sejarah negara kita 4

F. Idenburg 

yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1909-1916). 

Ada tiga program Politik Etis, yaitu irigasi, edukasi, dan trasmigrasi. Adanya 

Politik Etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan 

politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era itu pula muncul simbol 

baru yaitu “kemajuan”. Dunia mulai bergerak dan berbagai kehidupan pun 

mulai mengalami perubahan. Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan 

dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura. Di Batavia lambang kemajuan 

ditunjukkan dengan adanya trem listrik yang mulai beroperasi pada awal masa 

itu. Dalam bidang pertanian pemerintah kolonial memberikan perhatiannya

pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi. 

Di samping itu, pemerintah juga melakukan emigrasi sebagai tenaga kerja 

murah di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera. 

Hal yang sangat penting untuk mendukung simbol kemajuan itu maka dalam 

era Politik Etis ini dikembangkan program pendidikan. Pendidikan ini ternyata 

tidak hanya untuk orang-orang Belanda tetapi juga diperuntukkan kepada 

kaum pribumi, tetapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Suasana 

dan simbol kemajuan melalui program pendidikan ini juga didukung oleh 

adanya surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya Ny. R.M. Abendanon di 

Belanda, yang merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Semangat 

era etis yaitu kemajuan menuju modernitas. Perluasan pendidikan gaya 

Barat yaitu tanda resmi dari bentuk Politik Etis itu. Pendidikan itu tidak saja 

menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh negara, tetapi juga pada 

sektor swasta Belanda. 

Dalam bidang pendidikan meskipun 

dampaknya sangat kecil kepada 

penduduk pribumi, tetapi membawa 

dampak pada tumbuhnya sekolah￾sekolah. Pada tahun 1900, tercatat 

sebanyak 169 Eurepese Lagree School

(ELS) di seluruh Hindia Belanda. 

Dari sekolah ini murid-murid dapat 

melanjutkan pelajaran ke STOVIA 

(School tot Opleiding van Indische 

Artsen) ke Batavia atau Hoogeree 

Burgelijk School (HBS). Di samping itu 

juga dikenal sekolah OSVIA (sekolah 

calon pegawai) yang berjumlah enam 

buah.

Untuk memperluas program pendidikan maka keberadaan sekolah guru 

sangat diperlukan. Dikembangkan sekolah guru. Sebenarnya Sekolah Guru 

atau Kweekkschool sudah dibuka pada tahun 1852 di Solo. Berkembanglah 

pendidikan di Indonesia sejak jenjang pendidikan dasar seperti Hollands 

Inlandse School (HIS) kemudian Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). 

Untuk kelanjutan pendidikannya kemudian dibuka sekolah menengah yang 

disebut Algemene Middelbare School (AMS), juga ada sekolah Hogere Burger 

School (HBS). Kemudian khusus untuk kaum pribumi disediakan “Sekolah 

Kelas Satu” yang murid-muridnya berasal dari anak-anak golongan atas yang 

nanti akan menjadi pegawai, dan kemudian rakyat pada umumnya disediakan 

“Sekolah Kelas Dua” yang di Jawa dikenal dengan “Sekolah Ongko Loro”. 

Bagi para pemuda aktifis banyak yang bersekolah di School tot Opleiding 

van Indische Artsen (STOVIA) yang berpusat di Batavia. Sekolah ini sering 

disebut dengan “Sekolah Dokter Jawa” Dari sekolah ini lahir beberapa tokoh 

pergerakan kebangsaan.

Memang harus diakui, meskipun penduduk pribumi yang dapat bersekolah 

sangat sedikit, namun keberadaan sekolah itu telah menumbuhkan kesadaran 

di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan. Hal ini mempercepat 

proses modernisasi dan munculnya kaum terpelajar yang akan membawa 

pada kesadaran nasionalisme.

Munculnya kaum terpelajar itu 

mendorong munculnya surat kabar, 

seperti, Pewarta Priyayi yang dikelola 

oleh R.M Tjokroadikoesoemo. Juga 

koran-koran lain, seperti Surat kabar 

De Preanger Bode (1885) di Bandung, 

Deli Courant (1884) di Sumatera 

Timur, Makassarsche Courant (1902) 

di Sulawesi, Bromartani (1855) di 

Surakarta, Bintang Hindia (1902) 

yang dikelola oleh Abdul Rivai, 

membawa pencerahan di kalangan 

pribumi. Dari berbagai informasi 

yang ada di surat kabar inilah lambat 

laun kesadaran akan pentingnya 

persamaan, kemerdekaan terus 

menyebar ke kalangan terpelajar di

seluruh wilayah Hindia Belanda. Berkat informasi yang berkembang inilah 

kaum terpelajar terus melakukan dialog dan berdebat tentang masa depan 

tanah kelahirannya sehingga kesadaran pentingnya kemerdekaan terus 

berkembang dari waktu ke waktu yang puncaknya yaitu adanya kesadaran 

untuk menjadi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia 

pada 28 Oktober 1928.

Hasrat untuk meraih kemajuan bangsa Indonesia muncul ketika banyak pemuda 

telah mengecap bangku sekolah, baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, 

munculnya surat kabar telah memupuk kesadaran berbangsa dari seluruh lapisan 

masyarakat bumiputra. Kesadaran ini makin tampak dengan banyaknya organisasi 

kaum muda, yang mengarahkan tujuannya untuk membentuk suatu bangsa dan 

negara yang merdeka”

Taufik Abdullah dan A.B. Lapian (ed), Indonesia Dalam Arus Sejarah VI (2012)

Kutipan di atas menunjukkan bahwa kaum muda terpelajar mempunyai 

peranan yang cukup penting bagi kesadaran untuk mencapai kemajuan 

dalam kehidupan berbangsa. Dalam catatan sejarah dapat diingat bagaimana 

peran para pemuda dan kaum terpelajar. Hal ini tampak jelas terutama setelah 

dilaksanakan Politik Etis di Indonesia. Dibukanya program edukasi telah 

membuka jalan lahirnya kaum muda terpelajar yang kemudian menggerakkan 

kesadaran kebangsaan sehingga melahirkan gerakan kebangkitan nasional 

di Indonesia. Puncaknya yaitu terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda yang 

telah meneguhkan tiga pilar jati diri keindonesiaan: tanah air, bangsa, dan 

bahasa Indonesia.

Setelah berhasil menggelorakan Sumpah Pemuda, hampir setiap momen 

perubahan dan pembaharuan di Indonesia tidak pernah lepas dari peran 

pemuda. Sebut saja peristiwa Proklamasi Indonesia, penumpasan G30S/PKI 

dan lahirnya Orde Baru serta gerakan reformasi tahun 1998, kaum muda 

tampil sebagai penggerak dan pelopor. Peranan mereka dapat menentukan 

kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tetapi sayang dalam kehidupan dewasa ini nilai-nilai kepeloporan kaum 

muda terpelajar itu tidak sepenuhnya dapat dipahami dan diteladani oleh 

para remaja, pemuda dan juga kaum terpelajar, kecuali sebagian kecil. 

Marilah kita perhatikan gejala dan kehidupan yang nampak pada remaja dan 

masyarakat kita di berbagai daerah dewasa ini. Munculnya perilaku anarkis 

di kalangan remaja, perkelahian antarpelajar, penyalahgunaan narkoba dan 

rapuhnya rasa nasionalisme. Tidak sedikit di antara remaja kita yang lebih 

gandrung dengan budaya dan produk luar negeri ketimbang mencintai 

budaya dan produk negeri sendiri, juga munculnya rasa etnosentrisme 

hampir dapat kita jumpai di berbagai daerah. Penggunaan Bahasa Indonesia 

yang mulai rusak-rusakan. Penolakan terhadap seorang pemimpin karena 

tidak berasal dari suku bangsa yang sama, atau karena perbedaan keyakinan, 

masih merupakan hal yang sering kali dapat kita lihat dari berbagai media, 

baik cetak maupun elektronik. Hal ini sebagai indikator rendahnya semangat 

nasionalisme dan jati diri keindonesiaan di lingkungan masyarakat kita. 

Tetapi di tengah-tengah merosotnya rasa nasionalisme dan jati diri bangsa 

ini ada seorang bocah berumur 8 tahun yang sudah mahir bermain sepak 

bola yang bernama Tristan Alif Naufal. Kini ia tengah mendapat undangan 

untuk berlatih sepak bola di klub Ajax Amsterdam, Belanda. Ia bersama 

kedua orang tuanya mendapat kesempatan menjadi warga negara Belanda 

dan mendapat kesempatan menjadi pemain sepak bola di Tim Oranye yang 

memang sangat menjanjikan. “Aku mau bela Tim Nasional Indonesia. Aku 

tidak mau jadi warga negara Belanda, “aku mau tetap jadi orang Indonesia”, 

ujar Alif”. (Tribun Kaltim, 3 November 2013). Sungguh luar biasa pendirian 

anak berusia 8 tahun itu. Sudah barang tentu ilustrasi itu menginspirasi 

dan menggerakkan hati serta kesadaran kita untuk meneguhkan kembali 

semangat nasionalisme kita.

Sehubungan dengan problem kehidupan remaja dan masyarakat yang mulai 

melemah semangat keindonesiaannya dan inspirasi dari anak berusia 8 tahun 

itu, penting untuk merevitalisasi nilai-nilai kepeloporan para pemuda yang 

telah menggelorakan nasionalisme serta prinsip persatuan dan kesatuan 

bangsa. Melalui kegiatan belajar kemudian memahami dan menghayati materi 

bab tentang Sumpah Pemuda dan Jati diri Keindonesiaan ini diharapkan dan 

dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari.

1. Politik Etis: Pintu Pembuka Pendidikan Modern

Memasuki abad ke-20, kebijakan pemerintah kolonial Belanda mendorong 

untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Kebijakan itu diikuti dengan 

penaklukkan terhadap wilayah-wilayah yang belum dikuasai, jika perlu 

dengan pendekatan militer. Daerah-daerah kolonial yang masih terpisah 

disatukan dalam penerapan adminstrasi baru yang berpusat di Batavia, yang 

disebut Pax Neerlandica. Pemerintah kolonial pun melakukan perjanjian￾

perjanjian. Selanjutnya sistem administrasi tradisional berubah ke sistem 

administrasi modern. Suatu sistem yang mana pemerintahan mengambil 

alih sistem pemimpin pribumi ke sistem birokrasi kolonial. Kebijakan ini 

ditetapkan untuk mengambil posisi penting dari pemimpin daerah ke tangan 

Belanda. Sistem itu memisahkan pemimpin pribumi dari akar hubungan 

tradisonal dengan rakyatnya, mereka kemudian dijadikan pegawai dalam 

birokrasi kolonial.

Serangkaian tindakan penjajahan Belanda tersebut telah menimbulkan 

banyak perlawanan dari pihak bangsa Indonesia. Strategi perlawanan yang 

ditempuh waktu umumnya dengan perlawanan bersenjata. Sayangnya 

perlawanan dalam menghadapi kekuatan kolonialisme dan imperialisme 

itu masih bersifat lingkup daerah atau wilayah tertentu. Riau melancarkan 

perlawanan sendiri, Banten perang sendiri, Mataram angkat senjata sendiri, 

Makasar begitu, Tondano juga begitu dan begitu seterusnya perlawanan 

Diponegoro berdiri sendiri, Padri sendiri, Aceh sendiri. Bahkan dari masing￾masing daerah atau pihak Indonesia ini bisa diadu domba. Orang-orang 

Madura diadu domba dengan Mataram, Aru Palaka dari Bone diadu dengan 

Hasanuddin dari Makassar, pasukan Ali Basya Sentot Prawirodirjo diadu 

dengan pasukan Padri. Sudah barang tentu ini sangat tidak menguntungkan 

dan sangat melemahkan para pejuang Indonesia. Pengalaman ini 

menunjukkan pentingnya cara-cara yang lebih terorganisasi dan didasarkan 

pada persatuan dan kesatuan. 

Sementara itu, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan ekonomi yang 

berbasis pada sistem kapitalisme Barat, melalui komersialisasi, sistem moneter, 

dan komoditas barang. Sistem itu didukung dengan kebijakan pajak tanah, 

sistem perkebunan, perbankan, perindustrian, perdagangan, dan pelayaran. 

Dampak dari itu semua, kehidupan rakyat Hindia Belanda mengalami 

penurunan kesejahteraan. Kebijakan itu mendapat kritik dari politikus 

dan intelektual di Hindia Belanda, yaitu C.Th. Van Deventer. Ia membuat 

tulisan yang berjudul “Een Eereschlud’ (utang kehormatan), yang dimuat di 

majalah De Gids (1899). Dalam tulisannya Van Deventer mengatakan bahwa 

pemerintah Hindia Belanda telah mengeksploitasi wilayah jajahannya untuk 

membangun negeri mereka dan memperoleh keuntungan yang besar. Oleh 

karena itu, menurutnya sudah sewajarnya Belanda membayar utang budi itu 

dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara jajahan.

Kritikan itu mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Beberapa kelompok 

yang sependapat dengan Van Deventer mengungkapkan perlunya suatu 

kewajiban moral bagi Belanda untuk memberikan balas budi. Keuntungan 

yang didapat dari hasil ekploitasi di tanah Hindia harus dikembalikan. Untuk 

itulah perlu dilakukan perbaikan kesejahteraan penduduk melalui berbagai 

bidang kehidupan, pendidikan, dan besarnya partisipasi masyarakat dalam 

mengurus pemerintahan. Kritik-kritik itu mendapat perhatian serius dari 

pemerintah Belanda. Ratu Wilhelmina kemudian mengeluarkan suatu 

kebijakan baru bagi masyarakat Hindia Belanda yaitu meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Kebijakan baru itu yaitu Politik Etis.

Awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru, yaitu era Politik 

Etis, yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Idenburg yang 

kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1909-1916). Ada tiga 

program Politik Etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Adanya Politik 

Etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik 

negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era itu pula muncul simbol baru 

yaitu “kemajuan”. Dunia mulai bergerak dan berbagai kehidupanpun mulai 

mengalami perubahan. Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan 

dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura. Di Batavia lambang kemajuan 

ditunjukkan dengan adanya trem listrik yang mulai beroperasi pada awal masa 

itu. Dalam bidang pertanian pemerintah kolonial memberikan perhatiannya 

pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi. 

Di samping itu, pemerintah juga melakukan emigrasi sebagai tenaga kerja 

murah di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera. 

Zaman kemajuan ditandai dengan adanya surat-surat R.A. Kartini kepada 

sahabatnya Ny. R.M. Abendanon di Belanda, yang merupakan inspirasi 

bagi kaum etis pada saat itu. Semangat era etis yaitu kemajuan menuju 

modernitas. Perluasan pendidikan gaya Barat sebagai model pendidikan 

modern merupakan tanda resmi dari bentuk Politik Etis itu. Pendidikan itu 

hanya saja menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh negara, tetapi 

juga pada sektor swasta Belanda.

Adanya pendidikan gaya Barat itu 

membuka peluang bagi mobilitas 

sosial masyarakat di tanah Hindia/

Indonesia. Pengaruh pendidikan Barat 

itu pula yang kemudian memunculkan 

sekelompok kecil intelektual bumiputra 

yang memunculkan kesadaran, bahwa 

rakyat bumiputra harus mampu 

bersaing dengan bangsa-bangsa lain 

untuk mencapai kemajuan. Golongan 

intelektual bumiputra itu disebut 

“priyayi baru” yang sebagian besar 

yaitu guru dan jurnalis di kota-kota. 

Pendidikan dan pers itu pula menjadi 

sarana untuk menyalurkan ide-ide dan 

pemikiran mereka yang ingin membawa 

kemajuan, dan pembebasan bangsa 

dari segala bentuk penindasan dari 

kolonialisme Belanda. Mereka tidak memandang Jawa, Sunda, Minangkabau, 

Ambon, atau apa pun karena mereka yaitu bumiputra. 

Pengalaman yang mereka peroleh di sekolah dan dalam kehidupan setelah 

lulus sangatlah berbeda dengan generasi orang tua mereka. Para kaum muda 

terpelajar inilah yang kemudian membentuk kesadaran “nasional” sebagai 

bumiputra di Hindia, dan bergerak bersama “bangsa-bangsa” lain dalam garis 

waktu yang tidak terhingga menuju modernitas, suatu dunia yang memberi 

makna baru bagi kaum pelajar terdidik saat itu. Mereka tentunya tidak 

mengenal satu sama lain di Batavia, Bandung, Semarang, Solo, Yogyajakarta, 

Surabaya, dan seluruh wilayah Hindia. Mereka saling berbagi pengalaman, 

gagasan, dan asumsi tentang dunia, Hindia, dan zaman mereka. Pemerintah 

Kolonial Belanda juga membentuk Volksraad (Dewan Rakyat) yang sejumlah 

tokoh Indonesia bergabung di dalamnya. Mereka menggerakkan wacana 

perubahan di lembaga tersebut.

2. Pers Membawa Kemajuan 

Pada awal abad ke-20, para priyayi baru menuangkan gagasannya melalui 

pers (media cetak) mengenai isu-isu perubahan. Isu-isu yang dipopulerkan, 

yaitu terkait dengan peningkatan status sosial rakyat bumiputra dan 

peningkatan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kata 

kemajuan menjadi populer pada saat itu. Kemajuan saat itu diartikan dengan 

pendidikan, pencerahan, peradaban, modernisasi, dan kesuksesan hidup. 

Pers merupakan sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan 

dan pergerakan nasional. Pada dekade itu ditandai dengan jumlah penerbitan 

surat kabar berbahasa Melayu yang mengalami peningkatan. Orang-orang 

pertama yang aktif dalam dunia pers saat itu yaitu orang Indo seperti H.C.O. 

Clockener Brousson dari Bintang Hindia, E.F Wigger dari Bintang Baru, dan 

G. Francis dari Pemberitaan Betawi.

Pada abad itu penerbit Tionghoa mulai bermunculan. Para penerbit Tionghoa 

itulah yang menjadikan pertumbuhan surat kabar berkembang pesat. Dalam 

perkembangannya kaum bumiputra juga mengambil bagian. Mereka 

pada mulanya magang pada jurnalis Indo dan Tionghoa, kemudian peran 

mereka meningkat sebagai redaktur surat kabar orang Indo dan Tionghoa. 

Bermula dari itulah para bumiputra itu mendirikan sendiri penerbitan surat 

kabar mereka. Penerbit bumiputra pertama di Batavia yang muncul pada 

pertengahan abad ke-20 yaitu R.M. Tirtoadisuryo, F.D.J Pangemanan, 

dan R.M. Tumenggung Kusuma Utaya, sebagai redaktur Ilmoe Tani, Kabar 

Perniagaan, dan Pewarta Prijaji.

Di Surakarta R.Dirdjoatmojo menyunting Djawi Kanda yang diterbitkan 

oleh Albert Rusche & Co., di Yogyakarta Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai 

redaktur jurnal berbahasa Jawa, Retnodhoemillah diterbitkan oleh Firma H. 

Buning.

Bermunculannya media cetak itu segera diikuti dengan munculnya sejumlah 

jurnalis bumiputra lainnya. Mereka yaitu R. Tirtodanudja dan R. Mohammad 

Jusuf. Keduanya yaitu redaktur Sinar Djawa, yang diterbitkan Honh Thaij 

& Co. Djojosudiro, redaktur Tjahaja Timoer yang diterbitkan di Malang oleh 

Kwee Khaij Khee. Di Bandung Abdul Muis sebagai redaktur Pewarta Hindia 

yang diterbitkan oleh G. Kolff & Co. Para jurnalis bumiputra itulah yang 

memberikan wawasan dan ”embrio kebangsaan” melalui artikel, komentar￾komentar mereka dalam surat pembaca, dan mengungkapkan solidaritas 

diantara mereka dan para pembaca yang sebagian besar yaitu kaum muda 

terpelajar. Misalnya Pewarta Prijaji yang disunting oleh R.M.T. Kusumo Utoyo 

seorang Bupati Ngawi, yang menyerukan persatuan di kalangan priyayi. 

Mereka juga mendapatkan dukungan dari simpatisan dan pelanggan dengan 

15 cabang di Jawa, Madura, dan Sumatera (lebih lanjut baca Takashi Shiraishi 

dalam Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926). 

Sementara itu pergerakan kebudayaan “cetak” mulai masuk di beberapa 

kota kolonial lain, seperti Surabaya, Padang, dan Semarang. Kebudayaan 

cetak mempermudah kaum terdidik untuk memperoleh informasi. Pada 

tahun 1901, sebuah majalah bulanan Insulinde diterbitkan atas kerja sama 

para terpelajar di Kota Padang dengan guru-guru Belanda di sekolah raja 

(Kweekschool) Bukittinggi, terutama van Ophuysen, ahli bahasa Melayu. Ketua 

redaksi majalah itu yaitu Dja Endar Muda, seorang wartawan keturunan 

Tapanuli yang juga telah menerbitkan surat kabar Pertja Barat dan majalah 

bulanan berbahasa Batak, Tapian Nauli. Majalah Insulinde itu disebarkan ke 

seluruh Sumatera dan Jawa. Majalah itulah yang pertama memperkenalkan 

slogan “kemajuan” dan “zaman maju”. Satu diantara artikel menarik yang 

dimuat dalam Insulinde yaitu kisah kemenangan Jepang, negara “kecil” 

yang menang mengalahkan Tiongkok “yang besar”. Kemenangan Jepang itu 

disebabkan keberhasilannya dalam memasuki “dunia maju”. Ulasan tentang 

perkembangan yang terjadi di “dunia maju” secara terbuka mengajak para 

pembaca untuk ikut serta dalam zaman “kemajuan”. Majalah itu tidak saja 

memuat artikel tentang bangsa Hindia Belanda, akan tetapi juga memuat 

tentang berita Asia dan Eropa.

Sementara itu, tokoh muda dr. 

Abdul Rivai yang baru datang dari 

Belanda menganjurkan pada tokoh 

muda di Hindia untuk membentuk 

sebuah organisasi. Dalam tulisan￾tulisannya pada surat kabar Bintang 

Hindia, ia selalu memuat tentang 

“kemajuan” dan “dunia maju”. 

Rivai menggolongkan masyarakat 

menjadi tiga golongan, yaitu kaum 

kolot, kaum kuno, dan kaum 

muda. Menurut Rivai, kaum muda 

yaitu orang yang senantiasa 

ingin mendapatkan harga diri 

melalui pengetahuan dan ilmu. 

Untuk mencapai kemajuan dan 

terwujudnya dunia maju, Rivai 

menganjurkan agar ada organisasi 

bernama Persatuan Kaum Muda 

didirikan dengan cabang di semua 

kota-kota penting di Hindia. 

Seorang pensiunan “dokter Jawa” 

yaitu Wahidin Soedirohoesodo 

tertarik dengan tulisan Rivai. Saat itu ia sebagai editor majalah berbahasa 

Jawa, Retnodhumilah, dalam tulisan itu disarankan agar kaum lanjut usia 

dan kaum muda membentuk organisasi pendidikan yang bertujuan untuk 

memajukan masyarakat. Gagasan Wahidin akhirnya terwujud ketika para 

pelajar “Stovia”, Sekolah dokter Jawa, mendirikan suatu organisasi bernama 

Boedi Oetomo, pada 2 Mei 1908 (untuk lebih jelasnya dapat dibaca dalam 

Taufik Abdullah dan A.B. Lapian (ed), 2012).

Beberapa surat kabar yang kemudian membawa kemajuan bagi kalangan 

pribumi yaitu Medan Prijaji ( 1909-1917) dan juga terbitan wanita pertama 

yang terbit berkala yaitu Poetri Hindia (1908-1913). Seorang editornya yang 

dikenal yaitu R.M. Tirtoadisuryo memuat tentang tulisannya, bahwa untuk 

memperbaiki status dagang “pedagang bangsa Islam”, perlu ada organisasi 

yang anggota-anggotanya terdiri atas para pedagang sehingga “orang 

kecil tidak bisa dikalahkan karena mereka bersatu”. Ia kemudian dikenal 

sebagai pendiri Sarekat Dagang Islamijah atau lebih dikenal dengan Sarekat 

Dagang Islam (SDI). Pada perkembangannya SDI mengubah dirinya menjadi 

Sarekat Islam (SI) dengan pimpinan Haji Samanhudi. Begitulah semangat 

nasionalisme tumbuh dan dibangun melalui tulisan di media cetak. Begitu 

pula di tanah Sumatera, gagasan untuk melawan sistem pemerintahan 

kolonial ditunjukkan melalui surat kabar Oetoesan Melajoe (1913). Juga 

untuk kemajuan kaum perempuan diterbitkan majalah Soenting Melajoe, 

yang berisi tentang panggilan perempuan untuk memasuki dunia maju tanpa 

meninggalkan peranannya sebagai sendi kehidupan keluarga Minangkabau. 

Sementara itu, anak-anak muda berpendidikan Barat di Padang menerbitkan 

majalah perempuan Soeara Perempuan (1918), dengan semboyannya 

Vrijheid (kemerdekaan) bagi anak perempuan untuk ikut dalam kemajuan 

tanpa hambatan adat yang mengekang.

Wacana kemajuan terus merebak melalui pers. Pers bumiputra juga 

mempunyai fungsi untuk memobilisasi pergerakan nasional pada saat itu. 

Harian Sinar Djawa, memuat tentang perlunya rakyat kecil untuk terus 

menuntut ilmu setinggi mungkin. Surat kabar tersebut memuat dua hal 

penting, yaitu tentang “bangsawan usul” dan “bangsawan pikiran”. 

Bangsawan usul yaitu mereka yang mempunyai keturunan dari keluarga 

raja-raja dengan gelar bendara, raden mas, raden, raden ajeng, raden ngabei, 

raden ayu, dan lain-lain. Bangsawan pikiran yaitu mereka yang mempunyai 

gelar meester, dokter, dan sebagainya, yang diperoleh melalui pendidikan. 

Surat kabar yang paling mendapat perhatian pemerintah kolonial saat itu 

yaitu De Express. Surat kabar itu memuat berita-berita propaganda ide￾ide radikal dan kritis terhadap sistem pemerintahan kolonial. Puncaknya saat 

Cipto Mangunkusumo, Suwardi Surjaningrat, dan Abdul Muis mendirikan 

Comite tot Herdenking van Nederlands Honderdjarige Vrijheid (Panitia 

untuk Peringatan Seratus Tahun Kemerdekaan Belanda dari Perancis), yang 

kemudian disebut dengan Komite Boemipoetera (1913). Tujuan panitia 

itu untuk mengumpulkan dana dari rakyat untuk mendukung perayaan

kemerdekaan Belanda. Di balik itu tujuan Komite Bumiputra yaitu 

mengkritik tindakan pemerintah kolonial yang merayakan kemerdekaannya 

di tanah jajahan dengan mencari dana dukungan dari rakyat.

Kritik tajam kemudian dilakukan oleh Suwardi Surjaningrat dengan menulis di 

brosur yang berjudul Als Ik Eens Nederlander Was (“Seandainya Saya menjadi 

Seorang Belanda”). Tulisan ini berisi kritikan yang sangat tajam kepada Belanda 

yang tidak tahu malu karena minta dana kepada rakyat yang dijajah untuk 

perayaan kemerdekaan negara yang menjajah. Pemerintah Kolonial Belanda 

menilai tulisan itu dapat menghasut rakyat untuk melawan pemerintah. 

Pada 30 Juli 1913, polisi Belanda menangkap Cipto Mangunkusumo dan 

Suwardi Suryaningrat. Kemudian menyusul Abdul Moeis sebagai pembaca 

naskah itu dalam surat kabar De Preanger Bode. Juga Widnjadisastra sebagai 

editor Kaoem Moeda, karena telah mencetak dan menyebarluaskan tulisan 

itu. Pemerintah kolonial selanjutkan memutuskan “Tiga Serangkai” itu untuk 

ditangkap, yaitu Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, dan Douwes 

Dekker, untuk diasingkan ke luar Jawa. Cipto pada awalnya diasingkan ke 

Bangka, kemudian ke Belanda.

Seorang jurnalis bumiputera yang gigih memperjuangkan kebebasan pers 

yaitu Semaun. Ia mengkritik beberapa kebijakan kolonial melalui Sinar 

Hindia. Kritikannya mengenai haatzaai artikelen, yang menurutnya sebagai 

sarana untuk membungkam rakyat dan melindungi kekuasaan kolonial dan 

kapitalis asing. Atas kritikannya itulah ia diadili dan dijebloskan ke penjara. 

Seorang aktivis dan juga jurnalis, Marco Kartodikromo dikenal dengan 

kritikannya yang tajam terhadap program Indie Weerbaar dalam bentuk 

syair. Kritik tajam Marco itu ditujukan pada Dewan Kota yang sebagian besar 

yaitu orang Eropa.

3. Bangkitnya Nasionalisme

Keberadaan kaum muda terpelajar sangat cocok dan responsif terhadap 

berkembangnya paham-paham baru, apalagi paham yang ikut menggelorakan 

kemerdekaan. Pada saat itu di Eropa sedang tumbuh subur paham-paham 

yang terkait dengan kemajuan, kebebasan, kemerdekaan sebagai dampak 

dari Revolusi Perancis. Paham-paham itu misalnya liberalisme, nasionalisme, 

sosialisme.

Pada awal abad ke-20, paham nasionalisme memasuki wilayah Indonesia. 

Perlu diingat bahwa dengan pelaksanaan Politik Etis telah mendorong lahirnya 

kaum muda terpelajar. Pemikiran mereka semakin rasional, wawasannya 

semakin luas dan terbuka sehingga memperlancar berkembangnya paham￾paham baru di Indonesia. Paham baru itu misalnya nasionalisme. Paham 

ini telah mendorong lahirnya kesadaran nasional, kesadaran hidup dalam 

suatu bangsa, Bangsa Indonesia. Kesadaran ini kemudian mendorong untuk 

merubah dan menyempurnakan strategi perjuangan bangsa yang selama ini 

telah dilakukan.

Di samping didorong oleh pelaksanaan Politik Etis sebagai pembuka 

munculnya kaum terpelajar, peran pers/media cetak, dan paham-paham 

baru, secara eksternal, munculnya kesadaran nasional itu juga dipicu oleh 

beberapa peristiwa dunia. Misalnya adanya 

Gerakan Turki Muda, Revolusi Cina, Gerakan 

Nasional di India dan Filipina.

Sekalipun didorong oleh banyak faktor, 

kesadaran berbangsa dan kebangkitan 

nasional yang muncul di Indonesia tidak lepas 

dari bentuk antitesis terhadap penjajahan dan 

kekuasaan kolonialisme dan imperialisme 

Belanda. Kesadaran bersama muncul bahwa 

untuk melakukan perlawanan terhadap 

kolonialisme dan imperialisme, bentuk dan 

strateginya harus sudah berubah. Bentuk 

diplomasi dan melalui berbagai organisasi 

pergerakan dipandang lebih tepat. Dipelopori 

oleh kaum terpelajar kemudian lahirlah 

berbagai organisasi pergerakan nasional. 

Organisasi pergerakan itu ada yang bercorak 

sosio-kultural, politik, keagamaan tetapi juga yang sekuler, kedaerahan 

tetapi ada juga yang nasionalis, ada dari kelompok pemuda tetapi juga ada 

kelompok perempuan. Dalam strategi ada yang kooperatif dan ada juga 

non-kooperatif. 

Pada periode awal pergerakan kebangsaan telah muncul organisasi Budi 

Utomo (BU) yang bersifat sosio-kultural. Organisasi ini didirikan antara lain 

oleh Sutomo, Gunawan atas rintisan Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 

20 Mei 1908. Tujuannya untuk mengumpulkan dana guna membantu kaum 

bumiputera yang kekurangan dalam menempuh pendidikan. 

Organisasi yang berikutnya yaitu Sarekat Islam (SI). Pada mulanya SI ini 

lahir karena adanya dorongan dari R.M. Tirtoadisuryo seorang bangsawan, 

wartawan, dan pedagang dari Solo. Tahun 1909, ia mendirikan perkumpulan 

dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Tahun 1911 K.H. 

Samanhudi secara resmi mendirikan SDI. Pada tahun 1912 nama SDI diganti 

Sarekat Islam (SI) oleh HOS Cokroaminoto. Pada tahun 1912 itu juga berdiri 

organisasi yang bercorak politik yakni Indische Partij (IP). Pendiri organisasi itu 

dikenal dengan sebutan “Tiga Serangkai”, yakni: Douwes Dekker, dr. Cipto 

Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar 

Dewantoro. Setelah itu IP berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia.

Dari bidang keagamaan misalnya ada Muhammadiyah yang bersifat modern, 

yang didirikan Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. 

Organisasi ini, bercirikan organisasi sosial, pendidikan, dan keagamaan. 

Tujuannya antara lain memurnikan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Al￾Quran dan Al-Hadis. Tindakannya yaitu amar makruf nahi munkar, atau 

mengajak hal yang baik dan mencegah hal yang buruk. Kemudian muncul 

organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 

Januari 1926, di Surabaya. Sebagai pendiri organisasi ini yaitu Kyai Haji 

Hasyim Ashari dan sejumlah ulama lainnya. Organisasi itu berpegang teguh 

pada Ahlusunnah wal jam’ah. Organisasi ini tetap mempertahankan tradisi 

yang sudah lama berkembang di kalangan ulama. Tujuan organisasi ini 

terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kedua oraganisasi 

Islam ini sekarang merupakan organisasi massa Islam yang cukup besar di 

Indonesia.

Dari kalangan kaum Kristiani juga membentuk organisasi antara lain 

didirikannya Perkumpulan Politik Katolik Jawi (PPKJ). Organisasi ini didirikan 

I.J. Kasimo pada tanggal 22 Februari 1925. Organisasi ini juga bergerak 

di bidang sosial pendidikan. Tujuannya turut berusaha sekuat tenaga bagi 

kemajuan Indonesia.

Organisasi lain yang bergerak di 

bidang sosial dan pendidikan yang 

bersifat nasional misalnya Taman 

Siswa. Organisasi ini didirikan pada 

tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta 

oleh Raden Mas Suwardi Suryaningrat 

yang kemudian lebih dikenal nama 

Ki Hajar Dewantoro. Tujuannya lebih 

diarahkan pada upaya memajukan 

pendidikan bagi bumiputera. 

Pendidikan yang ditawarkan yaitu 

sistem pendidikan nasional yang 

berdasarkan kepada kebudayaan asli Indonesia. Asas perjuangan Taman 

Siswa yaitu “Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri 

Handayani”. Dalam waktu singkat Taman Siswa ini sudah berkembang pesat. 

Ki Hajar Dewantoro diakui sebagai bapak pendidikan di Indonesia. Ia telah 

meletakkan dasar-dasar bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

Organisasi pergerakan lainnya yang bersifat nasionalis, misalnya Perhimpunan 

Indonesia (PI). Pada mulanya organisasi ini bernama Indische Vereniging 

didirikan pada tahun 1908 oleh para pelajar/mahasiswa yang belajar di 

negeri Belanda seperti R.M Notosuroto, R. Panji Sostrokartono, dan R. Husein 

Djajadiningrat. Kemudian dengan datangnya para aktivis perjuangan dari 

Indonesia seperti Moh. Hatta, Iwa Kusumasumantri, J.B. Sitanala, organisasi 

ini semakin bernuansa politik kebangsaan. Bahkan nama Indische Vereeniging 

diubah menjadi Indonesische Vereeniging pada tahun 1922 dan diubah lagi 

menjadi “Perhimpunan Indonesia” pada tahun 1925. Organisasi ini cukup 

revolusioner dalam memperjuangkan kebebasan Indonesia dari penjajahan 

Belanda. Majalahnya sebagai corong perjuangan yang semula bernama 

“Hindia Putera” diubah menjadi “Indonesia Merdeka” Asas perjuangannya 

antara lain: menolong dirinya sendiri (swadaya), non-kooperasi, persatuan 

nasional.

Sekilas Nama Indonesia

Nama Indonesia mulanya dikembangkan oleh Adolf Bastians 

(sarjana Jerman) yang diambil dari Logan (sarjana Inggris). Namun 

yang dimaksud Bastians dengan konsep Indonesia, yaitu Indonesia 

secara etnografi, bukan konsep Indonesia seperti saat ini. selanjutnya 

dalam rapat-rapat menjelang kemerdekaan pandangan etnografi 

dikalahkan oleh pandangan Ernest Renan tentang nasion yang saat 

itu masih digunakan sebagai konsep bangsa dan wilayahnya.

Para pelajar dan mahasiswa Hindia di Belanda kemudian 

menggunakan Indonesia sebagai identitas dirinya, tanah airnya, dan 

nasionnya, serta posisi politiknya. Karena itulah Organisasi Indische 

Vereeniging berganti nama ke Perhimpoenan Indonesia. 

Hatta dalam memoarnya menuturkan,” ....Langkah pertama untuk 

memperkenalkan Tanah Air kita Indonesia di luar negeri dibuat 

dengan berhasil. Nama “INDONESIA” tidak perlu dimajukan dengan 

resolusi. Selama aku di sana dan setelah mendengar pidatoku pada 

pembukaan Kongres itu, semuanya menyebut Indonesia. orang-orang 

Belanda, yang pada pidato permulaan masih menyebut “Hindia 

Belanda”, kata itu tidak diulang mereka lagi, dalam perdebatan 

maupun dalam pembicaraan lainnya. Dalam tulisan-tulisan mereka 

keluar, kepada kawan dan keterangan umum, mereka menyebut 

“INDONESIA”. Apalagi setelah bertukar pikiran dengan aku. Dalam 

pimpinan agenda Kongres, nama Indonesia telah terekam, tidak 

dapat ditukar kembali dengan “Indes Neerlandises”.

PI menjadi organisasi politik yang semakin disegani karena pengaruh 

Moh. Hatta. Di bawah pimpinan Hatta, PI berkembang dengan pesat dan 

merangsang para mahasiswa yang ada di Belanda untuk terus memikirkan 

kemerdekaan tanah airnya. Aktivitas politik PI tidak saja dilakukan di Belanda 

dan Indonesia, tetapi juga dilakukan secara internasional. Mahasiswa secara 

teratur melakukan diskusi dan melakukan kritik terhadap pemerintah 

Belanda. PI juga menuntut kemerdekaan Indonesia dengan secepatnya.

Terilhami dengan perkembangan dan perjuangan PI di Belanda, beberapa 

tokoh pemuda seperti Soekarno, Gatot Mangkuprojo dan lain-lain pada 

4 Juli 1927 berkumpul untuk mendiskusikan pembentukan organisasi 

semacam PI. Setelah melalui serangkaian diskusi dan pertemuan akhirnya, 

dalam pertemuan di Bandung, di kediaman Ir. Sukarno, tanggal 4 Juli 1927, 

diresmikanlah berdirinya partai baru yang diberi nama Perserikatan Nasional 

Indonesia (PNI). Sebagai ketua dipercayakan kepada Ir. Sukarno. Pada 

Kongres I di Surabaya, nama Perserikatan Nasional Indonesia diubah menjadi 

Partai Nasional Indonesia (PNI). Tujuan perjuangannya untuk kemerdekaan 

Indonesia. Asas perjuangannya berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), non￾kooperasi dan marhenisme (orientasi kerakyatan).

Organisasi yang bersifat revolusioner yang lain sebelum PNI sebenanrnya 

sudah ada, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI). Organisasi ini sebenarnya 

merupakan kelanjutan dari organisasi Indische Sociaal Democratische 

Vereniging (ISDV). ISDV berdiri pada 9 Mei 1914 atas prakarsa Sneevliet. 

Tokoh-tokohnya antara lain Semaun, Darsono. Dengan memperhatikan 

perkembangan politik, setelah melalui serangkaian pembahasan, maka pada 

saat kongres yang ke-7 nama ISDV diubah menjadi Perserikatan Komunis di 

Hindia, dan dipertegas pada tanggal 23 Mei 1920 menjadi Partai Komunis 

Hindia. Kemudian pada bulan Desember 1920 diubah dengan wajah 

keindonesiaan yakni menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagai ketua 

PKI yang pertama yaitu Semaun. Pada tahun 1921 diterapkan disiplin 

partai, yakni bagi setiap anggota yang rangkap anggota PKI dan SI, harus 

memilih salah satu. PKI berkembang menjadi partai radikal dan sekuler. PKI 

juga menjadi partai rakyat yang cepat berkembang.

Masa pergerakan kebangsaan ini juga 

berkembang organisasi pemuda dan 

tidak ketinggalan organisasi para 

perempuan. Organisasi pemuda yang 

pertama berdiri di Indonesia yaitu 

Trikoro Darmo. Organisasi ini dibentuk 

pada tanggal 7 Mei 1915. Organisasi 

ini diharapkan menjadi wadah 

pembinaan generasi muda di 

Indonesia. Tokohnya antara lain: 

Satiman Wiryosanjoyo, Kadarman. 

Nama Trikoro Darmo ini bermakna 

memiliki tiga tujuan utama yakni: 

sakti, budi dan bakti. Tujuan dan arah 

gerakan Trikoro Darmo untuk 

menciptakan wadah pelatihan dan 

pembinaan generasi muda/pelajar untuk menjadi pemuka/pemimpin nasional 

yang cinta tanah air. Anggota Trikoro Darmo umumnya terdiri atas para 

pelajar STOVIA dan berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Di lingkungan pemuda ini juga berkembang gerakan kepanduan yang 

umumnya dimiliki oleh organisasi induknya. Misalnya Muhammadiyah 

mempunyai organisasi kepanduan Hizbul Wathan (HW). Sementara itu itu 

di lingkungan kaum wanita juga berkembang organisasi wanita. Organisasi 

yang pertama yaitu Puteri Mardika. Organisasi ini dibentuk pada tahun 

1912 atas prakarsa BU.

Melihat beberapa organisasi yang berkembang di masa pergerakan 

kebangsaan, jelas orientasinya yaitu untuk kemajuan bangsa. Bahkan 

ada beberapa organisasi yang secara terang-terangan bertujuan untuk 

pembebasan Indonesia dari penjajahan. Namun organisasi-organisasi itu 

masih berkembang sendiri-sendiri.

Oleh karena itu, untuk memperkuat perjuangan berbagai organisasi menuju 

cita-cita mulia yakni pembebasan rakyat dari belenggu penjajahan atau 

kemerdekaan perlu ada saling kerja sama, perlu persatuan dan kesatuan. Hal 

inilah yang mendorong para pemuda berjuang untuk dapat mempersatukan 

berbagai organisasi dan partai yang ada di Indonesia.

1. Federasi dan “Front Sawo Matang”

Pada uraian di depan sudah disebutkan bahwa kaum muda terpelajar belum 

puas dengan perkembangan organisasi pergerakan yang belum bersatu. 

Kesadaran kebangsaan sudah tumbuh, tetapi masih terbatas pada anggota 

masing-masing organisasi. Dengan belajar dari perjuangan PI pemuda 

semakin bersemangat untuk mewujudkan persatuan di antara organisasi￾organisasi pergerakan yang ada.

Asas perjuangan PI tidak hanya menginspirasi para muda terpelajar, tetapi 

juga tokoh-tokoh organisasi pada umumnya. Sebagai contoh Ir. Sukarno. Ia 

belum juga puas dengan keadaan dan perkembangan organisasi-organisasi 

yang ada, termasuk PNI sebagai organisasi yang ia pimpin. Perkembangan 

PNI memang sangat pesat tetapi belum mampu membangun jaringan 

dan kerja sama dengan organisasi-organisasi yang lain. Oleh karena itu, Ir.Sukarno ingin membentuk wadah yang merupakan gabungan dari 

berbagai organisasi. Sukarno pernah membentuk Konsentrasi Radikal pada 

tahun 1922. Konsentrasi Radikal dimaksudkan merupakan wadah penyatuan 

para nasionalis dan partai-partai yang diwakilinya.

Gagasan tentang persatuan dan kerja sama antarorganisasi itu sudah 

lama didengungkan oleh PI. Bahkan “persatuan” menjadi salah satu asas 

perjuangan PI. Tahun 1926 Moh. Hatta dengan tegas menyatakan perlunya 

diciptakan “blok nasional” yang terdiri atas partai-partai politik (organisasi￾organisasi pergerakan), baik yang berbasis komunis maupun yang nasionalis, 

(baik yang agamis maupun yang sekuler), guna menghadapi penjajahan 

pemerintah Hindia Belanda. Namun sayangnya pada tahun 1926 dan awal 

tahun 1927 PKI dengan ambisinya melakukan gerakan sendiri melawan 

kekuasaan Belanda dan akhirnya dapat dihancurkan oleh Belanda. 

Dengan peristiwa itu, maka tokoh-tokoh pergerakan nasionalis semakin 

bersemangat untuk membentuk kekuatan bersama. Apalagi kondisi politik 

saat itu yang diwarnai dengan sikap keras dan kejam pemerintah kolonial 

terhadap organisasi-organisasi pergerakan. Oleh karena itu, sangat diperlukan 

kerja sama antara berbagai organisasi pergerakan yang ada. Kebetulan juga 

pada tahun 1927 telah terbit beberapa surat kabar yang memuat tulisan 

tentang perlunya mengatasi berbagai perbedaan untuk membangun kerja 

sama yang lebih kokoh.

Dalam rangka merealisasikan gagasan tentang persatuan itu, Ir. Sukarno ingin 

membentuk wadah persatuan dengan memadukan aliran nasionalisme, Islam 

dan marxisme, sehingga merupakan kekuatan moral dan nasionalisme yang 

kokoh. Ir. Sukarno mendesak para pemimpin organisasi untuk membentuk 

sebuah federasi antarpartai dan organisasi yang sekaligus merupakan “front 

sawo matang” untuk menghadapi praktik diskriminasi kelompok kulit putih 

yang merasa superior. Federasi dalam hal ini harus mencerminkan situasi 

sosial dan politik di Indonesia dengan berbagai orientasi dan aliran yang 

beragam. Mengingat realitas ini maka federasi dibuat longgar dan tidak lebur. 

Ir. Sukarno segera menemui beberapa pimpinan organisasi untuk membahas 

ide persatuan melalui sebuah federasi. Sukarno juga bertemu dengan Dr. 

Sukiman sebagai pimpinan Partai Sarikat Islam (PSI) sebagai organisasi atau 

partai yang cukup besar di Indonesia. Serangkaian pertemuan dan diskusi 

dilakukan untuk membahas tentang pembentukan federasi antarpartai dan 

organisasi di Indonesia. Ada pemikiran bahwa organisasi baru hasil federasi 

itu akan diberi nama “Persatuan Rakyat Indonesia” (Sardiman AM, 1996).

Untuk membahas secara resmi tentang ide federasi tersebut maka pada 

tanggal 17-18 Desember 1927 diadakan rapat di Bandung. Hadir dalam 

rapat itu antara lain perwakilan dari BU, PNI, PSI, PPKI, beberapa organisasi 

pemuda seperti Sumatranen Bond, Kaum Betawi, Pasundan, Kelompok Studi 

Indonesia. Mereka sepakat mendirikan sebuah federasi yang diberi nama 

“Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia” 

(PPPKI). Kemudian sebelum terbentuk kepengurusan federasi yang tetap, 

terlebih dulu dibentuk semacam panitia yang diketuai oleh Sabirin. Akhirnya 

terbentuk kepengurusan tetap PPPKI, sebagai berikut.

 Dewan Penasihat : Ir. Sukarno dan Dr. Sukiman

 Ketua : Iskaq Cokroadisuryo

 Sekretaris merangkap Bendahara : Dr. Samsi

Adapun tujuan dari PPPKI yaitu sebagai berikut:

 1) Mencegah perselisihan antarpartai dan organisasi

 2) Menyatukan arah dan cara beraksi dalam perjuangan ke kemerdekaan 

Indonesia.

 3) Mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia dengan berbagai 

lambangnya, seperti Sang Merah Putih, lagu Indonesia Raya dan 

Bahasa Indonesia.

2. Cita-Cita Persatuan 

Munculnya elite baru di kalangan kaum muda terpelajar, telah melahirkan 

pemahaman baru, yakni tentang kebangsaan. Kalangan elite baru itu lebih 

cenderung memilih pekerjaan sebagai guru, penerjemah, dokter, pengacara, 

dan wartawan agar dapat memberikan perlindungan dan advokasi kepada 

rakyat. 

Tujuh tahun setelah didirikannya Budi Utomo, pemuda Indonesia mulai 

bangkit meskipun dalam loyalitas kedaerahan. Seperti telah disinggung di 

depan bahwa pada tahun 1915 telah lahir organisasi pemuda yang pertama, 

Trikoro Darmo. Trikoro Darmo ini diharapkan menjadi wadah pembinaan 

generasi muda untuk penjadi pemimpin nasional yang memiliki rasa cinta 

tanah air.

Organisasi Trikoro Darmo dirasakan para anggotanya cenderung Jawa sentris, 

terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh karena itu, dalam kongresnya 

di Solo pada 12 Juli 1918, nama Trikoro Darmo diganti menjadi Jong Java, 

yang berarti Jawa Muda. Harapannya masyarakat dan komunitas Sunda di 

Jawa Barat dan juga Kaum Betawi bisa bergabung dengan Jong Java. 

Pada dasarnya Jong Java ini bukan organisasi politik dan anggotanya tidak 

berpolitik. Organisasi ini lebih menaruh perhatian pada pendidikan dan 

pelatihan. Namun dalam perkembangannya atas usul Samsurijal pada 

kongers Jong Java tahun 1924, bahwa anggota Jong Java itu dibagi dalam 

dua kelompok. Kelompok pertama anggota yang berusia di bawah 18 tahun 

tidak boleh berpolitik dan kelompok kedua anggota yang berusia 18 tahun 

ke atas diizinkan untuk ikut dalam gerakan politik.

Berkembangnya organisasi Jong Java ini telah mendorong munculnya 

organisasi pemuda di berbagai daerah. Misalnya pada tanggal 9 Desember 

1917 berdiri organisasi pemuda Jong Sumatranen Bond. Organisasi ini 

didirikan oleh para pelajar dan pemuda Sumatera yang ada di Jakarta. 

Tokohnya antara lain Moh. Hatta, Muh. Yamin. Tujuannya untuk mempererat 

tali persaudaraan dan persatuan antarpelajar dari Sumatera.

Pada tahun 1918 berdiri organisasi pemuda yang bernama Jong Minahasa. 

Menyusul berikutnya berdiri Jong Celebes (Sulawesi), Jong Ambon, Jong

Borneo (Kalimantan). Kemudian Sekar Rukun, organisasi pemuda dari tanah 

Sunda yang didirikan oleh para pelajar Sekolah Guru. Organisasi-organisasi 

ini berorientasi pada kedaerahan atas dasar prinsip persatuan. Tujuan 

dikembangkannya organisasi-oraganisasi itu untuk mempersatukan para 

pemuda dan pelajar yang merupakan keturunan dari orang tua yang berasal 

dari daerah-daerah yang bersangkutan (misalnya anggota Jong Celebes 

para pemuda/pelajar keturunan orang tua dari Sulawesi, Jong Ambon, para 

pemuda keturunan orang tua dari Ambon, dan begitu seterusnya).

Selain berkembang organisasi pemuda dari berbagai daerah juga muncul 

organisasi pemuda dari kelompok agama. Sebagai contoh dari penganut 

agama Islam muncul organisasi Jong Islamieten Bond (JIB). Organisasi ini atas 

ide Agus Salim setelah usulnya untuk memasukkan unsur Islam di dalam 

Jong Java, tidak diterima. Oleh karena dibentuk Jong Islamieten Bond untuk 

mewadahi para pemuda yang berasal dari kalangan Islam. Sebagai ketua JIB 

dipercayakan kepada Samsurijal dan Agus Salim sebagai penasihat. Sekalipun 

berbasis Islam, JIB memperjuangkan persatuan nasional

Perkembangan organisasi-organisasi pemuda tersebut semakin meramaikan 

suasana pergerakan kebangsaan di Indonesia, apalagi setelah beberapa 

organisasi pemuda mulai bersentuhan dengan gerakan politik. Sebagai 

contoh pada lustrum pertama Jong Sumatranen Bond pada tahun 1923. 

Dalam lustrum itu Muh. Yamin menyampaikan pidato yang bertajuk; De 

Maleische Taal in het verleden, heden en ini de toekomst (Bahasa Melayu 

di Masa Lampau, Sekarang dan Masa Datang). Muh. Yamin melontarkan 

gagasan pentingnya sebuah majalah kebudayaan yang diberi nama Malaya 

(nama ini dalam rangka mengambil hati penduduk Malaya yang masih 

berada di bawah penjajahan Inggris). Gagasan ini dapat dimaknai bahwa 

perlunya bangsa Indonesia memiliki bahasa pengantar yang bersumber dari 

budaya sendiri (Restu Gunawan, “Pemuda dan Perempuan dalam Dinamika 

Nasionalisme Indonesia, dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah, 2012). 

Begitu juga Jong Java setelah tahun 1924 nuansa politik semakin jelas. 

Sementara itu JIB sudah sangat kental dengan gerakan politik. Dengan 

demikian, telah terjadi perubahan pesat dan radikal di lingkungan organisasi 

pemuda. Organisasi pemuda saat itu semakin meluas untuk mencapai cita￾cita persatuan Indonesia.

Pada tanggal 15 November 1925 dilaksanakan pertemuan organisasi￾organisasi pemuda. Hadir dalam pertemuan itu antara lain perwakilan dari 

Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Celebes, Pelajar￾pelajar Minahasa, Sekar Rukun. Dalam pertemuan ini antara lain dibahas 

tentang rencana kongres pemuda. Kemudian setelah pertemuan ini juga 

dibentuk sebuah komite dipimpin oleh Tabrani. Komite ini diberi tanggung 

jawab untuk menyelenggarakan kongres pemuda.

Setelah dilakukan berbagai persiapan maka pada 30 April – 2 Mei 1926, 

diadakannya rapat besar pemuda di Jakarta, yang kemudian dikenal dengan 

Kongres Pemuda Pertama. Kongres itu diketuai oleh M. Tabrani. Tujuan 

kongres itu yaitu untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu 

membentuk suatu badan sentral. Keberadaan badan sentral ini dimaksudkan 

untuk memantapkan paham persatuan kebangsaan dan mempererat 

hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan.

Gagasan-gagasan persatuan dibicarakan dan juga dipaparkan oleh para 

tokoh dalam kongres itu. Sumarto misalnya, tampil sebagai pembicara 

dengan topik “Gagasan Persatuan Indonesia”. Bahder Djohan tampil dengan 

topik “Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Indonesia”. Nona Adam 

yang menyampaikan gagasannya tentang “Kedudukan Kaum Wanita”. 

Djaksodipoero berbicara tentang “Rapak Lumuh”. Paul Pinontoan berbicara 

tentang “Tugas Agama di dalam Pergerakan Nasional”. Muhammad Yamin 

berbicara tentang “Kemungkinan Perkembangan Bahasa-Bahasa dan 

Kesusasteraan Indonesia di Masa Mendatang”.

Gagasan yang disampaikan oleh Yamin dalam kongres itu merupakan 

pengulangan dari pidatonya yang disampaikan dalam Lustrum I Jong 

Sumatranen Bond. Saat itu pidato Yamin mendapat komentar dari Prof. Dr. 

Hooykes, bahwa kelak Muh. Yamin menjadi pelopor bagi usaha penggunaan 

bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pergaulan di Indonesia. 

Dengan demikian, penggunaan bahasa Belanda dapat semakin terdesak.

Dalam Kongres Pemuda I telah muncul kesadaran dan kesepahaman 

tentang perlunya bahasa kesatuan. Pada saat kongres ini telah diusulkan 

untuk memutuskan bahasa kesatuan yang pilihannya antara bahasa Jawa 

atau Bahasa Melayu. Setelah dipilih satu di antara dua bahasa itu akhirnya 

dipilih Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang disebut dengan 

Bahasa Indonesia. Jadi pada akhir Kongres Pemuda I itu sudah disepakati 

dan diputuskan bahwa bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia. Hanya 

pada waktu M. Tabrani mengusulkan dan kemudian memutuskan agar 

Ikrar Pemuda yang mengakui Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan 

dibicarakan lagi pada Kongres Pemuda berikutnya. Inilah hasil penting dari 

Kongres Pemuda I. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kongres Pemuda I telah melahirkan 

keputusan yang mendasar yakni mengakui dan menerima tentang cita-cita 

persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia disepakati sebagai perekatnya. 

Perlu diketahui bahwa usul mengenai bahasa Indonesia itu sebenanrnya 

datang dari M. Tabrani. Semula Muh. Yamin agak keberatan, namun setelah 

berdiskusi dengan Sanusi Pane dan dan Adinegoro, disepakati yang diusulkan 

sebagai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia yang intinya berasal dari 

bahasa Melayu yang akan diperkaya oleh bahasa-bahasa lainnya.

3. Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. 

Perangkat lunak untuk membangun dan memperkokoh persatuan sudah 

disepakati, yakni bahasa. Namun, dalam rangka melawan penjajahan harus 

juga diwujudkan secara kongkret. Organisasi atau partai yang berjalan sendiri￾sendiri tentu tidak efektif. Begitu juga organisasi pemuda yang terpisah-pisah 

tidak akan bisa melawan penjajahan. Oleh karena itu, setelah Kongres 

Pemuda I berakhir, berkembang usulan agar dilakukan penggabungan 

berbagai organisasi pemuda yang ada. Sebagai realisasinya maka pada 

tanggal 15 Agustus 1926 diadakan pertemuan organisasi-organisasi pemuda 

di Jakarta. Hadir dalam pertemuan itu perwakilan antara lain dari Jong Java, 

Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Rukun, Jong Bataks 

Bond, Jong Celebes, Perhimpunan Pelajar Ambon, juga dihadiri Komite 

Kongres Pemuda I. Dalam pertemuan ini diusulkan agar dibentuk badan 

tetap untuk keperluan persatuan Indonesia. Berkaitan dengan usulan ini 

maka tanggal 31 Agustus 1926 telah disahkan Anggaran Dasar untuk suatu 

perkumpulan atau organisasi pemuda yang baru yang diberi nama Jong 

Indonesia. Namun realisasinya belum memuaskan seperti yang diharapkan 

para pemuda. Baru pada tanggal 20 Februari 1927 ada pertemuan yang 

digagas oleh Algemene Studie Club di Bandung. Pertemuan tersebut berhasil 

mendirikan organisasi pemuda yang diberi nama Jong Indonesia. Organisasi 

ini berdasarkan pada asas kebangsaan atau nasionalisme. Tokoh-tokoh yang 

ada di dalam Jong Indonesia itu antara lain: Sutan Syahrir, Suwiryo, Halim, 

Moh. Tamzil, Yusupadi, dan Notokusumo.

Di samping organisasi itu, pada bulan September 1926 juga diadakan 

pertemuan para pelajar atau mahasiswa. Dalam pertemuan itu berhasil 

dibentuk perkumpulan yang diberi nama Perhimpunan Pelajar-Pelajar di 

Indonesia (PPPI). Anggota umumnya dari para mahasiswa STOVIA dan 

Sekolah Tinggi Hukum. PPPI bertujuan untuk memperjuangkan Indonesia 

merdeka. Cita-cita hanya dapat tercapai bila paham kedaerahan dihilangkan 

dan perselisihan pendapat di antara kaum nasionalis harus dihapuskan. 

Aktivitas PPPI meliputi gerakan pemuda, sosial, dan politik. Ketua 

perkumpulan itu Soegondo Djojopoespito, tokoh-tokoh lainnya yaitu Muh. 

Yamin, Abdullah Sigit, Suwiryo, Sumitro Reksodiputro, A.K. Gani, Sunarko,

Amir Syarifuddin, dan Sumanang. Perhimpunan itu sering berkumpul di 

Indonesische Clubgebouw yang terletak di Jl. Kramat No 106, Weltevreden. 

Mereka mempunyai hubungan antaranggota yang sangat dekat dan tidak 

formal. PPPI memiliki peran penting dalam pertemuan-pertemuan berikutnya 

dalam rangka mewujudkan persatuan Indonesia untuk melawan penjajahan 

Belanda. Dua oragisasi PPPI dan Jong Indonesia ini memiliki peran strategis 

dalam perjuangan pemuda untuk mewujudkan persatuan Indonesia. 

Memasuki tahun 1927 perjuangan pemuda mengalami percepatan yang luar 

biasa. Setiap ide persatuan untuk membebaskan Indonesia ditangkap dengan 

segera, baik oleh kelompok pemuda bahkan juga kelompok tua. Dinamika 

silaturahmi antarorganisasi terus dilakukan untuk mencapai kesepatan dan 

mewujudkan. Gerakan semangat dan gelora perjuangan para pemuda ini 

semakin meningkat untuk merapatkan barisan perjuangan di tanah Hindia, 

karena didukung oleh bergabungnya tokoh-tokoh dan para pelajar dari 

Perhimpunan Indonesia yang baru saja kembali ke tanah air. Di antara 

mereka yaitu Sartono, Moh. Nazif, dan Mononutu. Selama dua tahun 

itulah para pemuda mengadakan pertemuan secara intensif di Indonesische

Clubgebouw.

Pada tanggal 28 Desember 1927, Jong Indonesia menyelenggarakan kongres 

di Bandung. Dalam kongres ini Ir. Sukarno memberikan ceramah yang dapat 

menambah semangat para pemuda. Dalam kongres ini juga menetapkan 

nama Jong Indonesia diganti dengan Pemuda Indonesia. Beberapa keputusan 

penting dalam kongres ini antara lain:

1. Menetapkan nama Jong Indonesia diganti dengan Pemuda Indonesia

2. Bahasa Indonesia (akhirnya dipilih bahasa Melayu) dijadikan bahasa 

pengantar organisasi Pemuda Indonesia.

3. Pemuda Indonesia menyetujui usul PPPI tentang dibentuknya fusi semua 

organisasi–organisasi lainnya yang berasaskan kebangsaan.

Selanjutnya untuk merealisasikan gagasan fusi semua organisasi itu, PPPI 

segerta mengambil langkah-langkah. Diadakanlah pertemuan untuk 

membentuk panitia yang dikenal sebagai Panitia Kongres Pemuda II. Panitia 

ini akan bertanggung jawab terhadap serangkaian acara seperti rapat￾rapat terbuka dan ceramah-ceramah yang menganjurkan dan menguatkan 

semangat persatuan. Pada bulan Juni 1928, panitia kongres dibentuk. Terpilih 

sebagai Ketua Kongres Pemuda II yaitu Soegoendo Djojopoespito dari PPPI. 

Selengkapnya susunan panitia itu sebagai berikut.

Ketua : Soegoendo Djojopoespito dari PPPI 

Wakil Ketua : Djoko Marsaid dari Jong Java, 

Sekretaris : Muh. Yamin dari Sumatranen Bond

Bendahara : Amir Syarifuddin dari Jong Bataks Bond

Pembantu I : Djohan Muh. Tjai dari Jong Islamieten Bond

Pembantu II : Kontjosungkono dari Pemuda Indonesia

Pembantu III : Senduk dari Jong Celebes

Pembantu IV : J. Leimena dari Jong Ambon

Pemantu V : Rohyani dari Pemuda Kaum Betawi

Banyak tokoh-tokoh dari Perhimpunan Indonesia yang memberi saran dan 

masukan dalam penyelenggaraan kongres, misalnya Sartono, S.H., Sunario, 

SH., Moh. Nazif, A.J.Z Mononutu.

Kongres Pemuda II ini dialaksanakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928. 

Yang diundang dalam kongres ini yaitu semua organisasi pemuda dan 

mahasiswa, serta berbagai organisasi dan partai yang sudah ada. Tampak 

hadir beberapa tokoh pemuda ataupun tokoh senior, seperti: Soegoendo 

Djojopoespito, Djoko Marsaid, Muh. Yamin, Amir Syarifuddin, Sartono, 

Kartokusumo, Abdulrahman, Sunario, Kartosuwiryo, S. Mangunsarkoro, 

Nonan Purnomowulan, Siti Sundari, Muh. Roem, Wongsonegoro, 

Kasmansingodimedjo, dan A.K. Gani. Kongres itu juga dihadiri perwakilan 

dari Volksraad dan juga dari pemerintah Hindia Belanda. Diperkirakan hadir 

lebih dari 750 orang.

Kongres itu dilaksanakan dalam tiga tahapan sidang.

Rapat pertama

Dilaksanakan hari Sabtu, 27 Oktober 1928 malam bertempat di gedung 

Katholik Jongelingen Bond, Waterloopen. Rapat dibuka oleh Ketua Panitia 

Kongres Pemuda II. Di dalam pembukaan ini juga dibacakan amanat tertulis 

dari Ir. Sukarno, amanat tertulis dari pengurus Perhimpunan Indonesia 

yang ada di Belanda. Sementara itu, dalam pidato pembukaan Soegoendo 

Djojopoespito menyerukan tentang pentingnya Indonesia Bersatu. Dalam 

sidang pertama, Muh. Yamin memberikan ceramah tentang persatuan dan 

kebangsaan Indonesia. Dalam ceramahnya itu Yamin menegaskan ada lima 

faktor yang dapat memperkuat persatuan bangsa, yakni faktor: sejarah, 

bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan.

Rapat kedua

Rapat kedua dilaksanakan pada hari Minggu, 28 Oktober 1928, berlangsung 

pukul 08.00-12.00 Sidang dilaksanakan di Oost Java Bioscoop Koningsplein. 

Rapat membahas hal-hal yang berkait dengan pendidikan. Beberapa tokoh 

tampil berbicara misalnya Nona Purnomowulan, S. Mangunsarkoro. Ki Hajar 

Dewantoro diharapkan dapat tampil sebagai pembicara tetapi berhalangan 

hadir.

Rapat ketiga

Rapat ketiga dialksanakan pada hari Minggu 28 Oktober 1928 17.30-20.00 

Rapat ini dilaksanakan di gedung Indonesische Clubgebouw., Jl. Kramat Raya 

106. Pada rapat ketiga ini rencananya akan diramaikan dengan acara pawai 

atau arak-arakan organisasi kepanduan. Namun, pawai gagal dilakukan 

karena dihalang-halangi oleh pihak polisi Belanda. Hal ini mengecewakan para 

peserta. Walaupun demikian, kekecewaan ini tidak menyurutkan semangat 

para peserta. Bahkan sebaliknya semakin membakar semangat para peserta 

kongres. Pada rapat yang ketiga ini juga diisi ceramah-ceramah. Misalnya 

Ramelan menyampaikan tentang gerakan kepanduan. Berikutnya Sunario 

menyampaikan materi tentang “Pergerakan Pemuda dan Persatuan Bangsa” 

dalam ceramah ini ditekankan pentingnya persatuan dan kehidupan yang 

demokratis dan patriotis.

Rapat kemudian diistirahatkan. Pada saat istirahat ini tampillah W.R. 

Supratman untuk memainkan lagu yang diberi judul “Indonesia Raya”. 

Namun untuk menyiasati agar tidak dilarang oleh orang Belanda yang hadir, 

W.R. Supratman menampilkan lagu tersebut secara instrumental dengan 

biola. Lagu inilah yang kemudian kita kenal dengan Lagu Kebangsaan 

Indonesia dan bendera Merah Putih diakui sebagai bendera kebangsaan.

Setelah istirahat kemudian rapat dilanjutkan. Pada puncak Kongres Pemuda 

II ini diikrarkan sebuah sumpah yang kemudian kita kenal dengan nama 

Sumpah Pemuda senantiasa menjadi keputusan penting yang historis￾monumental dalam Kongres Pemuda II. Naskah rumusan ikrar Sumpah 

Pemuda ini selengkapnya dirumuskan oleh Muh. Yamin. Naskah selengkapnya 

dapat dilihat sebagai berikut

Kepoetoesan Kongres Pemoeda-Pemoedi Indonesia

Kerapatan pemoeda-pemoedi Indonesia diadakan oleh perkoempoelan￾perkoempoelan Indonesia berdasarkan kebangsaan, dengan namanja Jong 

Java, Jong Soematra Bond (Pemoeda Soematra), Pemoeda Indonesia, Sekar 

Roekoen, Jong Islameten Bond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi dan 

Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia.

Memboeka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahoen 1928 di negeri 

Djakarta.Sesoenggoehnja mendengar pidato-pidato pembitjaraan jang 

diadakan di dalam kerapatan tadi sesoedahnja mendengar pidato-pidato dan 

pembitjaraan ini.

Kerapatan laloe mengambil kepoetoesan:

Pertama: Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah 

 darah jang satoe, tanah Indonesia 

Kedua: Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe berbangsa 

jang satoe, bangsa Indonesia

Ketiga: Kami poetra dan poetri Indonesia, mendjoendjoeng 

bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Setelah mendengar poetoesan ini, kerapatan mengeloearkan kejakinan azas 

ini wadjib dipakai oleh segala perkoempoelan kebangsaan Indonesia.

Mengeloearkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan 

memperhatikan dasar persatoeannja:

Kemaoean,

Sejarah, 

Bahasa,

Hoekoem adat, 

Pendidikan dan kepandoean. 

Dan mengeloearkan pengharapan soepaja poetoesan ini disiarkan dalam segala 

surat kabar dan dibatjakan di moeka rapat perkoempoelan-perkoempoelan. .

Setelah Kongres Pemuda II berakhir, perkumpulan-perkumpulan pemuda 

segera menyiapkan untuk melakukan proses fusi. Bahkan Jong Java sebagai 

organisasi pemuda terbesar dan tertua mengadakan kongres tanggal 25-29 

Desember 1928 di Yogyakarta memutuskan menyetujui untuk ikut fusi di 

dalam perkumpulan pemuda baru yang akan segera dibentuk.

Sebagai pematangan persiapan fusi, pada tanggal 24 April dan 25 Mei 

1929 diadakan pertemuan di gedung Indonesia Clubgebouw yang dihadiri 

perwakilan perkumpulan pemuda seperti perwakilan Jong Java, Jong 

Sumatranen Bond, dan Pemuda Indonesia. Dalam pertemuan ini disepakati 

hasil fusi akan melahirkan organisasi pemuda yang baru yang berdasarkan 

pada kebangsaan Indonesia. Untuk itu dibentuklah suatu komisi besar 

yang anggotanya diambil dari berbagai organisasi pemuda. Berdasarkan 

perwakilan dari masing-masing organisasi itu disusunlah struktur Komisi 

Besar Indonesia Muda, sebagai berikut. 

Ketua : Kuntjoropurbopranoto 

Wakil Ketua : Muh. Yamin 

Penulis I : Joesoepandi 

Penulis II : Sjahrial

Bendahara I : Assaat

Bendahara II : Soewadji Prawirohardjo

Administratie I : A.K. Gani

Administratie II : Mohammad Tamzil

Pembantu : G.R. Pantouw

Pembantu : Surjadi

Selanjutnya Komisi Besar Indonesia Muda ini menyelenggarakan kongres pada 

tanggal 28 Desember 1930 - 2 Januari 1931 di gedung Habiprojo Surakarta. 

Dalam kongres ini diputuskan organisasi baru sebagai hasil fusi berbagai 

organisasi pemuda yang diberi nama Indonesia Muda. Tepat pukul 12.00 

WIB semua hadirin diminta untuk berdiri dan piagam pendirian Indonesia 

Muda dibacakan. Pada saat itu Panji-panji Indonesia Muda berkibar untuk 

selama-lamanya diiringi bunyi gamelan, setelah gamelan berhenti semua 

pemuda yang hadir menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 

Pada saat diresmikan Indonesia Muda sudah memiliki 25 cabang di seluruh 

Indonesia dengan 2.393 anggota (Restu Gunawan, “Pemuda dan Perempuan 

dalam Dinamika Nasionalisme Indonesia”, dalam buku Indonesia dalam 

Arus Sejarah, 2012). Dengan berdirinya Indonesia Muda secara otomatis 

perkumpulan atau berbagai organisasi pemuda yang ada menyatakan 

membubarkan diri. 

Tujuan organisasi Indonesia Muda ini yaitu membangun dan 

mempertahankan keinsyafan antara anak bangsa yang bertanah air satu agar 

tercapai Indonesia Raya. Karena Indonesia Muda berusaha memajukan rasa 

saling menghargai dan memelihara persatuan semua anak bangsa, menjalin 

kerja sama dengan semua komponen bangsa, mengadakan kursus-kursus 

untuk memberantas buta huruf, memajukan kegiatan olah raga, dan lain￾lain.

4. Nilai-nilai Penting Sumpah Pemuda

Menurut Taufik Abdullah, kisah Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah 

Pemuda memperlihatkan pada kita tentang satu hal yang menarik dalam 

pengetahuan masa lalu kita. Sumpah Pemuda dapat kita lihat sebagai 

perwujudan dari sebuah peristiwa besar, yaitu produk dari berkumpulnya 

organisasi-organisasi pemuda terpelajar untuk melakukan “Kongres 

Pemuda”. Sumpah Pemuda dipandang sebagai pengakuan fundamental dari 

sebuah bangsa yang masih dalam tahap pembentukan. Ia terbentuk melalui 

kurun yang waktu panjang. Tujuh tahun setelah terbentuknya Budi Utomo, 

pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun masih dalam tahapan loyalitas 

kepulauan. Perubahan pesat dan radikal dari organisasi-organisasi pemuda 

itu mendorong mereka untuk menciptakan persatuan yang lebih luas. 

Dengan demikian, jelas nilai yang utama dari peristiwa Sumpah Pemuda 

yaitu nilai persatuan. Persatuan yang diilhami oleh asas perjuangan 

Perhimpunan Indonesia ini sudah lama diperjuangkan oleh para pemuda. 

Para pemuda dengan memahami sejarah panjang perjuangan bangsa 

Indonesia, telah melahirkan kesadaran yang mendalam tentang pentingnya 

persatuan. Kiranya dapat cermati bagaimana ratusan tahun bangsa kita 

berjuang untuk membebaskan diri dari kekuasaan penjajahan. Aceh berjuang, 

Banten, Mataram, Makassar, Maluku, tetapi gagal karena mereka berjuang 

di daerahnya sendiri-sendiri. Selanjutnya Patimura, Pangeran Hidayatullah, 

Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyak Dien juga kandas tidak 

mampu mengusir penjajah karena tidak ada saling membantu di antara 

mereka. Mereka belum mampu menjalin persatuan di antara mereka. 

Begitu juga di era modern BU, SI, Indische Partij, PSI, PKI, PNI belum berhasil 

membebaskan Indonesia dari cengkeraman penjajah. Setiap organisasi masih 

cenderung berjuang dengan organisasinya sendiri. Oleh karena itu, berbagai 

organisasi pemuda berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan persatuan 

di antara anak bangsa, minimal di kalangan pemuda. Lahirnya Indonesia 

Muda diharapkan dapat menggerakkan seluruh komponen bangsa untuk 

menciptakan Indonesia Raya, membebaskan diri dari penjajahan, dan 

akhirnya tercapai kemerdekaan.

Nilai berikutnya, yaitu kemandirian, jati diri, kedaulatan atau penguatan 

nasionalisme. Secara tidak langsung dengan peristiwa Sumpah Pemuda, 

para pemuda telah meneguhkan pentingnya jati diri Indonesia, penguatan 

semangat kebangsaan atau nasionalisme. Hal ini tercermin dalam ikrar satu 

tanah air, satu bangsa dan keikhlasan menjunjung satu bahasa: INDONESIA.

Pernyataan satu nusa, bangsa, dan bahasa Indonesia ini menunjukkan adanya 

kesadaran yang amat tinggi tentang jati diri dan semangat kebangsaan kita 

semua sebagai orang Indonesia. Di dalam jati diri dan ruh kebangsaan itu 

tentu mengandung kemandirian, kalau bangsa ini mandiri berarti berdaulat, 

berdaulat berarti tidak dijajah orang lain, itulah kemerdekaan.

Di balik peristiwa Sumpah Pemuda, juga terkandung nilai demokrasi. Setelah 

Sumpah Pemuda diikrarkan, persatuan diwujudkan maka langkah-langkah 

perjuangan pun dilaksanakan. Dalam mewujudkan cita-cita Indonesia 

Raya, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa perlu ada program-program 

kebersamaan, saling menghargai, dan rembug bareng di antara komponen 

bangsa untuk memajukan bangsa. Setelah maju dapat mandiri dan bedaulat. 

Bahkan dalam strategi politik para pemuda juga mengembangkan sikap 

saling menghargai baik yang mengambil langkah kooperasi maupun non￾kooperasi. Mereka dalam berjuang tidak lagi dengan fisik dan kekerasan 

tetapi dengan bermusyawarah, berdemokrasi misalnya melalui Volksraad. 

Di depan sudah disinggung bahwa pada tahun 1926 telah menunjukkan 

perubahan dalam orientasi perjuangan bagi organisasi pergerakan 

kebangsaan. Pendekatan dan strategi perjuangan mulai dimantapkan. 

Orientasi dan pendekatan politik semakin terbuka. Semangat persatuan 

dan kesatuan mulai digelorakan. Kongres Pemuda II yang melahirkan 

Sumpah Pemuda secara nyata mengembangkan semangat persatuan dan 

kebangsaan. Di samping itu, Sumpah Pemuda secara tidak langsung 

telah memberikan pelajaran tentang nilai-nilai jati diri dan demokrasi. 

Dengan dipelopori organisasi pemuda, nilai dan semangat keindonesiaan 

untuk memperkokoh jati diri dan kemandirian juga semakin memantapkan 

perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan politik melalui Volksraad telah 

juga menjadi ajang yang penting untuk menunjukkan salah satu strategi 

perjuangan bangsa yang lebih demokratis.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Sumpah Pemuda telah 

menjadi tonggak sejarah dalam mengompakkan perjuangan seluruh warga 

bangsa Indonesia dalam upaya mengusir penjajah. Sekalipun perjuangan 

belum berlabuh pada tujuan yang diharapkan tetapi semua itu, baik 

perjuangan yang bersifat kooperatif dan non-kooperatif, perjuangan 

melalui Volksraad maupun di luar Volksraad telah menunjukkan eksistensi 

bangsa Indonesia dalam berjuang untuk mengusir penjajahan menuju 

kemerdekaan bangsa.

c. Penguatan Jati Diri Keindonesiaan

l

Kalau kita perhatikan isi Sumpah Pemuda merupakan suatu peristiwa 

komitmen dan kebulatan tekad Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang satu 

dan tanah air yang satu, serta menjunjung bahasa persatuan yang satu, 

bahasa Indonesia.

Harus diingat Sumpah Pemuda itu memiliki makna yang strategis dalam 

rangkaian untuk mengembangkan rasa persatuan dan proses penguatan jati 

diri bangsa, bangsa Indonesia. Karena hal yang sangat menonjol, setelah 

terjadinya Sumpah Pemuda, organisasi-organisasi dan partai yang ada secara 

tegas mendasarkan jiwa dan semangat keindonesiaan. Partai atau organisasi 

politik yang belum mencatumkan namanya dengan kata Indonesia, mulai 

menambahkan nama Indonesia, misalnya Partai Sarekat Islam menjadi Partai 

Sarekat Islam Indonesia.

Pada bagian ini kita akan mendalami tentang materi yang terkait dengan 

“Penguatan Jati Diri Keindonesiaan” sebagai implikasi dari semangat Sumpah 

Pemuda.

1. Politik untuk Kesejahteraan dan Kejayaan

Perlu dipahami bahwa dengan berkembangnya organisasi di kalangan 

pemuda juga diikuti oleh berkembangnya organisasi wanita atau perempuan 

di Indonesia. Pada tahun 1912 berdiri organisasi perempuan yang pertama 

yakni Putri Mardika di Jakarta. Organisasi itu bertujuan untuk membantu 

bimbingan dan penerangan pada gadis bumiputera dalam menuntut 

pelajaran dan mengemukakan pendapat di muka umum, serta memperbaiki 

hidup wanita sebagai manusia yang mulia. Berbagai aktivitas dilakukan oleh 

organisasi itu, terutama memberikan beasiswa untuk menunjang pendidikan 

dan menerbitkan majalah wanita Putri Mardika. Beberapa tokoh yang pernah 

duduk dalam kepengurusan Putri Mardika, yaitu Sabaruddin, R.A Sutinah, 

Joyo Pranoto, Rr. Rukmini, dan Sadikun Tondokusumo. Kartini Fonds, 

didirikan atas usaha Ny. C. Th. Van Deventer, seorang penasehat Politik 

Etis. Perkumpulan itu didirikan pada 1912 dengan tujuan untuk mendirikan 

sekolah Kartini. Setelah itu, muncul dan berkembang organisasi perempuan 

di berbagai daerah, juga organisasi-organisasi perempuan sebagai bagian 

dari organisasi yang sudah ada, seperti organisasi wanita di Muhammadiyah, 

organisasi wanita di Taman Siswa, organisasi perempuan di BU, dan begitu 

seterusnya.

Berkembangnya berbagai organisasi wanita tersebut mendorong pergerakan 

wanita untuk lebih berperan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum 

perempuan. Wanita yang mengenyam pendidikan juga semakin banyak. 

Dengan demikian, wawasan mereka juga semakin berkembang untuk 

memberi dukungan terhadap organisasi-organisasi pergerakan pada 

umumnya. 

Diadakannya Kongres Pemuda II yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda 

tersebut nampaknya ikut menyemangati perjuangan organisasi pergerakan 

perempuan di Indonesia. Seide dengan pelaksanaan Kongres Pemuda II itu 

kemudian organisasi-organisasi wanita yang telah berkembang di berbagai 

daerah di Indonsia itu mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I pada 

22-25 Desember 1928, di Pendopo Joyodipuro, yang dipimpin oleh Ny. R.A. 

Sukanto. Kongres itu diprakarsai oleh Ny. Sukoto, Nyi Hajar Dewantara, 

dan Nn. Suyatin. Kongres itu bertujuan untuk menjalin persatuan di antara 

perkumpulan wanita, dan memajukan wanita. Dalam Kongres Perempuan 

Indonesia I itu dihadiri oleh 30 organisasi wanita. Kongres Perempuan 

Indonesia I itu merupakan bagian penting bagi Kesatuan Pergerakan Wanita 

Indonesia. Untuk mengenang sejarah kongres perempuan maka setiap 

tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya organisasi itu berubah nama sebagai 

Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPPI). Perjuangan organisasi itu 

semakin kuat dengan didirikannya Isteri Sedar dan Istri Indonesia. Isteri Sedar 

didirikan oleh Suwarni Pringgodigdo (1930), di Bandung. Organisasi itu 

bertujuan meningkatkan kesadaran wanita Indonesia untuk memperkokoh 

cita-cita Indonesia Merdeka. Organisasi ini sejalan dengan PNI, yang menolak 

poligami. Selanjutnya Istri Indonesia didirikan 1932. Organisasi itu didirikan 

berdasarkan nasionalisme dan demokrasi. Tujuan Istri Indonesia yaitu 

mencapai Indonesia Raya dan bersikap kooperatif terhadap pemerintah 

Belanda. Tokoh-tokoh organisasi itu yaitu Ny. Sunaryo Mangunpuspito dan 

Maria Ulfah Santoso. Kongres Perempuan I dan juga semakin meningkatnya 

gerakan organisasi wanita telah ikut mendorong bagi kemajuan perjuangan 

bangsa Indonesia untuk mencapai kejayaan. Kejayaan ini dalam rangka 

menuju cita-cita kemerdekaan. 

2. Pemuda yang Berpolitik

Seperti telah dijelaskan bahwa pada tahun 1931 secara resmi telah berdiri 

organisasi pemuda hasil fusi yang bernama Indonesia Muda. Mereka para 

anggota penuh semangat untuk memperjuangakan Indonesia Bersatu, 

Indonesia yang merdeka.

Pada mulanya perkumpulan Indonesia Muda tidak diperbolehkan terlibat 

dalam politik. Tekanan pemerintah terhadap larangan berpolitik mendorong 

anggota Indonesia Muda untuk mendirikan perkumpulan lain, bahkan 

tersebar di berbagai organisasi politik atau golongan yang ada. Pada 1931, 

orang-orang PNI Baru di Malang mendirikan Suluh Pemuda Indonesia yang 

bercorak Marhaen. Partindo di Yogyakarta mendirikan Persatuan Pemuda 

Rakyat Indonesia (Perpri). Dari perkumpulan Islam misalnya, berdiri JIB bagian 

keputrian, Pemuda Muslim Indonesia, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda 

Perserikatan Ulama, Pemuda Persatuan Islam, dan Anshor NU. Dari pemuda 

Kristen misalnya, lahir Persatuan Pergerakan Pemuda Kristen, sementara

pemuda Katholik melahirkan Mudo Katholik dari partai politik Suluh Pemuda 

Indonesia, barisan Pemuda Gerindo, Jajasan Obor Pasundan. Perkumpulan 

lainnya seperti, Taman Siswa, Persatuan Pemuda Teknik, Persatuan Putri 

Cirebon, Kebangunan Sulawesi, dan Minangkabau. Di dalam organisasi ini 

para pemuda dapat bersentuhan dengan kegiatan politik sesuai dengan 

dinamika organisasi induknya.

Dalam gerakannya para pemuda juga melakukan kegiatan kepanduan. 

Kepanduan itu berasal dari kepanduan Jong Java, Pemuda Sumatera, 

dan organisasi pemuda lainnya. Di samping itu juga berdiri kepanduan 

berdasarkan kebangsaan dan keagamaan, seperti Natipy, Hizbul Wathon, 

Siap, dan Kepanduan Rakyat Indonesia. 

 Kepanduan itu mengambil azas dari kepanduan dunia, yang berisi tentang 

memberikan pelajaran dalam bentuk segala permainan dan kecakapan pandu, 

untuk meningkatkan kesehatan para pemuda. Dalam kegiatan kepanduan 

ini para pemuda dengan payung kegiatan kesehatan bisa dikaitkan dengan 

pembinaan disiplin seperti baris-berbaris. Dari kegiatan ini dapat ditumbuhkan 

semangat termasuk kemudian semangat patriotisme dan nasionalisme, atau 

cinta tanah air seperti yang dikembangkan di lingkungan Hizbul Wathon.

3. Nasionalisme yang Revolusioner 

Sebagai seorang terpelajar Sukarno, muncul sebagai seorang pemuda cerdas 

yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai dengan 

nama Partai Nasional Indonesia (4 Juli 1927). Partai itu bersifat revolusioner, 

sebelumnya partai itu bernama Algeemene Studie Club. Sukarno memimpin 

partai itu hingga Desember 1929. Jumlah anggotanya hingga saat itu 

mencapai 1000 orang. 

Sukarno juga turut serta memprakarsai berdirinya Permufakatan 

Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada 

1927. Pada 28 Oktober 1928 organisasi ini ikut menyatakan ikrar tentang 

tanah air yang satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. 

Pernyataan Sumpah Pemuda itu membawa dampak luas pada masyarakat 

untuk menumbuhkan nasionalisme yang kuat. Di daerah-daerah munculnya 

nasionalisme yang digerakkan oleh tradisi dan agama. Mereka terinspirasi 

oleh para pemimpin pergerakan nasional yang ada di Jakarta.

Oleh karena itu, 

perlawanan terhadap 

kekuasaan kolonial 

pada masa pergerakan 

banyak berbasis pada 

masalah perkumpulan 

agama. Di pihak lain, 

karena gerakan￾g e r a k a n n y a y a n g 

cenderung keras, 

komunis merupakan 

target langsung dari 

pemerintah Belanda. 

Namun demikian, 

Belanda tidak dapat 

m e m p e r t a h a n k a n 

kekuasaan mereka di 

daerah-daerah yang berbasis komunis. Pada saat itu semangat untuk 

memerangi imperialisme dan kolonialis begitu kuat di lingkungan pengikut￾pengikut PKI. Pengikut Tan Malaka masih terus dapat mempertahankan 

kerangka struktur yang biasanya dilakukan melalui kontak pribadi di desa￾desa atau bekerja sama dengan organisasi-organisasi agama lainnya. 

Sementara itu Partai Nasional Indonesia (PNI) terus menggelorakan program￾program perjuangan. Kritik tajam terhadap kekejaman kolonialisme dan 

imperialis terus dilancarkan. Oleh karena itu, PNI di bawah pimpinan Ir. 

Sukarno terus mendapat tekanan dari Belanda. Sukarno sebagai pimpinan PNI 

karena aksi-aksi yang dengan radikal terhadap pemerintah Belanda, akhirnya 

ditangkap dan diadili. Menjelang vonis pengadilan dijatuhkan, Sukarno 

sempat mengucapkan pidato pembelaan untuk membakar semangat para 

pejuang. Pidato pembelaan itulah yang kemudian dibukukan dengan judul: 

“Indonesia Menggugat”. 

Pidato pembelaan Bung Karno yang kemudian diberi judul Indonesia 

Menggugat itu telah ikut membangun kesadaran tentang dampak 

penjajahan dan imperialisme modern yang akan membawa kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, setiap organisasi dan partai yang 

berjiwa kemerdekaan akan menolak dan melakukan perlawanan terhadap 

kekejaman penjajah dan imperialisme (baca: Indonesia Menggugat. Pidato 

Bung Karno tentang Indonesia Menggugat itu telah ikut mendorong 

terjadinya penguatan kesadaran sebagai bangsa yang harus merdeka.

Pidato pembelaan Bung karno yang cukup kritis dan keras untuk tidak 

mempengaruhi pendirian hakim. Putusan pengadilan akhirnya menjatuhkan 

hukuman kurungan kepada Sukarno. Ia ditahan di Penjara Sukamiskin 

selama empat tahun terhitung Desember 1930. Selama Sukarno menjalani 

masa penahanannya PNI pecah menjadi dua, Partai Indonesia (Partindo) 

dipimpin oleh Sartono dan Pendidikan Nasional Indonesia Baru dipimpin oleh 

Mohammad Hatta dan Syahrir. Setelah bebas Sukarno masuk dalam Partai 

Indonesia.

Partai Indonesia pimpinan Sukarno lebih menekankan pada mobilisasi massa, 

sedangkan Hatta dan Sjahrir lebih menekankan pada organisasi kader yang 

akan menentang tekanan pemerintah kolonial Belanda dengan keras dan 

lebih menanamkan pemahaman ide nasionalisme. Namun demikian, kedua 

strategi politik itu belum mencapai hasil yang maksimal. Akhirnya, ketiga 

tokoh itu ditangkap dan diasingkan oleh Belanda dan ditahan serta diasingkan

pada 1933. Kedua organisasi yang 

didirikan oleh ketiga tokoh itupun 

dibubarkan oleh pemerintah 

kolonial. 

Sukarno dengan ide-ide 

nasionalisme itu memang terus 

diawasi. Selepas dari penjara 

Sukamiskin kemudian diasingkan 

ke Ende, Flores, Nusa Tenggara 

Timur. Ia ditempatkan di sebuah 

rumah (konon rumah ini milik Haji 

Abdullah). Bersama keluarganya, 

Sukarno selama empat tahun 

(1934-1938) diisolasi dijauhkan dari 

dinamika perjuangan kebangsaan. Tetapi ide dan semangat nasionalismenya 

tidak pernah padam. Dikisahkan di pengasingan itu Sukarno sering 

merenung di bawah pohon sukun yang ada di dekat rumah itu. Kebetulan 

pohon sukun itu bercabang lima. Ia merenungkan nilai-nilai luhur yang ada 

dalam kehidupan Bangsa Indonesia 

sejak zaman Praaksara. Nilai-nilai 

itulah yang kemudian dirumuskan 

menjadi nilai-nilai dalam Pancasila. 

Menurut Cindy Adam, Sukarno 

memberi nama Pancasila itu karena 

terinspirasi dengan pohon sukun 

yang bercabang lima dan daun 

sukun yang memiliki lima sirip 

kanan, kiri, dan tengah. 

Sukarno ternyata tidak hanya 

diisolasi, sebagai tahanan 

pemerintah, Sukarno justru masih 

harus berjuang untuk menghidupi 

anggota keluarganya. Inilah 

perjuangan dan pengorbanan 

yang harus dilakukan Sukarno di 

pengasingan

4. Volksraad: Wahana Perjuangan

Sementara Sukarno dan beberapa tokoh lain ditahan, organisasi pergerakan 

untuk menentang Belanda terus berjalan. Kelompok yang beraliran Marxis 

mendirikan Gerakan Rakjat Indonesia (Gerindo) di bawah kepemimpinan Amir 

Sjarifuddin dan A.K. Gani. Partai ini cenderung menampakkan faham fasisme 

internasional. Di Sumatera Timur, PNI, PKI, Permi, dan Partindo pemimpinnya 

berasal dari organisasi-organisasi radikal dari tahun-tahun sebelumnya. 

Gerindo sebagai partai yang berpaham marxis lebih menunjukkan sikap 

anti kolonialisme, anti-Eropa dan antikapitalisme. Desakan-desakan untuk 

kemerdekaan nasional sangat kuat dan radikal. Organisasi itu juga tidak 

sepaham dengan sistem feodalisme, nasionalisasi perusahaan-perusahaan 

kapital dan restorasi hak-hak tanah pribumi. 

Sementara itu, Gabungan Politik Indonesia (GAPI) didirikan pada tahun 1939. 

Tokoh pendiri GAPI yaitu Muhammad Husni Thamrin. Dalam gabungan itu, 

Gerindo berada dalam satu arah dengan Parindra yang dipimpin oleh Thamrin 

dan sebelumnya oleh Sutomo. Parindra yaitu partai politik Indonesia yang 

paling berpengaruh di Hindia, karena keberhasilannya dalam pemilihan di 

volksraad. Thamrin kemudian memimpin front Indonesia bersatu di dalam 

Volksraad yang disebut Fraksi Nasional.

Pada akhir tahun 1929, pimpinan PNI ditangkap. Untuk melanjutkan 

perjuangan maka dibentuklah fraksi baru dalam volksraad yang bernama 

Fraksi Nasional, pada Januari 1930 di Jakarta. Fraksi itu diketuai oleh

Muhammad Husni Thamrin yang beranggotakan sepuluh orang yang berasal 

dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tujuan organisasi itu yaitu menjamin 

kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Penangkapan pimpinan PNI menjadi pembicaraan di kalangan Fraksi Nasional. 

Mereka mengecam tindakan pemerintah terhadap ketidakadilan yang 

diterapkan terhadap gerakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Atas 

usulan Fraksi Nasional itu volksraad meninjau ulang kebijakan pemerintah 

kolonial. Pemerintah kemudian mengusulkan perkara yang dituduhkan 

kepada para pemimpin ke pengadilan tinggi, bukan pengadilan negeri. 

Akan tetapi permintaan itu ditolak, karena masalah itu menyangkut masalah 

perbuatan pidana, bukan masalah pelanggaran politik. Jelaslah bahwa 

gerakan yang dilakukan oleh kaum pergerakan dianggap sebagai kejahatan 

yang mengganggu keamanan bukan sebagai gerakan politik. 

Fraksi Nasional juga menolak usulan pemerintah untuk memperkuat 

pertahanan yang dapat menghabiskan biaya yang besar. Ini berarti menambah 

kesengsaraan rakyat karena situasi ekonomi saat itu sedang mengalami 

depresi. Menurut Fraksi Nasional lebih baik biaya itu digunakan untuk 

meningkatkan kesejateraan rakyat. Sementara pengawasan dalam bidang 

politik semakin diperketat dengan adanya bermacam-macam larangan, 

seperti larangan berkumpul, pembredelan surat kabar, dan propaganda. 

Fraksi Nasional juga mendorong anggotanya untuk lebih berperan dalam 

Volksraad. Para nasionalis di Volksraad diminta untuk bersikap nonkooperasi. 

Meskipun aspirasi masyarakat sudah mendapat tempat, melalui perjuangan 

yang bersikap moderat dalam perjuangannya, rasa tidak puas terhadap 

pemerintah terus berkembang. Kericuhan sempat muncul dengan adanya 

Petisi Sutardjo pada 15 Juli 1936, dalam sidang Volksraad. Petisi itu 

menyuarakan tentang kurang giatnya pergerakan nasional dalam pergerakan 

yang disebabkan oleh tidak adanya saling pengertian dari pihak pemerintah. 

Situasi politik dunia saat itu, yaitu sedang berkembangnya naziisme dan 

fasisisme seharusnya membuat pemerintah waspada melihat bahaya yang 

mungkin mengancam Indonesia, sehingga perlu mempererat hubungan 

dengan Pergerakan Nasional Indonesia.

Sutardjo Kartohadikusumo, yang saat itu sebagai ketua Persatuan Pegawai 

Bestuur/Pamong Praja Bumi Putera dan wakil dari organisasi itu di Volksraad, 

mendapat dukungan dari beberapa wakil golongan dan daerah dari Volksraad 

mengusulkan diadakan suatu musyawarah antara wakil Indonesia dan 

Kerajaan Belanda untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia yang 

dapat berdiri sendiri meskipun dalam ruang lingkungan Kerajaan Belanda. 

Petisi itu melahirkan pro dan kontra, baik di kalangan Indonesia dan Belanda. 

Petisi itu mendapat persetujuan mayoritas dari anggota Volksraad, selanjutnya 

disampaikan pada pemerintah kerajaan dan parlemen Belanda. Partai 

Nasional saat itu memperingatkan para pendukung petisi, bahwa tindakan 

yang diambil itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti 

Volksraad sehingga usaha itu sia-sia belaka. Pendukung petisi itu tidak 

menghiraukan peringatan itu, bahkan membentuk suatu komite agar petisi 

itu mendapat dukungan luas di kalangan rakyat. Kondisi itu tidak hanya 

bergerak di Indonesia saja, bahkan hingga ke negeri Belanda, sehingga 

menyetujui petisi itu. 

Petisi itu tanpa melalui perdebatan ditolak oleh pemerintah Belanda pada 16 

November 1938. Alasan penolakan petisi yaitu Indonesia belum siap untuk 

memikul tanggungjawab memerintah diri sendiri. Bangsa Indonesia juga 

dinilai belum mampu untuk berdiri apalagi menjadi negara yang merdeka. 

Cara penolakan yang tanpa perdebatan di parlemen mengecewakan pihak 

pergerakan nasional, meskipun pihak yang ditolak sesungguhnya telah 

menduga sebelumnya. Realitas itu menunjukkan bahwa tuntutan rakyat 

Indonesia tidak dibicarakan secara terbuka di parlemen.

PETISI SUTARDJO:

1. Volksraad sebagai parlemen sesungguhnya, 

2. Direktur departemen diberi tanggungjawab, 

3. Dibentuk Dewan Kerajaan sebagai badan tertinggi antara negeri Belanda dan Indonesia yang anggotanya merupakan 

 wakil kedua belah pihak, 

4. Penduduk Indonesia yaitu orang-orang yang karena 

 kelahirannya, asal usulnya, dan cita-citanya memihak Indonesia.

a. Partai Indonesia Raya (Parindra) 

Partai Indonesia Raya didirikan di Solo pada Desember 1935. Partai ini 

merupakan gabungan dari dua organisasi yang berfusi yaitu BU dan PBI. 

Sebagai ketuanya dipilih dr. Sutomo. Tujuan partai yaitu mencapai Indonesia 

Raya dan mulia yang hakekatnya mencapai Indonesia merdeka. 

Di Jawa anggota Parindra banyak berasal dari petani, mereka kemudian 

disebut dengan kaum kromo. Di daerah lain masuk kaum Betawi, Serikat 

Sumatera, dan Sarikat Selebes. Partai ini yaitu yang mengajukan petisi 

Sutardjo yang ditandatangani oleh Sutardjo, penandatanganan pertama, 

yang lainnya I.J. Kasimo,.dr. Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung, Kwo Kwat 

Tiong, dan Alatas. 

b. Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Kegagalan Petisi Sutardjo mendorong gagasan untuk menggabungan 

organisasi politik dalam suatu bentuk federasi. Gabungan Politik Indonesia 

(GAPI) itu diketuai oleh Muh. Husni Thamrin. Pimpinan lainnya yaitu Mr. 

Amir Syarifuddin, dan Abikusno Tjokrosuyoso. Alasan lain dibentuknya GAPI 

yaitu adanya situasi internasional akibat meningkatnya pengaruh fasisme. 

Juga sikap pemerintah yang kurang memperhatikan kepentingan Bangsa 

Indonesia. Kemenangan dan kemajuan yang diperoleh negara fasis yaitu, 

Jepang, Jerman, Italia tidak menggembirakan Indonesia. Karena itu pers 

Indonesia menyerukan untuk menyusun kembali barisan dalam suatu wadah 

persatuan berupa “konsentrasi nasional”.

Parindra berpendapat pentingnya untuk perjuangan ke dalam, yaitu 

menyadarkan dan menggerakkan rakyat untuk memperoleh suatu 

pemerintahan sendiri, serta menyadarkan pemerintah Belanda akan cita￾cita bangsa Indonesia. Juga mengadakan perubahan pendekatan dengan 

organisasi-organisasi politik untuk membicarakan masa depan Bangsa 

Indonesia. Pada 21 Mei 1939, dalam rapat pendirian konsentrasi nasional di 

Jakarta berhasil didirikan suatu organisasi yang merupakan kerja sama partai 

politik nasional di Jakarta yang diberi nama Gabungan Partai Politik Indonesia 

(GAPI). 

Anggaran Dasar GAPI menyebutkan, bahwa GAPI mempunyai hak untuk 

menentukan diri sendiri; persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia 

dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, sosial, dan 

persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Dalam konferensi I GAPI (4 Juli 

1939) dibicarakan aksi GAPI dengan semboyan Indonesia berparlemen. GAPI 

tidak menuntut kemerdekaan penuh, tetapi suatu parlemen berdasarkan 

sendi demokrasi. 

Untuk mencapai tujuannya, GAPI menyerukan pada rakyat Indonesia agar 

didukung oleh semua lapisan masyarakat. Seruan itu disambut hangat oleh 

Pers Indonesia. Pada 1939, GAPI mengadakan rapat umum. Tidak kurang 

dari seratus tempat mengadakan rapat propaganda tujuan GAPI, sehingga 

suasana di Indonesia saat itu menyerukan Indonesia berparlemen. Penyadar, 

PNI Baru, dan Perkumpulan Kristen Indonesia tidak sependapat dengan GAPI. 

Mereka berpendapat tidak ada gunanya bersifat meminta-minta kepada 

Belanda. 

Untuk mencapai tujuannya, GAPI membentuk Kongres Rakyat Indonesia 

(KRI). Tujuan kongres untuk kesempurnaan Indonesia dan cita-citanya, yaitu 

Indonesia Berparlemen penuh. Keputusan penting lainnya yaitu penetapan 

bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu 

persatuan Indonesia. Juga penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa 

rakyat Indonesia. Selanjutnya dibentuk Komite Parlemen Indonesia.

Saat Jerman menyerbu Polandia, GAPI mengeluarkan Manifest GAPI (20 

September 1939). Isi manifest itu mengajak rakyat Indonesia dan Negeri 

Belanda untuk bekerja sama menghadapi bahaya fasisme. Menurut GAPI 

usaha itu lebih berhasil bila rakyat Indonesia diberi hak baru dalam urusan 

pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan dengan parlemen yang dipilih dari, 

oleh rakyat, dan pemerintah yang bertanggungjawab kepada parlemen.

Pada Agustus 1940, saat negeri Belanda dikuasai Jerman dan Indonesia 

dinyatakan dalam darurat perang, GAPI kembali mengeluarkan resolusi yang 

menuntut diadakannya perubahan ketatanegaraan di Indonesia dengan 

menggunakan hukum tata negara dalam masa genting. Isi resolusi yaitu 

mengganti Volksraad dengan parlemen sejati yang anggotanya dipilih 

rakyat dan mengubah fungsi kepala departemen menjadi menteri yang 

bertanggungjawab kepada parlemen. Bagi rakyat serta organisasi lainnya 

yang tidak bergabung dalam GAPI diminta untuk mendukung GAPI. Resolusi 

itu dikirimkan ke gubernur jenderal, Volksraad, Ratu Wilhelmina, dan kabinet 

Belanda di London. 

Aksi gigih yang dilakukan itu menghasilkan persetujuan pemerintah. Pada 14 

September 1940 dibentuk Commissie tot besudeering van staatsrechtelijke

Hervormigen. Komisi itu dikenal dengan komisi Visman, karena diketuai oleh 

D. Visman. Pembentukan komisi itu tidak

 mendapat sambutan baik dari 

Volksraad maupun dari GAPI sendiri. Ketidaksetujuan itu didasarkan dari 

pengalaman sebelumnya, bahwa pembentukan komisi tidak menghasilkan 

perbaikan nasib rakyat seperti yang diinginkan. Untuk menghindari 

ketidaksamaan pendapat dalam menghadapi komisi Visman, GAPI meminta 

anggota-anggotanya untuk tidak memberikan pendapatnya sendiri-sendiri. 

Sikap GAPI menjadi lunak ketika menerima undangan secara resmi dari 

komisi Visman. Sementara itu Volksraad 

mengajukan suatu mosi yang lebih ringan 

dengan mengajak kerja sama pemimpin 

Indonesia dan pemerintah Belanda. 

Pertemuan wakil GAPI dengan komisi 

Visman pada 14 Februari 1941 di 

Gedung Raad van Indie, di Jakarta tidak 

menghasilkan hal baru. Pertemuan itu 

hanya menambahkan kekecewaan pada 

kalangan pergerakan sehingga ada 

anggapan GAPI tidak radikal lagi.

Tentang Penguatan Jatidiri 

Kebangsaan selengkapnya 

kamu bisa membaca buku 

dari Taufik Abdullah dan A.B. 

Lapian, Indonesia dalam 

Arus Sejarah, 2012, juga 

buku Suhartono, Sejarah 

Pergerakan Nasional: dari Budi 

Utomo sampai Proklamasi 

1908 -1945, juga buku Siti 

Waridah Q (dkk), 1997, 

Sejarah Nasional Indonesia 

dan Dunia, buku Hans van 

Miert, Dengan Semangat 

Berkobar: Nasionalisme 

dan Gerakan Pemuda di 

Indonesia, 1918-1930, 2003, 

juga buku Susanto Tirtoprodjo, 

Sejarah Pergerakan Nasional 

Indonesia, 1960 .

5. Tamatnya Kemaharajaan Belanda

Ratusan tahun sudah Belanda membangun kemaharajaan di Kepulauan 

Indonesia, di tanah Hindia Belanda. Secara interen pejuang dan para pemuda 

yang kemudian berpolitik untuk mewujudkan persatuan guna melawan 

penjajahan. Roda kebangsaan digerakkan untuk melawan ganasnya roda 

kolonialisme dan imperialisme. Tetapi tampaknya roda kolonialisme dan 

imperialisme itu masih cukup kokoh. Tetapi para pejuang dan intelek muda 

kita tidak pernah putus asa. Roda kebangsaan terus digerakkan di berbagai 

penjuru yang dipandang memungkinkan untuk mendapatkan kebebasan 

termasuk melalui Volksraad.

Kebijakan politik etis telah diterapkan sebagai pengaman dari sebuah 

pertanggungjawaban pemerintah kolonial terhadap negeri jajahan yang 

rakyatnya sudah lama dibuat menderita. Pintu pendidikan dan politik bagi 

kaum bumiputera, dibuka untuk memberi kesempatan para pejuang kita 

untuk mengekspresikan strategi perjuangannya secara lebih demokratis, 

berbeda dari perjuangan masa-masa sebelumnya. Tetapi semua ini tidak 

dapat berjalan cepat sebagaimana harapan para pejuang pergerakan 

kebangsaan. Kekuatan kolonialisme dan imperialisme Belanda tampak 

masih mampu mengontrol para pejuang kita. Masuknya bumiputera sebagai 

anggota Volksraad bukan berarti kaum bumiputera diberi hak penuh untuk 

menyuarakan pendapatnya. Namun setidaknya Volksraad sudah memberikan 

peluang para wakil Hindia, yang membukakan wawasan mereka perlunya 

persatuan untuk melakukan gerakan nasional dalam melawan dominasi 

kolonialisme dan imperialisme Belanda. 

Di tengah-tengah roda pergerakan kebangsaan bergesekan dan beradu 

dengan roda kolonialisme dan imperialisme, Tuhan Yang Maha Kuasa, telah 

membuat skenario baru, yakni berkobarnya Perang Dunia II. Perang itu pun 

dengan cepat menjalar ke Indonesia yang ditandai dengan datangnya tentara 

Jepang yang kemudian ikut menyudahi kemaharajaan Belanda di Indonesia.

Afdeling: daerah yang merupakan bagian dari daerah karesidenan yang dipimpin 

oleh seorang Asisten Residen

Aneksasi: pengambilan dengan paksa tanah (wilayah) negara lain untuk disatukan 

dengan tanah (negara) sendiri; penyerobotan; pencaplokan 

Bangsa Moor: sebutan untuk kaum Muslim 

Cultuurstelsel: Sistem Tanam Paksa yang digagas oleh Van den Bosch 

de Heeren XVII (Dewan Tujuh Belas): Dewan pimpinan VOC yang beranggotakan 17 

orang wakil dari enam kamar dagang di Belanda 

De Javasche Bank, yaitu sebuah bank yang didirikan oleh Belanda di Batavia 

pada tanggal 24 Januari 1828

devide et impera: Politik Adu domba 

Dualisme pemerintahan. Pada masa penjajahan ada dua pemerintahan yakni 

pemerintahan Eropa (Europees bestuur) dan pemerintahan pribumi (Inlands 

bestuur).

East India Company (EIC):.Kongsi dagang Inggris berkantor pusat di India. 

Ekspansif: bersifat meluas 

Eksploitasi: pemanfaatan untuk keuntungan sendiri 

Feodalisme yaitu sistem sosial politik yang memberikan kekuasaan besar kepada 

bangsawan. 

glory: memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini mereka 

saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. 

gold: memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan 

emas, perak dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat 

berharga. Waktu itu yang dituju terutama Guinea dan rempah-rempah dari 

Timur

gospel: menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada mulanya orang￾orang Eropa ingin mencari dan bertemu Prester John yang mereka yakini 

sebagai Raja Kristen yang berkuasa di Timur 

Grote Postweg : jalan raya pos antara Anyer–Panarukan sejauh 1.000 km. 

gugur gunung: bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan 

(bersama)

Imperialisme yaitu sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk 

mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. 

Interaksi yaitu saling berhubungan. 

Intervensi yaitu campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak. 

Kapitulasi yaitu penyerahan kekuasaan sebagai akibat kekalahan dalam peperangan 

kepada pihak pemenang. 

Kapitulasi Tuntang: perjanjian pengalihan kekuasaan di Hindia dari Belanda kepada 

Inggris di Tuntang pada 18 September 1811 

Kolonialisme: paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau 

bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu 

Komisaris Jenderal: Badan pemerintah baru yang dibentuk oleh Pangeran Willem 

VI setelah Inggris mengembalikan kekuasaan kepada Belanda. Terdiri atas 

tiga orang, yakni: Cornelis Theodorus Elout (ketua), Arnold Ardiaan Buyskes 

(anggota), dan Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen (anggota). 

Komoditas yaitu barang dagangan utama. 

Kongsi yaitu persekutuan dagang. 

Konvensi London: Perjanjian yang mengharuskan Inggris mengembalikan tanah 

jajahan di Hindia kepada Belanda tahun 1814.

Landrente yaitu pajak tanah.

Legiun Mangkunegara: Legiun Mangkunegaran yaitu organisasi militer ala Eropa 

tepatnya Militer Perancis yang merupakan institusi modern di Asia pada awal 

abad ke-19. 

Liberalisme yaitu aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi 

dan kebebasan pribadi. 

liberte, egalite dan fraternite: kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. prinsip￾prinsip baru yang menggulingkan tradisi, hierarki monarki, aristokrat, dan 

kekuasaan Gereja Katolik. 

Mobilisasi yaitu pengerahan tenaga manusia untuk dijadikan tentara. 

Moderat yaitu menghindari perilaku yang bersifat ekstrem. 

Nederlansche Handel Matschappij (NHM): Perusahaan Perdagangan Belanda 

Onderkoopman: Pedagang Muda 

Ordonansi: peraturan pemerintah 

Padrao: patok batu sebagai tanda bahwa daerah yang ditemukan itu milik Portugis 

Pasar Monopoli: hak tunggal untuk berusaha 

Pasukan kavaleri: pasukan berkuda

Pelayaran Hongi: Pelayaran hongi yaitu pelayaran yang diadakan oleh VOC 

dengan menggunakan senjata lengkap untuk mengawasi jalannya monopoli 

perdagangan. 

Prefektur: wilayah yang memiliki otoritas. 

Propaganda yaitu penjelasan yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan 

seseorang agar menganut aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu.

Raad van Indie (Dewan Hindia): Dewan yang bertugas memberi nasihat dan 

mengawasi kepemimpinan gubernur jenderal. 

Radikal yaitu kemajuan dalam berpikir dan bertindak untuk menuntut perubahan. 

Rasionalisme yaitu paham yang mengatakan bahwa sumber dari segala kebenaran 

yaitu pikiran manusia. 

Republik Bataaf: Pemerintahan baru Belanda sebagai bagian dari Perancis yang 

dipimpin oleh Louis Napoleon saudara dari Napoleon Bonaparte. 

Revolusi Perancis: suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Perancis 

yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Perancis, dan lebih luas lagi, 

terhadap Eropa secara keseluruhan 

Sambatan: membantu untuk mengurangi beban keluhan karena pekerjaan yang 

banyak. 

Sawo matang: untuk memberi gambaran warna kulit orang Indonesia

Staatsblad: Lembaran Negara 

Staten Generaal: Parlemen Belanda 

Traktat London: Perjanjian antara Inggris dan Belanda yang isinya antara lain bahwa 

Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan 

Nusantara, tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh tahun 1824. 

Traktat Sumatera: Perjanjian yang memberikan Belanda kebebasan untuk meluaskan 

daerahnya sampai ke Aceh tahun 1871. 

Vadem: satuan ukur. satu vadem sama dengan 182 cm. 

Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC): Kongsi dagang Belanda berkantor pusat 

di Batavia 

Volksraad yaitu Dewan Perwakilan Rakyat pada masa penjajahan Belanda

Categories: sejarah negara kita 4