•
Seluruh Weda merupakan sumber utama dari pada dharma (Agama Hindu),
kemudian barulah Smrti di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari
orang-orang yang menghayati Weda serta kemudian acara tradisi dari orang-
orang suci, dan akhirnya atmanastusti yaitu rasa puas diri sendiri (Menawa
Dharmasastra, II. 6).
Kita patut bersyukur kehadapan-
Nya karena sampai saat ini masih
dapat mewarisi kesusastraan Hindu,
bagaimanakah semuanya itu dapat
diwujudkan? Renungkanlah!
Perenungan.
”Prihen temen dharma dhumaranang sarat,
saraga sang sadhu sireka tutana,
tan artha tan kama pidonya tan yasa,
ya sakti sang Sajjana dharma raksaka”.
Terjemahan:
Usahakan benar dharma untuk memelihara dunia ini, kesenangan orang-orang
bijak itu kamu harus ikuti yang tidak mementingkan harta, kesenangan nafsu
maupun nama, karena itulah yang merupakan keampuhannya orang-orang
bijaksana didalam memegang dharma”.
”Saka nikang rat kita yan wenang manut,
manupadesa prihatah rumaksaya,
ksaya nikang papa nahan prayojnana,
jana anuragadhi tuwin kapungguha”.
Terjemahan:
Peredaran zaman dunia ini sedapat-dapatnya harus kamu ikuti benar-
benar, pergunakanlah ajaran Manu untuk memelihara dunia, melenyapkan
penderitaan hendaknya diusahakan, kecintaan rakyat pasti kamu peroleh
(Kekawin Ramayana sargah 24 sloka 81)
Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan
manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak
dan kewajiban manusia baik sebagai individu maupun sebagai mahluk sosial,
dan aturan manusia sebagai warga negara ( tata negara). Hukum Hindu juga
berarti perundang – undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan
Dharma dipandang sebagai hukum Hindu. Bagaimana perkembangan
hukum Hindu di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat Hindu?
Diskusikanlah!
beragama dan bermasyarakat, ada kode
etik yang harus dihayati dan diamalkan
sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan
yang hidup dalam masyarakat.
Dengan demikian pemerintah dapat
mempergunakan hukum ini sebagai
kewenangan untuk mengatur tata
pemerintahan dan pengadilan, dan
dapat juga mempergunakannya sebagai
hukuman bagi masyarakat yang
melanggarnya.
Kehadiran Hukum Hindu dimulai dari
adanya sebuah perdebatan diantara para tokoh agama pada saat itu. Berbagai
tulisan yang menyangkut Hukum Hindu menjadi dan merupakan perhatian
khusus bagi para Maharshi terhadap pembinaan umat manusia. Adapun nama-
nama para maharsi sebagai penulis Hukum Hindu diantaranya; Gautama,
Baudhayana, Shanka-likhita, Wisnu, Aphastamba, Harita, Wikana, Paitinasi,
Usanama, Kasyapa, Brhraspati dan Manu.
Dengan adanya upaya penulisan atas Hukum Hindu tampak jelas kepada
kita bahwa referensi Hukum Hindu telah lama dimulai juga dengan berbagai
perdebatan dan kritik masing-masing sehingga melahirkan beberapa aliran
Hukum Hindu diantaranya:
1. Aliran Yajnyawalkya oleh Yajnyawalkya.
2. Aliran Mithaksara oleh Wijnaneswara.
3. Aliran Dayabhaga oleh Jimutawahana.
Dari ketiga aliran tersebut akhirnya keberadaan hukum Hindu dapat berkembang
dengan pesat khususnya di wilayah India dan sekitarnya, dua aliran yang yang
terakhir yang mendapat perhatian khusus dan dengan penyebarannya yang
sangat luas yaitu aliran Yajnyawalkya dan aliran Wijnaneswara (Puja, Gde.
1984:82).
Pelembagaan aliran (Yajnyawalkya dan Wijnaneswara) yang di atas sebagai
sumber Hukum Hindu pada Dharmasastra adalah tidak diragukan lagi karena
adanya ulasan-ulasan yang diketengahkan oleh penulis-penulis Dharmasastra
sesudah maha Rshi Manu yaitu Medhati (900 SM), Kullukabhata (120 SM),
setidak-tidaknya telah membuat kemungkinan pertumbuhan sejarah Hukum
Hindu dengan mengalami perubahan prinsip sesuai dengan perkembangan
zaman saat itu dan wilayah penyebarannya seperti Burma, Muangthai sampai
ke Indonesia.
Pengaruh Hukum Hindu sampai ke Indonesia nampak jelas pada Zaman
Majapahit tetapi sudah dilakukan penyesuaian atau reformasi Hukum Hindu,
yaitu dipakai sebagai sumber yang berisikan ajaran-ajaran pokok Hindu
yang khususnya memuat dasar-dasar umum Hukum Hindu, yang kemudian
dikembangkan menjadi sumber ajaran Dharma bagi masyarakat Hindu dimasa
penyebaran agama Hindu ke seluruh pelosok negeri. Bersamaan dengan
penyebaran Hindu ke seluruh pelosok negeri ini diturunkanlah dalam bentuk
terjemahan-terjemahan kedalam bahasa Jawa Kuno yang isinya juga memuat
undang-undang yang mengatur praja wilayah Nusantara. Adapun aliran
yang memengaruhi Hukum Hindu di Indonesia yang paling dominan adalah
Mithaksara dan Dayabhaga.
Hukum-hukum Tata Negara dan Tata Praja serta Hukum Pidana yang berlaku
adalah sebagian besar merupakan hukum yang bersumber pada ajaran
Manawadharmasastra, hal ini kemudian dikenal sebagai kebiasaan-kebiasaan
atau hukum adat seperti yang berkembang di Indonesia dan khusunya dapat
dilihat pada hukum adat di Bali. Istilah-istilah wilayah hukum dalam rangka
tata laksana administrasi hukum dapat dilihat pada desa praja. Desa praja
adalah administrasi terkecil dan bersifat otonom dan inilah yang diterapkan
pada zaman Majapahit terbukti dengan adanya sesanti, sesana dengan prasasti-
prasasti yang dapat ditemukan di berbagai daerah di seluruh Nusantara. Lebih
luas lagi wilayah yang mengaturnya dinamakan grama, dan daerah khusus ibu
kota sebagai daerah istimewa tempat administrasi tata pemerintahan dikenal
dengan nama pura, penggabungan atas pengaturan semua wilayah ini
dinamakan dengan istilah negara atau rastra. Maka dari itu hampir seluruh
tatanan kenegaraan yang dipergunakan sekarang ini bersumber pada Hukum
Hindu.
Manusia dalam pergaulan dan
menjalankan kehidupan ini mereka
diatur oleh undang-undang yang dibuat
oleh lembaga pembuat undang-undang.
Lembaga pembuat undang-undang
dibuat oleh manusia, oleh karena itu
undang-undang adalah buatan manusia.
Di samping itu ada pula undang-undang
yang bersifat murni, yaitu undang-
undang yang dibuat oleh Ida Sang
Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha
Esa, yang juga disebut Wahyu Tuhan.
Wahyu inilah yang dihimpun dan
dikodifikasi menjadi ”Kitab Suci”. Jadi Kitab Suci adalah semacam undang-
undang yang pembuatnya adalah Tuhan Yang Maha Esa dan bukan dibuat
oleh manusia (apauruseya).
Keharmonisan hidup ini sangat tergantung pada keberadaan hukum yang
berlaku di lingkungan sekitar kita. Baik tidaknya pelaksanaan hukum tersebut
juga sangat tergantung pada siapa yang menjadi pengambil keputusan dari
pelaksananya. Hukum alam disebut dengan istilah Rta, dikuasai oleh ”Rtavan”
Tuhan Yang Maha Kuasa/Ida Sang Hyang Paramakawi sebagai penciptanya.
Demikian juga bentuk hukum yang lainnya, sangat tergantung dengan siapa
pembuatnya, mengapa, dan dimana dibuatnya. Apakah hukum itu? Hukum
ialah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah
laku manusia baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok agar
tercipta suasana yang serasi, tertib dan aman. Hukum ini ada yang tertulis
maupun yang tidak tertulis. Hukum inilah yang merupakan undang-undang.
Di dalam sebuah Negara, undang-undang dari semua undang-undang disebut
Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu mengatur pokok-pokok
yang menjadi sendi kehidupan bernegara dan dari Undang-Undang Dasar itu
dibuat undang-undang pokoknya. Seperti halnya dengan Undang-Undang
Dasar, dalam kehidupan beragama, semua peraturan dan ketentuan-ketentuan
selanjutnya dirumuskan lebih terinci dengan menafsirkan ketentuan-ketentuan
yang terdapat di dalam kitab suci itu.
Tingkah laku manusia yang baik, yang menjadi tujuan di dalam pengaturan
kehidupan ini disebut Darmika. Dharma adalah perbuatan-perbuatan yang
mengandung hakekat kebenaran yang menyangga masyarakat (dharma
dharayate prajah). Untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran ini setiap
tingkah laku harus mencerminkan kebenaran hukum (dharma), artinya tidak
bertentangan dengan undang-undang yang menguasainya.
Hukum adalah peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia
dalam kehidupan sehari-hari yang ditetapkan oleh penguasa, pemerintah
maupun berlakunya itu secara alamiah, yang kalau perlu dipaksakan agar
peraturan tersebut dipatuhi sebagaimana yang ditetapkan.
Hukum sebagai peraturan hidup berfungsi membatasi kepentingan dari setiap
pendukung hukum (subyek hukum), menjamin kepentingan dan hak mereka
masing-masing, serta menciptakan pertalian-pertalian guna mempererat
hubungan antara mereka dan menentukan arah bagi terciptanya kerjasama.
Tujuan yang hendak dicapai dari adanya hukum itu adalah suatu keadaan
yang damai, adil, sejahtera, dan bahagia. Untuk tercapainya hal tersebut
maka didalam hukum itu harus mengandung sanksi yang bersifat tegas dan
6 Kelas XII SMA/SMK
nyata. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial agar tercapai ketertiban.
Ketertiban adalah merupakan syarat pokok dalam masyarakat. Agar ketertiban
ini bisa tercapai maka perlu adanya kepastian hukum di dalam masyarakat,
sehingga mampu menciptakan masyarakat yang tenang, tenteram, damai,
adil, sejahtera dan bahagia. Dalam ilmu hukum dibedakan antara Statuta
Law dengan Common Law atau Natural Law. Statuta Law adalah hukum
yang dibentuk dengan sengaja oleh penguasa, sedangkan Common Law atau
Natural Law adalah hukum alam yang ada secara alamiah.
Unsur-unsur yang terpenting dalam peraturan-peraturan hukum memuat dua
hal, yaitu:
1. Unsur-unsur yang bersifat mengatur atau normatif.
2. Unsur-unsur yang bersifat memaksa atau represif.
Dalam hal ini umat Hindu yang juga merupakan Warga Negara Indonesia,
mereka harus tunduk pada dua kekuasaan hukum, yaitu:
1. Hukum yang bersumber pada perundang-undangan Negara seperti: UUD,
UUP, Undang-Undang dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.
2. Hukum yang bersumber pada kitab suci, sesuai dan menurut agamanya.
Kebutuhan dengan pengetahuan tentang Hukum Hindu dirasakan sangat
penting oleh umat Hindu untuk dipelajari dan dipahami dalam rangka
melaksanakan dharma agama dan sebagai wujud bhakti kehadapan Ida Sang
Hyang Widhi Wasa sebagai sumber segala yang ada. Disamping itu, mengingat
umat Hindu juga sebagai warga Negara yang terikat oleh hukum nasional.
Mengapa hukum Hindu penting untuk dipelajari:
1. Hukum Hindu merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku bagi
masyarakat Hindu di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, khususnya pasal 29 ayat 1 dan 2, serta pasal 2 aturan
peralihan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Untuk memahami bahwa berlakunya hukum Hindu di Indonesia dibatasi
oleh falsafah Negara Pancasila dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-
Undang Dasar 1945.
3. Untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum adat
(Bali) dengan hukum agama Hindu atau hukum Hindu.
4. Untuk dapat membedakan antara adat murni dengan adat yang bersumber
pada ajaran-ajaran agama Hindu.
Muncul dan tumbuhnya aliran-aliran hukum Hindu ini adalah merupakan
fenomena sejarah perkembangan hukum Hindu yang semakin meluas
dan berkembang. Bersamaan dengan itu pula maka muncullah kritikus-
kritikus Hindu yang membahas tentang berbagai aspek hukum Hindu, serta
bertanggung jawab atas lahirnya aliran-aliran hukum tersebut. Sebagai
akibatnya maka timbullah berbagai masalah hukum yang relatif menimbulkan
realitas kaedah-kaedah hukum Hindu diantara berbagai daerah Hindu.
Dua dari aliran hukum yang muncul itu akhirnya sangat berpengaruh bagi
perkembangkan hukum Hindu di Indonesia, terutama aliran Mitaksara, dengan
berbagai pengadaptasiannya. Di Indonesia kita mewarisi berbagai macam
rontal dengan berbagai sebutan, seperti: Usana, Gajahmada, Sarasamuscaya,
Kutara Manawa, Agama, Adigama, Purwadigama, Krtapati, Krtasima.
Diantara berbagai macam rontal-rontal itu yang memuat tentang sasana
adalah: Rajasasana, Siwasasana, Putrasasana, Rsisasana dan yang lainnya.
Semuanya itu adalah merupakan gubahan yang sebagian bersifat penyalinan
dan sebagian lagi bersifat pengembangan.
Perlu dan penting kita ketahui sumber hukum dalam arti sejarah adalah adanya
Rajasasana yang dituangkan dalam berbagai prasasti dan paswara-paswara
yang dipergunakan sebagai yurisprudensi hukum Hindu yang dilembagakan
oleh para raja-raja Hindu. Hal semacam inilah yang nampak pada kita yang
secara garis besarnya dapat dikemukakan sebagai hal mengenai sumber-
sumber hukum Hindu berdasarkan atas sejarahnya.
Demikianlah uraian singkat dari sejarah adanya perkembangan hukum Hindu
yang patut kita pedomani bersama untuk mewujudkan ketertiban umat sedunia.
U
tabhyàm dharmo hi nirbabhau.
Terjemahan:
Yang dimaksud dengan Sruti, adalah Weda dan dengan Smrti itu adalah
dharmasàstra, kedua macam pustaka suci ini tidak boleh diragukan kebenaran
ajarannya, karena keduanya itulah sumber Dharma (Manawa Dharmasastra,
II.10).
Menurut tradisi yang lazim telah diterima
oleh para Maha Rsi tentang penyusunan atau
pengelompokan materi yang lebih sistematis
sebagai sumber Hukum Hindu berasal dari
Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti
adalah kitab suci Hindu yang berasal dari
wahyu Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa yang didengar langsung oleh
para Maha Rsi, yang isinya patut dipedomani
dan dilaksanakan oleh umat sedharma. Weda
Smrti adalah kitab suci Hindu yang ditulis
oleh para Maha Rsi berdasarkan ingatan yang
bersumber dari wahyu Ida Sang Hyang Widhi
Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya
patut juga dipedomani dan dilaksanakan oleh
umat sedharma. Weda Smrti sebagai sumber
Hukum Hindu dapat kita kelompokkan
menjadi dua kelompok yaitu :
5. Bila seseorang mengenal sejarah agamanya dengan baik dan atau
tidak mengenalnya, apakah yang akan terjadi? Buatlah narasinya
1. Kelompok Vedangga/Batang tubuh Weda (Siksa, Wyakarana, Chanda,
Nirukta, Jyotisa dan Kalpa).
2. Kelompok UpaVeda /Weda tambahan (Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayur
Weda dan Gandharwa Weda).
Bagian terpenting dari kelompok Vedangga adalah Kalpa yang padat dengan
isi Hukum Hindu, yaitu Dharmasastra, sumber hukum ini membahas aspek
kehidupan manusia yang disebut dharma. Sedangkan sumber hukum Hindu
yang lain yang juga menjadi sumber Hukum Hindu adalah dapat dilihat
dari berbagai kitab-kitab lain yang telah ditulis yang bersumber pada Weda
diantaranya :
1. Kitab Sarasamuscaya
2. Kitab Suara Jambu
3. Kitab Siwasasana
4. Kitab Purwadigama
5. Kitab Purwagama
6. Kitab Devagama (Kerthopati)
7. Kitab Kutara Manawa
8. Kitab Adigama
9. Kitab Kerthasima
10. Kitab Kerthasima Subak
11. Kitab Paswara
Dari berbagai jenis kitab di atas memang tidak ada gambaran yang jelas atas
saling berhubungan satu dengan yang lainnya juga dari semua kitab tersebut
memuat berbagai peraturan yang berbeda satu dengan yang lainya karena
masing-masing kitab tersebut bersumber pada inti pokok peraturan yang
ditekankan.
Bidang-bidang Hukum Hindu sesuai dengan sumber Hukum Hindu yang
paling terkenal adalah Manawa Dharmasastra yang mengambil sumber ajaran
Dharmasastra yang paling tua, adapun pembagian terdiri dari :
1. Bidang Hukum Keagamaan, bidang ini banyak memuat ajaran-ajaran yang
mengatur tentang tata cara keagamaan yaitu menyangkut tentang antara
lain;
a. Bahwa semua alam semesta ini diciptakan dan dipelihara oleh suatu
hukum yang disebut Rta atau dharma.
b. Ajaran-ajaran yang diturunkan bersifat anjuran dan larangan yang
semuanya mengandung konsekuensi atau akibat sanksi).
c. Tiap-tiap ajaran mengandung sifat relatif yaitu dapat disesuaikan
dengan zaman atau waktu dan dimana tempat dan kedudukan hukum
itu dilaksanakan, dan absolut berarti mengikat dan wajib hukumnya
dilaksanakan.
d. Pengertian warna dharma berdasarkan pengertian golongan fungsional.
2. Bidang Hukum Kemasyarakatan, bidang ini banyak memuat tentang
aturan atau tata cara hidup bermasyarakat satu dengan yang lainnya, atau
sosial. Dalam bidang ini banyak diatur tentang konsekuensi atau akibat
dari sebuah pelanggaran, kalau kita telusuri lebih jauh saat ini lebih dikenal
dengan hukum perdata dan pidana.
Lembaga yang memegang peranan penting yang mengurusi tata
kemasyarakatan adalah Badan Legislatif, yang menurut Hukum Hindu
adalah Parisadha. Lembaga ini dapat membantu menyelesaikan masalah
dengan cara pendekatan perdamaian sebelum nantinya kalau tidak
memungkinkan masuk ke pengadilan.
3. Bidang Hukum Tata Kenegaraan, bidang ini banyak memuat tentang
tata-cara bernegara, dimana terjalinnya hubungan warga masyarakat
dengan negara sebagai pengatur tata pemerintahan yang juga menyangkut
hubungan dengan bidang keagamaan. Disamping sistem pembagian
wilayah administrasi dalam suatu negara, Hukum Hindu ini juga mengatur
sistem masyarakat menjadi kelompok-kelompok hukum yang disebut ;
Warna, Kula, Gotra, Ghana, Puga, dan Sreni, pembagian ini tidak bersifat
kaku karena dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Kekuasaan Yudikatif diletakan pada tangan seorang raja atau kepala negara,
beliau bertugas sebagai pemutus, memutuskan semua perkara yang timbul
pada masyarakat. Raja dibantu oleh Devan Brahmana yang merupakan
Majelis HakimAhli, baik sebagai lembaga yang berdiri sendiri maupun
sebagai pembantu pemerintah didalam memutuskan perkara dalam sidang
pengadilan (dharma sabha), pengadilan biasa (dharmaastha), pengadilan
tinggi (pradiwaka) dan pengadilan istimewa.
Bagi umat sedharma atau masyarakat yang beragama Hindu, sumber hukumnya
adalah kitab suci Weda. Ketentuan mengenai Weda sebagai sumber hukum
Hindu dinyatakan dengan tegas di dalam berbagai jenis kitab suci Weda. Sruti
adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum. Smrti bersumber pada
kitab Sruti. Baik Sruti maupun Smrti keduanya adalah merupakan sumber
hukum Hindu. Kedudukan Smrti sebagai sumber hukum Hindu sama kuatnya
dengan Sruti. Smrti sebagai sumber hukum Hindu lebih populer dengan
istilah Manusmrti atau Dharmasastra. Dharmasastra dinyatakan sebagai kitab
hukum Hindu karena didalamnya memuat banyak peraturan-peraturan yang
bersifat mendasar yang berfungsi untuk mengatur dan menentukan sanksi
bila diperlukan. Di dalam kitab Dharmasastra termuat serangkaian materi
hukum dasar yang dapat dijadikan pedoman oleh umat Hindu dalam rangka
mencapai tujuan hidup ”catur purusartha” yang utama. Setiap pelanggaran
baik itu merupakan delik biasa atau delik adat, tindak pidana, dan yang lainnya
semuanya itu diancam hukuman. Sifat ancamannya mulai dari yang ringan
sampai pada hukuman yang terberat ”hukuman mati”. Ancaman hukuman
mati sebagai hukuman berat berlaku terhadap siapa saja yang melakukan
tindak kejahatan.
Manawa Dharmasastra atau Manusmrti adalah kitab hukum yang telah
tersusun secara teratur, dan sistematis. Kitab ini terbagi menjadi dua belas (12)
bab atau adyaya. Bila kita mempelajari kitab-kitab hukum Hindu maka banyak
kita menemukan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan titel hukum.
Hal ini menunjukkan bahwa hukum Hindu mengalami proses perkembangan.
Adapun pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam hukum Hindu, antara lain.
Kitab hukum Hindu yang pertama dikenal adalah Dharmasutra. Ada tiga
penulis yang terkenal terkait dengan keberadaan kitab Dharmasutra, di
antaranya adalah sebagai berikut.
1. Gautama adalah penulis kitab Dharmasutra yang karya hukumnya lebih
menekankan pembahasan aspek hukum dalam rangkaian peletakan dasar
tentang fungsi dan tugas raja sebagai pemegang dharma. Pada dasarnya
beliau membahas tentang pokok-pokok hukum pidana dan hukum perdata.
2. Apastamba adalah penulis kitab Dharmasutra yang karya hukumnya lebih
menekankan pembahasan tentang pokok-pokok materi wyawaharapada
dengan beberapa masalah yang belum dibahas dalam kitab Gautama,
seperti; mengenai hukum perzinahan, hukuman karena membunuh diri,
hukuman karena melanggar dharma, hukum yang timbul karena sengketa
antara buruh dengan majikan, dan hukum yang timbul karena penyalah-
gunaan hak milik.
3. Baudhayana adalah penulis kitab Dharmasutra yang karya hukumnya lebih
menekankan pembahasan tentang pokok-pokok hukum seperti; hukum
mengenai bela diri, penghukuman karena seorang brahmana, penghukuman
atas golongan rendah membunuh brahmana, dan penghukuman atas
pembunuhan yang dilakukan terhadap ternak orang lain.
Dharmasastra adalah kitab hukum Hindu selain Dharmasutra. Ada beberapa
penulis kitab Dharmasastra yang patut kita ketahui karya sastranya dibidang
hukum Hindu, seperti; Wisnu, Manu, dan Yajnawalkya. Manu adalah penulis
kitab Dharmasastra yang terkenal. Manu sebagai penulis Dharmasastra,
berbicara tentang hukum Hindu untuk mewakili karyanya sendiri. Kitab
Dharmasastra karya Manu, menjadi sumber hukum Hindu berlaku dan
memiliki pengaruh yang sangat luas termasuk Indonesia. Hal ini dapat kita
ketahui dari pokok-pokok ajarannya yang banyak kita jumpai dalam berbagai
lontar yang ada seperti di Bali. Sedangkan Yajnawalkya menjadi terkenal
di bidang penulisan dharmasastra sebagai sumber hukum Hindu, karena
mewakili salah satu mazab hukum yang berkembang dalam hukum Hindu.
Diantara mazab-mazab tersebut yang ada adalah; Mitaksara, Dayabhaga, dan
Yajnawalkya.
Menurut kitab Dharmasastra yang ditulis oleh Manu, keberadaan titel hukum
atau wyawaharapada dibedakan jenisnya menjadi delapan belas (18), antara
lain;
1. Rinadana yaitu ketentuan tentang tidak membayar hutang.
2. Niksepa adalah hukum mengenai deposito dan perjanjian.
3. Aswamiwikrya adalah tentang penjualan barang tidak bertuan.
4. Sambhuya-samutthana yaitu perikatan antara firman.
5. Dattasyanapakarma adalah ketentuan mengenai hibah dan pemberian.
6. Wetanadana yaitu hukum mengenai tidak membayar upah.
7. Samwidwyatikarma adalah hukum mengenai tidak melakukan tugas yang
diperjanjikan.
8. Krayawikrayanusaya artinya pelaksanaan jual beli.
9. Swamipalawiwada artinya perselisihan antara buruh dengan majikan.
10. Simawiwada artinya perselisihan mengenai perbatasan
11. Waparusya adalah mengenai penghinaan.
12. Dandaparusya artinya penyerangan dan kekerasan.
13. Steya adalah hukum mengenai pencurian.
14. Sahasa artinya mengenai kekerasan.
15. Stripundharma adalah hukum mengenai kewajiban suami-istri.
16. Stridharma artinya hukum mengenai kewajiban seorang istri.
17. Wibhaga adalah hukum pembagian waris.
18. Dyutasamahwya adalah hukum perjudian dan pertaruhan (Lestawi, I
Nengah dan Kusuma, I Made Wirahadi. 2014 : 55-56).
Dalam pembelajaran hukum Hindu yang bersumber pada kitab-kitab tersebut
di atas, maka banyak kita menemukan pokok-pokok pikiran yang berkaitan
dengan titel hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Hindu mengalami
proses perkembangan. Perkembangan yang dimaksud antara lain:
1. Hutang piutang (Rinadana). Dalam kitab Dharmasastra, VIII.49. Manu
menyatakan bahwa seorang kreditur dapat menuntut atau memperoleh
piutangnya dari debitur melalui persuasif moril, keputusan pengadilan,
melalui upaya akal, melalui cara puasa di pintu masuk rumah debitur,
dan yang akhirnya dengan cara kekerasan. Yang terpenting dari hukum
utang piutang itu adalah ketentuan mengenai kebolehan menaikkan bunga
sebagai hak yang dapat dituntut oleh kriditur atas piutang yang diberikan
kepada debitur. Selanjutnya disebutkan bahwa hutang seorang debitur
jatuh kepada ahli warisnya. Apabila debitur meninggal dunia sebelum
sempat melunasi hutangnya, maka ahli waris bersangkutan berkewajiban
melunasinya (Dharmasastra, XII.40).
2. Deposito (Niksepa). Rsi Gautama mulai mengajarkan tentang hukum
yang berkaitan dengan masalah hukum Niksepa (deposito). Ajarannya
diikuti oleh. Rsi Narada dan Rsi Yajnawalkya, dengan pembahasan yang
lebih mendalam dan meluas. Baik Rsi Narada maupun Rsi Yajnawalkya
membedakan ajaran hukum Niksepa menjadi beberapa jenis bentuk
deposito, diantaranya adalah; Yachita, Ayachita, Anwahita, dan Nyasa.
3. Penjualan barang tidak bertuan (Aswamiwikraya). Penjelasan tentang
permasalahan hukum penjualan barang tidak bertuan tidak dijumpai di
dalam kitab hukum karya Rsi Gautama. Didalam kitab beliau hanya terdapat
adanya klausal yang mengemukakan dan menegaskan bahwa penadah atau
penerima barang curian dapat dihukum (Dharmasutra, XII.50). Dengan
demikian, orang yang membeli barang curian dapat dihukum. Pernyataan
ini dipertegas dan diperluas kembali oleh Rsi Yajnawalkya, yang dalam
bukunya menyebutkan bahwa; baik pembeli maupun penjualnya dapat
dituntut melalui hukum. Oleh karena itu, ia harus dapat membuktikan
bahwa benda itu adalah haknya yang sah (Dharmasastra, II.168-174). Ini
berarti, bahwa saat itu telah ada dan dibuatkan aturan tentang pemanfaatan
dan pembuktian bahwa barang itu bertuan atau barang tidak bertuan.
4. Persekutuan (Sambhayasamutthana). Persekutuan antara firma dalam
bidang hukum dagang menurut hukum Hindu baru pertama kali kita
jumpai dalam kitab Dharmasastra karya Rsi Wisnu. Premi atau keuntungan
atau upah yang diterima oleh para anggota harus berbanding sama menurut
aturan. Berdasarkan pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat, lembaga
itu mungkin sudah berkembang sebelum Rsi Manu dan mencapai bentuknya
pada zamannya Rsi Manu. Ajaran ini selanjutnya dikembangkan oleh Rsi
Yajnawalkya, Rsi Narada, dan Rsi Brhaspati.
5. Dana atau pemberian (Dattasyanapakarma). Dana atau pemberian baik
berdasarkan agama maupun tidak berdasarkan agama dikenal dengan
titel ”Datta Pradanika” atau juga disebut Syanapakarma, yang artinya;
menghadiahkan atau penuntutan atas pemberian. Menurut Agama Hindu
berbuat dana merupakan kewajiban yang terpuji dan diatur berdasarkan
ajaran agama dan kepercayaan masyarakat. Bentuk pemberian yang
pertama kita jumpai adalah bentuk daksina, yaitu semacam pemberian
sebagai upah kepada Pendeta (brahmana) yang melakukan upacara untuk
orang lain. Besarnya pemberian tidak sama, yang terpenting adalah nilai
pemberian itu.
Selanjutnya sloka kitab hukum Manawa Dharmasastra II. 6 menjelaskan
bahwa; Seluruh Weda merupakan sumber utama dari pada dharma (Agama
Hindu) kemudian barulah Smrti di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik
dari orang-orang yang menghayati Weda serta kemudian acara tradisi dari
orang-orang suci dan akhirnya atmanatusti ”rasa puas diri sendiri”.
Berdasarkan sloka tersebut di atas kita dapat mengenal sumber-sumber hukum
Hindu menurut urut-urutannya adalah sebagaimana istilah berikut:
1. Weda Sruti.
2. Weda Smrti.
3. Sila.
4. Acara (Sadacara).
5. Atmanastusti.
Kitab Manawa Dharmasatra, II.10 menjelaskan bahwa; sesungguhnya Sruti
adalah Weda demikian pula Smrti itu adalah dharmasastra, keduanya tidak
boleh diragukan kebenarannya dalam hal apapun yang karena keduanya
adalah kitab suci yang menjadi sumber dari Agama Hindu ”Dharma”. Sruti
dan Smrti adalah sumber hukum Hindu, dan merupakan dasar utama yang
kebenarannya tidak boleh dibantah. Kedudukan Menawa Dharmasastra II.10
dan 6, merupakan dasar yang patut dipegang teguh dalam hal kemungkinan
timbulnya perbedaan pengertian mengenai penafsiran hukum yang terdapat
di dalam berbagai kitab agama, maka yang pertama lebih penting dari
yang berikutnya. Ketentuan ini ditegaskan lebih lanjut di dalam Manawa
Dharmasastra, II.14, sebagai berikut.
”Sruti dvaidhaý tu yastra syàt
tatra dharmàvubhau småtau,
Ubhàvapi hi tau dharmau
samyag uktau maniûibhiá.
Terjemahan:
Bila dua dari kitab Sruti bertentangan satu dengan yang lainnya, keduanya
diterima sebagai hukum karena keduanya telah diterima oleh orang-orang suci
sebagai hukum (Manawa Dharmasastra, II. 14).
Dari ketentuan ini maka tidak ada ketentuan yang membenarkan adanya sloka
yang satu harus dihapus oleh sloka yang lain, melainkan keduanya haruslah
diterima sebagai hukum. Di samping sloka-sloka itu masih ada sloka-sloka
lainnya yang penting pula artinya di dalam memberi definisi tentang pengertian
sumber hukum itu, yaitu Menawa Dharmasastra, yang lengkapnya berbunyi
sebagai berikut.
”Vedaá Smrtiá sadàcaraá
svasya ca priyam àtmanaá,
etac catur vidhaý pràhuá
sàkûàd dharmasya laksanam.
Terjemahan:
Pustaka suci Weda, adat istiadat luhur, tata cara kehidupan orang suci serta
kepuasan diri sendiri, dikatakan sebagai dasar empat jalan untuk merumuskan
kebajikan (dharma) yang positif (Manawa Dharmasastra, II. 12).
Kitab Manawa Dharmasastra II sloka 12 ini lebih menyederhanakan sloka 6,
dengan meniadakan Sila, karena sila dan sadacara dipandang memiliki arti yang
sama dengan kebiasaan. Sila artinya kebiasaan sedangkan sadacara artinya
tradisi. Tradisi dan kebiasaan adalah kebiasaan pula. Kitab Sarasamuscaya
hanya memberi penjelasan singkat mengenai status Weda, di mana dalam
sloka 37 dan 39 kita jumpai keterangan berikut.
”Çrutivedah samàkhyàto dharmaûàstram tu vai småti, te sarvathesvamimàmsye
tàbhyàm dharmo winirbhåtah.
Nyang ujareka sakareng, ûruti ngaranya sang hyang caturveda, sang hyang
dharmaçastra; småti ngaranira, sang hyang ûruti, lawan sang hyang småti,
sira juga pramànàkèna, tùtakena warawarah nira, ring asing prayojana,
yàwat mangkana paripùrna alèp sang hyang dharmaprawåtti.
Terjemahan:
Yang perlu dibicarakan sekarang Çruti yaitu catur Weda dan Smrti yaitu
Dharmasastra; Çruti dan Smrti kedua-duanya harus diyakini, dituruti ajaran-
ajarannya pada setiap usaha; jika telah demikian, maka sempurnalah tindakan
kebaikan anda dalam bidang dharma (Sarasamuscaya, 37).
Penjelasan dan terjemahan dalam kitab Sarasamuscaya yang diterbitkan
oleh Dapartemen Agama hanya berdasarkan terjemahan bahasa Jawa kuno.
Menurut terjemahan bahasa Jawa kuno itu, pemahaman tentang Weda
sebagai sumber hukum telah diperluas, seperti; istilah Weda diterjemahkan
dengan Catur Weda. Walaupun demikian pengertian semula tidaklah berubah
maknanya. Yang menarik perhatian dan perlu dicamkan ialah bahwa kitab
Manawa Dharmasastra maupun kitab Sarasamuscaya menganggap bahwa
Sruti dan Smrti itu adalah dua sumber pokok dari pada Dharma. Berikut ini
adalah petikan sloka yang dimaksud.
”Itihàsapurànàbhyàm vedam samupavrmhayet,
bibhetyalpaûrutàdwedo màmayam pracarisyati.
Ndan Sang Hyang Weda, paripùrnakena sira, makasàdhana sang hyang
itihàsa, sang hyang pùrana, apan atakut, sang hyang Weda ring akèdik ajinya,
ling nira, kamung hyang, haywa tiki umarà ri kami, ling nira mangkana rakwa
atakut.
Terjemahan:
Weda itu hendaklah dipelajari dengan sempurna dengan jalan mempelajari
Itihasa dan Purana, sebab Weda itu merasa takut akan orang-orang yang sedikit
pengetahuannya, sabdanya ”wahai tuan-tuan, janganlah tuan-tuan datang
kepadaku” demikian konon sabdanya, karena takut (Sarasamuscaya, 39).
Dalam sloka ini dan sloka sebelumnya telah pula diperluas artinya dengan
demikian menjadi sangat jelas artinya. Yang terpenting dapat kita pelajari dari
ketentuan ini adalah penambahan ketentuan ilmu pengetahuan yang dapat
dipelajari dari kitab Itihasa dan Purana. Kitab-kitab Itihasa adalah seperti;
kitab Mahabharata dan Ramayana, sedangkan Purana adalah merupakan
kitab-kitab yang termasuk kuno, misalnya babad-babad, yang memuat sejarah
keturunan, dinasti raja-raja Hindu. Jadi secara ilmu hukum modern kedua
jenis buku ini merupakan buku tambahan yang memuat ajaran-ajaran hukum
yang bersifat doktrinisasi, memuat sumber keterangan mengenai Jurisprudensi
dalam bidang hukum Hindu.
Pemahaman umum tentang hukum yang bersifat mengatur dan mengikat,
terkait dengan ajaran agama Hindu yang bersumber pada kitab suci Weda.
Salah satu dari unsur kepercayaan umat Hindu dalam Panca Sradha, setelah
percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa ”Brahman” adalah percaya akan adanya
Hukum yang ditentukan oleh Tuhan. Hukum itu adalah semacam sifat dari
kekuasaan Tuhan, yang diperlihatkan dengan bentuk yang dapat dilihat dan
dialami oleh manusia. Bentuk hukum Tuhan yang murni disebut dengan istilah
”Rta”. Rta adalah hukum murni yang bersifat absolut transcendental. Bentuk
hukum alam yang dijabarkan ke dalam amalan manusia disebut Dharma.
Dharma bersifat mengatur tingkah laku manusia guna dapat mewujudkan
kedamaian, kesejahtraan dan kebahagiaan di dalam hidup.
Kata Rta sering diartikan hukum, tetapi dalam arti yang kekal. Kitab suci Weda
menjelaskan bahwa mula-mula setelah Tuhan menciptakan alam semesta ini,
kemudian beliau menciptakan hukumnya yang mengatur hubungan antara
unsur-unsur yang diciptakan-Nya itu. Sekali beliau menentukan hukumnya
itu, untuk selanjutnya demikianlah jalannya hukum itu selama-lamanya.
Tuhan sebagai pencipta dan pengendali atas hukumnya itu disebut dengan
Rtavan. Dalam perkembangan sastra sanskerta, istilah Rta kemudian diartikan
sama dengan Widhi yang artinya sama dengan aturan yang ditetapkan oleh
Tuhan. Dari kata itulah kemudian lahirlah istilah Sang Hyang Widhi, yang
artinya sama dengan penguasa atas hukumnya. Dalam ilmu sosial konsep
istilah hukum itu kemudian berkembang dalam bentuk dua istilah, yaitu
18 Kelas XII SMA/SMK
hukum alam dan hukum bangsa-bangsa ”manusia”. Hukum alam inilah
yang disebut dengan Rta, sedangkan hukum bangsa atau kelompok manusia
disebut dengan nama Dharma yang bentuknya berbeda-beda menurut tempat
setempat. Oleh karena itu istilah dharma sebagai hukum tidak sama bentuknya
di semua tempat melainkan dihubungkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang
berlaku setempat.
Adapun ajaran hukum abadi ”Rta” dalam sejarah perkembangan agama Hindu
itu tumbuh sebagai landasan idiil mengenai bentuk-bentuk hukum yang ingin
diterapkan dalam mengatur masyarakat di dunia ini yang kemudian dikenal
dengan ajaran dharma. Dalam perkembangan ajaran dharma itu, kemudian
dharma dianggap bersumber pada Weda, Smrti, Sila, Acara dan Atmanastusti.
Sedangkan Rta berkembang menjadi bentuk kepercayaan akan adanya nasib
yang ditentukan oleh Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Ajaran Rta dan Dharma
inilah yang menjadi landasan ajaran karma dan karma pahala. Rta mengatur
sebab dan akibat dari pada tingkah laku manusia sebagai satu kekuatan yang
tampak oleh manusia. Rta sebagai hukum hanya dapat dilihat berdasarkan
keyakinan akan adanya kebenaran. Dengan adanya keyakinan akan kebenaran
itu, Rta dapat dihayati sehingga dengan penghayatan itu akan terciptalah
keyakinan akan adanya Rta dan Dharma sebagai salah satu unsur dalam
keyakinan agama Hindu. Rta dan Dharma mencakup pengertian yang sangat
luas, meliputi pengertian hukum abadi, sebagai ajaran kesusilaan, mengandung
ajaran estetika dan mencakup pengertian hukum sosial. Oleh karena itu Rta
selalu menjadi dasar pemikiran yang idiil dan sangat diharapkan akan dapat
diwujudkan dalam kehidupan di dunia ini.
Di dalam Kitab Suci Weda kita sering menjumpai beberapa istilah yang
dipergunakan untuk menyebutkan istilah hukum yang abadi, seperti Rta, Wrata
dan dharman, disamping kebiasaan-kebiasaan abadi yang juga merupakan
hukum yang bersumber pada Weda yaitu dharma atau dharman. Menurut
sistem hukum Hindu, para penulis hukum Hindu menyimpulkan bahwa ada
empat macam masalah yang mencakup hukum itu, antara lain:
1. Mengenai kekuasaan atau kompetensi hukum dan kebiasaan.
2. Mengenai asal-usul tertib sosial.
3. Mengenai wewenang penguasa yang berkuasa yang juga menyangkut
kompetensi relatif.
4. Mengenai kedudukan penguasa rohani dan hubungannya dengan penguasa
negara dengan menonjolkan sifat-sifat imunitas kedua jenis penguasa itu,
yaitu Brahmana dan Raja atau Presiden sebagai kepala negara.
Adapun mengenai kompetensi hukum dan kebiasaan yang mengatur
kehidupan seseorang bermasyarakat berdasarkan hukum Hindu bersumber
pada kekuasaan Tuhan yang menciptakan atau menurut hukum abadi. Dalam
sejarah pertumbuhan dan perkembangan agama Hindu istilah hukum ini
lebih dikenal dengan istilah Rta. Terkait dengan sifat kekuasaan hukum atas
kehidupan seseorang telah dikembangkan secara sistematis pada zaman
Weda, sehingga keseluruhan model dan bentuk-bentuk hubungan hukum
sosial telah banyak dirumuskan secara sadar didalam buku-buku karya ilmiah
di zaman Hindu purba. Pembagian kelompok kerja berdasarkan spesialisasi
telah pula mulai dikemas sejak zaman Weda dengan memperkenalkan konsep
masyarakat idial dengan mengelompokkan anggota-anggota masyarakat
berdasarkan kelompok-kelompok ahli yang lebih dikenal dengan istilah ”catur
varna” yang kemudian berkembang menjadi konsep ”kasta”. Kejadian seperti
ini tentu tidak terlepas dari hegemoni kaum Brahmana pada zaman Brahmana.
Hal semacam ini perlu kita renungkan dan sikapi dengan bijak.
Konsep ”kasta” inilah yang kemudian merombak sikap pandangan para
penulis terdahulu ”warna” menjadi bentuk kelompok berdasarkan kelahiran
”geneotis atau jati”, dan sekaligus mengaburkan arti-istilah fungsionalisasinya
menjadi status sosial berdasarkan keturunan. Perubahan pandangan seperti itu
nampaknya tidak dapat dihindari lagi, karena disamping masalah komunikasi
yang sulit, juga kesulitan bahasa telah memungkinkan timbulnya golongan
elit tertentu untuk menggunakan fungsinya lebih menonjolkan arti dan istilah
jati (kelahiran) menjadi konsep-konsep ‘kasta’ yang menyempit dan kaku.
Dengan demikian akhirnya munculah konsep-konsep sosial baru yang merubah
pola berpikir orde sosial berdasarkan Weda menjadi orde sosial berdasarkan
versi brahmanaisme. Salah satu sumber hukum yang merupakan landasan
idial dari model-model pembentukan lembaga sosial berdasarkan Weda,
bersumber pada kitab suci Rg Weda mandala X yang dikenal dengan istilah
”Purusa Sukta”. Dari ayat kitab ini kita dapat mengenal fungsionalisasi sosial
masyarakat yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam kelompok kerja
yang profesional, antara lain: Brahmana, Ksatria, Wesya dan Sudra. Uraian
tentang konsep sosial ini ternyata diulangi lagi didalam kitab Atharwa Weda
dengan bermacam-macam implikasinya serta memasukkan teori-teori baru
yang bersendikan ajaran teokrasi secara lebih intensif dan ekstensif. Melalui
kemajuan teori baru berdasarkan konsep-konsep teokrasi, tampak kepada
kita adanya tiga jalur pertumbuhan dan perkembangan ideologi yang akan
merubah nilai-nilai sosial dalam sejarah manusia dan kemanusiaan (Hindu)
yaitu:
1. Pemahaman tentang orde sosial.
2. Pemahaman tentang asal-usul penguasa negara.
3. Penegasan tentang hubungan antara dua jenis kekuasaan di dalam negara
yaitu kekuasaan kelompok agama dan penguasa negara.
Ciri pokok dari pada pertumbuhan pemahaman orde sosial itu ialah munculnya
kesadaran-kesadaran baru yang menyadari kekuasaan hukum terhadap
individu serta kesatuan-kesatuan unit sosial masyarakat yang pengaturan
selanjutnya didasarkan atas kehendak Tuhan. Kehendak beliau tersebut
dituangkan dalam bentuk hukum abadi dan kekuasaan adat kebiasaan dari
orang-orang suci. Pandangan tentang nilai-nilai sosial mengalami perubahan
secara evolusi oleh kelompok kedua penguasa itu dalam wujud hukum yang
disebut ”dharma”. Tentang asal-usul penguasa negara sebagaimana dijelaskan
dalam kitab suci Weda, yang disimpulkan dari ayat Purusa Sukta X.90 dan
Rg Weda X.173, melukiskan bagaimana penyair itu berdoa agar diadakan raja
atau penguasa untuk menertibkan penduduk negara dan membayar pajak untuk
negara. Untuk memberikan bentuk kekuatan kepada raja atau penguasa dalam
negara teokrasi, raja dipersamakan sebagaimana halnya Dewa Indra terhadap
Dewa-Dewa lainnya. Demikian pulalah halnya raja terhadap penduduk
negara sehingga raja dianggap sekutu dari Dewa Indra (Indrasakha). Pada
umumnya lembaga kerajaan yang bersifat teokrasi itu tidaklah statis, karena
sebagai lembaga penguasa. Dalam bentuk negara kerajaan itu sifat-sifat
theokrasinya lebih menonjol dari pada bentuk negara republik. Raja sebagai
pembuat hukum atau bertindak sebagai yudikatif. Walaupun kedudukan raja
sedemikian penting tetapi kecendrungan untuk pembagian kekuasaan telah
nampak pula dalam kitab Weda dengan tidak mengharuskan raja secara
pribadi memutuskan segala macam sengketa yang diajukan kepadanya. Oleh
karena itu timbulah lembaga yudikatif dalam bentuk Parisada dan kemudian
pada bentuk Peradilan Kerta, ini menunjukkan bagaimana evolusi sejarah
pertumbuhan hukum Hindu secara umum. Peninjauan tentang sumber hukum
Hindu dapat kita lihat dalam berbagai segi. Peninjauan seperti ini dibenarkan
berdasarkan ilmu hukum, mengingat pengertian sumber hukum itu sendiri
belum ada persamaan secara utuh dan menyeluruh.
L. Oppenheim mengemukakan bahwa masalah sumber hukum itu dilihatnya
dari arti kata, yakni kata sumber yang oleh beliau menyebutnya ”source”.
Menurut Oppenheim di dalam bukunya yang berjudul International Law
A Treatire I, mengemukakan bahwa sumber yang dimaksud adalah asal
darimana kaidah-kaidah itu bertumbuhan dan berkembang. Pengertian ini
dibandingkan sebagai mata air yang mempunyai berbagai anak sungai dari
mana air-air sungai itu berasal dan akhirnya sampai ke tempat tujuan (Puja,
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti 21
Gde. 1984:79). Selanjutnya berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan,
peninjauan sumber hukum Hindu dapat dilakukan melalui berbagai macam
kemungkinan, antara lain:
1. Sumber Hukum dalam Arti Sejarah
Sumber hukum dalam arti sejarah adalah peninjauan dasar-dasar hukum
yang dipergunakan oleh para ahli sejarah dalam menyusun dan meninjau
pertumbuhan suatu bangsa terutama di bidang politik, sosial, kebudayaan,
hukum dll, termasuk berbagai lembaga Negara.
Perkembangan dan pertumbuhan Negara Indonesia dari zaman
kerajaan Hindu sampai zaman merdeka, telah memperlihatkan berbagai
perkembangan hukum dan sistem pemerintahan. Untuk dapat menemukan
sumber-sumber ini, dapat kita jumpai berbagai prasasti-prasasti,
piagam-piagam, dan tulisan-tulisan yang mempunyai sifat hukum yang
dikembangkan atau ditulis pada zaman-zaman tertentu. Sumber-sumber
tulisan inilah yang juga dipergunakan untuk menyusun konsep-konsep
hukum dalam usaha pembentukan masyarakat yang dicita-citakan.
Sejarah telah membuktikan bahwa lahirnya Pancasila digali dari sumber-
sumber yang diangkat dari sejarah dan pengalaman bangsa, falsafah yang
dianut masyarakat dan struktur yang telah ada dalam masyarakat. Bukti-
bukti pengaruh hukum Hindu di Indonesia dapat ditemukan dalam catatan-
catatan seperti Siwasasana dan Kuttaramanawa.
Sumber hukum Hindu dalam arti sejarah adalah sumber hukum Hindu yang
dipergunakan oleh para ahli Hindulogi dalam peninjauan dan penulisannya
mengenai pertumbuhan serta kejadian hukum Hindu itu terutama dalam
rangka pengamatan dan peninjauan masalah aspek politik, filosofis,
sosiologi, kebudayaan dan hukumnya sampai pada bentuk materiil yang
tampak berlaku pada satu masa dan tempat tertentu.
Peninjauan hukum Hindu secara historis ditujukan pada penelitian data-
data mengenai berlakunya kaidah-kaidah hukum berdasarkan dokumen
tertulis yang ada. Penekanan disini mesti pada dokumen tertulis karena
pengertian sejarah dan bukan sejarah adalah terbatas, pada bukti tertulis.
Kaidah-kaidah yang ada dalam bentuk tidak tertulis (prasejarah), tidak
bersifat sejarah melainkan secara tradisional atau kebiasaan yang didalam
hukum Hindu disebut Acara.
Kemungkinan kaidah-kaidah yang berasal dari pra-sejarah ditulis dalam
zaman sejarah, dapat dinilai sebagai satu proses pertumbuhan sejarah
hukum dari satu phase ke phase yang baru. Dari pengertian sumber
hukum tertulis, peninjauan sumber hukum Hindu dapat dilihat berdasarkan
2
penemuan dokumen yang dapat kita baca dengan melihat secara umum
dan otensitasnya. Menurut bukti-bukti sejarah, dokumen tertua yang
memuat pokok-pokok hukum Hindu, untuk pertama kalinya kita jumpai
di dalam Weda yang dikenal dengan nama Sruti. Kitab Weda Sruti tertua
adalah kitab Reg Weda yang diduga mulai ada pada tahun 2000 SM. Kita
harus bisa membedakan antara phase turunnya wahyu (Sruti) dengan
phase penulisannya. Saat penulisannya itu merupakan phase baru dalam
sejarah hukum Hindu dan diperkirakan telah dimulai pada abad ke X SM.
Berdasarkan penemuan huruf yang mulai dikenal dan banyak dipakai pada
zaman itu. Sejak tahun 2000 SM – 1000 SM. Ajaran hukum yang ada masih
bersifat tradisional dimana isi seluruh kitab suci Weda itu disampaikan
secara lisan dari satu generasi ke generasi yang baru. Sementara itu jumlah
kaidah-kaidah itu berkembang dan bertambah banyak.
Adapun kitab-kitab berikutnya yang merupakan sumber hukum pula
timbul dan berkembang pada zaman Smrti. Dalam zaman ini terdapat Yajur
Weda, Atharwa Weda dan Sama Weda. Kemudian dikembangkan pula
kitab Brahmana dan Aranyaka. Semua kitab-kitab yang dimaksud adalah
merupakan dokumen tertulis yang memuat kaedah-kaedah hukum yang
berlaku pada zaman itu. Phase berikutnya dalam sejarah pertumbuhan
sumber hukum Hindu adalah adanya kitab Dharmasastra yang merupakan
kitab undang-undang murni bila dibandingkan dengan kitab Sruti. Kitab
ini dikenal dengan nama kitab smrti, yang memiliki jenis-jenis buku dalam
jumlah yang banyak dan mulai berkembang sejak abad ke X SM. Di dalam
buku-buku ini pula kita dapat ketahui keterangan tentang berbagai macam
cabang ilmu dalam bentuk kaedah-kaedah yang dapat dipergunakan
sebagai landasan pola berpikir dan berbuat dalam kehidupan ini. Kitab
smrti ini dikelompokkan menjadi enam jenis yang dikenal dengan istilah
Sad Vedangga. Dalam kaitannya dengan hukum yang terpenting dari Sad
Vedangga tersebut adalah dharma sastra (Ilmu Hukum). Kitab dharma
sastra menurut bentuk penulisannya dapat dibedakan menjadi dua macam,
antara lain :
a. Sutra, yaitu bentuk penulisan yang amat singkat yakni semacam
aphorisme.
b. Sastra, yaitu bentuk penulisan yang berupa uraian-uraian panjang atau
lebih terinci.
Di antara kedua bentuk tersebut diatas, bentuk sutra dipandang lebih tua
waktu penulisannya yakni disekitar kurang lebih tahun 1000 SM. Sedangkan
bentuk sastra kemungkinannya ditulis disekitar abad ke VI SM. Kitab
smrti merupakan sumber hukum baru yang menambahkan jumlah kaidah-
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti 23
kaidah hukum yang berlaku bagi masyarakat Hindu. Disamping kitab-
kitab tersebut diatas yang dipergunakan sebagai sumber hukum Hindu,
juga diberlakukan adat-istiadat. Hal ini merupakan langkah maju dalam
perkembangan hukum Hindu. Menurut catatan sejarah perkembangan
hukum Hindu, periode berlakunya hukum tersebut pun dibedakan menjadi
beberapa bagian, antara lain:
a. Pada zaman Krta Yuga, berlaku Hukum Hindu (Manawa Dharmasastra)
yang ditulis oleh Manu.
b. Pada zaman Treta Yuga, berlaku Hukum Hindu (Manawa Dharmasastra)
yang ditulis oleh Gautama.
c. Pada zaman Dwapara Yuga, berlaku Hukum Hindu (Manawa
Dharmasastra yang ditulis oleh Samkhalikhita.
d. Pada zaman Kali Yuga, berlaku Hukum Hindu (Manawa Dharmasastra)
yang ditulis oleh Parasara.
Keempat bentuk kitab Dharmasastra di atas, sangat penting kita ketahui
dalam hubungannya dengan perjalanan sejarah hukum Hindu. Hal ini patut
kita camkan mengingat agama Hindu bersifat universal, yang berarti kitab
Manawa Dharmasatra yang berlaku pada zaman Kali Yuga juga dapat
berlaku pada zaman Trata Yuga. Demikian juga sebaliknya.
2. Sumber Hukum Hindu dalam Arti Sosiologi.
Penggunaan sumber hukum ini biasanya dipergunakan oleh para sosiolog
dalam menyusun thesa-thesanya, sumber hukum itu dilihat dari keadaan
ekonomi masyarakat pada zaman-zaman sebelumnya. Sumber hukum ini
tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus di tunjang oleh data-data sejarah
dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu sumber hukum ini tidak bersifat
murni berdasarkan ilmu sosial semata melainkan memerlukan ilmu bantu
lainnya.
Pengetahuan yang membicarakan tentang kemasyarakatan disebut dengan
sosiologi. Masyarakat adalah kelompok manusia pada daerah tertentu yang
mempunyai hubungan, baik hubungan agama, budaya, bahasa, suku, darah
dan yang lainnya. Hubungan diantara mereka telah mempunyai aturan
yang melembaga, baik berdasarkan tradisi maupun pengaruh-pengaruh
baru lainnya yang datang kemudian. Pemikiran tentang berbagai kaidah
hukum tidak terlepas dari pandangan-pandangan masyarakat setempat.
Terlebih pada umumnya hukum itu bersifat dinamis, maka peranan para
pemikir, orang-orang tua, lembaga desa, Parisada dan lembaga yang
lainnya turut juga mewarnai perkembangan hukum yang dimaksud. Di
dalam mempelajari data-data tertentu yang bersumber pada kitab Weda,
kitab Manawa Dharmasastra menyebutkan sebagai berikut.
”Idanim dharma pramananya ha, wedo’khilo dharmamulam smrtisile ca
tadwidam, acarassaiwa sadhunam atmanastutirewa ca”.
Terjemahan:
Seluruh pustaka suci Weda adalah sumber pertama dari pada dharma,
kemudian adat-istiadat, dan lalu tingkah-laku yang terpuji dari orang-
orang budiman yang mendalami Weda, juga kebiasaan orang-orang suci
dan akhirnya kepuasan diri-sendiri (Manawa Dharmasastra, II.6).
Kitab suci tersebut di atas secara tegas menyatakan bahwa, sumber hukum
(dharma) bukan saja hanya kitab-kitab sruti dan smrti, melainkan juga
termasuk sila (tingkah laku orang-orang beradab), acara (adat-istiadat atau
kebiasaan setempat) dan atmanastuti yaitu segala sesuatu yang memberikan
kebahagiaan pada diri sendiri. Oleh karena aspek sosiologi tidak hanya
sebatas mempelajari bentuk masyarakat tetapi juga kebiasaan dan moral
yang berkembang dalam masyarakat setempat.
Sesungguhnya masih banyak lagi sloka-sloka suci Weda yang menekankan
betapa pentingnya Weda, baik sebagai ilmu maupun sebagai alat di dalam
membina masayarakat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan-ketentuan
yang ada itu penghayatan Weda bersifat sangat penting karena bermanfaat
bukan saja kepada orang itu tetapi juga yang akan dibinanya. Karena
itu Weda bersifat obligator baik untuk dihayati, diamalkan, dan maupun
sebagai ilmu. Dengan mengutip beberapa sloka yang relatif penting artinya
dalam menghayati Weda itu, nampaknya semakin jelas mengapa Weda,
baik Sruti maupun Smrti sangat penting artinya. Kebajikan dan kebahagiaan
adalah karena dharma berfungsi sebagaimana mestinya. Inilah yang
menjadi hakekat dan tujuan dari pada penyebaran Weda itu, seiring dengan
tuntutan memperoleh pengetahuan Dewasa ini yakni dengan mengingat,
memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta atau
mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta sesuai
dengan tatanan yang berlaku.
3. Sumber Hukum Hindu dalam Arti Formal
Yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti formal menurut
Mr.J.L.Van Aveldoorm adalah sumber hukum yang berdasarkan bentuknya
yang dapat menimbulkan hukum positif itu, artinya dibuat oleh badan atau
lembaga yang berwenang. Yang termasuk sumber hukum dalam arti formal
dan bersifat pasti yaitu; Undang-undang, Kebiasaan dan adat, serta Traktat
(Puja, Gde. 1984:85).
Disamping sumber-sumber hukum yang disebutkan di atas, ada juga
penunjukkan sumber hukum dengan menambahkan kata yurisprudensi
dan pendapat para ahli hukum. Dengan demikian dapat kita lihat susunan
sumber hukum dalam arti formal sebagai berikut:
a. Undang-undang.
b. Kebiasaan dan adat.
c. Traktat
d. Yurisprudensi
e. Pendapat ahli hukum yang terkenal.
Sistematika susunan sumber hukum seperti tersebut di atas ini, dianut
pula dalam hukum Internasional sebagai tertera dalam pasal 38 Piagam
Mahkamah Internasional dengan menambahkan azas-azas umum hukum
yang diakui oleh berbagai bangsa yang beradab sebagai sumber hukum
juga. Dengan demikian, terdapat susunan hukum sebagai berikut:
a. Traktat Internasional yang kedudukannya sama dengan undang-undang
terhadap negara itu.
b. Kebiasaan Internasional.
c. Azas-azas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
d. Keputusan-keputusan hukum sebagai yurisprudensi bagi suatu negara.
e. Ajaran-ajaran yang dipublikasi oleh para ahli dari berbagai negara hukum
tersebut sebagai alat tambahan dalam bidang pengetahuan hukum.
Sistem dan azas yang dipergunakan mengenai masalah sumber hukum
terdapat pula dalam kitab Weda, sebagaimana tersurat dalam kitab Manawa
Dharmasastra bahwa ”seluruh pustaka suci Weda (sruti) merupakan
sumber utama dari pada dharma (agama Hindu), kemudian barulah smrti
disamping sila (kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang
menghayati Weda) dan kemudian acara (tradisi-tradisi dari orang-orang
suci) serta akhirnya atmanastuti yakni rasa puas diri sendiri”.
Berdasarkan penjelasan sloka suci kitab hukum Hindu tersebut di atas,
maka dapat kita mengetahui bahwa sumber-sumber hukum Hindu menurut
Menawa Dharmasastra, adalah sebagai berikut; Weda Sruti, Weda Smrti,
Sila, Acara (Sadacara), Atmanastuti.
Sruti berdasarkan penafsiran yang otentik dalam kitab smrti adalah Weda
dalam arti murni, yaitu wahyu-wahyu yang dihimpun dalam beberapa
buah buku, yang disebut mantra samhita. Kitab Weda samhita ada empat
jenis yang disebut dengan catur Weda samhita. Bila keberadaan kitab-
kitab ini kita bandingkan dengan kitab-kitab perundang-undangan, maka
sruti adalah undang-undang dasar itu, karena sruti merupakan sumber atau
asal dari segala aturan (sumber dari segala sumber hukum). Sedangkan
smrti merupakan peraturan-peraturan atau ajaran-ajaran yang dibuat
bersumberkan pada sruti. Oleh karena itu, dalam perundang-undangan
smrti disamakan dengan undang-undang, baik undang-undang organik
maupun undang-undang anorganik.
Sila merupakan tingkah laku orang-orang beradab, dalam kaitannya dengan
hukum, sila adalah menjadikan tingkah laku orang-orang beradab sebagai
contoh dalam kehidupan. Sedangkan acarya adalah adat-istiadat yang hidup
dalam masyarakat yang merupakan hukum positif. Atmanastuti adalah
rasa puas pada diri. Rasa puas merupakan ukuran yang selalu diusahakan
oleh setiap manusia. Namun, kalau rasa puas itu diukur pada diri pribadi
seseorang akan menimbulkan berbagai kesulitan karena setiap manusia
memiliki rasa puas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, rasa puas tersebut
harus diukur atas dasar kepentingan publik atau umum. Penunjukkan
rasa puas secara umum tidak dapat dibuat tanpa pelembagaannya. Weda
mempergunakan sistem kemajelisan sebagai dasar ukuran untuk dapat
mewujudkan rasa puas tersebut. Majelis Parisada adalah majelis para
ahli yang disebut para wipra (brahmana) ahli dari berbagai cabang ilmu
pengetahuan.
Demikian keberadaan hukum formal bila dikaitkan dengan keberadaan
hukum agama, berserta lembaganya yang ada sampai sekarang ini.
4. Sumber Hukum Hindu dalam Arti Filsafat
Filsafat merupakan dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum itu sendiri.
Sumber hukum ini dapat bersumber dari banyak sumber dan luas, karena
isi sumber hukum ini meliputi seluruh proses pembentukan sumber hukum
sejak zaman dahulu hingga sekarang. Daya mengikat hukum ini terhadap
para anggotanya tergantung pada sifat dan bentuk kaedah-kaedah hukum
ini, apakah bersifat normatif atau bersifat mengatur.
Sumber hukum dalam arti filsafat merupakan aspek rasional dari agama
dan merupakan satu bagian yang tak terpisahkan atau integral dari agama.
Filsafat adalah ilmu pikir, filsafat juga merupakan pencairan rasional ke
dalam sifat kebenaran atau realistis, yang juga memberikan pemecahan
yang jelas dalam mengemukakan permasalahan-permasalahan yang lembut
dari kehidupan ini, dimana ia juga menunjukkan jalan untuk mendapatkan
pembebasan abadi dari penderitaan akibat kelahiran dan kematian.
Berfilsafat bermula dari keperluan praktis umat manusia yang menginginkan
untuk mengetahui masalah-masalah transendental ketika ia berada dalam
perenungan tentang hakikat kehidupan itu sendiri. Filsafat membimbing
manusia tidak saja menjadi pandai tetapi juga menuntun manusia untuk
mencapai tujuan hidup, yaitu jagadhita dan moksa. Untuk dapat hidup
bahagia, baik di dunia maupun di akhirat diperlukan adanya keharmonisan
hidup. Hal ini, bisa diajarkan dan diberikan filsafat. Untuk mencapai
tingkat kebahagiaan itu ilmu filsafat Hindu menegaskan sistem dan metode
pelaksanaannya sebagai berikut:
a. Harus berdasarkan pada dharma
b. Harus diusahakan melalui keilmuan (Jnana)
c. Hukum didasarkan pada kepercayaan (Sadhana)
d. Harus didasarkan pada usaha yang secara terus menerus dengan
pengendalian; pikiran, ucapan, dan perilaku
e. Harus ditebus dengan usaha prayascita atau penyucian (Puja, Gde.
1984:84).
Filsafat Hindu mengajarkan sistem dan metode penyampaian buah pikiran.
Logika dan pragmatisme guna mendapatkan kebenaran ilmu (pramana)
yang disebut satya. Kita harus menyadari bahwa hukum itu menyangkut
berbagai bidang, oleh sebab itu, filsafat sangat diperlukan untuk menyusun
hipotesis hukum. Bahkan boleh dikatakan filsafat menduduki kedudukan
yang amat penting di dalam ilmu hukum yang disebut ”filsafat hukum”.
Agama bukan hanya mengajarkan bagaimana manusia menyembah Tuhan.
Tetapi juga memuat tentang; filsafat, hukum, dan lain-lain.
Manawa Dharmasastra adalah kitab suci agama Hindu, yang memuat
berbagai masalah hukum dilihat dari sistem kefilsafatannya, sosiologinya,
dan bahkan dari aspek politik. Mengingat masalah hukum tersebut
menyangkut berbagai bidang yang sangat luas, maka tidak akan terelakkan
betapa pentingnya arti filsafat dalam menyusun suatu hipotesa hukum,
bahkan filsafat menduduki tempat yang terpenting dalam ilmu hukum yang
dituangkan dalam suatu cabang ilmu hukum yang disebut ”filsafat hukum”.
5. Sumber Hukum menurut Weda
Dalam sloka II.6 kitab Manawadharmasastra ditegaskan bahwa, yang
menjadi sumber hukum umat sedharma ”Hindu” berturut-turut sesuai
urutan adalah sebagai berikut.
a. Sruti
b. Smrti
c. Sila
d. Sadacara
e. Atmanastuti (Pudja dan Sudharta, 2004:31).
P.N. Sen, dan G.C. Sangkar, menyatakan bahwa sumber-sumber hukum
Hindu berdasarkan ilmu dan tradisi adalah:
a. Sruti
b. Smrti
c. Sila
d. Sadacara
e. Atmanastuti
f. Nibanda
Nibanda adalah nama kelompok buku atau tulisan yang dibuat oleh para ahli
pada zaman dahulu yang isinya bersifat pembahasan atau kritik terhadap
materi hukum yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Sruti sebagai
Sumber Hukum Hindu Pertama, sebagaimana kitab Manawadharmasastra
II.10 menyatakan bahwa; sesungguhnya Sruti adalah Weda, Smrti itu
Dharmasastra, keduanya tidak boleh diragukan apapun juga karena keduanya
adalah kitab suci yang menjadi sumber dari pada hukum. Selanjutnya
mengenai Weda sebagai sumber hukum utama, sebagaimana dinyatakan
dalam kitab Manawadharmasastra II.6 bahwa; seluruh Weda sumber utama
dari pada hukum, kemudian barulah smrti dan tingkah laku orang-orang
baik, kebiasaan dan atmanastuti.
Pengertian Weda sebagai sumber ilmu menyangkut bidang yang sangat
luas sehinga Sruti dan Smrti diartikan sebagai Weda dalam tradisi Hindu.
Sedangkan ilmu hukum Hindu itu sendiri telah membatasi arti Weda pada
kitab Sruti dan Smrti saja. Kitab-kitab yang tergolong Sruti menurut tradisi
Hindu adalah: Kitab Mantra, Brahmana dan Aranyaka. Kitab Mantra terdiri
dari: Rg Weda, Sama Weda, Yajur Weda dan Atharwa Weda.
Smrti merupakan kitab-kitab teknis yang merupakan kodifikasi berbagai
masalah yang terdapat di dalam Sruti. Smrti bersifat pengkhususan yang
memuat penjelasan yang bersifat autentik, penafsiran dan penjelasan ini
menurut ajaran Hukum Hindu dihimpun dalam satu buku yang disebut
Dharmasastra. Dari semua jenis kitab Smrti yang terpenting adalah kitab
Dharmasastra, karena kitab inilah yang merupakan kitab Hukum Hindu.
Ada beberapa penulis kitab Dharmasastra antara lain:
a. Manu
b. Apastambha
c. Baudhayana
d. Wasistha
e. Sankha Likhita
f. Yanjawalkya
g. Parasara
Dari ketujuh penulis tersebut, Manu yang terbanyak menulis buku
dan dianggap sebagai standar dari penulisan Hukum Hindu itu. Secara
tradisional Dharmasastra telah dikelompokkan menjadi empat kelompok
menurut zamannya masing-masing yaitu:
a. Zaman Satya Yuga, berlaku Dharmasastra yang ditulis oleh Manu.
b. Zaman Treta Yuga, berlaku Dharmasastra yang ditulis oleh Yajnawalkya.
c. Zaman Dwapara Yuga, berlaku Dharmasastra yang ditulis oleh Sankha
Likhita.
d. Zaman Kali Yuga, berlaku Dharmasastra yang ditulis oleh Parasara.
Sila berarti tingkah laku, susila berarti tingkah laku orang-orang yang baik
atau suci. Tingkah laku tersebut meliputi pikiran, perkataan dan perbuatan
yang suci. Pada umumnya tingkah laku para Maha Rsi dijadikan standar
penilaian yang patut diteladani. Kaidah-kaidah tingkah laku yang baik
tersebut tidak tertulis di dalam Smrti, sehingga sila tidak dapat diartikan
sebagai hukum dalam pengertian yang sebenarnya, walaupun nilai-nilainya
dijadikan sebagai dasar dalam hukum positif.
Sadacara dipandang sebagai sumber hukum Hindu positif. Dalam
bahasa Jawa Kuna Sadacara disebut dåûta yang berarti kebiasaan. Untuk
memahami pemikiran hukum Sadacara ini, maka hakekat dasar Sadacara
adalah penerimaan Drsta sebagai hukum yang telah ada di tempat mana
Hindu itu berkembang. Dengan demikian sifat hukum Hindu adalah
fleksibel.
3
Atmanastuti artinya rasa puas pada diri sendiri. Perasaan ini dijadikan ukuran
untuk suatu hukum, karena setiap keputusan atau tingkah laku seseorang
mempunyai akibat. Atmanastuti dinilai sangat relatif dan subyektif, oleh
karena itu berdasarkan Manawadharmasastra II.109 dan 115 menjelaskan
bahwa; bila memutuskan kaidah-kaidah hukum yang masih diragukan
kebenarannya, keputusan diserahkan kepada majelis yang terdiri dari para
ahli dalam bidang kitab suci dan logika agar keputusan yang dilakukan
dapat menjamin rasa keadilan dan kepuasan yang menerimanya.
Nibanda merupakan kitab yang berisi kritikan, gubahan-gubahan baru
dengan komentar yang memberikan pandangan tertentu terhadap suatu hal
yang telah dibicarakan.
Nibanda dijadikan pedoman dalam memberikan definisi dari suatu
hukum atau tingkah laku sosial antar umat beragama Hindu. Istilah lain
Nibanda adalah Bhasya yaitu jenis-jenis rontal yang membahas pandangan
tertentu yang telah ada sebelumnya, dengan demikian Kuttaramanawa,
Manusasana, Putrasasana, Rsisasana dll, semuanya termasuk ke dalam
kelompok Nibanda.
Demikianlah dapat diuraikan secara singkat beberapa sumber hukum Hindu
yang diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam mengamati, menanya,
mengumpulkan, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan dalam
kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarnya.
Uji Kompetensi:
1. Buatlah ringkasan tentang pelaksanaan hukum Hindu yang ada
di lingkungan sekitar-mu, berdasarkan sumber-sumber yang ada
di media sosial maupun media pendidikan yang anda ketahui!
Kumpulkanlah sesuai ketentuan yang diberikan oleh bapak/ibu
guru yang mengajar di kelas-mu!
2. Setelah membaca teks yang ada dan tersedia, apakah yang anda
ketahui tentang sumber hukum Hindu? sebutkan dan jelaskanlah!
3. Hukum Hindu yang manakah yang sedang diterapkan atau berlaku
di sekitar lingkungan masyarakat-mu? Amati dan buatlah catatan
seperlunya yang berhubungan dengan hal itu! Hasil pengamatan
dan pecatatan yang anda lakukan, diskusikanlah dengan orang
tuamu, selanjutnya buatlah laporannya sesuai dengan petunjuk
C. Çloka kitab suci yang menjelaskan sumber Hukum
Hindu.
Himpunan sabda suci Tuhan Yang Maha Esa disebut Weda, dan bentuknya
berupa syair-syair yang indah disebut mantra. Weda bagaikan seorang ibu
yang membimbing mereka yang beriman untuk memperoleh kemakmuran,
panjang umur, kehidupan yang penuh semangat kerja, kemasyuran, kekayaan
dan kemuliaan. Çloka adalah sejenis puisi yang mengandung ajaran, biasanya
terdiri dari 4 (empat) lirik yang berirama yang mengandung lampiran dan isi.
Berikut ini dapat disajikan beberapa çloka dari kitab suci yang menggariskan
Weda sebagai sumber hukum yang bersifat universal, antara lain sebagai
berikut.
”Yaá pàvamànir adhyeti
åûibhiá saý bhåaý rasam.
sarvaý sa pùtam aúnati
svaditaý màtariúvanà”
membuat laporan, batas waktu pengumpulan laporan dan manfaat
pembuatan laporan yang ditentukan oleh bapak/ibu guru yang
mengajar di kelasmu!
4. Manfaat apakah yang dapat dirasakan secara langsung dari usaha
dan upaya-mu memahami dan mempedomani tentang hukum
Hindu dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup
bermasyarakat? Tuliskanlah pengalaman anda!
5. Bila seseorang mempedomani dan melaksanakan hukum Hindu
dalam pengabdian hidupnya atau mengabaikannya, apakah yang
akan terjadi? Buatlah narasinya 1 – 3 halaman diketik dengan huruf
Times New Roman – 12, spasi 1,5 cm, ukuran kertas kwarto; 4-3-
3-4!
”Diskusikanlah kutipan bait-bait sloka kitab suci” berikut ini dengan;
teman sekelasmu, orang tua di rumah, dan siapa saja yang menurut-
mu pantas diajak berdiskusi. Buatlah laporan hasil diskusimu, selamat
mencoba...!
Terjemahan:
”Dia yang menyerap (memasukkan ke dalam pikiran) melalui pelajaran-
pelajaran pemurnian intisari mantra-mantra Weda yang diungkapkan kepada
para Rûi, menikmati semua tujuan yang sepenuhnya dimurnikan yang dibuat
manis oleh Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi nafas hidup semesta alam
(Ågveda IX.67.31).
”Pàvamànir yo adhyeti-
åûibhiá saýbhåaý rasam
tasmai sarasvati duhe
kûiraý sarpir madhùdakam”.
Terjemahan:
‘Siapapun juga yang mempelajari mantra-mantra weda yang suci yang berisi
intisari pengetahuan yang diperoleh para Rûi, Dewi pengetahuan (yakni Sang
Hyang Saraswati) menganugerahkan susu, mentega yang dijernihkan, madu
dan minuman Soma (minuman para Dewa)’(Ågveda IX.67.32).
”Iyam te rad yantasi yamano
dhruvo-asi dharunah.
kryai tva ksemaya tva
rayyai tva posaya tva”.
Terjemahan:
Wahai pemimpin, itu adalah negara-mu, engkau pengawasnya. Engkau
mawas diri, teguh hati dan pendukung warga negara. Kami mendekat padamu
demi perkembangan pertanian, kesejahtraan manusia, kemakmuran yang
melimpah” (Yajurveda IX.22).
”Ahaý gåbhóàmi manasà manàýsi
mama cittam anu cittebhir eta.
mama vaseûu hrdayàni vah krnomi,
mama yàtam anuvartmàna eta”.
Terjemahan:
”Wahai para prajurit, Aku pegang (samakan) pikiranmu dengan pemikiran-
Ku. Semoga anda semua mengikuti aku menyesuaikan pikiran-mu dengan
pikiran-ku. Aku tawan hatimu. Temanilah aku dengan mengikuti jalan-Ku,
(Atharvaveda, VI.94.2).
Weda merupakan karunia ibu Saraswati, dan orang-orang yang mempelajari
serta mengamalkannya dengan keyakinan yang mantap akan terpenuhi
keinginannya. Mantra-mantra Weda mengandung kekuatan kedewataan dan
sabda suci ini hendaknya diajarkan kepada semua orang dalam profesi apapun
di masyarakat bahkan orang-orang asing pun tidak tertutup untuk mempelajari
kitab suci Weda, ajarannya bersifat abadi memberikan perlindungan kepada
umatnya. Selanjutnya kitab smrti menjelaskan sebagai berikut.
”Kàmàtmatà na praúasta
na caiwe hàstya kàmatà,
kàmyo hi wedàdhigamaá
karmayogasca waidikaá”
Terjemahan:
Berbuat hanya karena nafsu untuk memperoleh pahala tidaklah terpuji namun
berbuat tanpa keinginan akan pahala tidak dapat kita jumpai di dunia ini
karena keinginan-keinginan itu bersumber dari mempelajari Weda dan karena
itu setiap perbuatan diatur oleh Weda (Manawa Dharmasastra, II.2).
”Teûu samyag vartta màno
gacchatya maralokatàm,
yathà samkalpitàýúceha
sarwan kaman samaúnute”
Terjemahan:
Ketahuilah bahwa ia yang selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang
telah diatur dengan cara yang benar, mencapai tingkat kebebasan yang
sempurna kelak dan memperoleh semua keinginan yang ia mungkin inginkan
(Manawa Dharmasastra, II.5).
3
”Yo’ varnanyeta te mùle
hetu úàstràúrayad dvijaá,
sa sàdhubhir bahiûkàryo
nàstiko vedanindakaá”.
Terjemahan:
Setiap dwijati yang menggantikan dengan lembaga dialektika dan dengan
memandang rendah kedua sumber hukum (Sruti dan Smrti) harus dijauhkan
dari orang-orang bijak sebagai seorang atheis dan yang menentang Weda
(Manawa Dharmasastra, II.11).
”Kitrúaá sisyo ‘dhyàpya ityàha;
àcàrya putrah úuúrusur
jnànado dharmika úuciá,
àptaá úakto rthadaá sàdhuá
svo ‘dhyàpyo daúa dharmataá”.
Terjemahan:
Menurut hukum suci, ke sepuluh macam orang-orang berikutnya adalah putra
guru yaitu ia yang berniat melakukan pengabdiannya, ia yang memberikan
pengetahuan, orang yang sepenuh hatinya menaati UU, orang yang suci, orang
yang berhubungan karena perkawinan atau persaudaraan orang yang memiliki
kemampuan rohani, orang yang menghadiahkan uang, orang yang jujur dan
keluarga (mereka) dapat mempelajari Weda (Manawa Dharmasastra, II.109).
”Yam eva tu úuciý vidyàm
niyataý brahmacàrinam,
tasmai màý brùhi vipràya
nidhipàyà pramàdine”.
Terjemahan:
Tetapi serahkanlah saya kepada seorang brahmana yang anda ketahui pasti
bahwa ia orang yang sudah suci, yang bisa mengendalikan panca indranya,
berbudi baik dan tekun (Manawa Dharmasastra, II.115).
”Pitådeva manuûyànàm
Vedaú cakûuá sanàtanam,
aúakyaý càprameyaý ca
vedaúàstram iti sthitiá”.
Terjemahan:
Weda adalah mata yang abadi dari para leluhur, Dewa-Dewa, dan manusia;
peraturan-peraturan dalam Weda sukar dipahami manusia dan itu adalah
kenyataan yang pasti (Manawa Dharmasastra, XII.94).
”Ya veda vàhyà småtayo
yàs ca kàs ca kudåûþayaá,
sarvàsta niûphalàá pretya
tamo niûþhà hi tà småtàá”
Terjemahan:
Semua tradisi dan sistem kefilsafatan yang tidak bersumber pada Weda tidak
akan memberi pahala kelak sesudah mati karena dinyatakan bersumber dari
kegelapan (Manawa Dharmasastra, XII.95).
”Utpadyànte cyavante ca
yànyato ‘nyàni kànicit,
tànyarvakalika tayà
niûphalànya nåtàni ca”.
Terjemahan:
Semua ajaran yang timbul, yang menyimpang dari Weda segera akan musnah,
tidak berharga dan palsu karena tak berpahala (Manawa Dharmasastra, XII.
96).
”Vibhartti sarva bhùtàni
veda úàstraý sanàtanam,
tasmàd etat param manye
yajjantorasya sàdhanam”.
3
Terjemahan:
Ajaran Weda menyangga semua mahkluk ciptaan ini, karena itu saya
berpendapat, itu harus dijunjung tinggi sebagai jalan menuju kebahagiaan
semua insan (Manawa Dharmasastra, XII. 99).
”Senàpatyaý ca ràjyaý ca
daóða netåtwam eva ca,
sarva lokàdhipatyaý ca
veda úàstravid arhati”.
Terjemahan:
Panglima angkatan bersenjata, Pejabat pemerintah, Pejabat pengadilan dan
penguasa atas semua dunia ini hanya layak kalau mengenal ilmu Weda itu
(Manawa Dharmasastra, XII.100).
”Doûair etaiá kula-ghnànàý
varna-saókara-kàrakaih,
utsàdyante jàti-dharmàá
kula-dharmàú ca úàúvatàá”.
Terjemahan:
Karena dosa dan kehancuran keluarga ini membawa keruntuhan bagi hukum
golongan (varna dharma), kebiasaan keluarga dan hukum keluarga hancur
untuk selama-lamanya, (Bhagawadgìtà, I.43).
”Atha cet tvam imaý dharmyaý
saògràmaý na kariûyasi,
tatah sva-dharmaý kirtiý ca
hitvà pàpam avàpsyasi”.
Terjemahan:
Akhirnya bila engkau tidak berperang, sebagaimana kewajiban, dengan
meninggalkan kewajiban dan kehormatan, maka penderitaanlah yang akan
kau peroleh, (Bhagawadgìtà, II.33).
”Yadà yadà hi dharmasya
glànir bhavati bhàrata,
abhyutthànam adharmasya
tadàtmànam srjàmy aham”.
Terjemahan:
Sesungguhnya manakala dharma berkurang kekuasaannya dan tirani hendak
merajalela, wahai arjuna, saat itu aku ciptakan diriku sendiri, (Bhagawadgìtà,
IV.7).
”Paritràóàya sàdhànàý
vinàsàya ca duûkrtàm,
dharma-saýsthàpanàrthaya
sambhavàmi yuge-yuge”.
Terjemahan:
Untuk melindungi orang-orang baik dan untuk memusnahkan orang-orang
jahat, Aku lahir ke dunia dari masa ke masa, untuk menegakkan dharma,
(Bhagawadgìtà, IV.8).
”Kûipram bhavati dharmàtmà
úaúvac-chàntiý nigacchati,
kaunteya pratijànihi
na me bhaktaá pranaúyati”.
Terjemahan:
Dengan segera ia menjadi orang benar dan mencapai kedamaian yang kekal
abadi; ketahuilah, wahai Arjuna, para pemuja-Ku pasti tak akan memusnahkan,
(Bhagawadgìtà, IX.31).
”Çrutyuktaá paramo dharmas-
tathà smrti gato ‘parah,
çistàcàrah parah proktasrayo
dharmàá sanàtanàá.
38 Kelas XII SMA/SMK
Kunang kengetakena, sasing kajar de sang hyang çruti dharma ngaranika,
sakajar de sang hyang smrti kuneng dharma ta ngaranika, çistacara kunang,
acaranika sang çista, dharma ngaranika, sista ngaran sang hyang satyawadi,
sang apta, sang patisthan, sang panadahan upa deça sangksepa ika katiga,
dharma ngaranira.
Terjemahan:
Adapun yang patut untuk diingat-ingat, semua apa yang diajarkan oleh Çruti
disebut dharma, semua yang diajarkan oleh Smrti pun dharma namanya,
demikian pula tingkah laku orang çista disebut dharma, yang disebut çista
adalah yang berkata-kata benar, orang yang dapat dipercaya, orang yang
menjadi tempat pensucian, orang yang menjadi tempat menerima ajaran
kerohanian, singkatnya ketiganya itu, dharma namanya, (Sarasamuçcaya, 40).
”Çruyatàm dharmasàswam
çrutwà çaiwopadhàryatàm,
atmanah pratikùlani na
paresàm samàcara.
Matangnyan rengo sarwadàya, paramàrtha ning sinangguh dharma telas
rinengonta çupwanantà ta ri hati, ikang kadi ling mami ngùni wih, sasing tak
kahyun yàwakta, yatika tanulahakenanta ring len.
Terjemahan:
Karena itu dengarkanlah segala upaya, makna yang dianggap dharma, setelah
engkau mendengarnya, camkan itu baik-baik di hati, sebagai mana yang telah
saya katakan sebelumnya, segala sesuatu yang tidak berkenan di hatimu, yang
itu janganlah hendaknya engkau lakukan kepada orang lain, (Sarasamuçcaya,
44).
”Dharmaçcennàwasideta
kapàlenàpi jiwataá,
àdhyo smityawagantawyam
dharma wittà hi sadhawaá”.
Yadyapin atyanta daridra keta ngwang, mahuripa ta dening tasyan, yan
langgeng apageh ring dharmàprawrtti, hidepen ta sugih jugàwakta, apan
anghing dharmaprawrtti, màs manik sang sàdhu ngaranira, yatika prihen
arjanan, yatika ling mami màs manik tan kena ring corahhayàdi.
Terjemahan:
Walaupun sangat miskin dan hidup dari hasil meminta-minta, jika tetap teguh
dalam menjalankan dharma, anggaplah dirimu kaya juga, sebab perbuatan
dharma itulah merupakan harta kekayaan orang yang saleh, yang itu supaya
diusahakan, yang itu yang kukatakan harta kekayaan yang tak dapat dicuri,
dirampas dan sebagainya, (Sarasamuçcaya, 50).
”Dharmamàçarato wrttiryadi
nopagamisyati,
na nama kin çilochàmbu
çàkàdyapi wipatsyate”.
Lawan ling mami, ika sang kewala tumungkulanang dharma-prawrtti, tàtan
penemwa upajìwananira, apa matangnya tar polih angasag, gagan, wwai,
lwirning sulabha takwanani harakanira.
Terjemahan:
Lagi pula kukata-kan, orang yang tekun melaksanakan dharma, tidak akan tidak
memperoleh penghidupannya, apa sebabnya tidak mendapatkan makanan,
sayur-sayuran, air, segala macam itu seakan-akan menawarkan dirinya untuk
menjadi makanannya, (Sarasamuçcaya, 51).
Dharma ”hukum” hendaknya dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-
sungguh dalam pengabdian hidup ini guna mewujudkan hidup yang sejahtera
dan bahagia. Demiki
.jpg)
