sejarah negara kita 2

dan keluarganya tidak terurus. Bahkan kemudian 

timbul bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah. Misalnya di 

Cirebon (1843 - 1844), di Demak (tahun 1849) dan Grobogan pada tahun 

1850. 

Sementara itu dengan pelaksanaan Tanam Paksa ini Belanda telah mengeruk 

keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia. Dari tahun 1831 hingga tahun 

1877 perbendaharaan kerajaan Belanda telah mencapai 832 juta gulden, 

utang-utang lama VOC dapat dilunasi, kubu-kubu dan benteng pertahanan 

dapat dibangun. Belanda menikmati keuntungan di atas penderitaan sesama 

manusia. 

Pelaksanaan Tanam Paksa dapat dikatakan telah melanggar hak-hak asasi 

manusia. Memang harus diakui beberapa manfaat adanya Tanam Paksa, 

misalnya, dikenalkannya beberapa jenis tanaman baru yang menjadi tanaman 

ekspor, dibangunnya berbagai saluran irigasi, dan juga dibangunnya jaringan 

rel kereta api. Beberapa hal ini memang sangat berarti dalam kehidupan 

masyarakat di kemudian hari.

c) Sistem Usaha Swasta

Pelaksanaan Tanam Paksa memang telah berhasil memperbaiki perekonomian 

Belanda. Kemakmuran juga semakin meningkat. Bahkan keuntungan 

dari Tanam Paksa telah mendorong Belanda berkembang sebagai negara 

industri. Sejalan dengan hal ini telah mendorong pula tampilnya kaum 

liberal yang didukung oleh para pengusaha. Oleh karena itu, mulai muncul 

perdebatan tentang pelaksanaan Tanam Paksa. Masyarakat Belanda mulai 

mempertimbangkan baik buruk dan untung ruginya Tanam Paksa. Timbullah 

pro dan kontra mengenai pelaksanaan Tanam Paksa. 

Pihak yang pro dan setuju Tanam Paksa tetap dilaksanakan yaitu 

kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah. Mereka setuju karena 

Tanam Paksa telah mendatangkan banyak keuntungan. Begitu juga para 

pemegang saham perusahaan NHM (Nederlansche Handel Matschappij), 

yang mendukung pelaksanaan Tanam Paksa karena mendapat hak monopoli 

untuk mengangkut hasil-hasil Tanam Paksa dari Hindia Belanda ke Eropa. 

Sementara, pihak yang menentang pelaksanaan Tanam Paksa yaitu 

kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat 

pribumi. Mereka umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh 

ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal menghendaki 

tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Kegiatan 

ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta. 

Nederlansche Handel Matschappij: perusahaan dagang yang didirikan oleh 

Raja William I di Den Haag pada 9 Maret 1824 sebagai promosi antara lain 

bidang perdagangan dan perusahaan pengiriman, dan memegang peran 

penting dalam mengembangkan perdagangan Belanda-Indonesia.

Pandangan dan ajaran kaum liberal itu semakin berkembang dan pengaruhnya 

semakin kuat. Oleh karena itu, tahun 1850 Pemerintah mulai bimbang. 

Apalagi setelah kaum liberal mendapatkan kemenangan politik di Parlemen 

(Staten Generaal). Parlemen memiliki peranan lebih besar dalam urusan tanah 

jajahan. Sesuai dengan asas liberalisme, maka kaum liberal menuntut adanya

perubahan dan pembaruan. Peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi 

harus dikurangi, sebaliknya perlu diberikan keleluasaan kepada pihak swasta 

untuk mengelola kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pelindung 

warga, mengatur tegaknya hukum, dan membangun sarana prasarana agar 

semua aktivitas masyarakat berjalan lancar.

Kaum liberal menuntut pelaksanaan Tanam Paksa di Hindia Belanda 

diakhiri. Hal tersebut didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 

1860 yakni buku Max Havelaar tulisan Edward Douwes Dekker dengan 

nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul Suiker Contractor (Kontrak￾kontrak Gula) tulisan Frans van de Pute. 

Kedua buku ini memberikan kritik keras 

terhadap pelaksanaan Tanam Paksa. 

Penolakan terhadap Tanam Paksa sudah 

menjadi pendapat umum. Oleh karena itu, 

secara berangsur-angsur Tanam Paksa mulai 

dihapus dan mulai diterapkan sistem politik 

ekonomi liberal. Hal ini juga didorong oleh 

isi kesepakatan di dalam Traktat Sumatera 

yang ditandatangani tahun 1871. Di dalam 

Traktat Sumatera itu antara lain dijelaskan 

bahwa Inggris memberikan kebebasan 

kepada Belanda untuk meluaskan 

daerahnya sampai ke Aceh. Tetapi sebagai Sumber: Max Havelaar, 2013.

imbangannya Inggris meminta kepada Gambar 1.23 E. Douwes Dekker.

Belanda agar menerapkan ekonomi liberal 

sehingga pihak swasta termasuk Inggris dapat menanamkan modalnya di 

tanah jajahan Belanda di Hindia.Penetapan pelaksanan sistem politik ekonomi liberal memberikan peluang 

pihak swasta untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. 

Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani perekonomian di negeri 

jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan.

1) Tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara

(Comptabiliet Wet). Berdasarkan Undang-undang ini setiap anggaran

belanja Hindia Belanda harus diketahui dan disahkan oleh parlemen.

2) Undang-Undang Gula (Suiker Wet). Undang-undang ini antara lain

mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang

kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta.

3) Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870.

Undang-Undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di

negeri jajahan. Di dalam undang-undang itu ditegaskan, antara lain:

 a) Tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi

dua bagian. Pertama, tanah milik penduduk pribumi berupa

persawahan, kebun, ladang dan sebagainya. Kedua, tanah￾tanah hutan, pegunungan dan lainnya yang tidak termasuk

tanah penduduk pribumi dinyatakan sebagai tanah pemerintah.

 b) Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah.

c) Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah

maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa

pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat

disewa selama lima tahun, ada juga yang disewa sampai 30 tahun. 

Sewa-menyewa tanah ini harus didaftarkan kepada pemerintah.

Sejak dikeluarkan UU Agraria itu, pihak swasta semakin banyak memasuki 

tanah jajahan di Hindia Belanda. Mereka memainkan peranan penting dalam 

mengeksploitasi tanah jajahan. Oleh karena itu, mulailah era imperialisme 

modern. Berkembanglah kapitalisme di Hindia Belanda. Tanah jajahan 

berfungsi sebagai: (1) tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk 

kepentingan industri di Eropa, dan tempat penanaman modal asing, (2) 

tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa, (3) penyedia 

tenaga kerja yang murah.

Usaha perkebunan di Hindia Belanda semakin berkembang. Beberapa jenis 

tanaman perkebunan yang dikembangkan misalnya tebu, tembakau, kopi, 

teh, kina, kelapa sawit, dan karet. Hasil barang tambang juga meningkat. 

Industri ekspor terus berkembang pesat seiring dengan permintaan dari 

pasaran dunia yang semakin meningkat. 

Untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi, diperlukan sarana 

dan prasarana, misalnya irigasi, jalan raya, jembatan-jembatan, dan jalan 

kereta api. Hal ini semua dimaksudkan untuk membantu kelancaran

pengangkutan hasil-hasil perusahaan perkebunan dari daerah pedalaman 

ke daerah pantai atau pelabuhan yang akan diteruskan ke dunia luar. Pada 

tahun 1873 dibangun serangkaian jalan kereta api. Jalan-jalan kereta api 

yang pertama dibangun yaitu antara Semarang dan Yogyakarta, kemudian 

antara Batavia dan Bogor, dan antara Surabaya dan Malang. Pembangunan 

jalan kereta api juga dilakukan di Sumatera pada akhir abad ke-19. Tahun 

1883 Maskapai Tembakau Deli telah memprakarsai pembangunan jalan 

kereta api. Pembangunan jalan kereta api ini direncanakan untuk daerah￾daerah yang telah dikuasai dan yang akan dikuasai, misalnya Aceh. Oleh 

karena itu, pembangunan jalan kereta api di Sumatera ini, juga berdasarkan 

pertimbangan politik dan militer. Jalur kereta api juga dibangun untuk 

kepentingan pertambangan, seperti di daerah pertambangan batu bara di 

Sumatra Barat. 

Di samping angkutan darat, angkutan laut juga mengalami peningkatan. 

Tahun 1872 dibangun Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia, Pelabuhan 

Belawan di Sumatra Timur, dan Pelabuhan Emmahaven (Teluk Bayur) di 

Padang. Jalur laut ini semakin ramai dan efisien terutama setelah adanya 

pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869. 

Bagi rakyat Bumiputera pelaksanaan usaha swasta tetap membawa 

penderitaan. Pertanian rakyat semakin merosot. Pelaksanaan kerja paksa 

masih terus dilakukan seperti pembangunan jalan raya, jembatan, jalan 

kereta api, saluran irigasi, benteng-benteng dan sebagainya. Di samping 

melakukan kerja paksa, rakyat masih harus membayar pajak, sementara 

hasil-hasil pertanian rakyat banyak yang menurun. Kerajinan-kerajinan rakyat 

mengalami kemunduran karena terdesak oleh alat-alat yang lebih maju. Alat 

transportasi tradisional, seperti dokar, gerobak juga semakin terpinggirkan. 

Dengan demikian rakyat tetap hidup menderita.

d) Perkembangan Agama Kristen

Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. 

Perkembangan agama Kristen ini tidak dapat dilepaskan dari kedatangan 

bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Bersamaan gelombang kedatangan 

bangsa-bangsa Eroapa seperti Portugis, Spanyol datang pula para missionaris 

untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia.

Aktivitas pelayaran dan perdagangan yang dilakukan orang-orang Eropa 

itu sudah menjangkau ke seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Dalam 

kenyataannya agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan berkembang di 

berbagai daerah. Bahkan di daerah Indonesia bagian Timur seperti di Papua, 

daerah Minahasa, Timor, Nusa Tenggara Timur, juga daerah Tapanuli di 

Sumatera, agama Kristen menjadi mayoritas. 

Harus diakui bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia telah membuka 

jalan bagi perkembangan agama Kristen di Indonesia. Orang-orang Portugis 

menyebarkan agama Kristen Katolik (selanjutnya disebut Katolik). Orang￾orang Belanda membawa agama Kristen Protestan (selanjutnya disebut 

Kristen). Telah diterangkan dalam uraian sebelumnya bahwa pada abad 

ke-16 telah terjadi penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru. 

Oleh karena itu, periode ini sering disebut The Age of Discovery. Kegiatan 

penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru itu dipelopori oleh 

orang-orang Portugis dan Spanyol dengan semboyannya; gold, glory, dan 

gospel. Dengan motivasi dan semboyan itu maka penyebaran agama Katolik 

yang dibawa oleh Portugis tidak dapat terlepas dari kepentingan ekonomi dan 

politik. Minimal secara politik, kegiatan para missionaris dalam menyebarkan 

agama Kristen menjadi lebih lancar.

Setelah menguasai Malaka tahun 1511 Portugis kemudian meluaskan 

wilayahnya ke Kepulauan Maluku dengan maksud memburu rempah-rempah. 

Pada tahun 1512 pertama kali kapal Portugis mendarat di Hitu (di Pulau Ambon) 

Kepulauan Maluku. Pada waktu itu perdagangan di Kepulauan Maluku sudah 

ramai. Melalui kegiatan peradagangan ini pula Islam sudah berkembang di 

Maluku. Kemudian datang Portugis untuk menyebarkan agama Katolik. 

Berkembanglah agama Katolik di beberapa daerah di Kepulauan Maluku. 

Para penyiar agama Katolik diawali oleh para pastor (dalam bahasa Portugis, 

padre yang berarti imam). Pastor yang terkenal waktu itu yaitu Pastor Fransiscus Xaverius SJ 

dari ordo Yesuit. Ia aktif 

mengunjungi desa-desa 

di sepanjang Pantai 

Leitimor, Kepulauan 

Lease, Pulau Ternate, 

Halmahera Utara dan 

Kepulauan Morotai. 

Usaha penyebaran 

agama Katolik ini 

kemudian dilanjutkan 

oleh pastor-pastor 

yang lain. Kemudian 

di Nusa Tenggara Timur 

seperti Flores, Solor, 

dan Timor agama 

Katolik berkembang 

tidak terputus sampai 

sekarang.

B e r i k u t n y a j u g a 

berkembang agama 

Kristen di Kepulauan 

Maluku terutama setelah VOC menguasai Ambon. Pada waktu itu para 

zendeling aktif menyebarkan agama baru ini dengan semangat piesme, yaitu 

menekankan pertobatan orang-orang Kristen. Penyebaran agama Kristen 

ini juga semakin intensif saat Raffles berkuasa. Agama Katolik dan Kristen 

berkembang pesat di Indonesia bagian timur. 

Agama Katolik juga berkembang di Minahasa setelah Portugis singgah di 

tempat itu pada abad ke-16. Penyebaran agama Katolik di daerah Minahasa 

dipimpin oleh pastor Diogo de Magelhaens dan Pedro de Mascarenhas. 

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1563, yang dapat dikatakan sebagai tahun 

masuknya agama Katolik di Sulawesi Utara. Tercatat pada ekspedisi itu 

sejumlah rakyat dan raja menyatakan masuk agama Katolik dan dibaptis. 

Misalnya Raja Babontehu bersama 1.500 rakyatnya telah dibaptis oleh 

Magelhaens. Agama Kristen juga masuk dan berkembang di tanah Minahasa. Agama Katolik dan Kristen berkembang di daerah-daerah Papua, wilayah 

Timur Kepulauan Indonesia pada umumnya, Sulawesi Utara dan tanah Batak 

di Sumatera. Singkatnya agama Katolik dan Kristen dapat berkembang di 

berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Batavia. Bahkan di Jawa ada 

sebutan Kristen Jawa.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan agama Kristen 

di Indonesia, secara intensif terjadi saat pengaruh kekuasaan orang-orang￾orang Barat (Portugis, Belanda dan juga Inggris) semakin kuat. Agama Kristen 

kemudian berkembang tidak hanya di Indonesia bagian Timur tetapi juga di 

berbagai wilayah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Bahkan di 

Jawa ada sebutan Kristen Jawa.

Perkembangan Kristen Jawa ini tidak dapat dilepaskan dari peran Kiai 

Sadrach. Dalam petualangannya mencari keyakinan agama, akhirnya ia 

memeluk agama Kristen setelah dibaptis pada tahun 1867. Ia kemudian 

mengembangkan Kristen Protestan dalam kandungan budaya Jawa. Ia 

bebas mengembangkan agama Kristen Protestan dengan budaya Jawa. 

Pengikutnya pun semakin banyak. Kiai Sadrach juga tidak mau tunduk dan 

bahkan kemudian memisahkan diri dari Gereja Protestan Belanda. Ia tinggal 

dan mengembangkan Kristen Protestan Jawa ini di desa Karangyoso (sebelah 

selatan Kutoarjo). Banyak pengikut 

Kristen Jawa ini di Jawa Tengah.

Bangsa Indonesia memang cinta perdamaian, tetapi tentu lebih cinta 

kemerdekaan, karena secara fitrah setiap orang diciptakan oleh Tuhan 

Yang Maha Esa memiliki hak kemerdekaan dan kedaulatan. Kedaulatan 

itu baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat dan bangsa. Oleh 

karena itu, sudah selayaknya sesuai dengan fitrah maka setiap bentuk 

dominasi asing dan penjajahan harus kita lawan. Jiwa dan semangat untuk 

melawan setiap bentuk penjajahan ini seharusnya ada pada diri setiap warga 

Indonesia. Banyak orang mengatakan dalam arti politik secara formal kita 

sudah merdeka tetapi banyak kritik dilontarkan bahwa kita masih mengalami 

“penjajahan” dalam bidang ekonomi dan kebudayaan dalam arti kurang 

memiliki kemandirian. Oleh karena itu, dengan segala upaya kita harus 

memperjuangkan kemandirian dan kedaulatan di bidang ekonomi dan 

kebudayaan. Dalam berjuang untuk memperkuat kemandirian itu, kita perlu 

meneladani atau mencontoh semangat juang para pendahulu kita, misalnya 

para pahlawan yang telah berjuang melawan penjajahan, keserakahan 

kolonialisme, dan imperialisme. Pada bab ini kita akan belajar tentang sejarah 

perjuangan rakyat dan para tokoh pejuang Indonesia pada kurun waktu 

sekitar abad ke-16 sampai dengan abad ke-20.

A. Perang Melawan Hegemoni dan Keserakahan Kongsi 

Dagang

Ilustrasi atau gambar di atas menunjukkan adanya sebuah perlawanan bangsa 

Indonesia terhadap kezaliman kaum kolonialis dan imperialis, penjajahan 

bangsa Eropa di Indonesia. Gambar di atas melukiskan kapal-kapal Belanda 

yang menuju Indonesia. Kemudian gambar ke-2 menunjukkan ilustrasi 

tentang salah satu situasi perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC 

di Banten. Gambar ketiga gambar tokoh Pangeran Nuku dari Tidore untuk 

melawan kekejaman kompeni Belanda. Sungguh heroik perlawanan rakyat 

Kepulauan Maluku dan sekitarnya di bawah pimpinan Pangeran Nuku. Dari

pulau yang satu ke pulau yang lain Nuku 

berhasil menggerakkan berbagai lapisan 

kekuatan baik dari bangsawan maupun 

rakyat untuk melawan kezaliman Belanda. 

Politik devide et impera pun mulai diterapkan 

oleh Belanda, tetapi Nuku tidak terpengaruh, 

tetap teguh dan satu niat untuk melawan 

penjajah. Dengan dukungan para penguasa 

dari Papua dan Halmahera, bahkan juga 

Inggris, pasukan Nuku semakin berjaya. 

Belanda harus mengakui keunggulan Sultan 

Nuku. Di masa Pangeran Nuku inilah Tidore 

memperoleh kembali kemerdekaannya 

dan terus bertahan sampai Sultan Nuku 

meninggal dunia.

Uraian di atas menunjukkan salah satu perlawanan terhadap keserakahan 

dan kekejaman kekuatan kongsi dagang asing yang melakukan monopoli dan 

menjajah bumi Nusantara ini. Kekuatan penjajahan itu telah merendahkan 

martabat bangsa dan membuat penderitaan rakyat, sehingga perlawanan 

itu terjadi di berbagai daerah. Berikut ini akan kita pelajari tentang berbagai 

perlawanan untuk melawan keserakahan VOC.

1. Aceh Versus Portugis dan VOC 

Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa 

hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan 

perdagangannya dari Malaka ke Aceh. Dengan demikian, perdagangan di 

Aceh semakin ramai. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi 

bandar dan pusat perdagangan. Kerajaan Aceh muncul sebagai kekuatan 

baru, yang berhasil menguasai daerah perdagangan seperti di pantai timur 

Sumatera sebelah utara. Bahkan Aceh kemudian mampu mengendalikan 

pusat-pusat perdagangan di pantai barat Sumatera, seperti di Barus, Tiku, 

dan Pariaman. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Ri’ayat al-Kahar 

(1537-1568) terkenal sebagai tokoh yang meng-aceh-kan kawasan pantai 

barat Sumatera. 

Tampilnya Aceh sebagai kekuatan ekonomi dan politik di kawasan pantai 

Sumatera Barat dan pantai timur Sumatera, sangat disegani oleh pedagang￾pedagang asing. Pedagang-pedagang asing seperti dari Perancis, Inggris, 

Belanda kalau ingin berdagang di wilayah pantai barat Sumatera dan tempat￾tempat lain yang menjadi daerah kekuasaan Aceh harus minta izin kepada 

Aceh.

Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai 

ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya untuk menghancurkan Aceh. 

Pada tahun 1523 Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Kembali Portugis 

tahun berikutnya melancarkan serangan ke Aceh. Beberapa serangan 

Portugis ini mengalami kegagalan. Portugis terus mencari cara untuk 

melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal Portugis 

selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Tindakan 

Portugis ini tidak dapat dibiarkan. Aceh yang ingin berdaulat dan tetap 

dapat mengendalikan perdagangan di beberapa pelabuhan penting di 

Sumatera, merencanakan untuk melakukan perlawanan. Sebagai persiapan 

Aceh melakukan langkah-langkah antara lain: 

1) melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam 

dan prajurit; 

2) mendatangkan bantuan persenjataan, sejumlah tentara dan beberapa 

ahli dari Turki pada tahun 1567; dan

3) mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara. 

Setelah berbagai bantuan berdatangan, Aceh segera melancarkan serangan 

terhadap Portugis di Malaka. Portugis harus bertahan mati-matian di Benteng 

Formosa. Portugis harus mengerahkan semua kekuatannya sehingga 

serangan Aceh ini dapat digagalkan. Sebagai tindakan balasan pada tahun 

1569 Portugis balik menyerang Aceh, tetapi serangan Portugis di Aceh ini 

juga dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. 

Sementara itu, para pedagang Belanda juga ingin mendapatkan keuntungan 

dengan berdagang di pantai barat Sumatera, bahkan kalau perlu dapat 

melakukan monopoli. Oleh karena itu, VOC harus bersaing dengan Portugis 

dan harus mendapat izin dari Aceh. Padahal Aceh dikenal anti terhadap 

dominasi dan para pedagang asing. Terkait dengan ini para pedagang 

Belanda melalui Pangeran Maurits pernah berkirim surat kepada Raja 

Aceh, Alauddin tertanggal 23 Agustus 1601. Dalam surat dipenuhi dengan 

kata-kata sanjungan dan puji-pujian kepada Sultan Alauddin dan rakyat 

Aceh. Dalam surat itu juga dicantumkan kata-kata yang menjelek-jelekkan 

Portugis, dan juga dicantumkan tawaran bantuan untuk mengusir orang￾orang Portugis. Surat itu kemudian ditutup dengan kalimat: “ Mencium 

tangan Yang Mulia, dari hamba, Maurits de Nassau” Pada waktu utusan 

Pangeran Maurits itu menyerahkan surat tersebut juga disertai dengan 

sejumlah hadiah dan hantaran (Uka Tjandrasasmita, “Persaingan di Pantai 

Barat Sumatera: dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah, 2012). Dengan 

surat ini ternyata Sultan Aceh yang kebetulan sedang bermusuhan dengan 

Portugis, dapat menerima kehadiran para pedagang Belanda. Bahkan pada 

tahun 1607 Aceh memberikan izin kepada VOC untuk membuka loji di Tiku 

di pantai Barat Sumatera

Apapun yang terjadi, rakyat Aceh dan para pemimpinnya tetap memiliki 

pendirian dan semangat untuk terus berdaulat dan menentang dominasi 

orang asing. Oleh karena itu, jiwa dan semangat juang untuk mengusir 

Portugis dari Malaka tidak pernah padam. Pada masa pemerintahan Sultan 

Iskandar Muda (1607-1639), semangat juang mempertahankan tanah air 

dan mengusir penjajahan asing semakin meningkat. Bahkan pada masa

pemerintahan Iskandar Muda ini mulai memutuskan hubungan dan menolak 

kehadiran VOC. Iskandar Muda yaitu raja yang gagah berani dan bercita￾cita untuk mengenyahkan penjajahan asing, termasuk mengusir Portugis dari 

Malaka. Iskandar Muda juga menentang kesewenang-wenangan VOC yang 

sudah berkuasa di Batavia.

Dalam rangka melawan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda berusaha 

untuk melipatgandakan kekuatan pasukannya. Angkatan lautnya diperkuat 

dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600-800 prajurit. 

Pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia bahkan, Aceh 

juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Sementara itu untuk 

mengamankan wilayahnya yang semakin luas meliputi Sumatera Timur dan 

Sumatera Barat, ditempatkan para pengawas di jalur-jalur perdagangan. 

Para pengawas itu ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan penting seperti di 

Pariaman. Para pengawas itu umumnya terdiri para panglima perang. 

Setelah mempersiapkan pasukannya, pada tahun 1629 Iskandar Muda 

melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan kali ini Portugis 

sempat kewalahan. Portugis harus mengerahkan semua kekuatan tentara 

dan persenjataan untuk menghadapi pasukan Iskandar Muda. Namun, 

serangan Aceh kali ini juga belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. 

Hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk. Bentrokan-bentrokan 

antara kedua belah pihak masih sering terjadi, tetapi Portugis tetap tidak 

berhasil menguasai Aceh dan begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir 

Portugis dari Malaka. Portugis dapat diusir dari Malaka oleh VOC pada tahun 

1641, setelah VOC bersekutu dengan Kesultanan Johor.

2. Maluku Angkat Senjata 

Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka 

memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang orang￾orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan 

kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak.

Persaingan itu semakin tajam setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan 

dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Semua ini tidak 

terlepas dari ambisi bangsa-bangsa Barat untuk menguasai perdagangan 

dan menanamkan kekuasaannya di Maluku. Mereka sering memanfaatkan 

kelemahan kaum pribumi termasuk memanfaatkan intrik-intrik yang 

membuat perpecahan di lingkungan istana. 

Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab 

perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki jung-jung dari Banda yang 

akan membeli cengkih ke Tidore. Tentu saja Tidore tidak dapat menerima 

tindakan armada Portugis. Rakyat Tidore angkat senjata. Terjadilah perang 

antara Tidore melawan Portugis. Dalam perang ini Portugis mendapat 

dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya Portugis mendapat kemenangan. 

Dengan kemenangan ini Portugis menjadi semakin sombong dan sering 

berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Upaya monopoli terus dilakukan. 

Maka, wajar jika sering terjadi letupan-letupan perlawanan rakyat. 

Sementara itu konflik dan persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku 

ini harus segera diakhiri. Dengan mengingat kesepakatan pada Perjanjian 

Tordesillas, maka diadakan perjanjian damai antara Portugis dan Spanyol. 

Perjanjian damai dilaksanakan di Saragosa pada tahun 1529. Berdasarkan 

Perjanjian Saragosa ini disepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku, 

sementara Spanyol berkuasa di wilayah Filipina. Dengan demikian setelah 

ditandatangani Perjanjian Saragosa, kedudukan Portugis di Maluku 

semakin kuat. Portugis semakin berkuasa untuk memaksakan kehendaknya 

melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kedudukan 

Portugis juga semakin mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada 

di Maluku. 

Melihat kesewenang-wenangan Portugis itu, pada tahun 1565 muncul 

perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Khaerun/Hairun. 

Sultan Khaerun menyerukan seluruh rakyat dari Irian/Papua sampai Jawa 

untuk angkat senjata melawan kezaliman kolonial Portugis. Portugis mulai 

kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Khaerun. Dengan 

pertimbangan kemanusiaan, Sultan Khaerun menerima ajakan Portugis. 

Perundingan dilaksanakan pada tahun 1570 bertempat di Benteng Sao Paolo. 

Ternyata semua ini hanyalah tipu muslihat Portugis. Pada saat perundingan 

sedang berlangsung, Sultan Khaerun ditangkap dan dibunuh. Tindakan 

yang dilakukan Portugis kala itu sungguh kejam dan tidak mengenal 

perikemanusiaan. Demi keuntungan ekonomi Portugis telah merusak sendi￾sendi kehidupan kemanusiaan dan keberagamaan.

Setelah Sultan Khaerun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan 

Sultan Baabullah (putera Sultan Khaerun). Melihat tindakan Portugis yang 

tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, semangat rakyat Maluku untuk 

melawannya semakin berkobar. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan 

termasuk Ternate dan Tidore untuk melancarkan serangan besar-besaran 

terhadap Portugis. Akhirnya Portugis dapat didesak dan pada tahun 1575 

berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri 

dan menetap di Ambon. Pada tahun1605 Portugis dapat diusir oleh VOC 

dari Ambon dan kemudian menetap di Timor Timur.

Serangkaian perlawanan rakyat terus terjadi terhadap Portugis maupun VOC 

yang melakukan tindakan kejam dan sewenang-wenang kepada rakyat. 

Misalnya pada periode tahun 1635-1646 terjadi serangan sporadis dari rakyat 

Hitu yang dipimpin oleh Kakiali dan Telukabesi. Perlawanan rakyat ini juga 

meluas ke Ambon. Tahun 1650 perlawanan rakyat juga terjadi di Ternate 

yang dipimpin oleh Kecili Said. Sementara perlawanan secara gerilya terjadi 

seperti di Jailolo. Namun berbagai serangan itu selalu dapat dipatahkan 

oleh kekuatan VOC yang memiliki organisasi serta peralatan senjata lebih 

lengkap. Rakyat terus mengalami penderitaan akibat kebijakan monopoli 

rempah-rempah yang disertai dengan Pelayaran Hongi.

Pada tahun 1680, VOC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan 

penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang semula sebagai sekutu turun statusnya 

menjadi vassal VOC. Sebagai penguasa yang baru diangkatlah Putra Alam 

sebagai Sultan Tidore (menurut tradisi kerajaan Tidore yang berhak sebagai

sultan semestinya yaitu Pangeran Nuku). Penempatan Tidore sebagai vassal 

atau daerah kekuasaan VOC telah menimbulkan protes keras dari Pangeran 

Nuku. Akhirnya Nuku memimpin perlawanan rakyat. Timbullah perang hebat 

antara rakyat Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku melawan kekuatan 

kompeni Belanda (tentara VOC). Pangeran Nuku mendapat dukungan rakyat 

Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Gamrange dari 

Halmahera. Oleh para pengikutnya, Pangeran Nuku diangkat sebagai sultan 

dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Syafiudin Syah. Dengan posisinya 

sebagai sultan ini, maka perlawanan terhadap VOC semakin diperkuat. 

Bahkan Sultan Nuku juga berhasil meyakinkan Sultan Aharal dan Pangeran 

Ibrahim dari Ternate untuk bersama-sama melawan VOC. Pangeran Nuku 

juga mendapat dukungan dari para pedagang Seram Timur. Kapitan laut 

Pangeran Nuku sebagian besar berasal dari para pemuka pedagang Seram 

Timur. Para pedagang Seram Timur ini memiliki kemandirian dan militansi yang 

tinggi. Dalam perang ini Sultan Nuku juga mendapat dukungan dari armada 

Inggris (EIC). Belanda kewalahan dan tidak mampu membendung semangat 

pasukan Sultan Nuku untuk lepas dari dominasi Belanda. Akhirnya Sultan 

Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat melepaskan 

diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya (tahun 1805). 

3. Sultan Agung Versus J.P. Coen

Sultan Agung yaitu raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada 

masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. 

Cita-cita Sultan Agung antara 

lain: (1) mempersatukan 

seluruh tanah Jawa, dan 

(2) mengusir kekuasaan 

asing dari bumi Nusantara. 

Terkait dengan cita-citanya 

ini maka Sultan Agung 

sangat menentang keberadaan 

kekuatan VOC di Jawa. 

Apalagi tindakan VOC yang 

terus memaksakan kehendak 

untuk melakukan monopoli 

perdagangan membuat 

para pedagang Pribumi 

mengalami kemunduran. 

Kebijakan monopoli itu

juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung 

merencanakan serangan ke Batavia. Ada beberapa alasan mengapa Sultan 

Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni: 

1) tindakan monopoli yang dilakukan VOC; 

2) VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram 

yang akan berdagang ke Malaka; 

3) VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram; dan 

4) keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius 

bagi masa depan Pulau Jawa.

Pada tahun 1628 Sultan Agung mempersiapkan pasukan Mataram dengan 

segenap persenjataan dan perbekalannya untuk menyerang VOC di Batavia. 

Pada waktu itu yang menjadi Gubernur Jenderal VOC yaitu J.P. Coen. Pada 

tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung 

Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos￾pos pertahanan, tetapi kompeni VOC terus berusaha menghalang-halangi. 

Akibatnya pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan. Di 

tengah-tengah berkecamuknya peperangan itu pasukan Mataram yang lain 

berdatangan seperti pasukan di bawah Tumenggung Sura Agul-Agul yang 

dibantu oleh Kiai Dipati Mandurareja dan Upa Santa. Datang pula laskar 

orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur. Pasukan Mataram 

berusaha mengepung Batavia dari berbagai tempat. Terjadilah pertempuran 

sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. 

Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya jauh lebih unggul, sehingga 

dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Tumenggung 

Baureksa gugur dalam pertempuran itu. Dengan 

demikian, serangan tentara Sultan Agung pada 

tahun 1628 itu belum berhasil. 

Sultan Agung tidak lantas berhenti dengan 

kekalahan yang baru saja dialami pasukannya. 

Ia segera mempersiapkan serangan yang kedua. 

Belajar dari kekalahan terdahulu Sultan Agung 

meningkatkan jumlah kapal dan senjata, Ia juga 

membangun lumbung-lumbung beras untuk 

persediaan bahan makanan seperti di Tegal 

dan Cirebon. Tahun 1629 pasukan Mataram 

diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai 

pimpinan pasukan Mataram dipercayakan 

kepada Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati

Juminah, dan Dipati Purbaya. Ternyata informasi persiapan pasukan Mataram 

diketahui oleh VOC. Dengan segera VOC mengirim kapal-kapal perang untuk 

menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di 

Tegal tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah 

penduduk dan sebuah lumbung beras. Pasukan Mataram pantang mundur, 

dengan kekuatan pasukan yang ada terus berusaha mengepung Batavia. 

Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan Benteng 

Hollandia. Berikutnya pasukan Mataram mengepung Benteng Bommel, 

tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Pada saat pengepungan 

Benteng Bommel, terpetik berita bahwa J.P. Coen meninggal. Peristiwa ini 

terjadi pada tanggal 21 September 1629. Dengan semangat juang yang 

tinggi pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dalam situasi yang 

kritis ini pasukan VOC semakin marah dan meningkatkan kekuatannya untuk 

mengusir pasukan Mataram. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih 

baik dan lengkap, akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan 

Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur 

kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua 

ini juga mengalami kegagalan. 

Kegagalan pasukan Mataram menyerang Batavia, membuat VOC semakin 

berambisi untuk terus memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya 

di daerah-daerah lain. Namun, di balik itu VOC selalu khawatir dengan 

kekuatan tentara Mataram. Tentara VOC selalu berjaga-jaga untuk mengawasi 

gerak-gerik pasukan Mataram. Sebagai contoh pada waktu pasukan Sultan 

Agung dikirim ke Palembang untuk membantu Raja Palembang dalam 

melawan VOC, langsung diserang oleh tentara VOC di tengah perjalanan.

Perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC mengalami kegagalan. 

Namun, semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing terus tertanam 

pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Secara militer Mataram 

memang tidak berhasil memaksa VOC untuk menjadi bawahan Mataram. 

Sementara itu, tentara VOC sendiri sebenarnya merasa khawatir dan segan 

terhadap kekuatan militer Mataram. Sultan Agung yang cerdas itu kemudian 

menggunakan kemampuan diplomasi. Melalui kemampuan diplomasinya 

Sultan Agung berhasil memaksa VOC untuk mengakui eksistensi Mataram 

dan Sultan Agung sebagai Yang Dipertuan Agung. Hal ini buktikan dengan 

pengiriman upeti secara periodik dari VOC ke Mataram. Sementara VOC 

mendapat imbalan diizinkan untuk melakukan perdagangan di pantai utara 

Jawa. Dalam perdagangan ini VOC cenderung melakukan monopoli.

Sayangnya semangat dan kebesaran Sultan Agung itu tidak diwarisi oleh raja￾raja pengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggal tahun 1645, 

Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan 

oleh VOC.

Sebagai pengganti Sultan Agung yaitu Sunan Amangkurat I. Ia memerintah 

pada tahun 1646 -1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang 

lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Raja ini juga bersifat reaksioner 

dengan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap 

para ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amangkurat I itu 

timbul berbagai perlawanan rakyat. Salah satu perlawanan itu dipimpin oleh 

Trunajaya

4. Perlawanan Banten

Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan 

internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai 

Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya VOC membangun Bandar 

di Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dan Batavia 

memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh 

karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap 

VOC.

Pada tahun 1651, Pangeran Surya naik tahta di 

Kesultanan Banten. Ia yaitu cucu Sultan Abdul 

Mufakhir Mahmud Abdul Karim, anak dari 

Sultan Abu al- Ma’ali Ahmad yang wafat pada 

1650. Pangeran Surya bergelar Sultan Abu al￾Fath Abdulfatah. Sultan Abu al-Fath Abdulfatah 

ini lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng 

Tirtayasa. la berusaha memulihkan posisi Banten 

sebagai bandar perdagangan internasional 

sekaligus menandingi perkembangan VOC 

di Batavia. Beberapa kebijakannya misalnya 

mengundang para pedagang Eropa lain seperti 

Inggris, Perancis, Denmark, dan Portugis. 

Sultan Ageng Tirtayasa juga mengembangkan 

hubungan dagang dengan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, 

Tonkin, dan Cina. Perkembangan di Banten ternyata sangat tidak disenangi 

oleh VOC. Oleh karena itu, untuk melemahkan peran Banten sebagai Bandar 

perdagangan, VOC sering melakukan blokade. Jung-jung Cina dan kapal￾kapal dagang dari Maluku dilarang oleh VOC meneruskan perjalanan menuju 

Banten. Sebagai balasan Sultan Ageng mengirim beberapa pasukannya 

untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan menimbulkan gangguan 

di Batavia. Dalam rangka memberi tekanan dan memperlemah kedudukan 

VOC, rakyat Banten juga melakukan perusakan terhadap beberapa kebun 

tanaman tebu milik VOC. Akibatnya hubungan antara Banten dan Batavia 

semakin memburuk.

Menghadapi serangan pasukan Banten, VOC terus memperkuat kota Batavia 

dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti Benteng Noordwijk. 

Dengan tersedianya beberapa benteng di Batavia diharapkan VOC mampu 

bertahan dari berbagai serangan dari luar dan mengusir para penyerang 

tersebut. Sementara itu untuk kepentingan pertahanan, Sultan Ageng 

memerintahkan untuk membangun saluran irigasi yang membentang dari 

Sungai Untung Jawa sampai Pontang. Selain berfungsi untuk meningkatkan 

produksi pertanian, saluran irigasi dimaksudkan juga untuk memudahkan 

transportasi perang. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng ini memang 

banyak dibangun saluran air/irigasi. Oleh karena jasa-jasanya ini maka sultan 

digelari Sultan Ageng Tirtayasa (tirta artinya air).

Serangan dan gangguan terhadap VOC terus dilakukan. Di tengah-tengah 

mengobarkan semangat anti VOC itu, pada tahun 1671 Sultan Ageng 

Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdulnazar Abdulkahar sebagai 

raja pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Sebagai raja 

pembantu Sultan Haji bertanggung jawab urusan dalam negeri, dan Sultan 

Ageng Tirtayasa bertanggung jawab urusan luar negeri dibantu puteranya 

yang lain, yakni Pangeran Arya Purbaya. Pemisahan urusan pemerintahan 

di Banten ini tercium oleh perwakilan VOC di Banten W. Caeff. Ia kemudian 

mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan di Banten 

tidak dipisah-pisah dan jangan sampai kekuasaan jatuh ke tangan Arya 

Purbaya. Karena hasutan VOC ini Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya. 

Sultan Haji juga sangat khawatir, apabila dirinya tidak segera dinobatkan 

sebagai sultan, sangat mungkin jabatan sultan itu akan diberikan kepada 

Pangeran Arya Purbaya. Tanpa berpikir panjang Sultan Haji segera membuat 

persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta kesultanan Banten. 

Timbullah pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dengan Sultan 

Ageng Tirtayasa.

Dalam persekongkolan tersebut VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk 

merebut Kesultanan Banten tetapi dengan empat syarat. (1) Banten harus 

menyerahkan Cirebon kepada VOC, (2) monopoli lada di Banten dipegang 

oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina, 

(3) Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji, dan (4) 

pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan 

segera ditarik kembali. Isi perjanjian ini disetujui oleh Sultan Haji. 

Pada tahun 1681 VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan 

Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan 

Banten yang berkedudukan di istana Surosowan. 

Sultan Ageng Tirtayasa kemudian membangun istana yang baru berpusat 

di Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha merebut kembali Kesultanan 

Banten dari Sultan Haji yang didukung VOC. Pada tahun 1682 pasukan Sultan 

Ageng Tirtayasa berhasil mengepung istana Surosowan. Sultan Haji terdesak 

dan segera meminta bantuan tentara VOC. Datanglah bantuan tentara 

VOC di bawah pimpinan Francois Tack. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa 

dapat dipukul mundur dan terdesak hingga ke Benteng Tirtayasa. Benteng 

Tirtayasa juga dikepung tentara VOC. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya 

berhasil meloloskan diri bersama puteranya, pangeran Purbaya ke hutan 

Lebak. Mereka masih melancarkan serangan sekalipun dengan bergerilya.

Tentara VOC terus memburu. Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya 

yang kemudian bergerak ke arah Bogor. Pada tahun 1683 Sultan Ageng 

Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Sultan Ageng 

ditawan di Batavia sampai wafatnya pada tahun 1692. 

Semangat juang Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya tidak pernah 

padam. Ia telah mengajarkan untuk selalu menjaga kedaulatan negara dan 

mempertahankan tanah air dari dominasi asing. Hal ini terbukti setelah 

Sultan Ageng Tirtayasa meninggal, perlawanan rakyat Banten terhadap VOC 

terus berlangsung. Misalnya pada tahun 1750 berkobar perlawanan yang 

dipimpin oleh seorang ulama terkenal yakni Ki Tapa. Pada bulan November 

1750 gabungan pasukan VOC dan tentara kerajaan berhasil dihancurkan oleh 

pasukan Ki Tapa. Ki Tapa ini antara lain juga mendapat dukungan seorang 

pangeran yang bekerja sama dengan Ratu Bagus. Perlawanan Ki Tapa ini 

semakin meluas. VOC tidak ingin dipermalukan oleh pasukan pribumi. Oleh 

karena itu, pada tahun 1751 VOC mengerahkan pasukan gabungan yang 

jumlah sangat besar mencapai 1250 personil untuk mengepung pasukan Ki 

Tapa dan Ratu Bagus. Pasukan Ki Tapa dapat didesak oleh VOC. Namun, 

Ki Tapa dan ratu Bagus dapat meloloskan diri dan pergi ke hutan untuk 

melancarkan perang gerilya. Ki Tapa telah menjadi lambang kekuatan Banten 

yang tidak pernah terkalahkan.

5. Perlawanan Gowa 

Kerajaan Gowa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di 

Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Somba Opu yang sekaligus 

menjadi pelabuhan Kerajaan Gowa. Somba Opu senantiasa terbuka untuk 

siapa saja. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu. Misalnya, 

orang Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Mereka diizinkan membangun 

loji di kota itu. Gowa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. 

Masyarakat Gowa ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja 

tanpa hak istimewa. Masyarakat Gowa senantiasa berpegang pada prinsip 

hidup sesuai dengan kata-kata “Tanahku terbuka bagi semua bangsa”, 

“Tuhan menciptakan tanah dan laut; tanah dibagikan-Nya untuk semua 

manusia dan laut yaitu milik bersama.” Dengan prinsip keterbukaan dan 

kebersamaan itu maka Gowa cepat berkembang. 

Makassar dengan pelabuhan Somba Opu memiliki posisi yang strategis dalam 

jalur perdagangan internasional. Pelabuhan Somba Opu telah berperan 

sebagai bandar perdagangan tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari 

timur ke barat atau sebaliknya. Sebagai contoh kapal-kapal pengangkut 

rempah-rempah dari Maluku yang berangkat ke Malaka sebelumnya singgah 

dulu di Bandar Somba Opu. Begitu pula barang dagangan dari barat yang 

akan masuk ke Maluku juga melakukan bongkar muat di Somba Opu. 

Dengan melihat peran dan posisi Makassar atau Kerajaan Gowa yang 

strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Gowa. VOC ingin 

menguasai pelabuhan Somba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. 

Untuk itu VOC harus dapat menundukkan Kerajaan Gowa. Berbagai upaya 

untuk melemahkan posisi Gowa terus dilakukan. Sebagai contoh, pada tahun 

1634, VOC melakukan blokade terhadap Pelabuhan Somba Opu, tetapi gagal 

karena perahu-perahu Makasar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah 

bergerak di antara pulau-pulau, yang ada. Bahkan dengan menggunakan 

perahu-perahu tradisional seperti padewakang, palari, sope dan yang sudah 

begitu terkenal perahu pinisi, mereka sudah biasa mengarungi perairan 

Nusantara. VOC pun merasa kesulitan untuk memburu dan menangkap

perahu-perahu tersebut. Oleh karena itu, saat kapal-kapal VOC sedang 

patroli dan menemui perahu-perahu orang-orang Bugis, Makassar dan yang 

lain segera diburu, ditangkap, dan dirusaknya.

Raja Gowa, Sultan Hasanuddin ingin segera 

menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan 

provokatif itu. Sultan Hasanuddin menentang 

ambisi VOC yang ingin memaksakan monopoli 

di Gowa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk 

menghadapi VOC. Benteng pertahanan mulai 

dipersiapkan di sepanjang pantai. Beberapa 

sekutu Gowa mulai dikoordinasikan. Semua 

dipersiapkan untuk melawan kesewenang￾wenangan VOC.

Sementara itu, VOC juga mempersiapkan diri 

untuk menundukkan Gowa. Politik devide 

et impera mulai dilancarkan. Misalnya VOC 

menjalin hubungan dengan seorang Pangeran 

Bugis dari Bone yang bernama Aru Palaka. 

Setelah mendapat dukungan Aru Palaka, 

pimpinan VOC, Gubernur Jenderal Maetsuyker memutuskan untuk 

menyerang Gowa. Dikirimlah pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal 

dengan mengangkut 600 orang tentara. Mereka terdiri atas tentara VOC, 

orang-orang Ambon, dan orang-orang Bugis Bone yang di pimpin oleh Aru 

Palaka. Tanggal 7 Juli 1667, meletus Perang Gowa. Tentara VOC dipimpin 

oleh Cornelis Janszoon Spelman, diperkuat oleh pengikut Aru Palaka dan 

ditambah orang-orang Ambon di bawah pimpinan Jonker van Manipa. 

Kekuatan VOC ini menyerang pasukan Gowa dari berbagai penjuru. Beberapa 

serangan VOC berhasil ditahan pasukan Hasanuddin. Tetapi dengan 

pasukan gabungan disertai peralatan senjata yang lebih lengkap, VOC 

berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Gowa 

di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Aru Palaka. Hal ini menandai 

kemenangan pihak VOC atas kerajaan Gowa. Hasanuddin kemudian dipaksa 

untuk menandatangani Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 

1667, yang isinya antara lain sebagai berikut.

1) Gowa harus mengakui hak monopoli VOC.

2) Semua orang Barat, kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah 

Gowa.

3) Gowa harus membayar biaya perang.

Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian itu, karena isi 

perjanjian itu bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat 

Gowa atau Makassar. Pada tahun 1668 Sultan Hasanuddin mencoba 

menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang￾wenangan VOC itu. Namun perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh 

VOC. Bahkan benteng pertahanan rakyat Gowa jatuh dan dikuasai oleh VOC. 

Benteng itu kemudian oleh Spelman 

diberi nama Benteng Rotterdam. 

Dengan sangat terpaksa Sultan 

Hasanuddin harus melaksanakan 

isi Perjanjian Bongaya. Dengan 

ditandatanganinya Perjanjian 

Bongaya, VOC memang berhasil 

mengendalikan peran politik 

Kerajaan Gowa. Tetapi VOC 

tidak mampu mengendalikan 

dan memaksakan monopoli 

perdagangan di perairan Indonesia 

Timur. Dengan ditandatanganinya 

Perjanjian Bongaya itu justru 

melahirkan diaspora perdagangan 

bagi orang-orang Bugis-Makassar. 

Mereka tidak menghiraukan 

monopoli yang dipaksakan VOC. Dengan prinsip bebas berdagang mereka 

menyelundup ke berbagai kota dan pelabuhan untuk berdagang termasuk 

perdagangan rempah-rempah di Maluku. Artinya VOC gagal dalam 

mengendalikan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Bugis￾Makassar. Heather Sutherland menjelaskan kegagalan VOC mengendalikan 

perdagangan di perairan Indonesia Timur yang dilakukan oleh orang-orang 

Bugis-Makassar itu, karena: (1) ketidakmungkinan membatasi perdagangan 

yang didukung dengan motif mencari untung dipadu dengan kondisi geografis 

yang sulit terpantau sehingga mudah untuk melakukan penyelundupan 

dagang, (2) VOC memiliki kelemahan dalam pemasaran, karena mengejar 

keuntungan yang tinggi dan tidak mampu membangun jaringan dengan pasar 

lokal/tidak paham dengan selera pasar lokal, dan (3) keterlibatan VOC dalam 

pembelian produk-produk lokal sangat kecil, termasuk produk-produk laut, 

sementara para pedagang Cina sangat menghargai produk lokal dan produk￾produk laut ini. Akhirnya VOC tidak mampu bersaing dengan pedagang Cina 

dan pribumi (Singgih Tri Sulistiyono, “Pasang Surut Jaringan Makasar Hingga 

Masa Akhir Dominasi Kolonial Belanda, dalam buku Indonesia dalam Arus 

Sejarah, 2012).

6. Rakyat Riau Angkat Senjata 

Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai 

daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Di samping menguasai Malaka, 

VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik memecah belah 

VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan 

kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh ambisi 

monopoli dan tindakan sewenang-wenang VOC. Oleh karena itu, beberapa 

kerajaan mulai melancarkan perlawanan.

Salah satu contohnya perlawanan di Riau yang dilancarkan oleh Kerajaan 

Siak Sri Indrapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1723 – 1744) 

memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor 

kemudian ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan 

di Pulau Bintan ini pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah 

komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Uniknya dalam 

pertempuran ini Raja Lela Muda selalu mengikutsertakan puteranya yang 

bernama Raja Indra Pahlawan. Itulah sebabnya sejak remaja Raja Indra 

Pahlawan sudah memiliki kepandaian berperang. Sifat bela negara dan cinta 

tanah air sudah mulai tertanam pada diri Raja Indra Pahlawan.

Dalam suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah 

wafat. Sebagai gantinya diangkatlah puteranya yang bernama Muhammad 

Abdul Jalil Muzafar Syah (1746 -1760). Raja ini juga memiliki naluri seperti 

ayahandanya yang ingin selalu memerangi VOC di Malaka. Raja Muhammad 

Abdul Jalil Muzafar menunjuk Raja Indra Pahlawan sebagai pimpinan 

perangnya. Pada tahun 1751 perang berkobar antara Kerajaan Siak melawan 

VOC. Sebagai strategi menghadapi serangan Raja Siak, VOC berusaha 

memutus jalur perdagangan menuju Siak. VOC mendirikan benteng 

pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri, 

Kampar, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. Kapal￾kapal dagang yang akan menuju Siak ditahan oleh VOC. Hal ini merupakan 

pukulan bagi Siak. Oleh karena itu, Kerajaan Siak segera mempersiapkan 

kekuatan yang lebih besar untuk menyerang VOC. Sebagai pucuk pimpinan 

pasukan dipercayakan kembali kepada Raja Indra Pahlawan dan Panglima 

Besar Tengku Muhammad Ali. 

Serangan ini diperkuat dengan kapal perang “Harimau Buas” yang dilengkapi 

dengan lancang serta perlengkapan perang secukupnya. Terjadilah 

pertempuran sengit di Pulau Guntung (1752 – 1753). Ternyata benteng VOC 

di Pulau Guntung berlapis-lapis dan dilengkapi meriam-meriam besar. Dengan 

demikian pasukan Siak sulit menembus benteng pertahanan itu. Namun 

banyak pula jatuh korban dari VOC, sehingga VOC harus mendatangkan 

bantuan kekuatan termasuk juga orang-orang Cina. Pertempuran hampir 

berlangsung satu bulan. Sementara VOC terus mendatangkan bantuan. 

Melihat situasi yang demikian itu kedua panglima perang Siak menyerukan 

pasukannya untuk mundur kembali ke Siak. 

Sultan Siak bersama para panglima dan penasihatnya mengatur siasat 

baru. Mereka sepakat bahwa VOC harus dilawan dengan tipu daya. Sultan 

diminta berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada 

Belanda. Oleh karena itu, siasat ini dikenal dengan “siasat hadiah sultan”. 

VOC setuju dengan ajakan damai ini. Perundingan damai diadakan di loji di 

Pulau Guntung. Pada saat perundingan baru mulai justru Sultan Siak dipaksa 

untuk tunduk kepada pemerintahah VOC. Sultan segera memberi kode pada 

anak buah dan segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda 

di loji itu. Loji segera dibakar dan rombongan Sultan Siak kembali ke Siak 

dengan membawa kemenangan, sekalipun belum berhasil mengusir VOC 

dari Malaka. Siasat perang ini tidak terlepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. 

Oleh karena itu, atas jasanya Raja Indra Pahlawan diangkat sebagai Panglima 

Besar Kesultanan Siak dengan gelar: “Panglima Perang Raja Indra Pahlawan 

Datuk Lima Puluh”.

7. Orang-orang Cina Berontak 

Sejak abad ke-5 orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang 

ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan 

kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam banyak pedagang Cina yang 

tinggal di daerah pesisir, yang menikah dengan penduduk Jawa khususnya 

ke Batavia. Begitu juga pada masa pemerintahan VOC di Batavia, banyak 

orang Cina yang datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan 

orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan 

perekonomian dan keamanan kota Batavia dan sekitarnya. Ternyata kota 

Batavia juga menjadi daya tarik bagi orang-orang Cina miskin untuk 

mengadu nasib di kota ini. Orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak 

semua yang memiliki modal. Banyak di antara mereka termasuk golongan 

miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis bahkan ada yang menjadi 

pencuri. Sudah barang tentu hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan 

keamanan Kota Batavia. Akhirnya VOC mengeluarkan kebijakan membatasi 

imigran Cina.

Untuk membatasi kedatangan orang–orang Cina ke Batavia, VOC 

mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia 

harus memiliki surat izin bermukim yang disebut permissiebriefjes atau 

masyarakat sering menyebut dengan “surat pas”. Apabila tidak memiliki 

surat izin, maka akan ditangkap dan dibuang ke Sailon (Sri Langka) untuk 

dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC atau akan dikembalikan ke Cina. 

Mereka diberi waktu enam bulan untuk mendapatkan surat izin tersebut. 

Biaya untuk mendapatkan surat izin itu yang resmi dua ringgit (Rds.2,-) per 

orang. Tetapi dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan surat izin terjadi 

penyelewengan dengan membayar lebih mahal, tidak hanya dua ringgit. 

Akibatnya banyak yang tidak mampu memiliki surat izin tersebut. VOC 

bertindak tegas, orang-orang Cina yang tidak memiliki surat izin bermukim 

ditangkap. Tetapi mereka banyak yang dapat melarikan diri keluar kota. 

Mereka kemudian membentuk gerombolan yang mengacaukan keberadaan 

VOC di Batavia. 

Pada tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan peristiwa 

ini sebagai gerakan orang-orang Cina yang akan melakukan pemberontakan. 

Oleh karena itu, para serdadu VOC mulai beraksi dengan melakukan sweeping

memasuki rumah-rumah orang Cina dan kemudian melakukan pembunuhan 

terhadap orang-orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Orang-orang 

Cina yang berhasil meloloskan diri kemudian melakukan perlawanan 

di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah. Salah satu tokohnya yang 

terkenal yaitu Oey Panko atau kemudian dikenal dengan sebutan Khe 

Panjang, kemudian di Jawa menjadi Ki Sapanjang. Nama ini dikaitkan dengan 

perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa. 

Perlawanan orang-orang Cina terhadap VOC kemudian menumbuhkan 

kekacauan yang meluas di berbagai tempat terutama di daerah pesisir Jawa. 

Perlawanan orang-orang Cina ini mendapat bantuan dan dukungan dari para 

bupati di pesisir. Atas desakan para pangeran, Raja Pakubuwana II juga ikut 

mendukung pemberontakan orang-orang Cina tersebut. Pada tahun 1741 

benteng VOC di Kartasura dapat diserang sehingga jatuh banyak korban. 

VOC segera meningkatkan kekuatan tentara dan persenjataan sehingga 

pemberontakan orang-orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan. Pada 

kondisi yang demikian ini Pakubuwana II mulai bimbang dan akhirnya 

melakukan perundingan damai dengan VOC. Sikap Pakubuwana II yang 

demikian ini telah menambah panjang barisan orang-orang yang kecewa 

dan sakit hati di lingkungan kraton. Kondisi ini pula yang telah mendorong 

VOC kemudian melakukan intervensi politik di lingkungan istana.

8. Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said 

Perlawanan terhadap VOC di Jawa kembali terjadi. Perlawanan ini dipimpin 

oleh bangsawan kerajaan yakni Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. 

Perlawanan berlangsung sekitar 20 tahun.

Pada uraian terdahulu sudah disinggung bahwa beberapa raja Mataram 

pasca Sultan Agung merupakan raja-raja yang lemah bahkan bersahabat 

dengan kaum penjajah. Pada saat pemerintahan Pakubuwana II terjadi 

persahabatan dengan VOC. Bahkan, VOC semakin berani untuk menekan 

dan melakukan intervensi terhadap jalannya pemerintahan Pakubuwana II. 

Wilayah pengaruh Kerajaan Mataram juga semakin berkurang. Persahabatan 

antara Pakubuwana II dengan VOC ini telah menimbulkan kekecewaan para 

bangsawan kerajaan. Terlebih lagi VOC melakukan intervensi dalam urusan 

pemerintahan kerajaan. Hal ini mendorong munculnya berbagai perlawanan 

misalnya perlawanan Raden Mas Said.

Raden Mas Said yaitu putera dari Raden Mas Riya yang bergelar Adipati Arya 

Mangkunegara dengan Raden Ayu Wulan putri dari Adipati Blitar. Pada usia 

14 tahun Raden Mas Said sudah diangkat sebagai gandek kraton (pegawai 

rendahan di istana) dan diberi gelar R.M.Ng. Suryokusumo. Karena merasa 

sudah berpengalaman, Raden Mas Said kemudian mengajukan permohonan 

untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Akibat permohonan ini Mas Said 

justru mendapat cercaan dan hinaan dari keluarga kepatihan, bahkan dikait￾kaitkan dengan tuduhan ikut membantu pemberontakan orang-orang Cina 

yang sedang berlangsung. Mas Said merasa sakit hati dengan sikap keluarga 

kepatihan. Muncullah niat untuk melakukan perlawanan terhadap VOC 

yang telah membuat kerajaan kacau karena banyak kaum bangwasan yang 

bekerja sama dengan VOC. Hal ini merupakan bentuk protes dan perlawanan 

terhadap penguasa Mataram yang bersekutu dengan VOC. Raden Masa Said 

diikuti R. Sutawijaya dan Suradiwangsa (yang kemudian dikenal dengan Kiai 

Kudanawarsa) pergi keluar kota untuk menyusun kekuatan. Raden Mas Said

pergi menuju Nglaroh untuk memulai perlawanan. Oleh para pengikutnya 

Mas Said diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anom 

Hamengku Negara Senopati Sudibyaning Prang. Hingga kini sebutan Mas Said 

yang sangat dikenal masyarakat yakni Pangeran Sambernyawa. Perlawanan 

Mas Said cukup kuat karena mendapat dukungan dari masyarakat sehingga 

menjadi ancaman yang serius bagi eksistensi Pakubuwana II sebagai raja di 

Mataram. Oleh karena itu, pada tahun 1745 Pakubuwana II mengumumkan 

barang siapa yang dapat memadamkan perlawanan Mas Said akan diberi 

hadiah sebidang tanah di Sukowati (di wilayah Sragen sekarang). Mas Said 

tidak menghiraukan apa yang dilakukan Pakubuwana II di istana. Ia dengan 

pengikutnya terus melancarkan perlawanan terhadap VOC dan juga pihak 

kerajaan. 

Mendengar adanya sayembara berhadiah itu, Pangeran Mangkubumi 

ingin mencoba sekaligus menakar seberapa jauh komitmen dan kejujuran 

Pakubuwana II. Pangeran Mangkubumi yaitu adik dari Pakubuwana 

II. Singkat cerita Pangeran Mangkubumi dan para pengikutnya berhasil 

memadamkan perlawanan Mas Said. Ternyata Pakubuwana II ingkar 

janji. Pakubuwana II kehilangan nilai dan komitmennya sebagai raja yang 

berpegang pada tradisi, sabda pandhita ratu datan kena wola-wali (perkataan 

raja tidak boleh ingkar). Karena bujukan Patih Pringgalaya, Pakubuwana II 

tidak jadi memberikan tanah Sukowati kepada Pangeran Mangkubumi. 

Terjadilah pertentangan antara Raja Pakubuwana II yang didukung Patih 

Pringgalaya di satu pihak dengan Pangeran Mangkubumi di pihak lain. 

Dalam suasana konflik ini tiba-tiba dalam pertemuan terbuka di istana itu 

Gubernur Jenderal Van Imhoff (1743-1750) mengeluarkan kata-kata yang 

menghina dan menuduh Pangeran Mangkubumi terlalu ambisi mencari 

kekuasaan. Hal inilah yang sangat mengecewakan Pangeran Mangkubumi. 

Dia menganggap pejabat VOC secara langsung telah mencampuri urusan 

pemerintahan kerajaan. Pangeran Mangkubumi segera meninggalkan istana. 

Tidak ada pilihan lain kecuali angkat senjata untuk melawan VOC yang telah 

semena-mena ikut campur tangan dalam politik pemerintahan kerajaan. Hal 

ini sekaligus untuk protes menolak kebijakan saudara tuanya Pakubuwana II 

yang mau didikte oleh VOC. 

Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya pertama kali pergi ke Sukowati 

untuk menemui Mas Said. Kedua pihak bersepakat untuk bersatu melawan 

VOC. Untuk memperkokoh persekutuan ini, Raden Mas Said dijadikan 

menantu oleh Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi dan Mas Said sepakat

untuk membagi wilayah perjuangan. Raden Mas Said bergerak di bagian 

timur, daerah Surakarta ke selatan terus ke Madiun, Ponorogo dengan 

pusatnya Sukowati. Sedangkan Pangeran Mangkubumi konsentrasi di 

bagian barat Surakarta terus ke barat dengan pusat di Hutan Beringin dan 

Desa Pacetokan, dekat Plered (termasuk daerah Yogyakarta sekarang). 

Diberitakan pada saat itu Pangeran Mangkubumi memiliki 13.000 prajurit, 

termasuk 2.500 prajurit kavaleri.

Perpaduan perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said sangat kuat dan 

meluas di hampir seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemenangan demi 

kemenangan mulai diraih oleh pasukan Mas Said dan pasukan Mangkubumi. 

Di tengah-tengah berkecamuknya perang di berbagai tempat, terdengar 

berita bahwa pada tahun 1749 Pakubuwana II sakit keras. Pakubuwana II 

sangat mengharapkan kehadiran pimpinan VOC untuk segera datang ke 

istana kerajaan. Melihat kondisi Pakubuwana II yang mulai tidak menentu 

dan sangat lemah itu, Gubernur Jenderal Baron van Imhoff memerintahkan 

Gubernur Semarang Gijsbert Karel Van Hogendorp (1762-1834) untuk 

secepatnya menemui Pakubuwana II dan menyodorkan perjanjian. Dalam 

kondisi Pakubuwana II sakit keras ini tercapailah Het Allerbelangrijkste 

Contract, sebuah perjanjian yang sangat penting antara Pakubuwana II 

dengan pihak VOC yang diwakili oleh Gubernur VOC untuk wilayah pesisir 

timur laut, Baron van Hohendorft.

Isi perjanjian ini sangat menyakitkan rakyat dan para punggawa kerajaan, 

karena Pakubuwana II telah menyerahkan Kerajaan Mataram kepada VOC. 

Perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1749 yang isinya 

antara lain sebagai berikut.

1). Susuhunan Pakubuwana II menyerahkan Kerajaan Mataram baik secara 

de facto maupun de jure kepada VOC.

2). Hanya keturunan Pakubuwana II yang berhak naik tahta dan akan 

dinobatkan oleh VOC menjadi raja Mataram dengan tanah Mataram 

sebagai pinjaman dari VOC.

3). Putera mahkota akan segera dinobatkan. Setelah Pakubuwana II wafat, 

kemudian tanggal 15 Desember 1749 Van Hohendorff mengumumkan 

pengangkatan putera mahkota sebagai Susuhunan Pakubuwana III.

Perjanjian tersebut merupakan sebuah tragedi besar. Karena Kerajaan 

Mataram yang pernah berjaya di masa Sultan Agung, akhirnya oleh para 

pewarisnya harus diserahkan begitu saja kepada pihak asing (VOC). Hal 

ini semakin membuat kekecewaan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said, 

sehingga keduanya harus meningkatkan perlawanannya terhadap kezaliman 

VOC.

Perlu diketahui bahwa pada saat perjanjian antara Pakubuwana II dengan 

VOC ditandatangani, Pakubuwana II dinyatakan bukan lagi Raja Mataram, 

sementara VOC juga belum mengangkat raja yang baru. Mataram dalam 

keadaan vakum. Dalam keadaan vakum ini, oleh para pengikutnya Pangeran 

Mangkubumi diangkat sebagai raja dengan sebutan Sri Susuhunan 

Pakubuwana, tetapi sebutan ini kurang begitu populer. Karena penobatan 

Pangeran Mangkubumi ini bertempat di Desa Kabanaran, maka Pangeran 

Mangkubumi lebih terkenal dengan nama Susuhunan atau Sultan Kabanaran.

Tahun 1750 merupakan tahun kemenangan bagi Pangeran Mangkubumi. 

Kemenangan demi kemenangan diperoleh Pangeran Mangkubumi dan juga 

Mas Said. Sebagai contoh pasukan Mangkubumi berhasil menghancurkan 

De Clerq dan pasukannya di daerah Kedu. Dari Kedu pasukan Mangubumi 

bergerak ke utara dan berhasil menguasai daerah Pekalongan dan beberapa 

daerah pesisir lainnya.

Van Hogendorp yang diberi tanggung jawab oleh VOC untuk memadamkan 

perlawanan Mangkubumi dan Mas Said mulai frustrasi dan putus asa. Oleh 

karena itu, Van Hogendorp kemudian mengundurkan diri. Ia digantikan oleh 

Nicolas Hartingh. Begitu juga Van Imhoff selaku Gubernur Jenderal VOC

digantikan oleh Jacob Mosel. Kedua pejabat VOC yang baru ini berusaha 

keras untuk menyelesaikan perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas 

Said. Cara perundingan mulai dipikirkan secara serius untuk mengakhiri 

perlawanan tersebut.

Perang dan kekacauan yang terjadi Mataram itu telah menghabiskan dana 

yang begitu besar. Sementara perlawanan Pangeran Mangubumi dan Mas 

Said belum ada tanda-tanda mau berakhir. Oleh karena itu, penguasa 

VOC terus membujuk kepada Pangeran Mangkubumi untuk berunding. 

Dengan perantara seorang ulama besar Syeikh Ibrahim, akhirnya Pangeran 

Mangkubumi bersedia berunding dengan VOC. Dengan demikian perlawanan 

Pangeran Mangkubumi berakhir. Tercapailah sebuah perjanjian yang dikenal 

dengan Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 

Februari 1755 di Desa Giyanti.

Isi pokok perjanjian itu yaitu bahwa Mataram dibagi dua. Wilayah bagian 

barat (daerah Yogyakarta) diberikan kepada Pangeran Mangkubumi dan 

berkuasa sebagai sultan dengan sebutan Sri Sultan Hamengkubuwana I, 

sedang bagian timur (daerah Surakarta) tetap diperintah oleh Pakubuwana III 

dengan sebutan Kasunanan Surakarta. Perjanjian Giyanti ini sering dinamakan 

dengan “Palihan Negari”.

Dalam praktiknya Perjanjian Giyanti hanya 

berhasil menghentikan peperangan secara 

militer. Namun peperangan dalam bentuk lain 

tidak dapat dipadamkan seperti perlawanan 

budaya yang tercermin dalam budaya 

Jawa yang berkembang di Yogyakarta dan 

Surakarta dalam konsep dan kepercayaan 

“Dewa-Raja”. Perlawanan budaya dengan 

konsep dan kepercayaan “Dewa-Raja”

bahkan terus berkembang sampai Indonesia 

merdeka.

Sementara perlawanan Mas Said berakhir 

setelah tercapai Perjanjian Salatiga pada 

tanggal 17 Maret 1757 yang isinya Mas 

Said diangkat sebagai penguasa di sebagian 

wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran 

Adipati Arya Mangkunegara I.

B. Perang Melawan Penjajahan Belanda

Gambar di atas menunjukkan ilustrasi yang berkaitan dengan Perang Aceh 

Perang Aceh berlangsung sangat lama yang ditujukan untuk melawan 

kezaliman dan kekejaman pemerintah kolonial Belanda. Rakyat Aceh 

bersama para pemimpinnya, baik tuanku maupun tengku mampu bertahan 

dan membuat tentara Belanda kewalahan karena rakyat Aceh memiliki 

motivasi yang bersifat spiritual, yakni sebuah keyakinan Islam. Rakyat Aceh 

yakin bahwa perang yang mereka kobarkan yaitu perang melawan kafir. 

Perjuangan melawan kekejaman penjajahan pemerintah Belanda juga terjadi 

di berbagai daerah. Bagaimana perlawanan dan perang yang terjadi di 

berbagai daerah dalam melawan penjajahan pemerintah kolonial Belanda 

itu? Pelajari dan telaah uraian-uraian berikut.

1. Perang Tondano 

“Perang Tondano yang terjadi pada 1808-1809 yaitu perang yang melibatkan orang Minahasa di 

Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad XIX. Perang pada permulaan 

abad XIX ini terjadi akibat dari implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh para 

pejabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara “

(Taufik Abdullah dan A.B. Lapian, 2012:375) 

a) Perang Tondano I (1808)

Sekalipun hanya berlangsung sekitar satu tahun Perang Tondano terjadi 

dalam dua tahap. Perang Tondano I terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada 

saat datangnya bangsa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah 

Minahasa (Tondano) Sulawesi Utara. Orang-orang Spanyol selain berdagang 

juga menyebarkan agama Kristen. Tokoh yang berjasa dalam penyebaran 

agama Kristen di tanah Minahasa yaitu Fransiscus Xaverius. Hubungan 

dagang orang Minahasa dan Spanyol terus berkembang. Tetapi mulai 

abad XVII hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu dengan 

kehadiran para pedagang VOC. Waktu itu VOC telah berhasil menanamkan 

pengaruhnya di Ternate. Bahkan, Gubernur Terante Simon Cos mendapatkan 

kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh 

Spanyol. Simon Cos kemudian menempatkan kapalnya di Selat Lembeh 

untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Para pedagang Spanyol dan juga 

Makassar yang bebas berdagang mulai tersingkir karena ulah VOC. Apalagi 

waktu itu Spanyol harus meninggalkan Kepulauan Indonesia untuk menuju 

Filipina.

VOC berusaha memaksakan kehendak agar orang-orang Minahasa menjual 

berasnya kepada VOC. Hal ini karena VOC sangat membutuhkan beras 

untuk melakukan monopoli perdagangan beras di Sulawesi Utara. Orang￾orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut. Tidak ada pilihan lain 

bagi VOC kecuali memerangi orang-orang Minahasa. Untuk melemahkan 

orang- orang Minahasa, VOC membendung Sungai Temberan. Akibatnya 

aliran sungai meluap dan menggenangi tempat tinggal rakyat dan para 

pejuang Minahasa. Orang-orang Minahasa kemudian memindahkan

tempat tinggalnya di Danau Tondano dengan rumah-rumah apung. 

Pasukan VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa yang 

berpusat di Danau Tondano. Simon Cos kemudian memberikan ultimatum 

yang isinya antara lain: (1) Orang-orang Tondano harus menyerahkan para 

tokoh pemberontak kepada VOC, (2) orang-orang Tondano harus membayar 

ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya 

tanaman padi karena genangan air Sungai Temberan. Ternyata rakyat 

Tondano bergeming dengan ultimatum VOC tersebut. Simon Cos sangat 

kesal karena ultimatumnya tidak diperhatikan. Pasukan VOC akhirnya ditarik 

mundur ke Manado. Setelah itu rakyat Tondano menghadapi masalah 

dengan hasil pertanian yang menumpuk, tetapi tidak ada yang membeli. 

Dengan terpaksa mereka kemudian mendekati VOC agar membeli hasil￾hasil pertaniannya. Dengan demikian, terbukalah tanah Minahasa oleh 

VOC. Berakhirlah Perang Tondano I. Orang-orang Minahasa kemudian 

memindahkan perkampungannya di Danau Tondano ke perkampungan baru 

di daratan yang diberi nama Minawanua (ibu negeri).

b) Perang Tondano II (1809)

Perang Tondano II sebenarnya sudah terjadi ketika memasuki abad ke-19, 

yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini dilatarbelakangi 

oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels yang mendapat mandat untuk 

mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Daendels memerlukan pasukan 

dalam jumlah besar. Untuk menambah jumlah pasukan, maka direkrut 

pasukan dari kalangan pribumi. Mereka yang dipilih yaitu dari suku￾suku yang memiliki keberanian berperang. Beberapa suku yang dianggap 

memiliki keberanian yaitu orang-orang Madura, Dayak, dan Minahasa. 

Atas perintah Daendels melalui Kapten Hartingh, Residen Manado Prediger 

segera mengumpulkan para ukung.

(Ukung yaitu pemimpin dalam suatu wilayah walak atau daerah setingkat 

distrik). Belanda menargetkan 2000 pasukan Minahasa yang akan dikirim 

ke Jawa. Ternyata orang-orang Minahasa umumnya tidak setuju dengan 

program Daendels untuk merekrut pemuda-pemuda Minahasa sebagai 

pasukan kolonial. Banyak di antara para ukung mulai meninggalkan rumah. 

Mereka justru ingin mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. 

Mereka memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano, Minawanua. 

Salah seorang pemimpin perlawanan itu yaitu Ukung Lonto. Ia menegaskan 

rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan 

terhadap program pengiriman 2.000 pemuda Minahasa ke Jawa serta 

menolak kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras 

secara cuma-cuma kepada Belanda. 

Dalam suasana yang semakin kritis itu tidak ada pilihan lain bagi Residen 

Prediger kecuali mengirim pasukan untuk menyerang pertahanan orang￾orang Minahasa di Tondano Minawanua. Belanda kembali menerapkan 

strategi dengan membendung Sungai Temberan. Prediger juga membentuk 

dua pasukan tangguh. Satu pasukan dipersiapkan untuk menyerang dari 

Danau Tondano, sedangkan pasukan yang lain menyerang Minawanua dari 

darat. Tanggal 23 Oktober 1808 pertempuran mulai berkobar. Pasukan 

Belanda yang berpusat di Danau Tondano berhasil melakukan serangan dan 

merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan 

Minawanua sehingga menerobos pertahanan orang-orang Minahasa di 

Minawanua. Walaupun sudah malam para pejuang tetap dengan semangat 

yang tinggi terus bertahan dan melakukan perlawanan dari rumah ke rumah. 

Pasukan Belanda merasa kewalahan. Setelah pagi hari tanggal 24 Oktober 

1808 pasukan Belanda dari darat membombardir kampung pertahanan 

Minawanua. Serangan terus dilakukan Belanda sehingga kampung itu seperti 

tidak ada lagi kehidupan. 

Pasukan Prediger mulai mengendorkan serangannya. Tiba-tiba dari 

perkampungan itu orang-orang Tondano muncul dan menyerang dengan 

hebatnya sehingga beberapa korban berjatuhan dari pihak Belanda. Pasukan 

Belanda terpaksa ditarik mundur. Seiring dengan itu Sungai Temberan yang 

dibendung mulai meluap sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. 

Dari jarak jauh Belanda terus menghujani meriam ke Kampung Minawanua, 

tetapi tentu tidak efektif. Begitu juga serangan yang dari danau tidak mampu 

mematahkan semangat juang orang-orang Tondano, Minawanua. Bahkan 

terdengar berita kapal Belanda yang paling besar tenggelam di danau.

Perang Tondano II berlangsung 

cukup lama, bahkan sampai 

Agustus 1809. Dalam suasana 

kepenatan dan kekurangan 

makanan, mulai ada kelompok 

pejuang yang memihak kepada 

Belanda. Namun dengan kekuatan 

yang ada para pejuang Tondano 

terus memberikan perlawanan. 

Akhirnya pada tanggal 4-5 

Agustus 1809 Benteng pertahanan 

Moraya milik para pejuang hancur 

bersama rakyat yang berusaha 

m e m p e r t a h a n k a n n y a . P a r a 

pejuang itu memilih mati dari pada 

menyerah kepada penjajah.2. Perang Pattimura (1817)

Maluku dengan hasil rempah-rempahnya diibaratkan bagaikan “mutiara 

dari timur”. Kekayaan yang diibaratkan bagaikan “mutiara dari timur” itu, 

senantiasa diburu oleh orang-orang Eropa. Namun tidak hanya memburu 

kekayaan, orang-orang Eropa juga ingin berkuasa dan melakukan monopoli 

perdagangan. Kekuasaan orang-orang Eropa itu telah merusak tata ekonomi 

dan pola perdagangan bebas yang telah lama berkembang di Nusantara. 

Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles keadaan Maluku relatif 

lebih tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. 

Kegiatan kerja rodi mulai dikurangi. Bahkan para pemuda Maluku juga diberi 

kesempatan untuk bekerja pada dinas angkatan perang Inggris. Tetapi pada 

masa pernerintahan kolonial Hindia Belanda, keadaan kembali berubah. 

Kegiatan monopoli di Maluku kembali diperketat. Dengan demikian, beban 

rakyat semakin berat. Sebab selain penyerahan wajib, masih juga harus dikenai 

kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Kalau ada 

penduduk yang melanggar akan ditindak tegas. Ditambah lagi terdengar 

desas desus bahwa para guru akan diberhentikan untuk penghematan, 

sementara itu para pemuda akan dikumpulkan untuk dijadikan tentara di 

luar Maluku. Desas-desus ini membuat situasi semakin panas, ditambah 

lagi dengan sikap arogan dan sikap sewenang-wenang dari Residen 

Saparua. Suatu ketika Belanda memesan perahu orambai kepada nelayan. 

Setelah selesai perahu diserahkan kepada Belanda. Tetapi Belanda tidak 

mau membayar perahu itu dengan harga yang pantas. Mereka menuntut 

agar pemerintah bersedia membayar perahu orambai yang dipesan oleh 

pemerintah Belanda dengan harga yang pantas. Bahkan perahu orambai 

yang diserahkan kepada pemerintah Belanda tidak pernah dibayar. Padahal 

orang-orang Maluku sudah berperan menyediakan ikan asin untuk kapal￾kapal Belanda di Maluku. Belanda sama sekali tidak menghargai jasa orang￾orang Maluku. Oleh karena itu, para pembuat perahu mengancam akan

mogok jika tidak dibayar. Residen Saparua Van 

den Berg menolak tuntutan rakyat itu. Kejadian 

itu menyebabkan kebencian rakyat Maluku 

semakin menjadi-jadi. 

Menanggapi kondisi yang demikian para 

tokoh dan pemuda Maluku melakukan 

serangkaian pertemuan rahasia. Sebagai 

contoh telah diadakan pertemuan rahasia di 

Pulau Haruku, pulau yang dihuni orang-orang 

Islam. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 1817 di 

Pulau Saparua (pulau yang dihuni orang-orang 

Kristen) kembali diadakan pertemuan di sebuah 

tempat yang sering disebut dengan Hutan 

Kayu Putih. Dalam berbagai pertemuan itu 

disimpulkan bahwa rakyat Maluku tidak ingin 

terus menderita di bawah keserakahan dan kekejaman Belanda. Oleh karena 

itu, mereka perlu mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan 

Belanda. Thomas Matulessy yang kemudian terkenal dengan gelarnya 

Pattimura dipercaya sebagai pemimpin. Pengalamannya bekerja di dinas 

angkatan perang Inggris diyakini dapat menguntungkan rakyat Maluku. 

Gerakan perlawanan dimulai dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda 

di pelabuhan. Para pejuang Maluku kemudian menuju Benteng Duurstede. 

Ternyata di benteng itu sudah berkumpul pasukan Belanda. Dengan demikian 

terjadilah pertempuran antara para pejuang Maluku melawan pasukan 

Belanda. Dalam perang itu pasukan Belanda dipimpin oleh Residen van 

den Berg. Sementara dari pihak para pejuang dipimpin oleh para tokoh lain 

seperti Christina Martha Tiahahu, Thomas Pattiwwail, dan Lucas Latumahina. 

Para pejuang Maluku dengan sekuat tenaga mengepung Benteng 

Duurstede dan tidak begitu menghiraukan tembakan-tembakan meriam 

yang dimuntahkan oleh serdadu Belanda dari dalam benteng. Sementara 

itu senjata para pejuang Maluku masih sederhana seperti pedang dan keris. 

Dalam waktu yang hampir bersamaan para pejuang Maluku satu persatu 

dapat memanjat dan masuk ke dalam benteng. Residen dapat dibunuh dan 

Benteng Duurstede dapat dikuasai oleh para pejuang Maluku. Jatuhnya 

Benteng Duurstede telah menambah semangat juang para pemuda Maluku 

untuk terus berjuang melawan Belanda.

Belanda kemudian mendatangkan bantuan dari Ambon. Datanglah 300 

prajurit yang dipimpin oleh Mayor Beetjes. Pasukan ini dikawal oleh dua kapal 

perang yakni Kapal Nassau dan Evertsen. Namun bantuan ini dapat digagalkan 

oleh pasukan Pattimura, bahkan Mayor Beetjes terbunuh. Kemenangan ini 

semakin menggelorakan perjuangan para pejuang di berbagai tempat seperti 

di Seram, Hitu, Haruku, dan Larike. Selanjutnya Pattimura memusatkan 

perhatian untuk menyerang Benteng Zeelandia di Pulau Haruku. Melihat 

gelagat itu maka pasukan Belanda memperkuat pertahanan benteng di 

bawah komandannya Groot. Patroli juga terus diperketat. Oleh karena itu, 

Pattimura gagal menembus Benteng Zeelandia. 

Upaya perundingan mulai ditawarkan, tetapi tidak ada kesepakatan. 

Akhirnya Belanda mengerahkan semua kekuatannya termasuk bantuan dari 

Batavia untuk merebut kembali Benteng Duurstede. Bulan Agustus 1817 

Saparua diblokade, Benteng Duurstede dikepung disertai tembakan meriam

yang bertubi-tubi. Satu persatu perlawanan 

di luar benteng dapat dipatahkan. Daerah di 

kepulauan itu jatuh kembali ke tangan Belanda. 

Dalam kondisi yang demikian itu Pattimura 

memerintahkan pasukannya untuk meloloskan 

diri dan meninggalkan tempat pertahanannya. 

Dengan demikian, Benteng Duurstede berhasil 

dikuasai Belanda kembali. Pattimura dan 

pengikutnya terus melawan dengan gerilya. 

Tetapi pada bulan November beberapa 

pembantu Pattimura tertangkap seperti 

Kapitan Paulus Tiahahu (ayah Christina Martha 

Tiahahu) yang kemudian dijatuhi hukuman 

mati. Mendengar peristiwa ini Christina Martha 

Tiahahu marah dan segera pergi ke hutan untuk 

bergerilya. 

Belanda tidak akan puas sebelum dapat menangkap Pattimura. Bahkan, 

Belanda mengumumkan kepada siapa saja yang dapat menangkap Pattimura 

akan diberi hadiah 1.000 gulden. Setelah enam bulan memimpin perlawanan, 

akhirnya Pattimura tertangkap. Pada tanggal 16 Desember 1817 Pattimura 

dihukum gantung di alun-alun Kota Ambon. Christina Martha Tiahahu yang 

berusaha melanjutkan perang gerilya akhirnya juga tertangkap. Ia tidak 

dihukum mati tetapi bersama 39 orang lainnya dibuang ke Jawa sebagai 

pekerja rodi. Dikisahkan bahwa di dalam kapal Christina Martha Tiahahu 

mogok tidak mau makan dan tidak mau buka mulut. Ia jatuh sakit dan 

akhirnya meninggal pada tanggal 2 Januari 1818. Jenazahnya dibuang ke laut 

antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Dengan demikian, berakhirlah perlawanan 

Pattimura.

3. Perang Padri

Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 

1821–1837. Perang ini digerakkan oleh para pembaru Islam. Mengapa dan 

bagaimana Perang Padri itu terjadi? 

Perang Padri sebenarnya merupakan perlawanan kaum Padri terhadap 

dominasi pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Perang ini 

bermula adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum Adat dalam 

masalah praktik keagamaan. Pertentangan itu dimanfaatkan sebagai pintu 

masuk bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Perlu 

dipahami sekalipun masyarakat Minangkabau sudah memeluk agama Islam, 

tetapi sebagian masyarakat masih memegang teguh adat dan kebiasaan 

yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Pada akhir abad ke-18 telah datang seorang ulama dari kampung Kota 

Tua di daratan Agam. Karena berasal dari kampung Kota Tua maka ulama 

itu terkenal dengan nama Tuanku Kota Tua. Tuanku Kota Tua ini mulai 

mengajarkan pembaruan-pembaruan dan praktik agama Islam. Dengan 

melihat realitas kebiasaan masyarakat, Tuanku Kota Tua menyatakan bahwa 

masyarakat Minangkabau sudah begitu jauh menyimpang dari ajaran Islam. 

Ia menunjukkan bagaimana seharusnya masyarakat itu hidup sesuai dengan 

Alquran dan Sunah Nabi. Di antara murid dari Tuanku Kota Tua ini yang 

bernama Tuanku Nan Renceh. Kemudian pada tahun 1803 datanglah 

tiga orang ulama yang baru saja pulang haji dari tanah suci Mekah, yakni: 

Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piabang. Mereka melanjutkan gerakan 

pembaruan atau pemurnian pelaksanaan ajaran Islam seperti yang pernah 

dilakukan oleh Tuanku Kota Tua. Orang-orang yang melakukan gerakan 

pemurnian ajaran Islam di Minangkabau itu sering dikenal dengan kaum 

Padri.

Mengenai sebutan Padri ini sesuai dengan sebutan orang Padir di Aceh. Padir 

itu tempat persinggahan para jamaah haji. Orang Belanda menyebutnya 

dengan Padri yang dapat dikaitkan dengan kata padre dari bahasa Portugis 

untuk menunjuk orang-orang Islam yang berpakaian putih. Sementara kaum 

Adat di Sumatera Barat memakai pakaian hitam.

NAMA PADRI 

“Ada beberapa pendapat mengenai istilah padri. Ada yang mengatakan, 

padri berasal dari kata Portugis, padre yang artinya “bapak”, sebuah 

gelar yang biasa diberikan untuk golongan pendeta. Ada pula yang 

mengatakan berasal dari kata Pedir, sebuah kota Bandar di pesisir utara 

Aceh, tempat transit dan pemberangkatan kaum muslimin yang akan 

melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Di Minangkabau pada awal abad 

XIX istilah padri belum dikenal. Waktu itu hanya popular sebutan 

golongan hitam dan golongan putih. Penamaan ini didasarkan pada 

pakaian yang mereka kenakan. Golongan putih yang pakaiannya serba 

putih yaitu para pembaru, kemudian oleh penulis-penulis sejarah 

disebut sebagai kaum Padri/Padri. Belum diketahui mengapa golongan 

putih ini mereka sebut sebagai kaum Padri, sedangkan untuk golongan 

hitam merupakan kelompok yang memakai pakaian serba hitam. 

Kelompok ini merupakan kelompok yang mempertahankan paham yang 

terlebih dahulu sudah berkembang lama di Minangkabau, sehingga juga 

dikenal sebagai golongan adat”(Taufik Abdullah dan A.B. Lapian (ed),

2012: 415)

Dalam melaksanakan pemurnian praktik ajaran Islam, kaum Padri menentang 

praktik berbagai adat dan kebiasaan kaum Adat yang memang dilarang 

dalam ajaran Islam seperti berjudi, menyabung ayam, dan minum-minuman 

keras. Kaum Adat yang mendapat dukungan dari beberapa pejabat penting 

kerajaan menolak gerakan kaum Padri. Terjadilah pertentangan antara kedua 

belah pihak. Timbullah bentrokan antara keduanya. 

Pada tahun 1821 pemerintah Hindia Belanda mengangkat James Du Puy 

sebagai residen di Minangkabau. Pada tanggal 10 Februari 1821, Du Puy 

mengadakan perjanjian persahabatan dengan tokoh Adat, Tuanku Suruaso 

dan 14 Penghulu Minangkabau. Berdasarkan perjanjian ini maka beberapa 

daerah kemudian diduduki oleh Belanda. Pada tanggal 18 Februari 1821, 

Belanda yang telah diberi kemudahan oleh kaum Adat berhasil menduduki 

Simawang. Di daerah ini telah ditempatkan dua meriam dan 100 orang 

serdadu Belanda. Tindakan Belanda ini ditentang keras oleh kaum Padri pada 

tahun 1821 itu meletuslah Perang Padri.

Perang Padri di Sumatera Barat ini dapat dibagi dalam tiga fase. 

a) Fase Pertama (1821-1825) 

Pada fase pertama, kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegatan 

terhadap patroli-patroli Belanda. Bulan September 1821 pos-pos Simawang 

menjadi sasaran serbuan kaum Padri. Begitu pula dengan pos-pos lain 

seperti Soli Air, dan Sipinang. Kemudian Tuanku Pasaman menggerakkan 

sekitar 20.000 sampai 25.000 pasukan untuk mengadakan serangan di 

sekitar hutan di sebelah timur gunung. Pasukan Padri menggunakan senjata￾senjata tradisional, seperti tombak dan parang. Sedangkan Belanda dengan 

kekuatan 200 orang serdadu Eropa ditambah sekitar 10.000 pasukan orang 

pribumi termasuk juga kaum Adat. Belanda menggunakan senjata-senjata 

lebih modern seperti meriam dan senjata api lainnya. Pertempuran ini 

memakan banyak korban. Di pihak Tuanku Pasaman kehilangan 350 orang 

prajurit, termasuk putra Tuanku Pasaman. Begitu juga Belanda tidak sedikit 

kehilangan pasukannya. Tuanku Pasaman dengan sisa pasukannya kemudian 

mengundurkan diri ke Lintau. Sementara itu, pasukan Belanda setelah berhasil 

menguasai seluruh lembah Tanah Datar, kemudian mendirikan benteng di 

Batusangkar yang kelak terkenal dengan sebutan Fort Van der Capellen. 

Perlawanan kaum Padri muncul di berbagai tempat. Tuanku Pasaman 

memusatkan perjuangannya di Lintau dan Tuanku Nan Renceh memimpin 

pasukannya di sekitar Baso. Pasukan Tuanku Nan Renceh harus menghadapi 

pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Goffinet. Periode tahun 1821 

- 1825, serangan-serangan kaum Padri memang meluas di seluruh tanah 

Minangkabau. Bulan September 1822 kaum Padri berhasil mengusir Belanda 

dari Sungai Puar, Guguk Sigandang, dan Tajong Alam. Menyusul kemudian 

di Bonio kaum Padri harus menghadapi menghadapi pasukan PH. Marinus. 

Pada tahun 1823 pasukan Padri berhasil mengalahkan tentara Belanda di 

Kapau. Kesatuan kaum Padri yang terkenal berpusat di Bonjol. Pemimpin 

mereka yaitu Peto Syarif. Peto Syarif inilah yang dalam sejarah Perang Padri 

dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Ia sangat gigih memimpin kaum Padri 

untuk melawan kekejaman dan keserakahan Belanda di tanah Minangkabau.

Belanda merasa kewalahan dalam melawan kaum Padri, sehingga mengambil 

strategi damai. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Januari 1824 tercapailah 

perundingan damai antara Belanda dengan kaum Padri di wilayah Alahan 

Panjang. Perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Masang. Tuanku Imam 

Bonjol tidak keberatan dengan adanya perjanjian damai tersebut. Akan 

tetapi, Belanda justru memanfaatkan perdamaian tersebut untuk menduduki 

daerah-daerah lain. Kemudian Belanda juga memaksa Tuanku Mensiangan 

dari Kota Lawas untuk berunding, tetapi ditolak. Tuanku Mensiangan 

justru melakukan perlawanan. Tetapi Belanda lebih kuat bahkan pusat 

pertahanannya kemudian dibakar dan Tuanku Mensiangan ditangkap. 

Tindakan Belanda itu telah menimbulkan amarah kaum Padri Alahan Panjang 

dan menyatakan pembatalan kesepakatan dalam Perjanjian Masang. Tuanku 

Imam Bonjol menggelorakan kembali semangat untuk melawan Belanda. 

Dengan demikian, perlawanan kaum Padri masih terus berlangsung di 

berbagai tempat.

b) Fase Kedua (1825-1830) 

Coba ingat-ingat angka tahun 1825-1830 itu. Kira-kira terkait dengan 

peristiwa apa pada angka tahun tersebut? Peristiwa itu jelas di luar Sumatera 

Barat. Tahun itu merupakan tahun yang sangat penting, sehingga bagi 

Belanda digunakan sebagai bagian strategi dalam menghadapi perlawanan 

kaum Padri di Sumatera Barat. Bagi Belanda tahun itu digunakan untuk sedikit 

mengendorkan ofensifnya dalam Perang Padri. Upaya damai diusahakan 

sekuat tenaga. Oleh karena itu, Kolonel De Stuers yang merupakan penguasa 

sipil dan militer di Sumatera Barat berusaha mengadakan kontak dengan 

tokoh-tokoh kaum Padri untuk menghentikan perang dan sebaliknya perlu 

mengadakan perjanjian damai. Kaum Padri tidak begitu menghiraukan 

ajakan damai dari Belanda, karena Belanda sudah biasa bersikap licik. Belanda 

kemudian minta bantuan kepada seorang saudagar keturunan Arab yang 

bernama Sulaiman Aljufri untuk mendekati dan membujuk para pemuka 

kaum Padri agar dapat diajak berdamai. Sulaiman Aljufri menemui Tuanku 

Imam Bonjol agar bersedia berdamai dengan Belanda. Tuanku Imam Bonjol 

menolak. Kemudian menemui Tuanku Lintau ternyata merespon ajakan 

damai itu. Hal ini juga didukung Tuanku Nan Renceh. Itulah sebabnya pada 

tanggal 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Padang. Isi Perjanjian 

Padang itu antara lain sebagai berikut: 

1) Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batusangkar, 

Saruaso, Padang Guguk Sigandang, Agam, Bukittinggi dan menjamin 

pelaksanaan sistem agama di daerahnya.

2) Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang.

3) kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang 

sedang melakukan perjalanan.

4) Secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam.

c) Fase ketiga (1830 – 1837/1838) 

Nah, tentu kamu sudah menemukan jawaban peristiwa tahun 1825-1830 di 

Jawa. Peristiwa itu yaitu Perang Diponegoro. Setelah Perang Diponegoro 

berakhir pada tahun 1830, semua kekuatan Belanda dikonsentrasikan ke 

Sumatera Barat untuk menghadapi perlawanan kaum Padri. Dimulailah 

Perang Padri fase ketiga. 

Pada pertempuran fase ketiga ini kaum Padri mulai mendapatkan simpati 

dari kaum Adat. Dengan demikian, kekuatan para pejuang di Sumatera Barat 

meningkat. Orang-orang Padri yang mendapatkan dukungan kaum Adat itu 

bergerak ke pos-pos tentara Belanda. Kaum Padri dari Bukit Kamang berhasil 

memutuskan sarana komunikasi antara benteng Belanda di Tanjung Alam 

dan Bukittinggi. 

Categories: sejarah negara kita 2