewenangan untuk menyewakan tanah. Perubahan dari sistem kepemilikan 

tanah inilah yang menyebabkan pula terjadinya perubahan hubungan antara 

raja dan kawulanya, yaitu dari patron-client menjadi hubungan-hubungan 

yang bersifat komersial. Adanya penyewaan tanah ini berarti pemerintah 

mendapatkan pajak tanah, dan kas pemerintah pun terisi. Dengan demikian 

pelaku ekonomi yaitu pihak swasta. Sistem ini telah membuka kemerdekaan

ekonomi yang didukung oleh kepastian hukum usaha. Perdagangan bebas 

pun mulai dilakukan. Dalam kaitannya dengan ini, bila perdagangan bebas 

dilakukan maka kemakmuran rakyat akan tumbuh dengan sendirinya. Sejak 

itulah sistem kegiatan ekonomi uang di desa-desa Jawa dan daerah lain di 

Hindia Belanda yang telah lama dikenal dengan sistem ekonomi swadaya 

berubah menjadi sistem ekonomi komersial.

Setelah pemerintah Raffles berakhir, diganti dengan pemerintahan Hindia 

Belanda ekonomi uang terus berkembang, dan kegiatan perdagangan pun 

semakin luas. Perkembangan ini didukung oleh perkembangan di bidang 

perbankan. Sejak tahun 1828 era perbankan modern masuk ke Hindia 

Belanda. Pada masa itu De Javasche Bank, didirikan di Batavia pada tanggal 

24 Januari 1828. Kemudian menyusul berdiri bank-bank lainnya seperti 

Nederlands Handels Maatschappij, De Nationale Handels Bank dan Escompto 

Bank. Selain itu juga berkembang bank-bank lain yang berasal dari Inggris, 

Australia dan Cina. Bahkan juga ada juga bank milik pribumi yaitu Bank 

Desa, Lumbung Desa.

Dampak lain dari pemerintahan kolonial yaitu munculnya kota-kota baru 

yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta 

api dari Jakarta ke Bogor, dan kereta api di Pulau Jawa dan lain sebagainya. 

Pada tahun 1840, muncul penyelidikan tentang pembangun jalur kereta 

api yang menghubungan dari Surabaya lewat Solo ke Yogyakarta hingga 

ke Priyangan. Pada September 1895, Jaringan kereta api Semarang-Cirebon 

terbangun. Jaringan kereta api juga dibangun di Sumatera. Perusahaan Zuid 

Sumatera Staatsramwegen membangun jaringan di Lampung sepanjang 

62 km dan Palembang sepanjang 152 km yang telah beroperasi 1917. Di 

Sumatera Barat, sejak 1833 telah dibangun kereta api, begitu juga di Aceh. 

Di samping itu, jalur transpotasi darat membawa banyak perkembangan 

dalam bidang perekonomian. 

Munculnya pelabuhan-pelabuhan membawa pengaruh pada perkembangan 

perdagangan. Terbentuknya jaringan kereta api yang terhubung ke 

pelabuhan–pelabuhan sehingga pelabuhan-pelabuhan di Hindia Belanda 

mulai tersambung pula, karena didukung munculnya angkutan kapal laut.

Perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan 

komunikasi dan transpotasi. Pada 1746, kantor pos pertama didirikan di 

Batavia. Hal ini mengalami kemajuan lagi setelah Daendels membangun jalan 

pos yang menghubungkan di wilayah Pulau Jawa. Terhubungnya jaringan 

kereta api dan jalan pos telah mempercepat pengiriman surat lewat pos, 

sehingga informasi semakin berkembang cepat. Di Sumatera pelayanan pos

dilakukan dengan mobil, misalnya di Palembang, Pantai Timur Sumatera dan 

Aceh. Pelayanan telegrap dimulai sejak 1855, sehingga informasi semakin 

cepat sampai. Sistem ekonomi kapitalis mulai bangkit dengan ditandai 

oleh masyarakat Indonesia yang mulai mengenal beberapa jenis tanaman 

perkebunan yang menjadi bahan ekspor di pasar duniaHal yang menarik dan penting untuk diketahui dalam konteks 

politik dan ekonomi itu yaitu usaha perluasan daerah kekuasaan 

Belanda. Dengan cara kekerasan dan perang, melalui kontrak dan atau 

perjanjian dengan penguasa-penguasa /raja lokal, bahkan kadang 

dengan tipu muslihat, akhirnya Kepulauan Indonesia ini berada di 

bawah kekuasaan Belanda. Pada masa kekuasaan Belanda inilah 

secara nyata mulai dikenal batas wilayah termasuk batas-batas wilayah 

Hindia Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara Indonesia, 

dari ujung barat (Aceh) sampai ujung timur (Papua). Batas tanah 

Hindia Belanda bagian timur di Papua ini telah disepakati dengan 

perjanjian antara Belanda dan Inggris pada tahun 1895.

1. Bidang Sosial-Budaya

Penjajahan bangsa Barat di Indonesia secara tegas telah menerapkan 

kehidupan yang diskriminatif. Orang-orang Barat memandang bahwa 

mereka yang berkulit putih sebagai kelompok yang kelas I, kaum Timur Asing 

sebagai kelas II, dan kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat kelas III, 

kelas yang paling rendah. Hal ini membawa konsekuensi bahwa budayanya 

juga dipandang paling rendah. Pandangan ini sengaja untuk menjatuhkan 

martabat bangsa Indonesia yang memang sedang terjajah.

Memang bangsa Barat ini ingin memberantas budaya feodal. Terbukti 

Belanda berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi. 

Para penguasa pribumi, telah kehilangan statusnya sebagai bangsawan 

yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Mereka telah ditempatkan sebagai 

pegawai pemerintah kolonial, sehingga tidak memiliki hak-hak istimewa 

kebangsawanannya. Status dan hak-hak istimewanya justru diambil oleh 

Belanda. Masyarakat Indonesia harus menghormati secara berlebihan kepada 

penguasa kolonial.

Harus diakui dengan adanya dominasi orang-orang Barat di Indonesia telah 

menanamkan nilai-nilai budaya yang umumnya kurang sesuai dengan nilai￾nilai budaya bangsa Indonesia. Bahkan perkembangan budaya Barat yang 

cenderung dipaksakan juga telah menggeser nilai-nilai budaya keindonesiaan. 

Semangat persatuan, hidup dalam suasana kekerabatan, nilai-nilai gotong 

royong, nilai-nilai kesantunan, unggah-ungguh atau budi pekerti luhur 

yang dikembangkan di lingkungan kraton yang juga ditiru oleh masyarakat 

mulai bergeser. Bahkan yang menyedihkan dengan alasan modernisasi, para 

penguasa Barat tidak mau tahu tentang tradisi atau atau norma-norma, 

termasuk nilai halal dan haram dalam Islam, misalnya dengan budaya minum￾minuman keras (menjadi mabuk-mabukan), berangkat dari dance kemudian 

mengarah kepada pergaulan laki-laki dan perempuan yang cenderung tanpa 

batas. Oleh karena itu, di lingkungan masyarakat beragama Islam, kaum 

kolonial yang menjajah Indonesia dikatakan sebagai orang-orang kafir

Kedatangan dan dominasi bangsa-bangsa Barat juga telah membawa 

pengaruh semakin intensifnya perkembangan agama Kristen. Hal ini tentu 

sejenak menimbulkan culture shock di kalangan masyarakat muslim di 

Indonesia. Namun dalam perkembangannya mampu beradaptasi sehingga 

menambah khasanah keragaman di Indonesia.

Kemudian pada zaman pemerintahan Raffles, perkembangan ilmu 

pengetahuan, sejarah dan budaya, khususnya di Jawa, mendapatkan 

perhatian khusus. Melalui bukunya yang berjudul History of Java, buku 

tersebut memuat berbagai aspek sosial dan budaya di Pulau Jawa. Ada juga 

buku karya William Marsden yang berjudul History of Sumatera. Pemerhati 

budaya Nusantara ternyata cukup banyak selain Raffles dan William Marsden 

terdapat pula menteri pemerintahan Batavia, yakni Crawfurd. Ia menulis 

buku History of the East Indian Arcipelago dalam tiga jilid. Buku itu sangat 

penuh rasa kemanusiaan serta mambakar ketidakadilan yang diderita oleh 

penduduk.

Pada akhir abad XIX, Van Kol yang menjadi juru bicara sosialis Belanda 

melancarkan kritik terhadap keadaan Hindia Belanda yang semakin merosot. 

Ia menyatakan selama satu abad lebih pemerintah mengambil keuntungan 

dari penghasilan rakyat, tetapi tidak ada satu persen pun yang dikembalikan 

untuk kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Di samping itu, Van Deventer 

pada tahun 1899, menulis dalam judul “Hutang Kehormatan”. Dalam tulisan 

tersebut ia menganjurkan adanya politik balas budi (politik etis) yang berisi 

pendidikan, irigasi, dan imigrasi/transmigrasi.

2. Bidang Pendidikan

Awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru. Dimulailah era 

Politik Etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.

Categories: sejarah negara kita 3