penjajahan di indonesia

Cornelis de Houtman tiba di Banten pada tahun 1595 dan berhasil 

membawa cukup banyak rempah-rempah ke negeri Belanda. Sejak saat itu

banyak perusahaan-perusahaan Belanda yang melakukan ekspedisi untuk 

mencari rempah-rempah Indonesia. Pada tahun 1601 empat belas buah 

ekspedisi yang berbeda diberangkatkan dari Belanda setelah armada dibawah 

pimpinan Jacob van Neck berhasil memperoleh keuntungan sebanyak 400 

persen pada tahun 1599.1

Banyaknya kedatangan para pedagang Eropa ke Indonesia menyebabkan 

persaingan yang sangat ketat antar pedagang dan perusahaan. Persaingan 

ketat antara perusahaan pelayaran niaga dalam mengklaim monopoli 

perdagangan di Asia, khususnya Nusantara menyebabkan keuntungan yang 

diperoleh merosot. Untuk mengatasi hal itu pihak pemerintah Belanda

memutuskan untuk menyatukan semua perusahaan pelayaran niaga tersebut 

dalam satu perusahaan saja. Pada tanggal 20 Maret 1602 dengan bantuan 

pemerintah masing-masing, dan intervensi keluarga Oranye (Pangeran 

Mauritz), Staten General mengeluarkan sebuah surat izin (Octrooi) pada 

Hal ini membuktikan bahwa wilayah Indonesia 

sudah mulai menjadi tujuan utama dan incaran tokoh imperialisme yang 

mencari keuntungan sebanyak-banyaknya demi industri negerinyasebuah perusahaan yang dinamakan Verenigde Oostindische Compagnie 

(Serikat Perusahaan Perdagangan di Asia Timur).2

Perkembangannya, Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) tidak 

hanya menciptakan jabatan Gubernur Jenderal untuk menangani secara lebih 

tegas lagi urusan-urusan VOC di Asia, tetapi juga mempunyai sebuah markas 

besar yang tetap yaitu di Jayakarta. Nama Jayakarta sendiri kemudian diubah 

menjadi Batavia3

 2 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah 

Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia (1700-1900).

Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hlm. 29.

3 Batavia diambil dari nama suku bangsa Jerman Kuno di negeri 

Belanda, lihat Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dalam 

Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia (1700-

1900). Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hlm. 45.

setelah Jenderal Jan Pieterszoon Coen merebut Jayakarta 

dari Pangeran Wijayakrama. Pangeran Wijayakrama adalah seorang pangeran 

beragama islam yang memerintah Jayakarta sebagai wakil dari kerajaan 

Banten. 

Coen kemudian membangun benteng-benteng pertahanan dan 

membangun sebuah kota baru yang memiliki pola dan tata letak meniru kota￾kota di negeri Belanda di kota Batavia. Sejak saat itu Batavia menjadi pusat 

persekutuan dagang VOC untuk wilayah Hindia bagian timur. Pembangunan 

pusat pemerintahan Belanda di wilayah koloni ini menyebabkan mulai 

berdatangannya bangsa Belanda untuk mengadu nasib di negeri jajahan 

Nusantara.

Perkembangan VOC sejalan dengan pembangunan kota Batavia. VOC 

yang dibekali dengan hak istimewa4

, menjelma menjadi sebuah pemerintahan 

yang mempunyai struktur yang rapi bak sebuah negara bagian dari Kerajaan 

Belanda. Padahal pada awal pembentukannya, VOC hanyalah sebuah 

perusahaan yang dirancang untuk melakukan perdagangan secara monopoli 

antara Asia dan negeri Belanda. Pembangunan kota Batavia berjalan dengan 

sangat pesat. Jumlah penduduk kota Batavia meningkat sampai tiga kali lipat

dalam jangka waktu delapan tahun, meskipun pembangunan kota baru selesai 

pada tahun 1650.5

Penduduk yang terdapat di kota Batavia pada masa itu pun semata-mata 

terkait dengan kegiatan VOC yang monopolistik. Menurut R. Z. Leirissa 

penduduk kota Batavia pasa masa itu dapat dibagi menjadi enam katagori, 

yaitu:6

1. Pegawai dan tentara VOC;

2. Vrijburger atau bekas pegawai atau tentara VOC yang tidak mau 

kembali ke tanah airnya;

3. Mestizo atau orang yang berdarah campuran Belanda-Asia;

4. Mardijker atau bekas budak yang telah dibebaskan;

5. Orang-orang Asia (sebagian besar adalah orang Cina);

6. Berbagai etnis lain dari Nusantara.Kedatangan sejumlah pegawai-pegawai VOC ke Hindia Belanda inilah 

yang mempengaruhi lahirnya sistem pernyaian di Hindia Belanda khususnya 

di Pulau Jawa. Kebanyakan dari pegawai-pegawai Eropa itu datang ke Hindia 

Belanda sebagai perjaka. Alasannya adalah adanya peraturan yang tidak 

memperbolehkan untuk menikah, selain itu juga karena pegawai-pegawai 

Eropa baru tersebut belum mempunyai pendapatan yang memadai untuk 

menanggung sebuah keluarga Eropa. Mereka memang bermaksud untuk 

menikah dengan seorang wanita Eropa begitu mereka kembali ke tanah 

airnya. Karena itu perkawinan dengan wanita pribumi tidak biasa terjadi, 

walaupun bukan tidak pernah terdengar.7

The more well-to-do officials and estate-owners could have more than 

one concubine, at least at the beginning of the nineteenth century: Van 

Reede tot de Parkeler, Governor og Java’s Northeast Coast had 

twenty ‘favourites’, Van Bronckhorst, Resident of Juwana, had a 

‘serail’, and Van Lawick van Pabst, Commissioner of Native Affairs in 

Buitenzorg and the Priangan, was reported to have inspected his 

district with his concubines in attendance (all examples between 1800 

and 1810)

Diantara pegawai-pegawai Eropa 

tersebut memilih untuk tinggal dengan nyai pribumi sebagai gundikPernyataan Peter Boomgard diatas membuktikan bahwa pengambilan 

seorang nyai oleh para pegawai Eropa sangat digemari, mereka tidak hanya 

akan mengambil seorang nyai saja, tetapi bahkan lebih dari satu. Hal ini 

dipicu pemikiran bahwa memelihara seorang nyai dianggap lebih bermanfaat 

dan menguntungkan. Tidak semua orang Jawa bisa menganggap bentuk pernyaian ini sebagai hal yang tepat, tetapi perilaku ini tidak mengalami 

perlawanan secara terang-terangan.

Nyai merupakan lambang romantisme seksual yang memberi kunci 

suksesnya kolonialisme. Sampai abad ke 20, menurut dongeng orang-orang 

kaya Belanda yang menetap atau bertugas ke Hindia Belanda dinasehatkan 

selekas mungkin memelihara Nyai sehingga si “majikan” dapat mempelajari 

bahasa, adat istiadat, dan misteri di “Timur” dengan cepat.9

Politik Pintu Terbuka juga turut andil dalam mempengaruhi jumlah 

pegawai-pegawai Eropa yang datang ke Hindia Belanda. Pembangunan 

ekonomi dalam bentuk perkebunan-perkebunan, industri-industri manufaktur, 

maupun industri pertambangan mengakibatkan dibutuhkan lebih banyak lagi

tenaga kerja. Dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 mendukung migrasi 

para pegawai Eropa ke Hindia Belanda menjadi semakin mudah. Awalnya 

sebagian besar imigran Eropa terdiri atas golongan militer, yang besar kecil 

jumlahnya tergantung pada keadaan peperangan yang terjadi di Hindia 

Negeri “Timur” 

adalah sebutan untuk wilayah koloni di Asia Timur yang jaraknya sangat jauh 

dari negeri Belanda, memerlukan waktu yang sangat lama untuk dapat 

sampai ke sana. Selain menghabiskan banyak waktu dalam perjalanannya, 

kondisi wilayah koloni juga masih sangat jauh terbelakang bagi bangsa 

Belanda. Berbagai fasilitas publik yang sudah ada di Belanda tidak dapat 

dijumpai di sanaBelanda. Akan tetapi semenjak perdagangan, perkebunan, dan industri di 

Hindia Belanda mengalami pertumbuhan pesat di akhir abad 19 dan awal 

abad 20, maka kehadiran imigran para kapitalis dan profesional sipil Eropa 

semakin banyak jumlahnya.10

Sebenarnya praktik pernyaian sudah banyak terjadi di kalangan para 

pedagang Asia dan Portugis ketika jumlah kaum pria Belanda atau Eropa 

tidak sebanding dengan jumlah kaum wanita Belanda atau Eropa yang ada.

Meningkatnya arus kedatangan orang-orang 

Eropa ke Jawa baik sebagai pejabat pemerintah kolonial maupun sebagai 

pengusaha swasta penenaman modal pada industri perkebunan, telah 

menimbulkan derasnya arus modernisasi gaya hidup.

B. Kondisi Jawa pada Tahun 1870-1942

Jumlah kaum wanita Belanda atau Eropa yang jauh lebih sedikit 

mengakibatkan semakin maraknya praktik pernyaian pada masa 

pemerintahan Belanda di Hindia Belanda sejak dibentuknya VOC di Batavia. 

Memang harus diakui bahwa kebutuhan seksual menghadirkan nyai di daerah 

perkebunan, di dunia sipil, maupun dalam tangsi-tangsi militer.

Pada tahun 1870 hingga 1942 terjadi beberapa tahap peristiwa yang 

penting bagi negara Indonesia. Walaupun Negara Kesatuan Republik 

Indonesia belum terbentuk, namun pada sekitaran tahun inilah mulai terjadi 

perubahan besar bagi rakyat pribumi. Peristiwa awal adalah dihapuskannya cultuurstelsel12

1. Politik Kolonial Liberal

(Sistem Tanam Paksa) dan digantikan dengan politik kolonial 

Liberal. Politik kolonial Liberal ditandai dengan dikeluarkannya Undang￾Undang Agraria pada tahun 1870, kemudian disusul politik Ethis dan 

berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia pada 1942.

Tahun 1870 menjadi masa yang penting dalam perjalanan sejarah 

bangsa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pada tahun ini menjadi tonggak 

awal modernisasi di Hindia Belanda khususnya di Jawa. Masa antara 1870 

sampai dengan 1900 dalam sejarah kolonial dilihat sebagai masa Liberal. 

Artinya masa dimana pemerintah melepaskan peranan-peranan 

ekonominya (Tanam Paksa, Monopoli rempah-rempah) dan menyerahkan 

eksploitasi ekonomi kepada modal swasta. Pemerintah hanya bertindak 

sebagai wasit atau penjaga keamanan yang dilakukan melalui birokrasi dan 

tentaranya.

Rakyat mengalami masa penderitaan sangat berat akibat 

Cultuurstelsel hingga tahun 1870, yang banyak merenggut nyawa rakyat 

Dimulai dari tahun inilah Hindia Belanda mengalami 

perubahan yang sangat besar, banyaknya pihak swasta yang datang ke 

Hindia Belanda membawa pengaruh modernisme dari berbagai negara. pribumi. Permasalahan yang timbul akibat Cutuurstelsel ini 

mengakibatkan munculnya pertentangan di negeri Belanda. Melalui sistem 

ini Belanda mengalami surplus keuangan tetapi ini tidak dibenarkan 

karena dianggap melakukan penindasan terhadap orang-orang Jawa dan 

Sunda. Penindasan ini dianggap tidak manusiawi karena mempekerjakan 

rakyat pribumi tanpa memberikan upah, rakyat pribumi diharuskan terus 

bekerja tanpa imbalan yang setimpal.

Tahun 1860, seorang mantan pejabat kolonial, Eduard Douwes 

Dekker menerbitkan sebuah novel yang berjudul Max Havelaar dengan 

nama samaran ‘Multatuli’.

Perdebatan yang terjadi antara kaum liberal yang menginginkan 

dihapuskannya sistem Tanam Paksa dan kaum Konservatif, akhirnya 

mencapai kesepakatan yaitu dengan dihapuskannya sistem Tanam Paksa 

ini sedikit demi sedikit. Kaum Konservatif merupakan kelompok yang 

tetap ingin mempertahankan sistem Tanam Paksa karena telah berhasil 

Buku ini mengisahkan tentang keadaan 

pemerintah kolonial atas penindasannya terhadap rakyat pribumi melalui 

sistem Tanam Paksa di Jawa. Ternyata buku ini menjadi senjata ampuh 

dalam menentang rezim penjajahan pada abad ke-19 di Jawa. Munculnya 

novel yang berlatar keadaan nyata rakyat Hindia Belanda telah 

memberikan opini masyarakat dunia khususnya kaum liberal. Tanam 

Paksa ini dianggap perbuatan yang telah melanggar hak-hak asasi 

manusia, hingga banyak mendapat kecaman dari berbagai pihak.memberikan keuntungan yang besar kepada negeri Belanda. Penghapusan 

dilakukan mulai dari komoditi yang paling sedikit mendatangkan 

keuntungan atau yang tidak menguntungkan sama sekali.

Perubahan besar terjadi dalam masyarakat pribumi setelah golongan 

liberal yang didukung oleh orang-orang borjuis menduduki posisi ekonomi 

dan politik yang kuat sampai dengan tahun 1880-an. kerja paksa kemudian 

dihapus dan digantikan dengan kerja bebas. Kepentingan politik golongan 

liberal membawa dampak ekonomi di wilayah koloni dengan didirikannya 

infrastruktur kolonial seperti jalan kereta api dan trem, dinas pos, bank, 

dan perusahaan swasta. Usaha golongan liberal berjalan lancar dan 

keuntungan juga diperoleh dengan mudah.15

Usaha golongan liberal mendapat jalan setelah pemerintah Hindia 

Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. 

Undang-undang ini pada dasarnya melarang penjualan tanah kepada orang 

asing tetapi mereka hanya diperkenankan menyewanya dalam waktu 75 

tahun.

Seiring dengan pembangunan 

yang dilakukan di Hindia Belanda, modernisasi mulai terasa di wilayah 

koloni. Modernisasi ini didukung dengan kedatangan para pegawai Eropa 

dalam jumlah banyak ke Hindia Belanda setelah dibukanya terusan Suez 

pada tahun 1869.

Setelah itu pihak-pihak swasta berbondong-bondong datang ke 

Hindia Belanda untuk membangun berbagai pusat ekonomi seperti perusahaan-perusahaan perkebunan (onderneming), industri-industri 

manufaktur, industri pertambangan, serta jaringan distribusi perdagangan. 

Sejak diterapkannya Undang-undang Agraria, terjadilah proses 

swastanisasi dan modernisasi perekonomian dalam masyarakat di Hindia 

Belanda.

Perkembangan sejak tahun 1870 menimbulkan banyak perubahan 

berikutnya. Jaringan komunikasi (jalan) lebih mendekatkan desa dengan 

pusat-pusat administrasi. Akibat sistem komunikasi ini adalah timbulnya 

interaksi yang lebih banyak antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. 

Selain itu timbul pula interaksi antara pulau yang satu dengan pulau 

lainnya, terutama antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Manusia 

dan barang dapat diangkut dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif 

singkat dibanding dengan zaman-zaman sebelumnya. 

Maka semakin kuatlah peranan pengusaha ataupun investor 

swasta dalam perekonomian kolonial di Hindia Belanda.

Pulu Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda 

menjadi wilayah yang mengalami perubahan yang sangat besar. Hutan￾hutan dibabat dan digantikan dengan perkebunan-perkebunan yang 

didirikan di beberapa wilayah Jawa. Pabrik-pabrik gula dibangun dengan 

megah, rel kereta api, dan jalan raya yang menghubungkan antar kota 

semakin banyak hingga mobilisasi menjadi lebih mudah. Seiring dengan 

pembangunannya yang sangat pesat, Pulau Jawa berubah menjadi pusat 

kegiatan pemerintah Belanda di Hindia Belanda.

Sejak saat itu masyarakat kesukuan mulai membaur terutama di 

daerah-daerah perkotaan. Perpindahan penduduk dari pulau lainnya 

menuju pulau Jawa atau dari desa ke pusat-pusat perekonomian seperti 

perkebunan dan pabrik mengalami kenaikan tajam. Perpindahan penduduk 

ini dilakukan sebagian besar oleh laki-laki lajang yang bertekad ingin 

mendapatkan pekerjaan. Jumlah laki-laki lajang di perkebunan-perkebunan 

inilah yang menimbulkan adanya praktik pernyaian di perkebunan swasta. 

Orang-orang Belanda juga makin banyak dan makin sering dilihat di 

lingkungan pedesaan, jaringan administrasi makin diperluas ke daerah 

pedesaan. Ini berarti cara-cara pemerintahan Barat berangsur-angsur 

menggantikan segi-segi tertentu dari cara-cara pemerintahan tradisional. 

Tampak secara jelas bahwa sejak tahun 1870 modernisasi dan kemajuan di 

dalam kehidupan ekonomi merupakan akibat yang nyata, 

2. Politik Ethis

Fase penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah 

dicetuskannya politik Ethis yang berdampak besar dalam pergerakan 

nasional Indonesia. Politik ini juga sering dinamakan Politik Etika, yang 

dicanangkan pada tahun 1901 oleh Van Deventer

 Orang sering mengaitkan timbulnya sistem Politik Etis dengan tulisan 

Van Deventer dalam majalah De Gids (Nomor 63, tahun 1899) yang berjudul Een 

Eereschuld atau “Hutang Budi”, lihat Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah 

Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai 

setelah Ratu Belanda 

melontarkan pernyataan bahwa negeri Belanda mempunyai kewajiban 

untuk mengusahakan kemakmuran serta pengembangan sosial dan

ekonomi penduduk pribumi.

Politik Ethis menggunakan tiga sila sebagai slogannya, yaitu Irigasi, 

Edukasi, dan Emigrasi.

Politik Ethis mencoba mengubah sistem 

liberal menjadi sebuah sistem yang dapat dijadikan media pemerintah agar 

dapat turut campur urusan-urusan masyarakat.

 Perkebunan tebu menghendaki irigasi yang 

intensif. Pabrik-pabrik yang banyak jumlahnya, kantor-kantor dagang, dan 

cabang-cabang perusahaan lainnya menyebabkan timbulnya kebutuhan 

manusia dan tenaga kerja yang lebih murah. Tenaga kerja ini dibutuhkan 

tidak hanya di Pulau Jawa tetapi di propinsi-propinsi luar Jawa, sebagai 

daerah-daerah baru yang dibuka untuk perkebunan modern. Perluasan dan 

pembesaran birokrasi pemerintah kolonial membutuhkan adanya lapisan 

pegawai-pegawai rendahan dalam lembaga pangreh praja (Binnenlands 

Bestuur) atau Departemen Dalam Negeri Pemerintahan Kolonial Hindia 

Belanda. Kebutuhan dan desakan kuat golongan Liberal dan Kaum Ethis 

mempercepat pemerintah kolonial untuk mendirikan sekolah-sekolah yang 

berderajat rendah bagi masyarakat pribumi.

Tersedia pada 

Pada akhir abad 19 mulai 

bermunculan sekolah pribumi atau sekolah desa, dan baru pada awal abad 

20 dibuka sekolah-sekolah tingkat menengah serta tingkat tinggi.Penerapan sistem pendidikan Barat semakin mempercepat laju proses 

modernisasi yang merubah secara struktural lapisan-lapisan sosial tertentu 

di masyarakat Jawa pada masa itu. Terbentuklah pola-pola hubungan 

sosial dalam jaringan yang baru karena proses industrialisasi, 

komersialisasi pertanian dan perkebunan, perubahan sistem birokrasi, 

urbanisasi, perluasan infra struktur, maupun mobilisasi sosial. Akhirnya 

stratifikasi tidak hanya terjadi dalam hubungan sosial, tetapi juga dalam 

lapangan pekerjaan. Pada jabatan-jabatan tertinggi dalam birokrasi 

pemerintahan diduduki oleh golongan masyarakat Eropa, sedangkan 

masyarakat pribumi terkonsentrasi pada jabatan-jabatan yang lebih rendah.

Pada awal abad ke-20, tingkat interaksi antara warga kulit putih 

dengan masyarakat pribumi yang semakin tinggi menyebabkan munculnya 

golongan Indo Eropa. Golongan tersebut merupakan hasil keturunan dari 

perkawinan campuran antara Belanda/Eropa asli dengan wanita pribumi 

yang berstatus gundik atau nyai.

 Golongan Indo secara yuridis formal 

termasuk dalam status golongan Eropa, akan tetapi pada kenyataannya 

golongan Eropa totok tidak mau dipersamakan statusnya dengan golongan 

mestizo ini. Masyarakat Indo sendiri dalam kehidupannya lebih 

berorientasi kepada budaya Eropa. Mereka berusaha mengingkari garis 

asal keturunan dari ibunya yang berasal dari masyarakat pribumi.Munculnya Pernyaian di Jawa

Praktik pernyaian pada masa penjajahan sudah bukan menjadi hal tabu 

lagi, status nyai bahkan menjadi idaman para gadis-gadis pribumi agar dapat 

merubah status sosialnya menjadi lebih tinggi. Walaupun masih ada 

sekelompok masyarakat dari kalangan pribumi maupun kalangan kolonial 

yang menentangnya. Terutama dalam masyarakat desa yang menganggap 

perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat yang tertata baik, 

harmonis, dan produktif. Seperti yang diungkapkan oleh Peteer Boomgard;In such a society concubinage, at least among the indigenous 

population, was taboo. Erlier writers do not mention it all, either 

because it was too absurd a notion, or because it had escaped their 

attention. Later no a number of authors stated that concubinage was not 

permitted, but other sources suggest that it was much in evidence. It 

could be that concubinage was restricted to specific groups: Poensen, 

whose material came from Kediri, mentioned it as a typical urban 

phenomenon, and Krawang, where the Resident reported the frequent 

occurrence of unlawful unions, had a large proportion of people 

engaged in fishing, slat-making, industry, commerce and trade. 

Concubinage, no doubt as much a source of trouble as the presence of 

many bachelors, may indeed have been virtually absent from most 

villages.

Masyarakat desa menginginkan suatu masyarakat yang harmonis seperti 

yang dijelaskan sebelumnya, memelihara seorang selir atau gundik dianggap 

sesuatu yang tabu. Sejumlah pengarang menyatakan bahwa memelihara selir 

atau gundik tidak diperbolehkan, tetapi sumber lain menunjukkan bahwa 

ternyata banyak yang melakukannya. Bahwa memelihara seorang nyai hanya 

terbatas pada kelompok tertentu. Di daerah perkotaan dan sejumlah tempat indutri, memelihara seorang gundik tidak dapat disangkal lagi, yang 

merupakan sumber keresahan bagi banyak laki-laki lajang.

Sejak awal abad 17 banyak pejabat-pejabat kolonial bahkan memelihara 

lebih dari satu nyai. Seorang gubernur pesisir laut Jawa dikatakan memiliki 

dua puluh orang perempuan “kesayangan” bangsa pribumi. Kemudian 

disebut-sebut pula nama pejabat lain yang memelihara nyai, yaitu Van Reed, 

Residen Juwana, Van Lawick, dan seorang pejabat Komisi Urusan Bumiputra 

di Buitenzorg. Semua contoh ini diambil dari tahun 1800-1810.

1. Jumlah Laki-laki Eropa atau Belanda Lebih Banyak Dibandingkan 

Jumlah Perempuan Eropa atau Belanda.

Terdapat beberapa penyebab mengapa praktik pernyaian tumbuh begitu 

kuat di tanah jajahan, antara lain;

Pada awalnya sistem pernyaian mulai marak di Batavia pada masa 

pemerintahan VOC meskipun sesungguhnya jauh sebelum Belanda 

tampil di Asia. Praktik pergundikan sudah banyak terjadi di kalangan para 

pedagang Asia dan Portugis ketika jumlah kaum pria Belanda atau Eropa 

tidak sebanding dengan jumlah kaum wanita Belanda atau Eropa yang 

ada.

Hal tersebut menjelaskan bahwa kaum pendatang dari Eropa adalah 

laki-laki, baik laki-laki yang masih bujangan atau laki-laki yang sudah 

berkeluarga tetapi tidak menyertakan istri dan anak-anaknya untuk ikut ke 

negeri jajahan. Menyertakan seorang istri Eropa dianggap akan menimbulkan kesulitan ekonomi maupun sosial bagi mereka nantinya di 

tanah koloni. Anggapan ini semakin memberikan alasan pegawai￾pegawai Belanda atau Eropa memilih berangkat sendiri ke daerah koloni 

tanpa didampingi oleh istri atau keluarganya. Mereka hanya ingin

mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, sehingga apabila pulang 

kembali ke negeri asal kelak dapat menikmati sisa-sisa umur mereka 

dengan berleha-leha bersama istri Eropa yang mereka dambakan.

Alasan lain para lelaki Eropa enggan membawa keluarga mereka ke 

daerah koloni adalah perbedaan iklim Eropa dengan daerah tropis seperti 

Indonesia yang mencolok. Selain itu, perjalanan melalui laut yang 

memakan waktu sangat lama, sekitar 7-10 bulan, dan melelahkan, bahkan 

terkadang disertai cuaca yang tidak baik dan penuh bahaya. Perjalanan 

seperti ini tentunya sangat berbahaya bagi seorang perempuan, apalagi 

perempuan Eropa yang sangat rentan dan tidak terbiasa dengan iklim 

tropis.

Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, pemerintahan diambil 

alih oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sistem eksploitasi dan monopoli 

peninggalan VOC tetap diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda 

dengan penyempurnaan kekuasaan di Nusantara. Perluasan tersebut baik 

dalam bidang ekonomi, politik, militer, maupun penyebaran agama 

Nasrani. Untuk kepentingan tersebut, maka dibutuhkan personil tambahan 

dalam militer dan pegawai sipil baik yang didatangkan dari negeri 

Belanda, Eropa lainnya, atau pun dengan jalan perekrutan tenaga pribumi.Pada abad ke-19, kota pelabuhan Batavia menyambut para pendatang 

dengan iklim kota yang buruk, kabut menggelantung rendah yang 

beracun, parit yang tercemar, dan penyakit-penyakit aneh dengan nama 

seram, seperti remitterende rotkoortsen (demam maut), roode loop

(berak-berak merah), febre ardentes, malignae et putridae, dan mort de 

chien (demam parah, jahat dan busuk, dan mati mendadak).26 Karena itu,

pendatang Eropa yang datang ke Batavia mayoritas adalah kaum laki￾laki, walaupun sudah ada peningkatan jumlah pendatang kaum 

perempuan Eropa dari sebelumnya.

Jumlah wanita asing yang tidak sebanding dengan jumlah lelaki 

asing di Hindia Belanda dapat dilihat dari sensus penduduk yang 

dilaksanakan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Berikut ini 

merupakan tabel sensus penduduk pada tahun 1860 hingga 1930.

Sensus penduduk yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda 

di Hindia Belanda pada tahun 1920 dan 1930 juga masih menunjukkan 

bahwa jumlah laki-laki Eropa lebih banyak dibanding perempuan Eropa.

Meskipun jumlah perempuan Eropa yang datang ke Hindia telah 

mengalami peningkatan, tetapi dalam hal jumlah laki-laki Eropa d Hindia 

Belanda lebih banyak. Dari tiga buku sensus penduduk Hindia Belanda 

oleh pemerintah Belanda dapat disimpulkan sebagai berikut.Batavia merupakan wilayah penting dalam pertumbuhan penduduk 

Eropa di Hindia Belanda. Kota yang yang menjadi pusat pemerintahan 

Belanda di wilayah koloni Hindia Belanda ini menjadi basis pertumbuhan 

penduduk Eropa. Terbukti jumlah penduduk Eropa di wilayah Jawa 

Barat, hampir 50 persen penduduk Eropa berada di Batavia. Batavia 

bukan hanya menjadi tempat peristirahatan bangsa Eropa yang datang ke 

Hindia Belanda, tetapi juga menjadi tempat menetap para kulit putih 

tersebut.

Jumlah perempuan di Batavia dari tahun 1920 sampai tahun 1930 

mengalami meningkatan, karena memang sejak dibukanya terusan Suez perempuan Eropa lebih banyak dikirim ke wilayah koloni. Dalam kurun 

waktu 10 tahun, jumlah perempuan meningkat tajam, dari 11.290 hingga 

15.243. Peningkatan jumlah perempuan Eropa yang datang ke Hindia 

Belanda ternyata masih belum bisa mengimbangi jumlah laki-laki Eropa. 

Jumlah kaum perempuan Eropa tetap lebih sedikit diantara jumlah laki￾laki Eropa.

Perbandingan jumlah perempuan Eropa dan laki-laki Eropa di Jawa 

Barat pada sensus penduduk tahun 1930 adalah sebagai berikut.Pada 4 tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah lelaki Belanda 

atau Eropa jauh lebih besar daripada jumlah perempuan Belanda atau 

Eropa. Jumlah penduduk Eropa di atas telah ditotal dari jumlah penduduk 

Eropa di setiap kota di wilayah masing-masing, yaitu Jawa Barat, Jawa 

Tengah, dan Jawa Timur. Dari tahun 1920 hingga 1930 memang terjadi 

kenaikan jumlah penduduk perempuan Eropa di Pulau Jawa. jika 

dibandingkan pada awal kedatangan bangsa Eropa ke Hindia Belanda 

jumlah perempuan Eropa ini sangatlah berbeda. Dari tahun ke tahun 

terjadi peningkatan jumlah, hal ini didukung sejak tahun 1869 dibuka 

terusan Suez. Karena perjalanan menuju wilayah koloni di Asia menjadi 

lebih cepat dan lebih mudah, maka pengangkutan perempuan-perempuan 

Eropa ke wilayah Timur menjadi lebih besar jumlahnya.

Perbandingan jumlah laki-laki Eropa dan perempuan Eropa yang 

tidak seimbang, dimana laki-laki Eropa jauh lebih banyak mengakibatkan permasalahan tersendiri bagi laki-laki lajang yang berada di Hindia 

Belanda. Bagi seorang laki-laki Belanda atau Eropa, mempunyai istri 

seorang Belanda atau Eropa adalah dambaan. Karena kebutuhan 

perempuan Eropa tidak sebanding dengan jumlah lelaki Eropa, maka 

beberapa lelaki Eropa memilih untuk hidup bersama nyai atau gundik 

selagi menunggu seorang perempuan Eropa. Pengambilan seorang nyai 

ini menjadi solusi atas jumlah laki-laki Eropa dan perempuan Eropa yang 

tidak seimbang.

2. Peraturan gereja yang tidak memperbolehkan terjadinya pernikahan 

beda keyakinan.

Pada zaman kolonial hingga tahun 1848, keagamaan dipergunakan 

sebagai pedoman dalam hal-hal perkawinan campuran. Sesuai dengan 

struktur masyarakat yang terdapat pada waktu itu, agama yang dianut 

oleh penguasa, agama Nasrani, dijadikan pedoman atau pegangan.27

Agama Kristen merupakan trait d’union dalam masyarakat kolonial. 

Pemerintah VOC menginginkan penduduk yang penurut, sesuai dengan 

norma-norma Kristen sebagai penduduk Belanda di dalam Republik. 

Tugas gereja menjadi sangat kompleks, yaitu mencatat kelahiran, 

perkawinan, kematian, penyelenggaraan pendidikan dan kesejahteraan, 

semuanya termasuk di dalam tanggung jawabnya. Akibatnya gereja 

Agama digunakan untuk melindungi golongan Belanda. menjadi benar-benar berakar di dalam masyarakat, lebih dari yang diduga 

oleh para pengamat di abad ke-20.28

Proses peng-Kristenan bagi masyarakat pribumi pun diusahakan 

dengan mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan serta iming-iming 

keuntungan. Pribumi yang telah bertaubat akan menerima tunjangan uang 

barang sedikit. Lebih dari itu, pemeluk-pemeluk Kristen pribumi tidak 

bisa dijual sebagai budak lantaran utang, dan budak-budak Kristen tidak 

bisa dijual kepada tuan-tuan budak yang tidak beragama Kristen. Hanya 

sesudah pindah agama perempuan pribumi bisa menikah dengan laki-laki 

Belanda atau Eropa.29

Sebelum tahun 1848 sebuah pernikahan antara seorang Eropa Kristen 

dengan seorang perempuan pribumi non-Kristen merupakan hal yang 

dilarang.

Bahkan dapat dikatakan bahwa orang golongan 

rendahan dapat beralih kepihak atasan dengan jalan memeluk agama 

Kristen ini.

Namun sesuai dengan perubahan zaman, lambat laun kriteria

agama dan larangan perkawinan campuran ini tidak dapat dipertahankan. 

Akhirnya pernikahan campuran bukan berarti dilarang sama sekali, hanya

menjadi hal tidak dikehendaki. Perkawinan campuran menjadi sebuah 

fenomena sosial yang banyak terjadi antara laki-laki Eropa denganperempuan pribumi dalam hubungan pergundikan. Hal ini sudah menjadi 

sesuatu yang wajar terjadi, tetapi kenyataannya segolongan masyarakat 

Eropa masih tetap menentang perkawinan campuran.

Seorang laki-laki Eropa Kristen harus menikahi seorang perempuan 

Kristen pula. Jadi jika laki-laki Eropa Kristen menginginkan menikah 

dengan seorang perempuan pribumi, perempuan tersebut haruslah 

beragama Kristen. Apabila perempuan tersebut adalah seorang budak, 

maka si lelaki harus menebus kemerdekaan perempuan pilihannya 

kemudian dibaptis, baru setelah itu boleh menjadi istri laki-laki 

bersangkutan. Sebagai ganti peralihan agamanya, ia memperoleh 

kewarganegaraan suaminya. Anak-anak mereka hanya boleh dibaptis jika 

ibu mereka orang Kristen yang aktif menganut agamanya.

Rezim 

semacam ini telah mendorong lahirnya hubungan tanpa ikatan antara laki￾laki Eropa dengan perempuan Asia.

Praktik pernyaian semakin diminati oleh lelaki Eropa ketika 

perempuan yang ingin mereka nikahi adalah seorang Islam. Perempuan￾perempuan pribumi yang beragama Islam lebih enggan untuk pindah 

agama ke Kristen. Karena keadaan itu, banyak lelaki Eropa yang tak 

pernah menikahi secara resmi perempuan pribumi, melainkan hidup 

dengannya sebagai gundik atau nyai.

3. Memelihara seorang nyai dianggap lebih mudah dan menguntungkan 

dibandingkan menikah secara resmi dengan seorang perempuan 

pribumi.

Pegawai-pegawai Eropa yang datang ke daerah koloni di Asia berarti 

mempunyai tekad dan keberanian yang sangat tinggi. Selain melalui 

perjalanan laut yang sangat jauh hingga berbulan-bulan, perbedaan iklim 

dengan negara asal yang sangat mencolok menjadi satu tantangan berat 

tersendiri. Tidak hanya perbedaan iklim saja, tetapi perbedaan bahasa, 

adat, dan budaya antara negara asal dengan daerah koloni menjadi alasan 

seorang pegawai Eropa harus berpikir matang untuk mau dikirim ke 

daerah koloni tersebut.

Obsesi mengumpulkan harta sebanyak mungkin menyebabkan 

seorang pegawai Belanda atau Eropa tidak hanya sekedar tinggal 

beberapa bulan lamanya di tanah jajahan. Pegawai Eropa akan meniti 

karirnya hingga bertahun-tahun bahkan bisa saja seumur hidup, karena itu

mereka harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru di tanah jajahan, 

Hindia Belanda. Keadaan dipersulit karena kebanyakan dari mereka 

datang sendiri tanpa didampingi seorang istri atau pun keluarga. Sebagian 

besar pegawai Eropa yang datang adalah seorang bujangan. Akhirnya 

mereka harus berjuang sendiri di tanah baru yang sangat berbeda dengan 

negara asal mereka yang sudah maju. Tanah jajahan di Asia oleh orang￾orang Eropa dianggap daerah terbelakang dan sangat minim fasilitas.Memilih hidup membujang di tanah koloni dianggap sebagai 

keputusan yang tepat mengingat kondisi finansial para pegawai Eropa ini 

belum memungkinkan untuk menanggung sebuah keluarga. Apalagi 

sebuah keluarga yang bergaya hidup Eropa yang senang dengan 

kemewahan. Fasilitas-fasilitas hidup di tanah jajahan seperti sekolah 

untuk anak-anak yang sangat terbatas, kondisi rumah sakit, dan tempat￾tempat hiburan juga tidak sesuai dengan ukuran kehidupan orang Eropa. 

Alasan tersebut semakin memperkuat alasan seorang pegawai Eropa 

memilih untuk tidak menikah.

Bukan berarti para pegawai Eropa ini tidak membutuhkan bantuan 

orang lain untuk mengurus rumah dan melayaninya dalam kehidupan 

sehari-hari. Untuk mengatasinya mereka biasanya mengambil seorang 

perempuan pembantu rumah tangga dari kalangan pribumi. Semakin 

lama, perempuan pribumi itu tidak hanya membantunya dalam mengurus 

rumah tangga, tetapi juga melayani kebutuhan biologis sang tuannya. 

Perempuan-perempuan pribumi inilah yang dipanggil dengan nyai. 

Memelihara nyai dianggap lebih mudah dan menguntungkan 

daripada menikah secara resmi dengan seorang perempuan Eropa. 

Memelihara nyai lebih mudah untuk ditinggalkan dan dapat diperlakukan 

sekehendak hati. Nyai juga dapat dimanfaatkan dalam hal menjaga 

kesehatan tuan Eropanya dibandingkan dengan jika harus berhubungan 

dengan pelacur yang tidak terjamin kebersihannya dari berbagai macam 

penyakit kelamin menular seperti syphilis, gonorhae dan sebagainya. Hal ini dikarenakan semakin maraknya praktik pelacuran di masa itu yang 

ditandai dengan bertambah banyaknya jumlah kompleks pelacuran 

terutama di sekitar barak-barak tentara Belanda. Memelihara nyai juga 

dianggap lebih terhormat bagi seorang pejabat tinggi dibandingkan jika ia 

berkunjung ke kompleks pelacuran.

Jelas bahwa pengambilan seorang nyai atau perempuan pribumi 

pada waktu itu sangat menguntungkan bagi seorang pegawai koloni di 

tanah jajahan. Namun kelemahannya dalam paparan keuntungan diatas 

adalah bahwa hubungan pernyaian haruskan dilandasi atas ketertarikan 

antara keduanya. Padahal hanya sedikit hubungan pernyaian yang 

didasari atas rasa cinta antara laki-laki Eropa dengan perempuan 

pribumi. Hubungan yang terjadi dalam praktik pernyaian adalah 

mutualisme. Baik lelaki Eropa-nya maupun perempuan pribuminya 

mendapatkan keuntungan, walaupun memang tidak sebanding tentunya 

lebih banyak keuntungan untuk sang lelaki Eropa.

Reggie Baay (2010:4) menjelaskan dalam bukunya dengan lebih 

rinci:

Gubernur Jenderal yang memimpin dari 1650 sampai 1653, Carel 

Reyniersz, dan penggantinya, Joan Maetsuyker, merupakan 

pendukung kuat perkawinan antara pegawai VOC dengan 

perempuan Asia atau Eurasia. Menurut mereka ada berbagai 

keuntungan dari hal tersebut. Para perempuan Asia lebih 

menguntungkan daripada perempuan-perempuan Eropa karena biaya 

pelayaran perempuan Eropa tentu harus ditanggung oleh laki-laki 

sendiri. Keterikatan dengan tanah kelahiran membuat para 

perempuan pribumi ingin tetap tinggal di Timur sehingga mereka 

pasti akan membujuk suaminya mereka untuk hal serupaJelas bahwa pengambilan seorang nyai atau perempuan pribumi 

pada waktu itu sangat menguntungkan bagi seorang pegawai koloni 

Jika dibandingkan dengan perempuan Belanda atau Eropa, 

perempuan Asia (dalam hal ini adalah pribumi) tidak terlalu serakah. 

Memperoleh gaji yang kecil pun mereka sudah puas, dengan demikian 

bahaya akan para pegawai untuk memperkaya diri dengan jalan korupsi 

dianggap berkurang. Perkawinan campuran ini akan menghasilkan 

anak-anak kelak, dimana laki-laki akan menjadi calon pegawai dan 

anak perempuan akan menjadi calon pengantin idaman bagi angkatan 

baru pegawai dari Belanda.

Kehadiran nyai pribumi juga dimanfaatkan untuk memperoleh 

pengetahuan mengenai kebudayaan Melayu, baik dalam bidang bahasa, 

kebiasaan, maupun adat istiadatnya.

Dalam dunia perdagangan 

maupun pergaulan resmi, seorang Belanda atau Eropa mau tidak mau 

harus berhubungan dan berinteraksi dengan penduduk pribumi. 

Hadirnya seorang nyai dapat membantunya untuk mengerti dan 

menyelami kehidupan masyarakat serta alam pikiran bangsa Indonesia. 

Seorang nyai merupakan kamus berjalan tentang budaya pribumi bagi 

tuan Eropanya. Keuntungan lainnya adalah diperoleh pengetahuan 

mengenai obat-obatan tradisional dari seorang nyai. Nyai dapat 

membantu para tuan Eropa menghadapi ancaman serangan penyakit 

tropis karena masih terbatasnya jumlah obat-obatan yang ada. Bahkan 

saat menderita sakit ringan, orang Eropa umumnya akan lebih 

mengggunakan obat-obatan tradional daripada berkonsultasi pada dokter yang mendalami ilmu kedokteran Barat. Ahli obat-obatan 

tradisional dari tanaman atau akar alami, baik yang betul-betul ahli atau 

hanya sekedar pengetahuan secara turun temurun, sebagian besar 

adalah seorang perempuan.

Melalui para nyai, orang-orang Belanda atau Eropa mendapat 

kesempatan untuk tetap bertahan di lingkungan yang baru.34 Melalui 

bantuan para nyai itu pula tuan-tuan Eropa memperoleh pengertian 

tentang kehidupan masyarakat serta alam pikiran bangsa Indonesia. 

Selain itu kita perlu tahu bahwa nyai juga berperan sebagai agen 

budaya. Nyai menjadi sebuah mata rantai antara dua kelompok 

masyarakat di mana ia memindahkan pengetahuan kebudayaan secara 

spesifik dan nilai-nilai serta perilaku atau tabiat dari satu kelompok 

masyarakat kepada kelompok masyarakat lainnya,35

Terdapat satu kelebihan lain ketika seorang laki-laki Eropa memilih 

hidup bersama seorang perempuan pribumi, hal ini merupakan kenyataan 

pahit yang harus diterima oleh pemerintah Hindia Belanda yang melarang 

adanya pernyaian. Perkawinan suami istri Belanda di Hindia ternyata 

sering mandul, keguguran dan kematian anak-anak sering terjadi. Heren 

XVII menambahkan “padahal sebaliknya yang kita jumpai manakala laki￾laki kita mengawini perempuan pribumi lahirlah anak-anak yang kuat dan tegap serta panjang umur”. Angka kematian rata-rata para perempuan 

Eropa di daerah Timur jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kaum laki￾laki Eropa.

D. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Praktik Pernyaian

Kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, baik sejak bangsa Portugis, 

Spanyol, Belanda, hingga Inggris tidak dapat dilepaskan dari munculnya nyai,

seorang perempuan pribumi yang hidup bersama lelaki Eropa dalam hubungan 

pernyaian. Tumbuh kuatnya praktik pernyaian di Hindia Belanda bukan 

berarti karena didukung oleh pemerintah maupun masyarakat. Justru 

dikarenakan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada 

waktu itu yang kemudian mempengaruhi pesatnya pertumbuhan pernyaian 

hingga berabad-abad lamanya.

Peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah Hindia 

Belanda pun sering berubah-berubah dan tidak konsisten. Ada masanya 

praktik pernyaian benar-benar ditentang dengan keras, namun dengan alasan 

menguntungkan pihak kolonial praktik pernyaian tidak dilarang atau bahkan

dianjurkan. Kebijakan yang berubah-ubah itu tentunya dilihat dari sudut 

pandang keuntungan yang diperoleh oleh pihak kolonial.

Telah dijelaskan bahwa fenomena pernyaian muncul jauh sebelum VOC 

didirikan, yaitu pada masa kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke 

Nusantara pada abad ke 16. Dapat dikatakan bahwa pernyaian adalah wajah 

utama dalam masyarakat kolonial Portugis. Tetapi mutlak hal itu harus terjadi, 

karena jumlah perempuan Portugis yang dikirim ke Timur sangatlah sedikit. Pemerintah Portugis justru menggalakkan perkawinan serdadu-serdadu 

dengan perempuan-perempuan setempat sejak sekitar tahun 1505 sampai 1515 

semasa Rajamuda Dom Fransisco de Almeida dan penggantinya, Alfonso de 

Albuquerque.36

1. Kebijakan Jan Pieterszoon Coen terhadap Praktik Pergundikan

Pernyaian semacam ini masih bertahan hingga datangnya 

bangsa Belanda ke Nusantara.

Jan Pieterszoon Coen adalah pendiri Batavia setelah pada tahun 1619 

Djakarta berhasil diduduki oleh VOC. Coen adalah Gubernur Jenderal 

VOC pada saat itu. Jabatan Gubernur Jenderal adalah sorang pemimpin 

umum yang berkuasa dan mengurus semua kepentingan VOC di Asia. 

Setelah mendirikan Batavia, Coen berusaha untuk membangun koloni 

kulit-kulit putih di tanah jajahan. Berbeda dengan usaha pemerintah 

Portugis yang menggalakkan perkawinan para serdadu dengan perempuan￾perempuan pribumi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di Asia dan 

membangun sebuah koloni di tanah jajahan, Coen tidak terlalu berharap 

dari serdadu-serdadu. Bagi Coen, para serdadu bukanlah jenis yang tepat 

untuk pembangunan sebuah koloni. 

Maraknya pernyaian pada masa itu yang terjadi di kalangan lelaki 

Belanda atau Eropa dengan perempuan pribumi sangat ditentang dan 

dibenci oleh Coen karena dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas.

Coen memang seorang yang terkenal sangat keras terhadap pelanggaran seksual.37 Kekerasannya ini terlihat pada sebuah kasus skandal seks di 

kalangan kastil Batavia, yakni hubungan gelap antara seorang serdadu 

bawahan berbangsa Belanda dengan Sara Specx, putri Jacques Specx38

dari selir Jepangnya. Ketika skandal tersebut terbongkar, serdadu yang 

melakukannya dihukum mati, sedangkan Sara Specx dihukum cambuk di 

muka umum.

Coen menganggap bahwa perkawinan campuran yang terjadi antara 

orang Belanda atau Eropa dengan orang pribumi bukanlah jalan yang tepat 

untuk membangun sebuah koloni kulit putih di tanah jajahan. Dalam 

beberapa suratnya yang ditulis untuk dewan pengurus di Amsterdam, Coen 

menguraikan gagasannya mengenai bagaimana mengisi kota Batavia. 

Ditegaskannya bahwa ia terpaksa mengambil langkah sementara dan 

membeli perempuan-perempuan budak dari pantai India, karena pengurus 

agaknya tak berminat untuk membangun sebuah koloni.

Menurut Coen, perempuan adalah prasyarat dalam berdagang, “dasar 

negara di Hindia. Jika perempuan tersedia pasar-pasar perdagangan Hindia 

adalah milik Anda”, tulisnya kepada Heren XVII (Opkomst IVxxxiv).41Maka, Coen meminta kiriman anak-anak gadis serta mengusulkan agar 

banyak keluarga Belanda dari kalangan yang baik-baik untuk beremigrasi 

ke Batavia. Bersama keluarga dan anak-anak mereka ini disertakan pula 

sekitar empat sampai lima ratus anak laki-laki dan perempuan berusia 10 

sampai 12 tahun, yang diambil dari semua rumah-rumah yatim-piatu di 

Verenigde Provincien, dengan perbandingan antara anak laki-laki dan 

perempuan diusulkannya 2:1.42

Coen memahami bahwa para laki-laki dalam wilayah jajahan harus 

memperoleh alternatif mendapatkan pasangan hidup selain dengan 

melakukan praktik pergundikan. Coen menganggap pernyaian sebagai 

penyebab dari timbulnya kasus pengguguran kandungan, pembunuhan 

bayi, dan terkadang aksi peracunan terhadap si tuan Eropa yang dilakukan 

Para yatim-piatu Belanda tersebut memenuhi kriteria Coen untuk 

membangun masa depan koloni. Coen mendukung terciptanya wilayah 

pendudukan permanen bagi imigran dari Belanda. Bersama para pedagang 

dan serdadu, para imigran dapat membentuk kelompok masyarakat yang 

akan memberi tempat bagi para petani, pengrajin, agamawan dan guru. 

Para yatim-piatu, baik laki-laki maupun perempuan, menurut Coen sangat 

cocok untuk menjadi penduduk baru di daerah koloni karena tidak 

mempunyai keluarga maupun ikatan dengan tanah air mereka. Karena itu, 

akan lebih mudah bagi mereka untuk mengikat diri dengan tempat tinggal 

di dalam koloni.oleh gundik yang cemburu. Ia pun meminta calon-calon pengantin 

perempuan kulit putih kepada Heren van de Compagnie.

Tahun 1620, barulah Hereen XVII mengabulkan permintaan Coen 

ditandai dengan adanya pengiriman sejumlah perempuan Eropa melalui 

kapal-kapal laut ke wilayah Timur.

Calon-calon pengantin perempuan kulit yang diminta oleh Coen 

haruslah para gadis atau perempuan muda yang berkelakuan baik dan 

diutamakan yang pernah dididik dengan ketat dip anti asuhan. Sebelumnya 

sudah banyak wanita lajang dibawa ke Hindia Belanda. Mereka 

diwajibkan untuk menikah dengan para pegawai VOC di Timur dan 

sebagai gantinya mereka mendapat pelayaran gratis beserta mas kawin. 

Gagasan tersebut pada awalnya tidak mendapat tanggapan dari Hereen 

XVII sehingga Coen harus merintis sendiri usahanya dengan jalan 

membeli perempuan-perempuan budak dari pantai India.

Anak-anak perempuan ini 

ditempatkan pada keluarga-keluarga, atau di sekolah-sekolah khusus yang 

dibiayai kompeni dan di sanalah mereka diasuh, dirawat, dididik, dan 

diajar sampai menjadi akil balig dan dapat dikawinkan dengan calon suami 

yang baik, agar dari perkawinan mereka itu bisa diturunkan keluarga￾keluarga yang terhormat. Gagasan pokok rencana ini ialah agar semua 

sifat-sifat baik keluarga Belanda dan kaum wanita Belanda khususnya, misalnya kesopanan, kebersihan dan kesalihan. Usaha ini dilakukan agar 

bisa mendesak istri-istri dari keturunan Asia atau Indo yang sudah di sini.

Permintaan dan peraturan-peraturan oleh Coen ternyata tidak terlalu 

efektif. Jumlah pergundikan di wilayah pendudukan tidak berkurang 

secara signifikan. Maka Coen mengeluarkan larangan bagi kaum lelaki 

Belanda atau Eropa untuk menikahi kaum perempuan pribumi seperti yang 

tercantum pada Regering bij Plakaat pada tahun 1625.

Sesudah masa Gubernur Jenderal Coen, sanksi terhadap hubungan di 

luar perkawinan yang sah pun sangat longgar.

Larangan Coen 

ternyata tidak dapat menghapus pergundikan di Hindia Belanda, 

kebutuhan biologis telah mengalahkan kebijakan pemerintah. Pergundikan 

baru benar-benar hilang berabad-abad setelah kepemimpinan Coen, yaitu 

seiring dengan perginya bangsa Eropa dari Indonesia.

2. Peraturan Kolonial tentang Perkawinan Campuran

Ketika masa kompeni 

berganti dengan masa pemerintah Hindia Belanda, pernyaian semakin 

meningkat. Kedatangan laki-laki Eropa dalam jumlah besar telah 

memperpanjang sejarah pernyaian di Hindia Belanda.

Peraturan perkawinan campuran di Hindia Belanda diatur dalam 

Staatsblad 1898 No. 159. Beslit Kerajaan 29 Desember 1896 No 23, S 

1898/158. Peraturan tersebut memberikan definisi sebagai berikut; 

perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang dibawah hukum yang berlainan yang ada di Indonesia. Hukum yang 

berlainan ini antara lain disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, 

kependudukan dalam berbagai wilayah, golongan rakyat, tempat 

kediaman, atau agama. Maka perkawinan campuran dibedakan menjadi 

beberapa jenis, yaitu perkawinan campuran internasional, perkawinan 

campuran antar-regio, perkawinan campuran antar-tempat, perkawinan 

campuran antargolongan, dan perkawinan campuran antar-agama.

Praktik pernyaian yang terjadi antara laki-laki Eropa dengan seorang 

perempuan pribumi tentu adalah sebuah perkawinan campuran. Karena 

keduanya dipisahkan tidak hanya karena perbedaan ras dan 

kewarganegaraan saja, tetapi golongan dan agama yang berbeda. Hukum 

kolonial tentang perkawinan campuran ini merupakan salah satu peraturan 

yang dikeluarkan untuk menanggapi banyaknya perkawinan laki-laki 

Eropa yang ada di Hindia Belanda dengan perempuan pribumi, baik itu 

yang dimulai dengan hubungan pernyaian atau pun tidak.

Penulis akan hanya membahas lebih lanjut tentang perkawinan 

campuran antaragama, perkawinan campuran antargolongan, dan 

perkawinan antara orang-orang yang berkewarganegaraan berbeda. Hal ini 

dikarenakan mengingat bahwa bagi Indonesia sebagian besar terjadi

hubungan semacam ini.

1) Perkawinan Campuran antartempat (interlocaal)

Perkawinan campuran antartempat dimaksudkan terutama 

perkawinan antara orang-orang Indonesia sendiri yang berasal dari suku bangsa atau daerah yang berlainan dan hidup dalam berbagai 

lingkungan hukum. Misalnya perkawinan antara orang Batak dengan 

perempuan Sunda, seorang Jawa dengan wanita Lampung, dan 

sebagainya.

2) Perkawinan Campuran Antaragama (interreligieus)

Mengenai perkawinan antara mereka dari satu golongan rakyat 

tetapi berlainan agama, termasuk istilah perkawinan campuran dari 

GHR48

Agama dipakai untuk melindungi golongan Belanda. Seorang 

Kristen tidak dapat menikah dengan seorang bukan Kisten. Karena tak 

sesuai dengan keadaan zaman, pendirian ini dilepaskan dengan 

diterimanya pasal 15 Ov

. Dalam zaman kompeni hingga tahun 1848, keagamaan 

dipergunakan sebagai pedoman dalam hal-hal perkawinan campuran. 

Sesuai dengan struktur masyarakat yang terdapat pada waktu itu, 

agama yang dianut oleh penguasa adalah agama Nasrani, yang 

kemudian dijadikan pegangan.

 Bahwa perbedaan agama tak 

dapat dipergunakan sebagai larangan terhadap suatu perkawinan 

campuran. Sumber lain dari perkawinan campuran antaragama adalah 

Ordonansi Perkawinan Indonesia Nasrani Djawa, Minahasa, dan 

Amboina, S. 1933/74 (HOCI). Bahwa GHR berlaku pula untuk perkawinan orang-orang Kristen dengan bukan Kristen segolongan 

rakyat Indonesia.

Agama Nasrani dapat dianggap sebagai agama yang dianut oleh 

kasta tertinggi dalam masyarakat Hindia Belanda sebelum perang. 

Agama Nasrani dapat menggantikan status keturunan, orang golongan 

rendahan dapat beralih ke pihak atasan dengan jalan memeluk agama 

Kristen. Orang Indonesia Kristen seolah-olah berdiri pada perbatasan 

antara golongan. Jarak pemisah antara orang Eropa dan Indonesia 

Nasrani tidak begitu jauh. Posisi agama di sini dianggap sesuatu yang 

penting untuk menentukan status sosial bagi masyarakat Eropa. 

Seorang pribumi Kristen akan lebih mendapatkan posisi di mata 

masyarakat Eropa, begitu pula dalam hal perkawinan. Praktik 

pergundikan menjadi semakin berkembang juga karena larangan 

menikahi perempuan pribumi non-Kristen. Karena dipersulit untuk 

melaksanakan sebuah perkawinan, seorang laki-laki Eropa Kristen dan 

seorang perempuan pribumi Muslim memilih untuk hanya berada pada 

hubungan pergundikan.

3) Perkawinan Campuran Antargolongan (intergentiel)

Antargolongan diartikan dalam antar kasta, mengingat masyarakat 

kolonial adalah masyarakat kasta. Istilah kasta dalam ilmu sosiologi 

dipergunakan untuk menunjukkan adanya bendungan-bendungan yang 

hamper tak dapat ditembus dan menghalang-halangi kenaikan sosial

dari seseorang. Bendungan yang dimaksudkan ialah color line, ciri universal pertama dari kolonialisme. Tembok ini adalah alas dari 

segenap masyarakat kolonial. Penduduk asing yang menjajah terpisah 

dari rakyat asli oleh tembok sosial yang tebal serta tinggi, yang hampir 

tidak dapat dilewati.

Akibat dari adanya tembok-tembok pemisah ini, masyarakat 

kolonial menyolok mata karena hanya sedikit hubungan sosial (sosial

contact) antara kasta yang dijajah dengan kasta penjajah. Dalam 

pergaulan sehari-hari, di jalan-jalan, perkumpulan dan tempat-tempat 

bertamasya nampak dengan tegas, distansi antara golongan pribumi 

dan bangsa kulit putih. Sifat ini adalah suatu corak pula dari 

masyarakat kolonial. Corak-corak ini dapat dikatakan ada pada tiap￾tiap masyarakat jajahan, meskipun dengan berbagai variasi. Hal 

tersebut juga terdapat dalam masyarakat Hindia Belanda, khususnya 

dalam abad ke-19.

Di Hindia Belanda pada zaman itu nampak tiga kasta yang hidup 

agak terpisah satu sama lain, yaitu kasta Eropa, kasta Timur Asing, dan 

kasta Inlanders (pribumi). Kasta Eropa diliputi dengan perlindungan, 

sistem hormat, kemewahan yang diperlihatkan, dengan banyak emas 

dan bordiran-bordiran, patung-patung, dan tanda-tanda kehormatan, 

bahasa Belanda yang hanya boleh dipergunakan oleh orang Belanda, 

pakaian dan kelakuan yang tidak dapat dipergunakan oleh kasta-kasta 

lain. Kasta Eropa juga identik dengan perkumpulan-perkumpulan 

eksklusif, tempat-tempat umum seperti penginapan-penginapan, dan pemandian-pemandian yang hanya menerima orang-orang Eropa, 

penghargaan yang berlebihan.

Cukup jelas bahwa dalam suasana demikian dengan batas-batas 

ras yang begitu kokoh dan kaku serta sedikitnya kontak sosial dari 

individu kasta-kasta yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi 

karena dianggap menyalahi hubungan antar kasta, maka perkawinan 

campuran secara terang-terangan tidak banyak terjadi. Seorang Eropa 

yang mengadakan perkawinan campuran tak dipandang lebih lama 

oleh golongannya. Jika seorang Eropa hendak mengadakan hubungan 

tetap dengan seorang perempuan Indonesia, ia tidak mengawininya, 

melainkan diambilnya sebagai nyai. Baru jika ia mengundurkan diri 

dari pergaulan masyarakat, dalam kepentingan anaknya dan supaya 

memperoleh pensiun janda, seorang Eropa tersebut berpikir untuk 

mengesahkan pergaulan campuran itu di hadapan umum.

Hal ini terjadi karena adanya keberatan-keberatan sosial yang 

nyata di kalangan kasta Eropa jika ada seorang dari mereka berbaur 

apalagi melakukan perkawinan dengan kasta yang paling rendah, 

pribumi. Keberatan-keberatan tersebut dapat berupa resiko pemecatan 

dari jabatan-jabatan tinggi, misalnya terdapat seorang dokter militer 

pandai berpangkat kolonel, karena kawin dengan “ibu dari anak￾anaknya”50

 50 Istilah “ibu dari anak-anaknya” digunakan untuk menyebutkan 

seorang nyai, bahwa ia bukan isteri yang sah bagi Tuan Eropa-nya tetapi seorang 

nyai melahirkan anak-anak dari Tuan Eropanya tersebut.

telah dipecat dari kedudukannya. Seorang residen yang

hilang pamornya karena “ibu dari anak-anaknya” ini bertindak terang￾terangan sebagai isterinya pada resepsi-resepsi dan pertemuan￾pertemuan resmi hingga timbul ketegangan diantara isteri-isteri Eropa 

dari pejabat-pejabat pegawai negeri setempat.

Hanya lapisan-lapisan bawah dari kasta Eropa yang 

memberanikan diri untuk menikah dengan “ibu dari anak-anaknya”, 

mengingat tindakan ini seolah-olah merupakan penumpasan diri bagi 

kehidupan mereka. Perkawinan ini diatur dalam KB tanggal 29 

Desember 1896 (S. 1896-158) yang telah beberapa kali diubah. Pasal 2 

KB tersebut menentukan bahwa seorang perempuan yang 

melangsungkan perkawinan campuran sejak saat perkawinannya itu 

mengikuti status suaminya, jadi seorang perempuan bukan Eropa yang 

kawin dengan seorang dari golongan Eropa, selama dalam 

perkawinannya tunduk pada hukum yang berlaku untuk suaminya, 

baik dalam hukum publik maupun dalam hukum sipil/perdata.51

Sedangkan perkawinan campuran antara perempuan-perempuan 

Eropa dengan lelaki bukan Eropa lebih jarang terjadi. Budaya 

patrilineal yang kuat di Hindia Belanda memaksa seorang perempuan 

Hal 

inilah yang dianggap perkawinan campuran dengan seorang 

perempuan pribumi dianggap akan mengotori ras totok yang sangat 

menjunjung tinggi prinsip rasial mereka.

Eropa yang harus ikut dalam kasta Inlander ketika ia berani melakukan 

perkawinan campuran dengan seorang lelaki Inlander. Bahkan 

perubahan status ini tetap berlaku setelah perkawinan itu terputus, 

apabila ia dalam waktu satu tahun setelah perceraian itu tidak 

menyampaikan pernyataan kepada Kepala Pemerintah setempat 

dimana ia bertempat tinggal, bahwa ia ingin kembali ke status 

semula.Menjelang akhir abad ke-18, VOC mengalami masa-masa 

kemunduran. Kemunduran VOC diakibatkan pelbagai permasalahan 

yang terdapat pada VOC sebagai sebuah perusahaan dagang. Salah satupermasalahan serius yang dialami oleh VOC ialah maraknya praktik 

korupsi di kalangan pegawainya. Praktik korupsi ini terjadi akibat dari 

rendahnya upah yang diterima oleh para pegawai VOC. Praktik korupsi 

yang dilakukan oleh para pegawai VOC berdampak pada menurunnya 

pemasukkan kas perusahaan dan sangat merugikan negeri Belanda. 

Akibat praktik korupsi yang parah dan telah menggerogoti VOC maka, 

pemerintah Belanda pada akhirnya membubarkan VOC pada tanggal 31 

Desember 1799. Dan sejak tanggal 1 Januari 1800 pemerintah kolonial 

Belanda mengambil alih kekuasaan di Hinda Belanda dari VOC.

Bubarnya VOC menyisakkan pekerjaan rumah bagi pemerintah 

kolonial Belanda. Salah satu pekerjaan rumah yang harus segera 

diselesaikan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah mengisi kas negara 

yang kosong. Namun pertama-tama pemeritah kolonial Belanda harus 

berhadapan dengan sistem pemerintahan tradisional yang diterapkan 

oleh para penguasa pribumi. Ketika VOC masih beriri sebagai sebuah 

perusahaan dagang, VOC tidak melakukan intervensi secara penuh 

terhadap kekuasaan yang dimiliki para penguasa pribumi. VOC hanya 

berusaha untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari para 

penguasa pribumi yang ada. Akan tetapi pemerintah kolonial Belanda 

memiliki maksud lain, yaitu tidak hanya mengambil keuntungan secara 

ekonomis dari para penguasa pribumi melainkan juga mencoba 

menguasainya secara politis.

Pertama pemerintah kolonial Belanda mencoba berinteraksi dengan 

rakyat, khususnya para petani. Pemerintah kolonial Belanda mengadakan 

hubungan dengan para petani secara langsung dan intens untuk 

menjamin arus tanaman sekspor dalam jumlah yang dihendaki. Hal ini 

dilakukan untuk memangkas pengeluaran dan menambah keuntungan 

dari setiap komoditas yang mereka dapatkan dan jual, serta 

meminimalisir keterlibatan penguasa pribumi. Gubernur Jenderal 

pertama yang berkuasa setelah bubarnya VOC adalah Dirk van 

Hogendorp (1799-1808). Sebagai seorang liberal Hogendorp menganggap 

bahwa kondisi rakyat yang sulit diakibatkan oleh sistem feodal yang 

mematikan potensi rakyat. Hodendorp mengusulkan agar kedudukan

bupati dan penguasa lokal diatur kembali, penguasaan tanah dicabut dan 

dikembalikan pada rakyat untuk ditanami secara bebas (Kartodirdjo, 

1991). Namun semasa pemerintahannya usulan tersebut belum 

terlaksana. Para penguasa pribumi masih berkuasa secara penuh atas 

tanah dan rakyatnya.

Hogendorp mengusulkan agar rakyat diberikan kebebasan untuk 

memilih jenis tanaman dan bebas untuk menjualnya. Penyerahan wajib 

kepada pemerintah dalam bentuk pajak yang berupa hasil bumi dan pajak 

uang perkepala. Pemerintah berhadap dengan sistem ini rakyat menjadi 

lebih giat dalam menanam, dan mampu menghasilkan berbagai komoditi 

ekspor, seperti kopi, beras, lada, kapas, coklat, dll. Meskipun tidak 

berjalan dengan baik akibat masih kuatnya sistem feodal di Jawa, sampai 

berkuasanya Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811). 

Di bawah pemerintahannya terjadi perombakan total dalam struktur 

pemerintahan tradisional dan penguasaan atas tanah.

Gubernur Jenderal Daendels menekankan pentingnya sentralisasi 

kekuasaan di bawah wewenang pemerintah pusat. Salah satu tindakan 

yang paling fenomenal Daendels ialah mengatur hubungan antara 

pemerintah kolonial dengan penguasa pribumi. Hubungan antara 

pemerintah kolonial dengan penguasa pribumi yang semula bersifat 

horizontal, berubah menjadi hubungan vertikal dengan Gubernur 

Jenderal berkedudukan sebagai atasan dan penguasa pribumi sebagai 

bawahan (baca: pegawai kolonial). Begitu juga pada penguasaan tanah, 

tanah-tanah milik penguas lokal menjadi tanah milik negara. Akibat dari 

kebijakan penguasaan tanah tersebut, maka runtuh lah sistem feodal. 

Para penguasa pribumi yang sebelumnya berkuasa secara penuh atas 

tanah, kemudian berubah menjadi pengurus tanah-tanah tersebut atas 

nama pemerintah. Hal ini terjadi sampai kedatangan Inggris pada 1811.

Pada tahun 1881 hingga 1816 Hindia Belanda berada di bawah 

pemerintahan Letnan Gubernur Stamford Raffles atas nama Kerajaan 

Inggris. Raffles adalah tokoh yang dianggap liberal dan pada masa 

kepemimpinannya sistem sewa tanah diperkenalkan di Jawa. Selain 

sistem sewa tanah yang diperkenalkan oleh Raffles, dirinya juga

merombak sistem feodal di Jawa. Tanah-tanah yang sebelumnya 

merupakan milik para penguasa feodal diambil alih oleh pemerintah dan 

menjadi milik negara. Para penguasa feodal yang ada kemudian dijadikan 

para pegawai pemerintah, yang berada di bawah kekuasaan Letnan 

Gubernur. Pemerintahan Letnan Jenderal Raffles menjadi peletak dasar 

dari sistem sewa tanah, yang kemudian digunakan oleh pemerintah 

kolonial Belanda saat kembali berkuasa.

Pasca penguasaan Inggris di Hindia Belanda (1811-1816), pemikiran 

politik di daerah jajahan mulai bergeser dari politik liberal ke pihak 

konservatif (Kartodirdjo, 1991). Pada 1810-1830 sistem pajak tanah 

diberlakukan dan sistem penyerahan wajib di jawa dihapuskan. Akan 

tetapi di daerah Priangan dilaksanakan Preanger Stelsel berupa wajib 

tanam kopi yang menjadi pilot project bagi pelaksanaan sistem tanam 

paksa (culturrestelsel) yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal Johannes 

Van den Bosch pada 1830. Kebijakan tanam paksa (cultuurestelsel) ini 

lah yang kemudian menjadi sumber kas negara Belanda selama kurang 

lebih empat puluh tahun kemudian (1830-1870).

Sekilas tentang Kebijakan Tanam Paksa

Sistem tanam paksa atau cultuurstelsel digagas oleh Gubernur 

Jenderal Johannes Van den Bosch pada tahun 1830. Tanam paksa 

diberlakukan untuk menggantikan sistem sewa tanah atau landelijk 

stelsel yang gagal diterapkan secara maksimal. Sistem sewa tanah yang 

diterapkan dari masa Letnan Jenderal Stamford Raffles sampai masa 

pemerintahan Komisaris Jenderal Van der Cappelen dan Du Buss gagal 

mendorong para petani untuk meningkatkan produksi komoditi tanaman 

ekspor. 

Kebutuhan akan suatu kebijakan baru yang diharapkan dapat 

dengan cepat mengisi kekosongan kas negeri Belanda memang sangat 

mendesak. Keadaan perekonomian negeri Belanda saat itu memang 

sedang kacau. Peperangan yang dilakukan sungguh menguras kas 

negara. Pada saat itu negeri Belanda memang sedang menanggung 

banyak hutang akibat dua peperangan yang dihadapi. Pertama perang di 

Eropa melawan Belgia dan kedua perang di Hindia Belanda (baca: Pulau 

Jawa) melawan Diponegoro. 

Negeri Belanda membebankannya pada daerah jajahan mereka untuk 

meningkatkan produksi tanaman ekspor yang tidak dapat dicapai dengan 

kebijakan sebelumnya yaitu dengan menetapkan sistem sewa tanah. Akan 

tetapi sistem ini gagal memberikan negeri Belanda pemasukan yang 

cukup. Namun sistem sewa tanah ini kemudian memberikan pondasi 

pada sistem tanam paksa (cultuurstelsel) yang diterapkan kemudian. 

Sistem sewa meninggalkan peraturan untuk setiap desa harus 

menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor, 

khususnya kopi, tebu, dan indigo. Hasil panen dari tanaman-tanaman tersebut nantinya akan diberikan kepada pemerintah Hindia Belanda. 

Sedangkan untuk para penduduk yang tidak memiliki tanah, maka harus 

bekerja 66 hari selama satu tahun.

Pada dasarnya, sistem tanam paksa atau cultuurstelsel merupakan 

gabungan dari sistem penyerahan wajib dan sistem pajak tanah. Rakyat 

memiliki kewajiban untuk membayar pajak dari hasil tanaman mereka. 

Sistem ini juga merupakan upaya untuk menghidupkan kembali 

eksploitasi yang terjadi pada masa VOC, yaitu berupa penyerahan wajib 

untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor. Perbedaannya adalah 

sistem tanam paksa lebih terorganisir dan melibatkan unsur-unsur 

pokok, seperti birokrasi pemerintahan kolonial, para kepala pribumi, 

organisasi desa, tanah pertanian rakyat, tenaga kerja rakyat, dan juga 

pengusaha.

Seperti yang tertera dalam Staatsblad tahun 1834 nomor 2 yang berisi tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan 

sistem cultuurstelsel sebagai berikut :

1. Penduduk desa menyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami 

tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa

2. Tanah yang disediakan tidak boleh melebihi seperlima dari tanah 

pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa

3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman yang 

ditentukan tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan yang 

dibutuhkan untuk menanam padi dan komoditi pangan lainnya 

4. Bagian yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari 

pembayaran pajak tanah

5. Hasil tanaman wajib diserahkan kepada Pemerintah Hindia 

Belanda. Bila hasilnya melebihi pajak tanah yang harus dibayar 

rakyat, selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat

6. Kegagalan panen harus dibebankan kepada Pemerintah Hindia 

Belanda, terutama bila kegagalan bukan disebabkan oleh kelalaian 

penduduk

7. Penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka dengan 

pengawasan kepala-kepala mereka, dan para pegawai Eropa membatasi pengawasannya pada segi-segi teknis dan ketepatan 

waktu dalam pembajakan tanah, panen, serta pengangkutan.

Penerapan Cultuurstelsel dan Penyelewengannya

Di wilayah Jawa, sistem tanam paksa atau tanam paksa ini 

diterapkan di daerah-daerah Gubernemen, yaitu daerah yang langsung 

dibawahi oleh pemerintahan administratif Hindia Belanda, dengan 

pengecualian daerah Batavia, Buitenzorg, wilayah-wilayah particuliere 

landerijen, dan juga wilayah vorstenlanden (Kartodirdjo, 1991). Wilayah 

Batavia dan Buitenzorg tidak ditetapkan sebagai daerah penerapan tanam 

paksa karena kedua daerah tersebut merupakan pusat pemerintahan. 

Selain itu daerah-daerah yang termasuk wilayah pribadi atau particuliere 

landerijen juga tidak dianggap sebagai wilayah penerapan tanam paksa. 

Hal ini dikarenakan particuliere landerijen merupakan tanah yang 

dikelola atau dimiliki oleh swasta, sehingga pemerintah kolonial Belanda 

tidak bisa sembarangan dalam menetapkan kebijakan. Selain itu, tanam 

paksa juga tidak diterapkan di wilayah milik suatu kerajaan atau 

vorstenlanden, seperti di Yogyakarta dan Surakarta. Di wilayah 

vorstenlanden tersebut yang berlaku adalah sistem sewa tanah atau 

landelijk stelsel. Pemerintah kolonial Belanda berkuasa atas 18 

karesidenan, diantaranya Karesidenan Banten, Priangan, Karawang, 

Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya, 

Pasuruan, Besuki, Kedu, Bagelen, Banyumas, Madiun, dan Kediri . 

Pada pelaksanaan sistem tanam paksa, penduduk diminta untuk 

menanam berbagai jenis tanaman komoditas dagang. Tanaman tersebut 

dibagi menjadi dua skala, yaitu skala besar dan skala kecil. Tanaman 

skala besar seperti seperti kopi, tebu, dan indigo. Kemudian untuk 

tanaman berskala kecil, antara lain lada, tembakau, teh, dan kayu manis. 

Jenis tanaman yang ditanam pada masing-masing daerah berbeda, 

bergantung pada kondisi lahan dan kecocokan tanamannya. Tanaman 

kopi misalnya, tanaman ini dapat di tanam di seluruh keresidenan. Akan 

tetapi hasil tanaman kopi terbaik berasal dari empat keresidenan, yaitu 

Keresidenan Priangan, Kedu, Pasuruan dan Besuki.

Tanaman jenis tebu hanya dapat ditanam di 13 karesidenan saja dan 

karena tebu merupakan komoditi ekspor yang berpotensi mendatangkan 

untung yang besar maka banyak pengusaha swasta mengadakan kontrak 

dengan pemerintah untuk menanam dan membudidayakan tanaman 

tebu. Akhirnya sejak tahun 1837 produksi gula dari perusahaan swasta 

mencapai separuh dari produksi gula dari perusahaan pemerintah. Pada 

sistem tanam paksa tugas petani tidak hanya sekedar menanam saja, 

melainkan juga diharuskan memproses hasil panennya untuk diserahkan 

kepada gudang-gudang milik pemerintah. Sebagai gantinya, para petani 

akan menerima sejumlah uang pembayaran yang disebut plantloon, yang 

nantinya uang plantloon tersebut digunakan untuk membayar tagihan 

pajak tanah dari tanah yang mereka garap di desa mereka sesuai dengan 

daerah-daerah yang telah ditetapkan. Meskipun petani menerima upah 

dari hasil kerja kerasnya menanam dan menerima pembayaran ketika 

menjual hasilnya ke pemerintah kolonial, akan tetapi uang tersebut tidak 

pernah cukup untuk menghidup kehidupan mereka. Sistem tanam paksa 

telah menciptakan lalu lintas uang yang mempercepat timbulnya ekonomi 

uang di desa (Kartodirdjo, 1991).

Pemerintah kolonial Belanda akan memberikan bonus berupa 

cultuur procenten, kepada para pejabatnya, baik pejabat Belanda 

maupun pribumi apabila panen yang dihasilkan dapat memenuhi target 

produksi yang ditetapkan oleh pemerintah, Kebijakan 

ini yang kemudian menimbulkan jurang pemisah antara rakyat, yaitu 

para petani dengan pejabat pribumi. Para penguasa pribumi dianggap 

sebagai antek-antek pemerintah kolonial Belanda dan di satu sisi rakyat, 

khususnya para petani tidak bisa berbuat apa-apa atas kondisi yang 

berlangsung.

Pada pelaksanaanya, sistem tanam paksa tidak sesuai dengan 

peraturan yang telah pemerintah kolonial tetapkan sebagai sebuah 

peraturan dalam Staatsblad tahun 1834 nomor 22. Sistem tanam paksa 

lebih menguntungkan pemerintah kolonial dan semata-mata sebagai 

bentuk eksploitasi (O’Malley, 1988). Gubernur Jenderal Bosch 

menghendaki adanya campur tangan orang Belanda dalam proses

produksi. Para petani dipaksa menanam tanaman komoditi yang telah 

ditentukan oleh pemerintah di tanah-tanah milik mereka sendiri. Para 

petani yang dalam teorinya diberikan kebebasan dalam menjual hasil 

panen, justru diwajibkan menjualnya hanya kepada pemerintah.

Tanah-tanah pertanian yang seyogyanya tidak dikenakan tanam 

paksa, justru dipaksa menjadi lahan-lahan tanam paksa. Para petani 

kehilangan mata pencaharian dan penghasilan. Akibatnya mereka 

bertransformasi menjadi para petani penggarap, yang ironisnya mereka 

menggarap di atas tanah milik mereka sendiri. Pajak-pajak yang 

diterapkan pemerintah bukan dalam bentuk uang melainkan dalam 

bentuk tenaga atau in natura yang direpresentasikan dengan berbagai 

macam kerja. Hal ini dianggap lebih sesuai dengan sifat rumah tangga 

desa yang ingin dipertahankan sebagai rumah tangga produksi dan 

dicegah agar tidak menjalankan rumah tangga uang ,

Mengenai pengerahan kerja wajib, seperti yang tertera dalam 

Staatsblad tahun 1834 nomor 22, pengerahan kerja wajib bertujuan 

untuk mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah dan harus 

dilakukan selama 66 hari dalam satu tahun , Para 

pekerja wajib ini terdiri dari mereka yang tidak memiliki tanah dan juga 

orang-orang yang diserahkan untuk tanam paksa ,

Pengerahan kerja wajib ini terbagi ke dalam tiga kategori. Pertama ialah 

kerja wajib umum atau heerendiensten, kedua ialah kerja wajib pancen 

atau pancen diensten, dan ketiga ialah kerja wajib garap penamaman atau 

cultuurdiensten.

Kerja wajib umum atau heerendiensten merupakan kerja wajib 

untuk kepentingan umum, seperti pembuatan atau perbaikan jalan, 

pembuatan bangunan gedung perkantoran, penjagaan tawanan, dan 

sebagainya. Kerja wajib pancen atau pancen disenten merupakan kerja 

wajib untuk merawat lahan pertanian di tanah milik para kepala pribumi. 

Sedangkan kerja wajib garap penanaman atau cultuurdiensten 

merupakan pengerahan kerja paksa untuk pembukaan lahan 

perkebunan, pembuatan dan perbaikan irigasi, kegiatan penanaman, pengangkutan hasil panen, atau pekerjaan lain di kebun-kebun milik 

pemerintah.

Penyediaan tanah untuk digarap dibebankan kepada seluruh desa, 

bukan kepada penduduk secara individu sebagai pemilik tanah. 

Pemerintah kolonial Belanda beralasan hal tersebut untuk mempermudah 

dalam menanganinya. Akibat dari hal tersebut maka terjadilah perluasan 

tanah secara komunal (milik bersama), dan terjadi perubahan hubungan 

sosia di pedesaan. Kemudian tanah yang semua hanya diwajibkan 1/5 

bagian, lalu kemudian meluas menjadi 1/3 bagian, lalu ½ bagian, bahkan 

menjadi seluruh tanah desa .

Penyelewengan yang terjadi selama puluhan tahun sejak 

pelaksanaan sistem tanam paksa mengakibatkan kondisi yang buruk bagi 

rakyat, khususnya para petani. Gelombang kelaparan akibat minimnya 

lahan pertanian dan ekspolitasi tenaga kerja di beberapa daerah banyak 

mengakibatkan kematian dan penderitaan. Di Belanda sendiri terjadi 

gelombang kritik, khususnya dilakukan oleh golongan humanis dan 

liberal untuk menghentikan praktik tanam paksa di Hindia Belanda. 

Mulai tahun 1860, terjadi penghapusan sistem tanam paksa secara 

bertahap. Beberapa tanaman komoditi dikeluarkan dari daftar tanam 

paksa, seperti lada pada 1862, nila, teh dan kayu manis pada 1865, dan 

tembakau pada 1866.

Pada 1870 sistem tanam paksa dihentikan sekaligus menandakan 

kemenangan golongan liberal di Belanda. Sistem taman paksa yang 

dianggap sentralistik dan merugikan pihak pengusaha swasta lalu 

kemudian digantikan dengan sistem liberal. Hal ini tercermin dalam 

undang-undang agraria kolonial, Agrarische Wet 1870 dan UU Gula 1870. 

Keduanya mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sistem kolonial 

Belanda, dan bagi rakyat Indonesia era liberal ekonomi ini hanya lah 

peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial ke pihak-pihak swasta.

Sekilas Mengenai Penerapan Cultuurstelsel Di Luar Jawa

Sebelum tanam paksa ditetapkan secara formal oleh pemerintah 

Belanda, Maluku telah menganut sistem ini untuk tanaman cengkeh di 

Kepulauan Ambon dan pala di Kepulauan Banda. Dimulai pada abad 16

ketika Belanda menawarkan bantuan untuk mengusir Portugis dari

Maluku. Rakyat Maluku akhirnya dapat terpengaruh dan mau menuruti 

permintaan Belanda untuk tidak menjual rempah-rempahya kepada 

bangsa lain. Setelah mendapat kepercayaan dari rakyat Maluku, pihak 

Belanda menjadikan dirinya sentra monopoli dan mendirikan banteng di 

Maluku. Kemudian setelah Portugis pergi, di Maluku terdapat dua 

penguasa, yakni Inggris dan Belanda. Inggris berkuasa atas Banda, 

sementara VOC berkuasa di Ambon, Saparua, dan sebagian Maluku 

Tengah. VOC memperkuat pertahanan dan armadanya di Maluku Tengah 

dan mengikat kontrak dengan penguasa-penguasa daerah agar dapat 

memonopoli perdagangan rempah dengan mudah. Hal ini mengakibatkan 

rakyat Maluku tidak bisa bebas menanam cengkih dan pala jika tidak ada 

izin dari pihak Belanda. Jika peredaran cengkih dan pala terlampau 

banyak di pasaran, penguasa tanah tersebut harus membakar tanaman￾tanaman miliknya. Saat Inggris akhirnya bisa berkuasa di Maluku pasca 

perang Eropa antara Inggris dan Prancis, peraturan semasa Belanda 

banyak yang diubah. Rakyat diberi kebebasan untuk berniaga dan hak 

ekstirpasi atau penghancuran pohon pala dan cengkih pada masa VOC 

dihentikan. Pada tahun 1830 Belanda kembali datang dan menguasai 

Maluku. Tanam paksa tidak diberlakukan lagi di Maluku pada tahun 

1860.

Sama dengan Maluku, daerah Minahasa telah memberlakukan 

sistem tanam paksa sejak tahun 1822 untuk tanaman kopi. Mulanya 

Minahasa merupakan daerah pemasok beras bagi kepentingan niaga 

VOC. Namun kewajiban memasok beras dihentikan pada tahun 1852. 

Baru kemudian VOC mulai menerapkan cultuurstelsel tanaman kopi 

didataran tinggi Tondano. Wilayah tersebut merupakan salah satu 

wilayah di Minahasa yang padat penduduk sehingga memungkinkan 

adanya tenaga kerja yang banyak untuk proses penanaman kopi hingga 

pembangunan sarana prasarana untuk mendukung budidaya kopi. 

Tanaman kopi kemudian tumbuh subur dan banyak ditanam di distrik 

Romboken, kemudian meluas ke Tomohon, Kawaknokoan dan Sonder. 

Pemerintah mengambil tanah-tanah kalekeran, yaitu tanah milik distrik

yang kosong dan tidak digarap penduduk karena kondisi tanah tersebut 

kurang baik untuk perkenier atau persawahan. Pilihan VOC untuk 

membuka tanah kalekeran sangat memberatkan penduduk, karena 

letaknya jauh dari pemukiman warga dan upah yang tidak bisa 

mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Rakyat dibayar 10 gulden 

per pikol. Pada masa itu satu keluarga hanya bisa menghasilkan satu 

pikul, belum lagi adanya kecurangan yang dilakukan oleh petugas 

penimbang kopi. Ada pula biaya pengangkutan kopi ke gudang pemerinah 

yang berada di wilayah pantai, sangat jauh dari tanah kalekeran dan 

pemukiman. Pengangkutan komoditi dilkukan oleh pekerja dengan cara 

dipikul. Tahun 1851, pemerintah mulai membuka gudang di daerah 

pegunungan. Pengangkutan tetap dilakukan dengan cara diangkut oleh 

pekerja upahan yang khusus untuk mengangkut. Mulai dibangun jalan 

dan jembatan yang menghubungkan daerah pegunungan dengan daerah 

pesisir. Pembangunan jalan dan jembatan ini melibatkan penduduk, 

dipimpin oleh kepala walak. Pada proses pembangunan jalan dan 

jembatan, lokasi pengerjaan jauh dari desa dan terdapat lokasi yang 

sangat sulit dijangkau dan berbahaya. Para pekerja tidak dipilih khusus 

menjadi pekerja proyek, melainkan mereka merupakan petani yang 

memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sistem tanam 

paksa di Minahasa resmi dihapuskan pada tahun 1899.

Sistem tanam paksa di Sumatera Barat dilaksanakan pada tahun 

1847 dibawah pimpinan Andreas Victor Michiels yang merupakan seorang 

Mayor Jenderal. Sebelum masa kolonial, kehidupan perekonomian di 

wilayah dataran tinggi Minangkabau cenderung subsisten; mereka 

bekerja untuk mencukupi kebutuhan pokok wilayah mereka sendiri. 

Kebanyakan penduduknya ialah petani, lalu ada pula penenun, pandai 

besi, dan pedagang. Ketika AV Michiels menerapkan sistem tanam paksa 

kopi, ia mewajibkan setiap keluarga menanam sekurang-kurangnya 150 

batang kopi. Per batangnya diharapkan menghasilkan 1,05 pikul setiap 

tahunnya. Ada tiga jenis kebun kopi di Sumatera Barat, yaitu:

1. Kopi di pekarangan rumah rakyat atau dihutan dekat kampung 

(hal ini karena kopi telah dikerjakan rakyat secara turun temurun).

2. Kebun kopi milik rakyat.

3. Kebun kopi yang luas dan teratur; yang pada akhirnya dikontrol 

penuh oleh orang Belanda dan terletak jauh dari pemukiman 

penduduk.

Andreas Victor Michiels juga membangun jalan yang 

menghubungkan daerah pedalaman dengan pusat pengumpulan kopi. AV 

Michiels juga mewajibkan “jual paksa” komoditi kopi pada pemerintah. 

Setelah 3-4 tahun diterapkan tanam paksa kopi, hasil produksi kopi di 

Sumatera Barat meningkat secara kuantitas. Pada tahun ke 5 sampai 20 

kopi mencapai puncak produksinya dan menjadi salah satu produksi 

unggulan Sumatera Barat. Namun AV Michiels melanggar isi Plakat 

Panjang yang kelima, yaitu perjanjian bahwa Belanda tidak akan lagi 

memungut pajak, sebagai gantinya masyarakat harus memperluas 

penanaman kopi. Rakyat terpaksa berganti profesi secara cepat dari 

petani menjadi pekerja kebun. Rakyat yang dahulu berkecukupan, 

kemudian harus menggantungkan sumber pemasukkannya dari 

penjualan kopi ke gudang Belanda dengan upah yang sangat minim dan 

adanya pajak. Belum lagi adanya metode penanaman yang sering diganti 

dan adanya upaya pemerasan mandor pada rakyat pekerja, salah satu 

contoh adalah dengan memberi berbagai macam denda. Tahun 1908 

tanam paksa di Sumatera Barat dihapus. Hal ini dikarenakan banyak 

rakyat yang menderita karena beban pekerjaan yang berat dan tingginya 

pajak. Hak atas kepemilikan tanah dan hak lainnya juga dirampas dan 

diusik oleh pihak Belanda.

Dampak Penerapan Cultuurstelsel Bagi Kehidupan Rakyat Hindia 

Belanda

Dampak dari pelaksanaan tanam paksa ini bermacam-macam, ada 

dampak positif dan ada pula dampak negatif. Di satu sisi, tanam paksa 

dianggap berhasil meningkatkan produksi tanaman ekspor dan 

mendatangkan keuntungan besar sehingga hutang-hutang Belanda yang 

saat itu sedemikian besarnya pada akhirnya dapat dilunasi. Selain itu, 

rakyat mengenal jenis-jenis tanaman ekspor yang bernilai jual tinggi, rakyat mengenal teknologi baru yang digunakan dalam pertanian, dan 

rakyat juga dapat mengenal sistem ekonomi uang dan kemudian 

menerapkannya dalam kehidupan pedesaan. Namun di sisi lain, rakyat 

menderita karena tidak diberi upah atau plantloon yang “janjinya” akan 

dibayarkan dan secara fisik pekerjaan mereka terbilang berat. Selain itu, 

juga terjadi peristiwa kelaparan di berbagai daerah seperti contohnya di 

daerah Demak di tahun 1848 dan di daerah Grobogan pada tahun 1849 .

Banyaknya penderitaan yang dirasakan oleh rakyat akibat 

penerapan tanam paksa membuat banyak kritik dan gerakan dilancarkan 

untuk menghapus sistem tanam paksa, seperti contohnya kritik dalam 

Max Havelaar (Multatuli), L. Vitalis, dan Baron van Hoevell. Serangan￾serangan dari orang-orang non-pemerintah juga mulai menggencar akibat 

terjadinya kelaparan dan kemiskinan yang terjadi menjelang akhir 1840-

an di Grobogan, Demak, dan Cirebon. Gejala kelaparan ini diangkat ke 

permukaan dan dijadikan isu bahwa pemerintah telah melakukan 

eksploitasi yang berlebihan terhadap bumiputera Jawa. Lalu muncullah 

orang-orang humanis maupun praktisi liberal menyusun serangan￾serangan strategisnya. Dari bidang sastra muncul Multatuli (Eduard 

Douwes Dekker), sementara di lapangan jurnalistik muncul E.S.W. 

Roorda van Eysinga, dan di bidang politik dipimpin oleh Baron van 

Hoevell. Namun tujuan yang hendak dicapai oleh kaum liberal tidak hanya 

terbatas pada penghapusan Tanam Paksa. Mereka mempunyai tujuan 

lebih lanjut. Gerakan liberal di negeri Belanda dipelopori oleh para 

pengusaha swasta. Oleh karena itu kebebasan yang mereka perjuangkan 

terutama kebebasan di bidang ekonomi. Kaum liberal di negeri Belanda 

berpendapat bahwa seharusnya pemerintah jangan ikut campur tangan 

dalam kegiatan ekonomi. Mereka menghendaki agar kegiatan ekonomi 

ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah bertindak sebagai 

pelindung warga negara, menyediakan prasarana, menegakkan hukuman 

dan menjamin keamanan serta ketertiban warga negaranya dalam 

mengelola sektor perkebunan.

Pada 1830, negeri Belanda mengalami krisis ekonomi akibat hutang 

yang sangat besar. Oleh karena itu pemerintah Belanda membebankan 

negeri jajahan untuk dengan segera melepaskannya dari hutang. 

Dibutuhkan sebuah kebijakan yang praktis dan efisien dengan tujuan 

mengumpulkan dana bagi negara. Pada masa itu terjadi pula pergeseran 

pemikiran dari pemikiran liberal ke ara konservatif. Maka kebijakan baru 

yang digunakan sebagai jalan keluar sebenarnya bukanlah sebuah 

gagasan baru, melainkan bersumber pada kebijakan eksploitatif yang 

pernah diterapkan di Hindia Belanda oleh VOC. Kebijakan tersebut ialah 

kebijakan tanam paksa atau cultuurstelsel.

Kebijakan tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johanes Van 

den Bosch, dan diterapkan sejak tahun 1830 sampai dengan 1870. Sistem 

tanam paksa yang diusung oleh Van den Bosh memiliki tujuan utama, 

yaitu meningkatkan produksi tanaman komoditi ekspor agar dapat 

menyasai pasar dunia dan mendapatkan keuntungan sebanyak￾banyaknya. Secara teori sistem tanam paksa tidak terlalu merugikan para 

petani, akan tetapi pada praktiknya sistem tanam paksa justru menjadi 

mimpi buruk bagi para petani di Hindia Belanda. Infiltrasi pemerintah 

melalui para pegawai Belanda dan penggunaan penguasa pribumi sebagai 

kaki-tangan merupakan salah satu sumber penyimpangan dalam praktik 

tanam paksa.

Penderitaan rakyat yang hampir lima puluh tahun adalah efek dari 

penyimpangan atas sistem tanam paksa. Tanam paksa yang berlangsung 

selama hampir lima puluh tahun berdampak pada perkembangan sosial 

dan ekonomi masyarakat di pedesan. Kelaparan yang berujung pada 

kematian adalah konsekuensi yang harus rakyat terima akibat eksploitasi 

lahan tanpa memandang apakah itu lahan pertanian atau bukan. 

Eksploitasi terhadap tenaga kerja juga membuat rakyat menderita, 

banyak dari mereka yang lari untuk menghindari kerja-kerja wajib yang 

merupakan salah satu poin dalam sistem tanam paksa. Sistem tanam 

paksa juga melahirkan ekonomi uang di pedesaan yang kemudian 

menyingkirkan sistem ekonomi pertanian yang bersifat subsisten.

Dihapusnya sistem tanam paksa pada 1870 tidak serta-merta 

membebaskan rakyat khususnya para petani dari penderitaan. 

Berlakunya sistem liberal kemudian justru memperparah keadaan bagi 

rakyat khususnya para petani.

Categories: penjajahan di indonesia