pendidikan jaman belanda

Sejak awal abad kesembilan belas, 

pemerintah kolonial Belanda mulai 

berkuasa di Hindia Belanda (Indonesia) 

menggantikan VOC (Vereenigde 

Oostindische Compagnie) yang bubar 

pada tanggal 31 desember 1799 dan 

seluruh aset miliknya dikuasai oleh 

Negara Belanda. Bubarnya VOC 

disebabkan kesalahan urus dan persoalan 

korupsi para pejabatnya.2

 Selanjutnya, 

sebuah komisi Negara yang diketuai 

Sebastian Cornelis Nederburg bergelar 

komisaris jenderal dibebani tugas bidang 

administrasi, hukum, dan pertahanan. 

Barulah kemudian pada tahun 1808, si 

tangan besi, Herman Willem Deandels 

mengawali kekuasaannya sebagai 

gubernur jenderal di Hindia Belanda. Di 

antara kebijakannya adalah memangkas 

kekuasaan penguasa-penguasa lokal. Ia 

hanya tiga tahun berkuasa (1808-1811) 

yang kemudian digantikan oleh Thomas 

Stamford Raffles (1811-1816) yang 

mewakili penguasa Inggris di tanah 

bekas jajahan Belanda. Pada masanya 

terjadi sedikit pembaharuan. 

Kebijakan-kebijakan gebernur 

jenderal berikutnya bukan memperingan 

beban rakyat Hindia Belanda, bahkan 

semakin mempersulit keadaan, misalnya 

dengan penerapan cultuurstelsel.

 Sistem 

ini hanya menguntungkan pemerintah 

kolonial dan sedikit menguntungkan 

penguasa lokal akan tetapi sangat 

memperberat kehidupan rakyat jajahan. 

Berikutnya, pada era liberal hingga era 

politik etis, rakyat tetap saja menderita 

dan tidak banyak mengalami perubahan. 

Kondisi-kondisi inilah yang membuat 

rakyat semakin meningkatkan banyak 

perlawanan bersenjatanya4

 menyerang 

penjajah Belanda.

Sebenarnya, perlawanan 

abad XIX rakyat Banten merupakan 

kelanjutan dari abad-abad sebelumnya. 

Sebagaimana kita ketahui, Sultan 

Ageng Tirtayasa (1651-1683 M) 

gigih mempertahankan Kesultanan 

Banten dari kejahatan adu domba yang 

dilakukan oleh kaum kompeni antara 

dia dan putra mahkota, Sultan Haji, 

yang berujung tergerusnya kekusaan 

kesultanan oleh kompeni. 

Disamping itu, perlawanan 

terhadap Belanda di abad XIX muncul 

juga di berbagai daerah seperti Perang 

Jawa di bawah pimpinan Pangeran 

Diponegoro, Perang Padri di bawah 

pimpinan Imam Bonjol yang bergejolak 

di Sumatera Barat, Perang Batak dan 

Perang Aceh di Sumatera Bagian Utara.5

Bahkan, perang yang tak kalah penting 

adalah perlawanan rakyat Banten yang 

tak henti-hentinya sejak awal abad ini sampai peristiwa Geger Cilegon 18886

yang dikomandoi oleh K.H. Wasyid. 

Peristiwa-peristiwa perlawanan 

rakyat Banten didukung, dipelopori 

dan dipimpin oleh para Ulama, kaum 

bangsawan, dan Jawara bahkan 

para Srikandi7

 Banten, di antaranya 

adalah Nyai Gumpara, Tumenggung 

Muhammad, Demang dari Menes, 

Mas Jakaria, Ratu Bagus Ali, Pangeran 

Radli, Mas Jebeng (putera Mas Jakaria), 

Mas Anom, Mas Serdang, Mas Adong, 

Mas Anjung (Puteri Mas Jakaria), Nyai 

Permata (Ibu Nyai Gumpara), Raden 

Yintan, Pangeran Lamir, Sarinam, Mas 

Derik, H. Wakhia, Tubagus Ishak, Mas 

Diad. Peristiwa perlawanan petani 

Banten pada 1888 diinspirasi, dipimpin, 

dan/atau dipelopori oleh K.H. Abdul 

Karim, K.H. Tubagus Ismail, dan 

K.H. Wasyid. Selain mereka, tokoh 

yang juga berperan dalam perlawanan 

rakyat Banten adalah Haji Singadeli, 

Haji Asnawi, Haji Abu Bakar, dan Haji 

Marjuki.8

Para pejuang dan pahlawan 

Banten di atas memiliki semangat jihad yang kuat yang didasarkan 

pada keyakinan keagamaan bahwa 

kaum penjajah adalah orang kafir 

yang menzhalimi kaum Muslimin 

sehingga rakyat Banten wajib untuk 

memeranginya. Demikian yang dapat 

kita telusuri dari motivasi dan pendorong 

mereka untuk berperang; artinya 

hanya ada dua kata kunci bagi mereka, 

yaitu Jihad dan Perang. Hal demikian 

yang menjadikan K.H. Wasyid rela 

mengorbankan jiwa dan raganya demi 

mempertahankan harkat dan martabat 

rakyat Banten yang memang ia buktikan 

dengan wafatnya beliau di medan perang 

sebagai syahid dan pahlawan.

K.H. Wasyid memiliki semangat 

perjuangan menegakkan kebenaran 

Amar Ma’ruf Nahi Munkar sejak 

usianya masih muda. Darah pejuang 

yang dimiliki K.H. Wasyid diwariskan 

dari ayahnya, Abbas, yang pada tahun 

1850 bersama H. Wakhia melakukan 

perlawanan bersenjata. Dalam 

perjuangannya, ia memiliki keahlian 

dan kemampuan strategis, misalnya 

bagaimana ia melakukan komunikasi￾komunikasi politik dengan para 

ulama, jawara, dan pejuang-pejuang 

lainnya di Banten dan luar Banten 

untuk terlibat dalam perang melawan 

penjajah Belanda. K.H. Wasyid juga 

dikenal sebagai seorang ulama yang 

berdakwah dari satu tempat ke tempat 

lainnya terutama mengajak umat 

menjauhi perbuatan syirik. Akibat dari 

sikap tegas menegakkan ajaran Islam 

di tengah masyarakat ini, K.H. Wasyid 

menghadapi meja pengadilan sebelum 

peristiwa Geger Cilegon 1888.Sejak didirikan oleh Sunan 

Gunung Jati, Banten sebagai sebuah 

kesultanan sudah sangat menarik bagi 

para pedagang untuk merapatkan 

kapalnya di pelabuhan Banten, baik 

yang berasal dari Eropa maupun Asia 

termasuk Nusantara.9

 Kemudian, pada 

era sultan-sultan berikutnya; Sultan 

Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana 

Yusuf sampai Sultan Ageng Tirtayasa, 

menurut Claude Guillot, Banten masih 

menarik karena 1) sepenuhnya merdeka; 

2) merupakan periode yang cemerlang, 

khususnya tahun 1670 M; dan 3) 

Sultan Ageng Tirtayasa masih berkuasa 

penuh.

Sekalipun demikian, negara 

satelitnya, Jayakarta sudah lebih dulu 

jatuh ke tangan J.P. Coen pada 1619 dan 

mengganti namanya menjadi Batavia.

Artinya, upaya VOC menggerogoti 

kekuasaan kesultanan Banten sudah 

dimulai, di antaranya dengan berupaya 

mengurangi peran pelabuhan Banten.

Upaya-upaya VOC di Batavia 

yang sudah dikuasainya menggembosi 

peran pelabuhan Banten. Hal ini sangat 

dirasakan oleh Abdul Fath (Sultan 

Ageng Tirtayasa) yang mulai berkuasa 

tahun 1651. VOC dianggap menghalangi 

usaha Banten memajukan perdagangan. 

Namun, beliau tetap dianggap berhasil 

dalam bidang perdagangan dengan 

adanya ekspor-impor antara Banten dan 

Persia, Surat, Koromandel, Benggala, 

dan Siam. Dia juga membangun irigasi 

untuk pertanian dan persawahan. 

Suasana damai dan tenteram berjalan 

hinggga 1676.13 Lantas, Sultan Ageng 

Tirtayasa mengangkat putranya Abdul 

Kohar Nasar (Sultan Haji) menjadi 

sultan muda yang ternyata tidak suka 

keluarga kerajaan memusuhi kompeni. 

Dapat diprediksi bahwa akan terjadi 

pertentangan antara ayah dan anak. 

Sultan Ageng ingin terus mengadakan 

blokade terhadap VOC sementara Sultan 

Haji ingin mengadakan hubungan baik. 

Pasca perang Trunojoyo, tahun 1680 

Belanda melakukan agitasi terhadap 

Banten yang sudah dikuasai oleh 

Sultan Haji. Namun, Sultan Ageng 

Tirtayasa tidak mau kompromi dengan 

kompeni. Pertikaian antara Sulan Ageng dan Sulan Haji membuat Belanda 

mendukung salah satunya untuk dengan 

mudah menguasai. Terjadi perlawanan 

bersenjata Sultan Ageng Tirtayasa 

bersama ulama dan rakyatnya terhadap 

Kompeni, tapi berakibat jatuhnya 

Banten ke tangan mereka di atas nama 

Sultan Haji.

 Pasca bangkrutnya VOC 

(tahun 1799), kondisi sosial rakyat 

Banten bukan bertambah baik, justru 

sebaliknya, pemerintah kolonial 

Belanda bertambah represif sehingga 

menimbulkan perlawanan di berbagai 

daerah di Indonesia, termasuk di Banten. 

Berbagai sistem yang diciptakan 

kaum kolonial tak satupun yang dapat 

mensejahterakan rakyat; bahkan 

dipaksakan penerapannya dengan 

kekerasan. Pada saat Herman Willem 

Deandels berkuasa, sepak terjangnya 

sangat otoriter. Ia menambah serdadu 

dari 200 menjadi 18.000 orang dalam 

waktu singkat. Umumnya, serdadu 

berasal dari anak-anak Manado, Madura 

dan Jawa. Yang tidak mau menjadi 

tentara ia hukum dengan berbagai bentuk 

kekerasan. Untuk pakaian seragam 

serdadu, dia paksa petani memintal 

benang dan menenun kain. Semua 

bidang kehidupan di berbagai daerah 

dijamah Deandels, termasuk pengrajin 

tembaga untuk membuat bedil. Pada 

tahun 1808 Daendels membangun jalan 

raya dari Anyer sampai ke Panarukan 

dengan kerja paksa. Tidak sedikit rakyat 

meregang nyawa dalam pembangunan 

jalan ini karena kekurangan makan, 

penyakit, dan sebagainya. Si tangan besi Daendels juga 

memangkas kekuasaan para penguasa 

lokal; raja-raja lokal diturunkan 

jabatannya menjadi pegawai biasa, 

ia hapus pula tanda kehormatannya. 

Timbul perlawanan dari penguasa￾penguasa lokal khususnya di Banten. 

Daendels marah besar, istana sultan 

dihancurkan, Sultan ditangkap dan 

dibuang ke Ambon.

Pada tahun 1811, Daendels 

digantikan oleh Janssens. Akan tetapi, 

karena Perancis-Belanda dikalahkan 

Inggris maka pada tahun yang 

sama Inggris mengangkat Thomas 

Stamford Raffles berkuasa di daerah 

jajahan Belanda hingga tahun 1816. 

Pemerintahan Raffles disebut-sebut 

sebagai pemerintahan tangan liberal 

yang lebih lunak dibandingkan Daendels 

dan melakukan berbagai pembaharuan. 

Ia menghapus kebijakan-kebijakan 

Deandels, misalnya dalam bidang 

monopoli dagang, kerja rodi, sistem 

hak pemerintah atas hasil bumi, tak ada 

pemaksaan, yang paling terkenal dari 

kebijakan Raffles adalah pelaksanaan 

pajak tanah (land-rent). 

Kemudian, penguasaan tanah 

jajahan diserahkan kembali ke tangan 

pemerintah Belanda, berbagai kebijakan 

para gubernur jenderal di Hindia Belanda 

kembali membuat rakyat menderita, 

semisal penerapan sistem tanam paksa 

(cultuurstelsel) yang digagas Gubernur 

Jenderal Johannes Van den Bosch 

pada tahun1830.17 Empat puluh tahun

lamanya sistem ini diterapkan dengan 

berbagai dampak negatifnya bagi 

rakyat Indonesia umumnya dan rakyat 

Banten khususnya. Banyak penduduk 

yang meninggalkan kampungnya 

menghindari tanam paksa, lain 

halnya dengan rakyat Banten, mereka 

melakukan perlawanan terhadap sistem 

ini,18 dan kebijakan-kebijakan lainnya 

yang tidak pro-rakyat.

Jika dirunut dari sejak sebelum 

penerapan kultuurstelsel, hingga 

penerapannya selama empat puluh 

tahun, telah terjadi berbagai perlawanan 

bersenjata dari rakyat Banten terhadap 

kaum penjajah. Antara 1810 sampai 

1840, terjadi sebelas kali perlawan 

bersenjata rakyat Banten, di antaranya 

perlawanan Nyai Gumpara pada 1818 

untuk mengembalikan kesultanan 

Banten dan penyerangan ke Anyer 

dengan kekuatan 500 orang pada 1822. 

Pada akhir tahun 1825 Tumenggung 

Muhammad Demang dari Menes 

dengan dukungan para kiyai dan tokoh 

agama serta para santrinya memimpin 

perlawanan bersenjata menentang 

pemungutan pajak. Letnan de Quay 

mematahkan perlawanan ini yang 

membuat Tumenggung Muhammad 

mengundurkan diri melintasi puncak 

gunung Pulosari melalui perbatasan 

Pandeglang. Dua tahun kemudian 

muncul lagi perlawaanan bersenjata 

dari Mas Jakaria. Pada 1811, ia pernah 

menduduki Pandeglang yang kala itu 

menjadi kota kraton, tetapi ia tertawan. 

Namun pada tahun 1927, ia berhasil 

melarikan diri. Banyak hadiah disediakan 

bagi yang dapat menangkapnya, 

tetapi tetap gagal bahkan pada tahun

ini ia kembali menyerbu Pandeglang 

dan berhasil menewaskan anggota￾anggota detasemen tentara Belanda. 

Pasukan Belanda secara membabi buta 

membakari rumah penduduk untuk 

memaksa pengakuan penduduk dimana 

keberadaan Mas Jakaria. Barulah 

beberapa bulan kemudian ia berhasil 

ditangkap dan dijatuhi hukuman mati 

dengan memenggal lehernya dan 

membakarnya. 

Pada tahun-tahun 1831, 

1833, 1836, dan 1839 terjadi banyak 

perlawanan bersenjata. Pemimpin￾pemimpin yang lolos dari perlawanan 

tahun 1936 adalah Ratu Bagus Ali 

dikenal sebagai Kiyai Gede, Pangeran 

Radli dan Mas Jebeng, putera Mas 

Jakaria. Rakyat bersemangat lagi 

melawan penjajah ketika ketiga putra 

Mas Jakaria melarikan diri dari penjara 

Banyuwangi; Mas Anom, Mas Serdang, 

dan Mas Andong. Salah seorang wanita 

yang memimpin perlawanan Nyai Mas 

Anjung, puteri Mas Jakaria, ikut pula 

Mas Ubid, kemenakan dan menantu 

Mas Jakaria. Raden Yintan, Pangeran 

Lamir, dan seorang wanita Sarinam 

dapat ditambahkan sebagai pemimpin 

perlawanan bersenjata.

Pada tanggal 13 Desember 1845, 

para pejuang Banten merebut rumah 

tuan tanah di Cikandi Udik dengan 

membunuh tuan tanah Kamphuys, 

istrinya dan lima anaknya. Peristiwa 

ini disebut peritiwa Cikandi, semua 

orang Eropa Cikandi menemui ajalnya. 

Sebuah detasemen bejumlah 60 orang 

berhasil melumpuhkan perlawanan 

di Cikandi. Sebenarnya, peristiwa ini 

dilakukan sebagai isyarat perlawanan 

di seluruh Banten. Mereka bersekutu 

dengan pemimpin kelompok BantenSelatan yang dipimpin oleh Nyai 

Permana, ibu Nyai Gumpara, pemimpin 

perlawan tahun 1836. Pada 24 Pebruari 

1850, Raden Bagus Jayakarta, patih 

Serang, mencetuskan perlawanan dan 

menewaskan Demang Cilegon beserta 

stafnya. Raden Bagus Jayakarta didukung 

oleh pemuda-pemuda antara lain 

Tubagus Iskak, Mas Derik, Haji Wakhia, 

dan Penghulu Dempol. Di Lampung, 

banyak orang Banten yang melarikan 

diri dari Banten untuk menghindar dari 

pengejaran kaum penjajah atau untuk 

mengelak dari penindasan para pejabat. 

Salah seorang daripadanya adalah orang 

kaya H. Wakhia dari Budang Batu yang 

dikejar-kejar polisi yang bersembunyi 

di Lampung kemudian menuju Mekkah 

untuk menunaikan ibadah haji. Pada 

tahun 1847 ia kembali ke desanya. 

Lagi-lagi ia tidak mau membayar 

pajak. Ia dipanggil residen, tapi tidak 

mengindahkannya. H. Wakhia turut 

serta dalam merencanakan perlawanan 

dan seruan H. Wakhia yang dibantu oleh 

Penghulu Dempol untuk melancarkan 

Perang Sabil disambut dengan semangat 

dan menyala-nyala. H. Wakhia dan 

penghulu Dempol mengambil posisi 

di sebelah barat bukit-bukit Simari 

Kangen, kelompok yang dipimpin Mas 

Derik dan Nasid berada di pegunungan 

sebelah timur Pulau Merak, sedangkan 

Tubagus Ishak dan Mas Diad dan 

pasukannya beroperasi di distrik Banten. 

R.B. Jayakarta, pengambil inisiatif 

berada di belakang layar. Lebih kurang 

tiga bulan lamanya pasukan-pasukan 

rakyat maju mundur diselingi serangan￾serangan sporadik terhadap kota-kota 

kecil dan desa seperti Tanjak dan Anyer. 

Dalam menghadapi pasukan kolonial 

pada tanggal 3 Mei 1850 di Tegalpapak 

mereka mengalami kekalahan dan 

beberapa pemimpin mereka ditawan. 

H. Wakhia dan Tubagus Ishak berhasil 

meloloskan diri ke Lampung dan di 

daerah ini ia kembali ikut perlawanan 

terhadap penjajah Belanda yang 

dilancarkan Raden Intan dan Pangeran 

Singabranta. H. Wakhia akhirnya 

ditangkap dan dihukum mati. Anak dan 

isterinya menetap di desa asal H. Wakhia 

yang kemudian dikenal dengan nama 

Arjawinangun. Di tempat ini mereka 

sangat dihormati. 

Antara tahun 1851 sampai 1871 

masih sering terjadi perlawan bersenjata, 

seperti peristiwa Usup di tahun 1851,

peristiwa Pungut di tahun 1852,

kerusuhan di Kolelet di tahun 1866 dan 

kasus Jayakusuma di tahun 1869. 

Dari rentetan peristiwa 

perlawanan bersenjata rakyat Banten 

terhadap kolonial Belanda sejak awal 

abad XIX, perlawanan bersenjata 

yang sangat besar adalah yang terjadi 

pada 9 Juli tahun 1888 yang dipimpin 

oleh K.H. Wasyid. Tengku Ibrahim 

Alfian merasa perlu menjelaskan ini 

secara komprehensif mengingat begitu 

dahsyatnya keadaan Banten baik 

sebelum, saat terjadinya peristiwa, dan 

sesudahnya

Dikutip dari Tengku Ibrahim 

Alfian. “Semangat Keagamaan Rakyat 

Banten dalam Mempertahankan Ke￾merdekaan” …. Alfian mengakui berhutang budi 

pada Sartono Kartodirdjo yang telah 

membuat kajian secara komprehensif 

tentang keperkasaan Rakyat Banten 

dan perlawanan mereka terhadap kaum 

penjajah Belanda khususnya tentang 

peristiwa Cilegon di tahun 1888 Diser￾tasinya di Den Haag yang berjudul, The 

Peasent’ Revolt of Banten in 1888: Its 

Condition, Course and sequence.

20Tengku Ibrahim Alfian. “Semangat Keag- Tengku Ibrahim Alfian 

menyatakan bahwa peristiwa 

perlawanan bersenjata rakyat Banten 

yang besar adalah yang terjadi 

pada 9 Juli 1888 di Cilegon, suatu 

perlawanan yang telah dipersiapkan 

dan direncanakan serta mempunyai 

ruang lingkup yang melampaui batas￾batas kota Cilegon. Menurut Prof. 

Dr. Sartono Kartodirdjo peristiwa ini 

merupakan kulminasi gerakan-gerakan 

perlawanan selama bertahun-tahun. 

Tarekat telah dijadikan sarana untuk 

menyebarkan informs-informasi rahasia 

dan komunikasi-komunikasi antara 

anggota dan memberikan peranan 

penting meletuskan peristiwa ini.21

Dalam teori sejarah, setiap 

peristiwa sejarah sedikitnya di dalamnya 

terdapat Pionir (pencetus peristiwa), 

Soil (tempat terjadinya peristiwa) 

dan peristiwa itu sendiri. Peristiwa 

perlawanan bersenjata Cilegon188822

pionir atau pencetus utamanya adalah 

K.H. Wasyid.

1. Pendidikan Dan Semangat 

Keagamaan

K.H. Wasyid adalah seorang 

ulama dan pendakwah yang dalam ilmuagamanya, seorang alumnus pesantren 

dan Timur Tengah. Seperti halnya 

rakyat Banten yang memiliki semangat 

keagamaan yang kuat dan mendalam, 

demikian pula K.H. Wasyid, beliau 

memiliki ilmu agama yang dalam berkat 

ketekunan dan kegigihannya menuntut 

ilmu di berbagai pesantren di Jawa 

Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

Corak pendidikan pesantren masa itu 

masih sangat berorientasi ilmu-ilmu 

agama dan sangat tergantung pada 

ustadz atau Kiyai. Mereka mempelajari 

kitab-kitab yang berkaitan dengan 

hukum Islam seperti Miftàh al-Jannah, 

Shiràt, Sabîl al- Muhtadîn, Bidàyah, 

Kitab Delapan dan Majmu’, Matan 

Taqrib, Fathu al-Qarîb, Fathu al￾Mu’în, Tahrir, Iqna’, Fathu al-Wahhab, 

Mahally, dan sebaginya. Di antara 

ilmu alat yang mereka pelajari, yakni 

Sharaf, Kitab al-Jurmiyah, Mukhtashar, 

Mutammimah, Nahwu. Mereka juga 

mempelajari kitab-kitab Tafsir dan 

Hadis, Balaghah, Tashawwuf, ihya 

ulumuddin, al-Mantiq, Tauhid, Ushul al￾Fiqh.23 Mata pelajaran yang diajarkan di 

pesantren-pesantren pada abad ke XIX 

sangat memengaruhi kepribadian para 

santri. Tidak mengherankan jika pada 

abad ini banyak peristiwa sejarah yang 

dimobilisasi oleh alumnus pesantren 

dan masyarakat pedesaan. Misalnya, 

peristiwa perlawanan bersenjata yang 

sangat terkenal, yakni “Geger Cilegon” 

yang juga terkenal dengan sebutan 

“Perang Wasyid”.24

 Beranjak dewasa, disampingmenimba llmu di pesantren, KH. Wasyid 

berangkat ke Mekkah berguru pada 

Syekh Nawawi al-Bantani,25 sedang di 

Banten dia berguru pada ulama-ulama 

Banten, seperti Kiyai Wakhia. Dengan 

ilmu yang dimilikinya, ia berdakwah 

dari satu tempat ke tempat lainnya. 

Dalam kesempatan dakwah ini K.H. 

Wasyid menyampaikan ayat-ayat dan 

hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad.

Dalam al-Qur’an. dua ungkapan 

yang memotivasi setiap Muslim untuk 

berjuang menegakkan kebenaran 

dan keadilan serta menentang setiap 

kezhaliman kaum penindas ialah 

berperang di Jalan Allah dan berjihad 

di jalan Allah. Khusus untuk istilah 

perang dipakai kata qitàl yang terdapat 

dalam surat al-Baqarah 190, 191, dan 

193; surat al-Taubah ayat 111 dan surat 

al-Hajj ayat 39.a. Al-Baqarah 

190. Dan perangilah di jalan 

Allah orang-orang yang memerangi 

kamu, (tetapi) janganlah kamu 

melampaui batas, karena sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas.

191. Dan bunuhlah mereka di 

mana saja kamu jumpai mereka, dan 

usirlah mereka dari tempat mereka 

telah mengusir kamu (Mekah); dan 

fitnah[117] itu lebih besar bahayanya 

dari pembunuhan, dan janganlah kamu 

memerangi mereka di Masjidil Haram, 

kecuali jika mereka memerangi kamu 

di tempat itu. Jika mereka memerangi 

kamu (di tempat itu), maka bunuhlah 

mereka. Demikanlah balasan bagi 

orang-orang kafir.

192. Kemudian jika mereka 

berhenti (dari memusuhi kamu), maka 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.

b. At-Taubah

111. Sesungguhnya Allah telah 

membeli dari orang-orang mukmin diri 

dan harta mereka dengan memberikan 

surga untuk mereka. Mereka berperang 

pada jalan Allah; lalu mereka membunuh 

atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji 

yang benar dari Allah di dalam Taurat, 

Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang 

lebih menepati janjinya (selain) daripada 

Allah? Maka bergembiralah dengan jual 

beli yang telah kamu lakukan itu, dan 

itulah kemenangan yang besar.

c. Al-Hajj

39. Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena 

sesungguhnya mereka telah dianiaya. 

Dan sesungguhnya Allah, benar-benar 

Maha Kuasa menolong mereka itu.

Secara etimologi Jihàd berasal 

dari kata jahada yang berarti bersungguh￾sungguh mencurahkan segenap pikiran, 

kekuatan dan kemampuan untuk 

mencapai suatu tujuan, dapat juga berarti 

perang dan kekuatan. Secara terminologi 

(Ishtilàhan Syar’iyyan) “ jihad berarti 

bersunggguh-sungguh mencurahkan 

segenap pikiran dan kekuatan melawan 

hawa nafsu, setan, kebatilan, dan 

menghancurkan orang-orang yang 

melawan agama Allah serta membangun 

manusia yang berkemajuan.” Ayat-ayat 

lain yang berkaitan dengan ini seperti di 

bawah ini:

d. Al-Ankabût:

6. Dan barangsiapa yang 

berjihad, maka sesungguhnya jihadnya 

itu adalah untuk dirinya sendiri. 

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 

Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 

semesta alam.

69. Dan orang-orang yang 

berjihad untuk (mencari keridhaan) 

Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan 

kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan 

sesungguhnya Allah benar-benar beserta 

orang-orang yang berbuat baik.

e. Al-Hajj

78. Dan berjihadlah kamu pada 

jalan Allah dengan jihad yang sebenar￾benarnya. Dia telah memilih kamu dan 

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk 

kamu dalam agama suatu kesempitan. 

(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. 

Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian 

orang-orang muslim dari dahulu[993], 

dan (begitu pula) dalam (Al Quran) 

ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas 

dirimu dan supaya kamu semua menjadi 

saksi atas segenap manusia, maka 

dirikanlah sembahyang, tunaikanlah 

zakat dan berpeganglah kamu pada 

tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, 

maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan 

sebaik- baik Penolong.

 Bak gayung bersambut, seruan￾seruan K.H. Wasyid diamini oleh semua 

elemen masyarakat mulai dari ulama, 

kiyai, petani, santri, anak-anak muda, 

pengikut tarekat, dan bahkan para jawara. 

Pada abad XIX semangat keagamaan 

mereka bertambah kuat. Seperti yang 

disebutkan Sartono Kartodirdjo dalam 

beberapa dasawarsa di akhir abad ke 

XIX, tampak peningkatan kebangkitan 

agama yang sangat luar biasa. Dimulai di 

Timur Tengah dengan Pan-Islamismenya 

yang sangat anti barat. Fanatisme dan 

militanisme keagamaan muncul karena 

benci orang kafir termasuk di Banten. 

Gejala lain kebangkitan agama ini ialah 

ramainya masjid dengan shalat jama’ah 

dan pengajian-pengajian oleh anak-anak 

muda Banten, bermunculan cabang￾cabang tarekat, jumlah orang naik haji 

bertambah dan tinggal disana sambil 

mencari ilmu.26 Tampaknya inilah yang 

memudahkan K.H. Wasyid memobilisir 

kekuatan dan massa untuk memerangi 

penjajah.

bagi orang-orang yang diperangi, karena 

sesungguhnya mereka telah dianiaya. 

Dan sesungguhnya Allah, benar-benar 

Maha Kuasa menolong mereka itu.

Secara etimologi Jihàd berasal 

dari kata jahada yang berarti bersungguh￾sungguh mencurahkan segenap pikiran, 

kekuatan dan kemampuan untuk 

mencapai suatu tujuan, dapat juga berarti 

perang dan kekuatan. Secara terminologi 

(Ishtilàhan Syar’iyyan) “ jihad berarti 

bersunggguh-sungguh mencurahkan 

segenap pikiran dan kekuatan melawan 

hawa nafsu, setan, kebatilan, dan 

menghancurkan orang-orang yang 

melawan agama Allah serta membangun 

manusia yang berkemajuan.” Ayat-ayat 

lain yang berkaitan dengan ini seperti di 

bawah ini:

d. Al-Ankabût:

6. Dan barangsiapa yang 

berjihad, maka sesungguhnya jihadnya 

itu adalah untuk dirinya sendiri. 

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 

Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 

semesta alam.

69. Dan orang-orang yang 

berjihad untuk (mencari keridhaan) 

Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan 

kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan 

sesungguhnya Allah benar-benar beserta 

orang-orang yang berbuat baik.

e. Al-Hajj

78. Dan berjihadlah kamu pada 

jalan Allah dengan jihad yang sebenar￾benarnya. Dia telah memilih kamu dan 

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk 

kamu dalam agama suatu kesempitan. 

(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. 

Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian 

orang-orang muslim dari dahulu[993], 

dan (begitu pula) dalam (Al Quran) 

ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas 

dirimu dan supaya kamu semua menjadi 

saksi atas segenap manusia, maka 

dirikanlah sembahyang, tunaikanlah 

zakat dan berpeganglah kamu pada 

tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, 

maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan 

sebaik- baik Penolong.

 Bak gayung bersambut, seruan￾seruan K.H. Wasyid diamini oleh semua 

elemen masyarakat mulai dari ulama, 

kiyai, petani, santri, anak-anak muda, 

pengikut tarekat, dan bahkan para jawara. 

Pada abad XIX semangat keagamaan 

mereka bertambah kuat. Seperti yang 

disebutkan Sartono Kartodirdjo dalam 

beberapa dasawarsa di akhir abad ke 

XIX, tampak peningkatan kebangkitan 

agama yang sangat luar biasa. Dimulai di 

Timur Tengah dengan Pan-Islamismenya 

yang sangat anti barat. Fanatisme dan 

militanisme keagamaan muncul karena 

benci orang kafir termasuk di Banten. 

Gejala lain kebangkitan agama ini ialah 

ramainya masjid dengan shalat jama’ah 

dan pengajian-pengajian oleh anak-anak 

muda Banten, bermunculan cabang￾cabang tarekat, jumlah orang naik haji 

bertambah dan tinggal disana sambil 

mencari ilmu.26 Tampaknya inilah yang 

memudahkan K.H. Wasyid memobilisir 

kekuatan dan massa untuk memerangi 

penjajah. Pertempuran Cilegon memang 

diakui Snouck Hurgronye bahkan oleh 

pemeintah Belanda sangat serius, dia 

katakan, “Memang kekuasaan kita tidak 

akan mudah dirubuhkan oleh suatu 

gerakan fanatik. Tapi huru-hara setempat 

di Cilegon tahun 1888 memang cukup 

serius.” 27 Dua hal yang bisa kita telaah 

dari peristiwa ini, yakni latar belakang 

dan faktor-faktornya. Latar belakangnya 

tentu jauh dari yang telah diuraikan di 

atas, sedang faktor-faktornya dikatakan 

sendiri oleh K.H. Wasyid yang pernah 

disebut oleh saksi, Achmad; pertama, 

dua pejabat pemerintah kolonial, yaitu 

patih dan jaksa telah melarang umat 

Islam melakukan ibadah di Masjid. 

Kedua dinaikkannya pajak perahu dan 

pajak-pajak usaha yang lain. Ketiga, para 

pejabat sama sekali tidak menghiraukan 

para kiyai, bahkan memusuhi Islam, 

melarang shalat dengan suara keras 

dan melarang membuat menara-menara 

masjid tinggi, dan menyebar terlalu 

banyak mata-mata untuk mencari￾cari kesalahan orang yang melanggar 

peraturan.

Didorong latar belakang 

dan faktor-faktor di atas, K.H. 

Wasyid membuat perencanaan dan 

mengorganisir serta memobilisir seluruh 

elemen rakyat Banten untuk melakukan 

perlawanan. Dari hasil penyelidikanterhadap para tawanan dapat diketahui 

bahwa anggota-anggota perlawan 

bersenjata K.H. Wasyid mengadakan 

pertemuan di berbagai tempat dan 

menggunakan tarekat sebagai tempat 

berkumpul dan bersama-sama 

melakukan sembahyang dan dzikir. K.H. 

Wasyid dan para kiyai lainnya dapat 

bertemu dalam kesempatan ini untuk 

mengatur strategi dan taktik-taktik serta 

kordinasi. 

Dari setiap pertemuan, nampak 

kepiawaian dan kemampuan K.H. 

Wasyid mengumpulkan para kiyai, 

ulama, tokoh-tokoh agama lainnya 

bahkan para jawara. Dapat disebutkan 

disini K.H. Abdul Karim, seorang 

ulama besar dan dihormati rakyat 

Banten, pemimpin agama dan guru 

tarekat Qadariyah. K.H. Tubagus Ismail, 

H. Abdul Gani, K.H. Usman, Haji 

Nasiman, H. Sangadeli dari Kaloran, H. 

Abu Bakar dari Pontang, H. Asnawi dari 

Bendung Lempuyang, H. Muhammad 

Asik dari Bandung. Masing-masing 

mereka dan K.H. Wasyid menyampaikan 

propaganda-propaganda yang berkaitan 

dengan jihad dan perang sabil. 

Perjuangan rakyat Banten 

menuju kemerdekaan mendapat 

kekuatan baru dengan pulangnya H. 

Marjuki pada tahun 1887 dari Mekkah. 

Ia mulai mengunjungi daerah-daerah di 

Banten, Tengerang, Betawi, dan Bogor 

untuk menyampaikan gagasan tentang 

jihad. Tidak lama dikunjungi Haji 

Marjuki, entusiasme rakyat bertambah 

bergelora dan semangat keagamaan 

rakyatpun semakin meningkat, sehingga 

K.H. Wasyid menganggapnya sekutu 

paling setia. Kunjungan H. Marjuki 

ke para Kiyai tarekat Qadariyah 

mendapat sambutan dan dari mereka keluar pernyataan mendukung gerakan 

perlawanan yang dicanangkan K.H. 

Wasyid yang sebelumnya sudah 

melakukan apa yang dilakukan oleh 

H. Marjuki. Akan tetapi H. Marjuki 

kembali ke Mekkah sebelum terjadi 

perang. Sekalipun demikian, K.H. 

Wasyid taat asas mengabdikan dirinya 

kepada perjuangan berjihad melawan 

penjajah. 

Disela-sela kesibukannya 

berpropaganda, tiga bulan sebelum 

pertempuran K.H. Wasyid memimpin 

persiapan perang dengan mempergiat 

latihan-latihan pencak silat, 

pengumpulan dan pembuatan senjata￾senjata, dan sembari membakar 

semangat melalui khutbah-khutbahnya 

untuk melaksanakan perang sabil.29 

Berkat kepiawian K.H. Wasyid 

mengorganisir dan memoblisasi rakyat, 

gerakan kolektif ini diakui sangat 

terorganisir dan memiliki perencanaan 

yang matang. Tanda-tanda akan 

dimulainya perang tampak pada tanggal 

8 Juli 1888. Rombongan-rombongan 

prajurit berpakaian putih-putih mulai 

bergerak ke pos komando yang sudah 

disiapkan di desa saneja di rumah 

H. Ishak. Para pimpinan rombongan 

bermusyawarah di pimpinan K.H. 

Wasyid. Selaku pimpinan operasi, 

K.H. Wasyid mulai mengatur strategi 

penyerangan, ia bagi pasukan dalam 

beberapa kelompok yang masing-masing 

bertugas menyerang penjara, yang lain 

membebaskan tahanan, menyerang 

Kepatihan, menyerang rumah Asisten 

Residen. Pada hari Senin, 9 Juli 1888 

perang dimulai dan pada sore harinya 

Cilegon dapat diduduki K.H.Wasyid 

29Tengku Ibrahim Alfian. “Semangat Keag￾amaan Rakyat Banten dalam Mempertahankan 

Kemerdekaan” …. Hlm. 9. 

dan para pasukannya. 

Di bawah komando Kapten 

A.A. Veen huyzen, Belanda melakukan 

operasi mematahkan perlawanan dan 

melakukan pengejaran terhadap K.H. 

Wasyid dan kawan-kawannya. Namun, 

pertempuran terus berlangsung dan pada 

tanggal 30 Juli 1888 K.H. Wasyid, K.H. 

Tubagus Ismail, Haji Usman, dan Haji 

Abdul Gani terbunuh sebagai syahid 

dan pahlawan.30

Singkat cerita, dalam 

pertempuran Cilegon 1888, di pihak 

Belanda tewas 19 orang, yang luka 7 

orang. Di pihak prajurit Banten syahid 

30 orang, termasuk K.H. Wasyid, terluka 

13 orang. 94 orang dari pihak K.H. 

Wasyid dibuang ke berbagai daerah 

di dalamnya 42 orang haji, dua orang 

wanita Nyi Aminah dan Nyi Rainah dari 

Arjawinangun, keduanya puteri K.H. 

Wakhia.31

Dampak dari peristiwa Cilegon 

1888 sangat dirasakan oleh para kiyai, 

ulama, guru agama dan pengikut 

organisasi tarekat. Oleh karena Belanda 

meyakini bahwa peristiwa Cilegon 1888 

penggerak utamanya adalah anggota 

tarekat, maka diusulkan agar mereka 

dibuang. Kenyataan lain dimana-mana 

Belanda memburu guru agama, bahkan 

ada bupati yang melarang pengajaran 

kitab dan penyebaran tarekat. 32 

Tengku Ibrahim Alfian bertanya 

apakah pelajaran yang dapat ditarik dari 

sejarah perjuangan rakyat Banten dalam 

melawan penjajah di abad XIX?Historical Conciousness

(kesadaran sejarah) akan eksistensi 

bangsa kita di masa lalu perlu kita 

bangun. Hal ini sudah dimiliki oleh 

para pemimpin agama dan kiyai oleh 

karena memiliki pengetahuan yang 

dalam tentang al-Qur’an dan hadis Nabi 

hamammad Saw. yang tentunya wajib 

kita ikuti sebagai seorang Muslim, serta 

sanggup menggerakkan rakyat dengan 

semangat yang tinggi melawan penjajah. 

Kesadaran sejarah masa lalu 

bangsa kita perlu dibarengi oleh sense 

of responsibility (rasa tanggung jawab) 

setiap generasi berikutnya untuk terus 

mempertahankan eksistensi mereka 

sebagai sebuah bangsa yang besar yang 

sudah dibangun oleh para pendahulu 

dengan mengorbankan jiwa dan raga 

mereka sampai titik darah penghabisan. 

Disamping tanggungjawab itu, perlu 

pula kita merenungkan apa yang pernah 

disampaikan oleh presiden pertama kita, 

JASMERAH artinya jangan sekali-kali 

melupakan sejarah, sebab sebagaimana 

dikatakan oleh presiden kedua kita 

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang 

mengingat jasa para pahlawannya”. 

Abul ‘Ala Maududi, seorang 

ulama besar dasri India abad XX berkata 

bahwa semua tindakan dilakukan demi 

kehidupan umat manusia yang layak 

secara kolektif dan yang fungsionarisnya 

tidak ditunggangi kepentingan pribadi 

di dunia ini. Kepentingan tunggalnya 

hanyalah ridla Allah dalam Islam yang 

diakui sebagai “amal fi sabilillah”. 

Perjuangan untuk berbuat kebaikan 

dalam masyarakat Islam dan melawan 

kemungkaran adalah sebuah jihad. 

Maududi mengemukakan bahwa 

mengubah pendapat suatu masyarakat 

serta memulai suatu revolusi mental 

adalah salah satu bentuk jihad. Bukankah 

hal ini yang telah dicontohkan oleh para 

pejuang Banten?

Jihad fi sabilillah yang digalakkan 

untuk menggelorakan semangat 

berkorban guna mempertahankan 

tanah air dari penjajah seperti yang 

diperlihatkan oleh K.H. Wasyid dan 

rakyat Banten dapat dijadikan pendorong 

untuk membangun Banten khususnya 

dan Indonesia pada umumnya.

PENDIDIKAN

Politik etis berakar pada orientasi kemanusiaan sekaligus 

keuntungan ekonomi, yang dilatarbelakangi oleh kecaman terhadap 

Pemerintah Belanda melalui kritik dalam novel Max Havelaar (1860). 

Kebijakan politik etis dimulai tahun 1901 melalui pernyataan Ratu 

Wilhelmina untuk meneliti kesejahteraan masyarakat Hindia Belanda. 

Menteri Urusan Daerah Jajahan yang kemudian menjadi Gubernur 

Jenderal yaitu Alexander W. F. Idenburg melaksanakan politik etis 

dimulai tahun 1902 dengan tiga prinsip utama yaitu pendidikan, 

pengairan, dan perpindahan penduduk 

Kajian mengenai politik etis banyak dilakukan oleh para sejarawan 

maupun akademisi karena dianggap sebagai faktor pendorong sekaligus 

pendukung pergerakan nasional Indonesia, khususnya karena aspek 

pendidikan. 

bahwa pendidikan dalam politik etis sebenarnya diberikan secara terbatas 

dengan akses pendidikan yang tidak luas serta berorientasi kepentingan 

ekonomi pemerintah kolonial. Meskipun demikian terbatas, pendidikan 

menjadi faktor penting bagi runtuhnya dominasi kolonial 

Keterbatasan pada penelitian politik etis dalam bidang pendidikan 

adalah belum banyak dilakukan kajian mengenai pembelajaran sejarah

pada pendidikan Kolonial. Sebagai salah satu faktor penting dalam 

kurikulum pendidikan Belanda, patut diduga pelajaran sejarah 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis elit bumiputera. Awalnya 

pelajaran sejarah ditujukkan sebagai indoktrinasi serta mengajarkan agar 

siswa bumiputera menerima kolonialisme Belanda, namun tujuan ini gagal. Oleh karena itu, kajian mengenai pelajaran sejarah yang diterapkan 

serta kurikulum yang menyertainya penting untuk diteliti. 

Pelajaran sejarah tidak hanya membicarakan mengenai peristiwa￾peristiwa masa lalu yang tidak berhenti pada hapalan tanggal dan tahun, 

karena memiliki nurturant effect lain yaitu meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis-logis dan memberikan stimulus bagi pengembangan nilai￾nilai implementatif untuk dipraktekkan dalam kehidupan kemanusiaan. 

Nurturent effect tersebut tidak disadari oleh Pemerintah Kolonial Hindia 

Belanda yang memandang pelajaran sejarah dari instructional effect sebagai 

ajang untuk menyebarkan narasi mengenai legitimasi kolonialisasi dan 

imperialisasi kepada para murid Hollanders maupun Inlanders.

Pembelajaran sejarah dapat menjadi penggerak bagi politik pemerintahan, 

yang dapat mempengaruhi tujuan, posisi hingga materi pelajaran sejarah 

agar sesuai dengan ideologi serta kepentingan politik penguasa 

Pada awal abad XX, anak-anak bumiputera mulai diizinkan 

menempuh pendidikan ‘modern’ Belanda melalui kebijakan politik etis 

yang diterapkan di Hindia Belanda. Politik etis dilatarbelakangi oleh 

pengaruh politik Mr. Van Deventer yang mengkritik pemerintah kolonial 

untuk menaruh perhatian yang lebih luas terkait pendidikan dan 

pengajaran bagi bumi-putera 

Berdasarkan penelitian Maftuh, disebutkan bahwa kebijakan politik 

pendidikan kolonial, mulai dari pendidikan rendah sampai tertinggi 

tidaklah dimaksudkan untuk mencerdaskan orang-orang Indonesia, 

melainkan tak lebih daripada sekedar memberi kesempatan kepada keluarga golongan tertentu yang dipercaya untuk ikut serta 

mempertahankan kelangsungan kolonialnya 

Adapun faktor-faktor utama yang melatarbelakangi kebijakan￾kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda 

dilaatarbelakangi oleh faktor politik, ekonomi, Kristenisasi, rasialisme, 

situasi dan kondisi internal Belanda, serta kondisi umat Islam , Faktor politik, yakni suasana perpolitikan baik yang 

terjadi di Parlemen Belanda maupun di Hindia Belanda. Faktor ekonomi, 

yakni pendirian sekolah-sekolah selalu didorong pertimbangan untung￾rugi secara ekonomis. Faktor Kristenisasi, adalah upaya penyebaran 

agama di Hindia Belanda. Faktor rasialisme yang berkaitan dengan 

struktur sosial dalam kolonialisme yang meletakkan bangsa Belanda dan 

kulit putih lainnya, sebagai kelas yang tertinggi. Faktor situasi dan kondisi 

internal di Negeri Belanda yang memaksa Pemerintah Koloni. Faktor 

kondisi umat Islam Indonesia, yaitu fenomena revival umat Islam yang 

memicu pemerintah kolonial Belanda untuk menyainginya dengan 

mendirikan sekolah-sekolah.

Pendidikan kolonial bagi bumi-putera memiliki struktur dan 

tingkatan yang khas, disebut oleh Sri Soetjiatingsih dan Sutrisno Kutoyo 

sebagai “Pendidikan Dualisme di Hindia Belanda” yang berlangsung 

pada tahun 1900 sampai 1942 

Disebut dualisme karena bumiputera dapat memilih diantara dua yaitu 

pertama pendidikan rendah yang khusus untuk bumi-putera, dan kedua 

pendidikan yang menggunakan bahasa pengantar Belanda yang dimulai 

dari pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi (universitas). Sebagai upaya menghadapi kritik, Pemerintah Hindia Belanda 

akhirnya membolehkan anak-anak dari kalangan bumi-putera 

diperbolehkan memasuki Sekolah Rendah Belanda, yang dapat 

dilanjutkan ke Sekolah Dokter Jawa dan Sekolah Pamong Praja . Sekolah Kelas II diperbanyak, bahkan pada tahun 

1903 diadakan “Sekolah Desa” yang lamanya tiga tahun dan hanya belajar 

membaca, menulis, berhitung, bahasa daerah, dan menggambar.

Sekolah Desa yang digagas oleh Gubernur Jenderal van Heutz 

dibiayai oleh desa dan pemerintah yang memberikan subsidi sangat 

terbatas karena tujuannya hanya pemberantasan buta huruf yang 

nyatanya berjalan secara lambat. Dirasakan pula bahwa pemerintah tidak 

serius dalam menyelenggarakan pendidikan bagi rakyat bumi-putera 

karena dalam pendidikan rendah tidak diajarkan bahasa Belanda, ilmu 

pengetahuan modern, dan sejarah 

Pelajaran bahasa Belanda karena berbagai desakan akhirnya 

dimasukkan dalam Sekolah Kelas I mulai dari kelas III sampai kelas VI 

agar anak bumi-putera dapat mengikuti pelajaran yang lebih tinggi yang 

didominasi dan diwajibkan penggunaan bahasa Belanda. Namun tetap 

saja, Sekolah Kelas I yang memberikan pendidikan selama 6 tahun tidak 

diberikan mata pelajaran sejarah Indonesia. Sifat pengajaran pada masa 

Kolonial Hindia Belanda tidak berisi semangat kebangsaan atau tidak 

berisi usaha-usaha untuk perkembangan kebudayaan kebangsaan, 

adapun perubahan kurikulum pada 1914 pun hanya mendekatkan elit 

lapisan atas bumi-putera kepada kebudayaan Belanda dan bukan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan bangsa secara bebas dan merdeka

.Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memiliki beberapa pandangan 

mengenai pentingnya memahami dan menguasai kompetensi sejarah, 

khususnya bagi para pendidik di berbagai tingkatan struktur dalam 

sistem pendidikannya. Kewajiban menguasai kompetensi sejarah 

diantaranya ditujukkan kepada guru atau pendidik, guru les serta kepala 

sekolah. Dalam mengkaji bagian ini, peneliti bersumber pada buku

referensi pendidikan di Hindia Belanda karya D. Brakel yang diterbitkan 

tahun 1914 berjudul Vraagbaak voor ouders (voogden) in Nederlandsch Indie , 

die hun kinderen (pupillen) niet naar Holland zenden.

Salah satu kompetensi wajib seorang pendidik atau guru 

(Onderwijzer) adalah memiliki keakraban dengan peristiwa-peristiwa 

sejarah Belanda dan Hindia Belanda . Seorang 

pendidik atau guru pada masa kolonial, memiliki kewajiban untuk 

memahami peristiwa-peristiwa sejarah Belanda dan Hindia Belanda 

sebagai kompetensi dasar bagi setiap guru yang mengajar dan bukan 

hanya guru sejarah. Sebenarnya bukan hanya guru, pengajar les dari 

rumah ke rumah juga dalam sistem pendidikan Belanda, harus memiliki 

kompetensi pengetahuan Sejarah Belanda dan Hindia Belanda , Pemerintah Kolonial Hindia Belanda juga menetapkan kompetensi 

bagi Kepala sekolah (Hoofd-onderwijzer) untuk menguasai sejarah secara 

lebih dalam. Kompetensi yang wajib dikuasai oleh kepala sekolah adalah 

menguasai beberapa pengetahuan tentang tokoh-tokoh sejarah Klasik, 

keakraban dengan fakta-fakta utama dari sejarah Abad Pertengahan dan 

sejarah Baru, terutama dengan peristiwa-peristiwa utama Abad ke-19, 

pengetahuan tentang sejarah Belanda sebagai Tanah Air Belanda serta 

kekuasaan Kolonialisme yang dimilikinya ,

Dari kutipan di atas diketahui fakta bahwa kompetensi seorang 

kepala sekolah (Hoofd-onderwijzer), tidak hanya wajib memahami sejarah 

Belanda dan Hindia Belanda, akan tetapi secara lebih mendalam wajib 

mengetahui berbagai materi lain dalam sejarah yaitu tokoh-tokoh sejarah 

Klasik. Mengetahui dan dapat menjelaskan fakta-fakta utama sejarah 

Abad Pertengahan dan Sejarah Zaman Baru (enlightment), dan terutama 

penguasaan atas peristiwa-peristiwa sejarah penting pada abad ke-19. 

Selain itu kepala sekolah wajib memiliki kompetensi sejarah Belanda 

sebagai tanah air bagi kolonialisme, dan memiliki pengetahuan sejarah 

akan negeri-negeri koloni Belanda, terutama sejarah Hindia Belanda.

Buku Teks Rujukan Pelajaran Sejarah

Buku teks merupakan salah satu bagian penting dalam materi 

pelajaran sejarah. Dengan berbagai keterbatasan, pemerintah Kolonial 

mengeluarkan buku rujukan bagi pelajaran sejarah. Buku teks sejarah 

setebal 97 halaman dengan judul Korte geschiedenis van Nederlandsch-Indie 

diterbitkan tahun 1917 ) merupakan sumber bagi penelitian 

ini. Buku tersebut merupakan rujukan yang digunakan untuk sekolah 

lagere scholen, MULO dan Middelbaar Onderwijs. Buku tersebut berisi sejarah Nusantara dalam perspektif kolonial yang disusun secara 

kronologis dan ringkas tentang pelajaran sejarah. Berikut merupakan 

periodisasi yang disusun peneliti karena dalam teks tidak dilakukan 

pembagian berdasarkan periode namun berisi bab saja.

Titik awal periodisasi dalam buku tersebut dimulai dengan sejarah 

pra-Islam dengan waktu mundur sekitar 2000 tahun lalu sampai masa 

Kerajaan Majapahit. Dimulai dengan materi tentang Jawa 2000 tahun yang 

lalu, dilanjutkan dengan hadirnya penduduk baru, Jawa di antara umat 

Hindu, Kerajaan Hindu, agama penduduk tertua (pra-Hindu), agama 

orang Jawa Hindu, Hindu dan pribumi, Agama Hindia lainnya di Jawa, 

kuil, serangan Cina, Kerajaan Majapahit dan akhir dari sebuah kerajaan 

besar tersebut.

Materi pada periode kedua adalah mengenai latar belakang 

kedatangan Kompeni Belanda yaitu VOC, perusahaan perniagaan multi 

nasional terbesar dunia pada zamannya, hingga runtuhnya VOC. Diantara 

materi teks referensi tersebut adalah Hindia dan Eropa, orang-orang asing 

di Nusantara, Hindia pada abad ke-16, Kunjungan pertama dari Belanda 

dan kunjungan selanjutnya, Kerjasama, Dasar-dasar Hindia Belanda, 

Sultan Ageng dan kompeni, kompeni (VOC) di luar Jawa, Sulawesi, 

Sumatera dan seterusnya, Mataram membutuhkan kompeni, Banten, 

Compagnie, Vorsten, dan Onderdanen, bagian dalam Mataram, perang untuk 

tahta Mataram, Perdagangan dengan Kompeni, pemberontakan orang 

Cina, Perubahan Jawa, berakhirnya Kompeni.

Periode ketiga yaitu kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda di 

Nusantara, yang dimulai awal abad 18 hingga peristiwa-peristiwa aktual 

sebelum tahun 1917. Diantara bab yang terdapat dalam periode ini adalah Nusantara di bawah pemerintahan baru, Bangsa Inggris di Hindia dan 

Jawa, Hindia kembali di bawah otoritas Belanda, Sistem budaya, Hindia 

di luar Jawa, Perang Aceh, Perang di Lombok, Hindia dan Tanah Air, 

Peradaban dan kemakmuran, dan beberapa peristiwa ‘kontemporer’ di 

Hindia.Selain ketiga periode yang ditentukan dan dipengatuhi ideologi 

pemerintah Kolonial, terdapat bab atau materi lain yang menjadi 

suplemen tambahan bagi buku. Yaitu susunan kronologi perisitwa sejarah 

penting sejak 2000 tahun yang lalu, kelahiran Kristus, pelayaran Eropa, 

sampai penaklukan Aceh, yang kesemuanya Barat-sentris , Buku teks ini ditutup dengan lampiran peta Dunia yang 

berisikan rute pelayaran orang Eropa ke Nusantara.

Pelajaran Sejarah di Sekolah Kolonial

Mata pelajaran sejarah menjadi kompetensi murid-murid pada 

pendidikan kolonial di berbagai tingkatan. Mata pelajaran yang diberikan 

pada Europeesche Lagereschool (ELS) seperti yang diberikan pada sekolah di Negeri Belanda, dengan perkecualian pelajaran Sejarah Tanah Air 

(Belanda) diganti dengan Sejarah Negeri Belanda dan Hindia Belanda

. Sedangkan Gewoon Lager Onderwijs merupakan sekolah 

dasar dengan jumlah sekolah 20 di Jawa dan Madura dan diluar itu 15 

sekolah, dengan jumlah siswa dapat mencapai 200 orang , Pada kelas permulaan sekolah dasar tersebut para 

siswa mendapatkan mata pelajaran die der geschiedenis van Nederland en 

Nederlandsch-lndië (Sejarah Belanda dan Sejarah Hindia Belanda) 

Adapun sekolah menengah lanjutan yaitu Meer Uitgebreid Lager 

Onderwijs (MULO) mendapatkan pelajaran die der algemeene geschiedenis

(Sejarah Umum) bagi murid-muridnya , Sedangkan, 

AMS A II yang berorientasi klasik Barat terdapat pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Kuno Barat, namun sejarah kebudayaan/kesenian ‘Indonesia’ 

tidak diberikan tempat 

Selain sekolah formal, sekolah keagamaan juga memiliki mata 

pelajaran sejarah. Diantaranya adalah Zusters Ursulinen (Suster Ursulin) 

merupakan lembaga pendidikan untuk suster khususnya wanita muda 

yang bertempat di Weltevreden terdapat pelajaran De Geschiedenis 

(Algemeene en Vaderlandsche)  Adapun sekolah 

Ursulinen-School To Bandoeng yang merupakan sekolah persiapan untuk 

pendidikan lager (dasar) dan uitgebreid lager (lanjutan), mewajibkan 

siswanya untuk menempuh mata pelajaran De geschiedenis van Nederland 

en Nederlandsche Indies (Sejarah Belanda dan Sejarah Hindia Belanda) dan 

bahkan selain sejarah umum belajar juga De Fransche en Engelsche taal 

Algemeene geschiedenis (Sejarah Sastra Perancis dan Inggris) , Sekolah ini juga terhubung dengan Fröbelschool (sekolah Frobel) dan 

industrieschool (Sekolah Industri).

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda juga menetapkan diantara ujian 

untuk Middelbaar Onderwijs, diperlukan kemampuan output pembelajaran 

sejarah yakni kompetensi yang wajib dimiliki setiap siswa yaitu van zijn 

kennis van de voornaamste feiten en jaartallen der vaderlandsclie geschiedenis

(pengetahuan siswa tentang fakta-fakta utama sejarah dan tahun-tahun 

bersejarah) 

Urgensi pembelajaran sejarah juga merupakan salah satu kompetensi 

pada HBS dimana untuk ujian akhir Hoogere Burgerscholen (HBS), terdapat 

mata uji Sejarah . Di sekolah Hoogere Burgerschool 

En Pensionaat Voor Meisjes Te Weltevreden, kandidat yang menginginkan 

masuk sekolah tersebut harus memiliki kemampuan sejarah diantaranya 

Van hare bekendheid met de Vaderlandsche Geschiedenis (Memiliki keakraban 

dengan Sejarah Tanah Air Belanda) 

Selain murid dan pendidik, kompetensi sejarah juga diperlukan 

untuk beberapa persyaratan pekerjaan baik di bidang sipil maupun non￾sipil. Diantaranya adalah ujian akhir pegawai administratif Hindia 

Belanda, dimana kandidat akan mendapatkan tes mengenai de geschiedenis 

van N. I., alsmede de historie en de methoden der zending in den Maleischen 

Archipel sedert 1800 (Sejarah Hindia Belanda serta sejarah dan metode 

zending di Nusantara/Kepulauan Melayu sejak tahun 1800) 

Selain pegawai administratif, pendaftaran ke sekolah militer seperti 

pada Meester-Cornelis, memerlukan kompetensi yaitu mata uji Sejarah 

yang lebih mendalam. Kompetensi untuk masuk dalam sekolah militer, siswa sebagai pelamar harus memiliki pemahaman pengetahuan tentang 

[1] sejarah Klasik dan Abad Pertengahan serta pengantar menuju Sejarah 

Baru; [2] Sejarah Baru: Gambaran umum mengenai sejarah Baru sampai 

dengan 1648, terutama menyangkut tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa 

yang telah memberikan pengaruh dominan pada perkembangan 

masyarakat pada umumnya, atau lebih khusus terkait dengan Belanda. [3] 

[Penguasaan] Sejarah Patriotisme Belanda hingga 1568 dengan sangat 

baik; sejak 1568 hingga 1648 dengan paparan lebih detail dan ikhtisar 

ringkas tentang sejarah Koloni Belanda dan harta-harta benda, sejak 

pembentukan otoritas Belanda - 1648. Sebagai perbandingan, kursus 

perdagangan pun yaitu Prins Hendrikschool Te Batavia-Handelscursus, selain 

mendapatkan penguasaan kemampuan pencatatan (akuntansi) dan 

kemampuan bahasa, juga sampai pemahaman mengenai sejarah yaitu 

Handelsgeschiedenis en staahuishoudkunde (sejarah perdagangan dan 

ekonomi baja), meskipun tidak spesifik berhubungan langsung dengan 

sejarah Belanda dan Sejarah Hindia Belanda 

Tokoh Bumiputera Belajar Sejarah

Tokoh pertama yang menjadi bagian dari penelitian tentang 

pelajaran sejarah pada pendidikan Kolonialisme adalah Soekarno. Dalam 

pembahasan ini artikel pada koran Leeuwarder Courant berjudul “Soekarno, 

Strijder Voor Eenheid En Onafhankelijkheid Van Indonesie” menjadi salah satu 

referensi penting. Perjalanan pendidikan Soekarno dimulai ketika ia 

masuk dalam sekolah Hollandsch-Indische, di mana ayahnya adalah kepala 

sekolah. Ketika dia melalui lima kelas, ayahnya memutuskan bahwa 

waktunya telah tiba bagi Soekarno untuk masuk ke jenis sekolah yang 

lebih tinggi, yang awalnya ditujukan untuk anak-anak Belanda: sekolah dasar Eropa. Pada masa transisi, Soekarno kehilangan satu tahun: ia 

datang di kelas lima ELS. Setelah selesai ELS, ayahnya mewajibkannya 

untuk melanjutkan pendidikannya ke HBS. Sebelum itu, Soekarno pergi 

ke dan menjadi murid seorang teman ayahnya, H.O.S. Tjokroaminoto. 

Bertahun-tahun Soekarno tinggal di sana, mendapat pengaruh yang 

sangat besar pada kehidupan selanjutnya. HBS kemudian dilewati 

Soekarno tanpa banyak kesulitan dimana Soekarno masuk pada usia 15 

tahun dan lulus pada saat usianya 20 tahun. 

Setelah memutuskan untuk meninggalkan sebuah beasiswa studi ke 

luar negeri, keinginan lama Soekarno untuk menjadi seorang seniman 

kembali bergelora. Pada 1921 Soekarno melanjutkan studi yang dapat 

menyalurkan jiwa seni dengan kemampuan hardskill teknik, yaitu 

Technische Hogeschool di Bandung ,. Kemudian di Surabaya, datang 

berita bahwa Tjokroaminoto ditangkap karena sifat anti Kolonialisme 

organisasi politik Sarekat Islam yang dipimpinnya, sehingga Soekarno 

memutuskan untuk bekerja demi mengurus berbagai keperluan keluarga 

Tjokroaminoto. Tjokroaminoto dibebaskan setelah tujuh bulan dan 

Soekarno kembali ke Technische Hogeschool (sekarang ITB). 

Meskipun Soekarno juga menghabiskan cukup banyak waktu untuk 

kegiatan politik, studinya berkembang dengan baik dan sangat cepat 

sehingga pada 25 Mei 1926 ia lulus sebagai insinyur sipil dengan 

spesialisasi arsitektur dan waktu belajarnya telah selesai. Soekarno 

kemudian memilih jalan non-kooperatif sebagai kelanjutan dari ideologi 

yang ditularkan gurunya, Tjokroaminoto sang tokoh Sarekat Islam, 

sehingga Soekarno menolak bergabung dan bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Soekarno menerima beberapa tugas pribadi untuk 

pembangunan perumahan, yang kemudian ia bekerjasama dengan Ir. 

Anwari pada sebuah perusahaan arsitektur. Yang menarik adalah 

Soekarno pernah menjadi guru sejarah dan matematika di sekolah swasta 

yang digerakkan oleh Dr. Setia Buddhi Danoedirdjo (nama aslinya adalah 

Dr. E.F.E. Douwes Dekker)  

Dalam sebuah koran Belanda yaitu Leeuwarder courant, disebutkan 

lebih lanjut bahwa seorang inspektur yang menghadiri pelajaran sejarah 

dari Soekarno menyatakan dia tidak cocok untuk pekerjaannya

(“Soekarno, Strijder Voor Eenheid En Onafhankelijkheid Van Indonesie,” 

1970). Patut diduga bahwa seorang inspecteur yang menghadiri kelas 

pelajaran sejarah dari Soekarno keberatan jika Soekarno mengajarkan dan 

mempertajam kemampuan berpikir kritis siswa-siswanya dengan 

pelajaran sejarah. Kemampuan berpikir kritis dikhawatirkan mengganggu 

stabilitas jalannya pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, sehingga 

pengawas tersebut keberatan dan menilai Soekarno tidak cocok 

mengajarkan sejarah. Dalam hal kecil saja misalnya, Soekarno enggan 

menggunakan sebutan “raden” yang menunjukkan sikap kritisnya 

terhadap feodalisme yang saat itu bergandengan tangan dengan 

kolonialisme Hindia Belanda.

Dari pelajaran sejarah, Soekarno memahami pentingnya pergerakan 

rakyat melalui organisasi yang mendorong cita-cita kemerdekaan 

menentang kolonialisme Barat, sehingga ia aktif bekerjasama dan 

mendirikan berbagai organisasi sebagai corong perjuangan. Soekarno 

mendirikan Algemene Studie Club (Klub Studi Umum) di Bandung pada tahun 1925, di mana ia menjadi ketua. Selain studi klub, Soekarno juga 

aktif dalam Jong Java. Soekarno juga mengadakan pidato dimana pada 

setiap kesempatan ia menyampaikan penentangannya terhadap 

pemerintahan kolonial Belanda, yang selanjutnya menunjukkan bahwa 

Soekarno adalah orator handal yang mampu menarik kerumunan massa 

yang banyak. Pada 4 Juli 1927 Soekarno mendirikan Perserikatan Nasional 

Indonesia, yang namanya diubah setahun kemudian di Partai Nasional 

Indonesia dengan para pendiri lainnya yaitu Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo, 

dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Mr. Budiardjo dan Mr. Soenarjo.

Dalam buku autobiografi Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams, 

bung Karno menjelaskan bagaimana besarnya pengaruh guru-guru yang 

meskipun berbangsa Belanda, telah mengajarkan bagaimana demokrasi 

Yunani dari pelajaran sejarah. Pada zaman demokrasi Yunani Kuno, para 

wakil rakyat bebas mengeluarkan pendapat dan mengajar rakyat untuk 

menentang penindasan dan penghisapan, sambil membangun 

kemerdekaan dan keadilan 

Materi pelajaran mengenai sejarah Yunani Kuno tersebut ternyata 

membuat Soekarno berpikir bahwa kondisi di Hindia Belanda 

mengkhawatirkan dimana berbanding terbalik dengan realitas sosial 

kondisi dimana penindasan, penghisapan, kemerdekaan dan keadilan. 

Hal tersebut, tidak hanya berhenti pada pemikiran personal saja, akan 

tetapi juga diungkapkan dan mengadu argumentasi-argumentasinya 

dalam debating club bersama siswa-siswa Belanda di HBS Surabaya 

mengenai kolonialisme 

Dalam perspektif ilmu pendidikan, saat Soekarno mempresentasikan 

hasil penelitian atau pemikirannya di depan kelas atau dalam debating club, menurut Maor sebenarnya melalui kegiatan tersebuts kemampuan 

berpikir kritis tingkat tinggi akan terbukti 

Pemikiran Soekarno juga dipengaruhi oleh diskusi tokoh-tokoh dari 

berbagai aliran yang berdiskusi di rumah Tjokroaminoto, tempat 

Soekarno tinggal, sehingga dalam menelurkan pemikirannya dalam 

media massa penentangan kolonialisme yaitu Oetoesan Hindia. Pemikiran 

kritis Soekarno membuatnya dijuluki “Karel” oleh seorang guru wanita 

Belanda. HBS bagi Soekarno, telah menjadi suatu forum pertemuan 

kebudayaan Barat dengan pemuda Indonesia yang minoritas, dan menjadi 

tempat “transformasi” jiwa kemerdekaan bangsa Belanda kepada kita

.

Tokoh selanjutnya yang mengalami pendidikan masa Kolonialisme 

adalah Roeslan Abdulgani yang kelak menjadi Menteri setelah Indonesia 

merdeka . HBS Surabaya selain oleh Soekarno juga pernah 

menjadi tempat belajar bagi Roeslan Abdulgani (masuk tahun 1932), dan 

lulus pada tahun 1934 dengan mengikuti kelas 4 dan kelas 5 dari de 

wiskundige afdeeling. Di samping itu juga ada de literaire afdeeling yang 

banyak mempelajari sastra dan kebudayaan, termasuk bahasa Yunani dan 

bahasa Latin. Roeslan Abdulgani dalam pemaparan pengalamannya 

mengenai sistem pendidikan belanda menyebutkan bahwa:

“Suatu kenyataan yang tak dapat diungkiri ialah bahwa jiwa 

pendidikan dan sistem pelajaran dalam lingkungan HBS Surabaya 

adalah jiwa kemerdekaan dan kebebasan yang kuantitatif dan 

kualitatif sangat bernilai sekali. Sesuai dan sama seperti yang 

dipraktekkan di Negeri Belanda sendiri. Inilah konsekuensi dari 

concordantie-beginsel. Dengan begitu anak pribumi yang dapat masuk 

ke lingkungan HBS itu ikut menghirup udara segar kemerdekaan. 

Padahal di luar itu adalah masyarakat kolonial. Dengan adanya 

situasi kontradiktif dan antagonistis ini jiwa anak-anak pribumi selalu memberontak. Udara segarnya HBS memberi dorongan dan 

inspirasi untuk menentang sistem kolonialisme Belanda. Dengan 

demikian HBS Surabaya merupakan suatu ”enclave dan oase” di 

tengah-tengah masyarakat kolonial.”

Pemikiran-pemikiran kritis murid-murid HBS, selain melalui 

pengajaran dari guru-guru, juga melalui budaya literasi yang tinggi di 

tengah berbagai keterbatasan sumber bacaan. Misalnya, di kelas 4 pada 

mata pelajaran bahasa, murid-murid diwajibkan membaca karya sastra 

yang harus dibaca dan akan diuji melalui ujian lisan yaitu 30 buku Sastra 

Belanda, 10 buku Sastra Inggris, 10 buku Sastra Jerman, dan 10 buku 

Sastra Perancis dengan berjumlah 60 buku ,Hal tersebut menjadi bahan renungan dan evaluasi bagi pengajar 

sejarah khususnya bahwa untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis bagi siswa harus juga didampingi dengan budaya literasi yang baik. 

Selain melalui pelajaran sastra, menurut Roeslan Abdulgani, mata 

pelajaran sejarah sangat mempertebal patriotisme dan nasionalisme.

Roeslan Abdulgani diajari seorang guru sejarah berkebangsaan 

Belanda bernama Postma mengajarkan berbagai pelajaran yang berharga 

dan berpengaruh bagi nasionalisme Indonesia. Pelajaran sejarah yang 

diberikan dianggap sebagai ajaran sejarah yang progresif dan tak 

disebutkan sedikitpun bahwa sejarah merupakan hafalan tanpa makna 

yang membosankan:

“Dari Postma beliau [Roeslan Abdulgani] mendapat pelajaran 

tentang Revolusi Perancis, yaitu revolusi yang berpengaruh 

terhadap revolusi-revolusi antara tahun 1830- 1850 di Jerman, dan 

disusul dengan adanya kontra revolusi dan seterusnya. Juga adanya 

gerakan pemuda dan mahasiswa Jerman pada awal abad ke-19, 

tumbuhnya gerakan buruh di Jerman dan Inggris, lahirnya 

Manifesto Komunis oleh Karl Marx, meningkatnya sistem 

kapitalisme dan kolonialisme Eropa menjadi imperialisme modern sekitar tahun 1870, akibat-akibat imperialisme modern terhadap Asia 

Afrika, perjuangan Garibaldi dan Mazzini untuk persatuan Italia, 

dan aktivitas Bismarck untuk menyatukan seluruh Jerman. 

Semuanya itu mendebarkan hati murid-murid pribumi HBS 

Surabaya.”

Pelajaran sejarah progresif diberikan di HBS, menurut Dr. H. 

Roeslan Abdulgani bertentangan dengan pelajaran sejarah di MULO 

Ketabang Surabaya yang mengutamakan hafalan dan berbau rasialisme, 

mengagungkan sejarah bangsa kulit putih dan meremehkan sejarah 

bangsa sawo matang 

HBS memfasilitasi perkembangan peserta didiknya melalui berbagai 

aktifitas pendidikan diantaranya terdapat discussion group yang diatur 

oleh kepala sekolah dan juga terdapat debating club dimana pada akhirnya 

terdapat anak-anak pribumi dengan teman Cina dan tiga murid Belanda 

yang simpati terhadap nasionalisme dan patriotisme Indonesia

. Debating-club telah berhasil 

menghadirkan diskusi-diskusi dengan sumber-sumber primer seperti 

pidato pembelaan Bung Hatta di muka pengadilan Belanda di Den Haag 

tahun 1928 berjudul De on uitgesproken pleifrede van Mon. Hatta voor de 

Arrondissements rech tbank te 's-Gravenhage, yang sebelumnya dilarang 

beredar, juga dibahas pidato pembelaan Bung Karno di pengadilan 

kolonial di Bandung pada 2 Desember yaitu Indonesie klaagt aan! Para 

murid berhasil mentrasformasikan pemikiran Soekarno dan Hatta, 

dimana terdapat persamaan bahwa keduanya mencerminkan jiwa ingin 

merdeka. 

Sekolah HBS menjadi tempat yang terbuka bagi pengembangan 

intelektualitas bahkan jika harus menentang kolonialisme Belanda. Hal 

tersebut dapat dilihat dengan kewajiban membaca buku karya sastra yangdibaca bersama di muka kelas pada pelajaran bahasa Belanda, yaitu buku 

Max Havelaar of de koffie-veilingen de Nederlansche Handelsmaatschappij oleh 

Multatuli yang terkenal itu. Menurut Roeslan Abdulgani, bahwa dengan 

dijadikannya bacaan wajib buku tersebut mengakibatkan timbulnya 

kesadaran merasa bersalah atau Schuldbewustheid hingga “ingin menebus 

dosa” di kalangan Pemerintah Belanda juga dirasakan khususnya guru￾guru Belanda di HBS . Menarik 

untuk dicermati bahwa buku anti kolonial yang telah membakar 

semangat itu ditetapkan sebagai buku wajib termasuk bagi mayoritas 

murid-muridnya adalah anak-anak Belanda di HBS.

 

Aspek-aspek pembelajaran sejarah yang terdapat dalam penelitian 

ini adalah kompetensi pendidik mengenai sejarah, buku teks rujukan 

pelajaran sejarah, penerapan pelajaran sejarah, serta objek pendidikan 

yaitu murid yang mengikuti proses pembelajaran dalam sistem 

pendidikan Belanda. Berbagai aspek tersebut akan dibahas dan dianalis 

pada bagian pembahasan ini. 

Pemahaman sejarah merupakan kompetensi yang wajib dikuasai 

bagi pendidik mulai dari guru kelas, guru les, sampai kepala sekolah. 

Bahkan kepala sekolah harus menguasai materi sejarah secara lebih 

dalam. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memiliki pandangan bahwa 

pelajaran sejarah penting untuk dipahami dan dikuasai karena menjadi 

basis dan legitimasi bagi ideologi pemerintah kolonial yaitu Kolonialisme 

yang ditujukkan kepada peserta didik. Sebelum peserta didik diajarkan 

sejarah versi kolonial, maka peran pengajar menjadi penting sebagai 

perantara indoktrinasi serta salah satu sumber belajar. Kompetensi pelajaraan sejarah juga digunakan pada berbagai ujian 

dalam tingkatan jenis sekolah. Diantara sekolah formal yang mewajibkan 

sejarah adalah Europeesche Lagereschool (ELS), Gewoon Lager Onderwijs, Meer 

Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Algemeenee Middelbare School (AMS), 

serta Hoogere Burgerschool (HBS). Sekolah keagamaan juga memiliki mata 

pelajaran sejarah diantaranya Zusters Ursulinen, Ursulinen-School, 

Fröbelschool (sekolah Frobel) serta industrieschool (Sekolah Industri). Selain 

sekolah, kompetensi sejarah juga diperlukan untuk pekerjaan di bidang 

sipil maupun non-sipil seperti ujian akhir pegawai administratif Hindia 

Belanda, pendaftaran sekolah militer Meester-Cornelis, sampai kursus 

perdagangan (ekonomi).

Dalam sistem pendidikan Belanda, pelajaran sejarah dijadikan alat 

untuk mendukung tujuan, program serta kebijakan pemerintah Kolonial. 

Oleh karena itu, materi pelajaran sejarah selain Sejarah Hindia Belanda, 

juga mewajibkan Sejarah Belanda yang disebut ‘tanah air’ menjadi bagian 

penting dari materi yang diberikan kepada siswa Belanda maupun 

bumiputera . Materi sejarah juga beriorentasi sejarah 

Eropa-sentris yang mengagungkan superioritas Barat sehingga materi 

berikut menjadi penting diantaranya tentang tokoh sejarah klasik Eropa, 

peristiwa Abad Pertengahan dan Pencerahan di Eropa sampai peristiwa 

abad 18-19 di Eropa. Materi pelajaran sejarah tidak mementingkan 

kebesaran bangsa Indonesia di masa lalu. Hal tersebut dapat terlihat dari 

susunan kronologis serta materi sejarah yang diajarkan pada sekolah￾sekolah Belanda. Selain itu diajarkan sejarah penguasaan akan negeri￾negeri koloni Belanda, seperti Hindia Belanda juga Hindia Barat.Buku teks yang dijadikan rujukan bagi pelajaran sejarah juga 

didesain sedemikian rupa sehingga sejalan dengan agenda penyebaran 

ideologi Kolonialisme. Peneliti menganalisis bahwa perspektif kolonial 

sangat berpengaruh pada buku teks dengan berdasarkan pada beberapa 

temuan yang sarat akan hubungan dengan kepentingan kolonialisme 

Belanda. Temuan-temuan tersebut akan disebut sebagai propaganda pada 

buku teks. Propaganda pertama, Bangsa Kulit Putih merupakan bangsa 

yang lebih beradab dibandingkan bumiputera dan hal ini merupakan 

rasialisme dan mengungkapkan superioritas Barat. Hal inilah yang 

disebut disaksikan oleh Roeslan Abdulgani yang menyatakan bahwa 

pelajaran sejarah pada masa kolonial mengutamakan hapalan dan berbau 

rasialisme, mengagungkan sejarah bangsa kulit putih dan meremehkan 

sejarah bangsa sawo matang 

Propaganda kedua, Nusantara dan Jawa berakar dan berasal dari 

Hindu, sehingga terlihat kesan untuk menjauhkan Islam dari penduduk 

Nusantara dan termasuk tidak banyak membahas mengenai sejarah Islam 

di Nusantara. Hal ini merupakan bentuk antisipasi pemerintah Kolonial 

menghadapi umat Islam Indonesia karena fenomena revival umat Islam

dengan memperbanyak pendirian lembaga pendidikan kolonial ,

Propaganda ketiga, VOC dan Belanda datang ke Nusantara adalah 

untuk berbisnis dan bukan menjajah, adapun pada akhirnya berkuasa itu 

karena kesalahan raja-raja Nusantara yang saling bertikai. Dengan narasi 

ini, Belanda membangun legitimasi kekuasaannya atas penjajahan di 

Nusantara dengan menyebut diri sebagai penyelamat karena berperan menengahi konflik antar kerajaan sehingga seyogyanya bumiputera 

menerima Kolonialisme Belanda.

Propaganda keempat, melalui simbol pengagungan tokoh-tokoh 

yang dianggap sebagai penjajah namun dalam perspektif kolonial adalah 

pahlawan. Diantara tokoh Barat yang ditampilkan melalui lukisan yaitu 

potret J. P. Koen, Daendels, Raffles, van Heutz, tanpa ada satupun tokoh 

Nusantara. Sebaliknya disebutkan bahwa Sultan Agung adalah “raja yang 

kejam yang tidak menyelamatkan nyawa manusia [dimana] seluruh 

wilayah hancur, desa dan kota dibakar, penduduk dibunuh atau diambil 

sebagai budak” ,

Propaganda kelima, Belanda memberikan stigma dan label jahat bagi 

siapapun pihak yang menentang Kolonialisme Belanda. Misalnya Belanda 

menyebut dirinya pahlawan dan sebaliknya disebutkan bahwa rakyat 

Aceh yang melawan Belanda adalah bajak laut, pencuri, licik, dan 

sebagainya. Sedangkan ketika Aceh ditaklukan disebutkan bahwa 

“Belanda [akhirnya] melakukan yang terbaik dengan memberi orang￾orang Aceh kemakmuran yang seharusnya sudah begitu lama [mereka 

dapatkan]” ,

Bagi murid-murid bangsa Belanda, pelajaran sejarah telah 

menanamkan rasa superioritas mereka sebagai bangsa penjajah dan 

sebaliknya bagi bumi-putera pelajaran sejarah menanamkan identitas 

sebagai bangsa terjajah. Narasi kebesaran kaum Eropa ke Nusantara 

menjadi salah satu bagian yang berimplikasi pada produk pendidikan 

yang menghasilkan siswa-siswa bumiputera yang menghasilkan 

kemampuan berpikir kritis, mengembangkan nilai-nilai positif untuk 

diimplementasikan. Hal tersebut memberikan landasan bagi siswa bumiputera untuk melawan Kolonialisme dan Imperialisme Belanda dan 

membangkitkan kesadaran kolektif kebersamaan sejarah bumiputera 

sebagai proses pengenalan diri. 

Proses pengenalan diri, menurut Wiraatmadja, merupakan titik awal 

dari timbulnya harga diri, kebersamaan, dan keterikatan (sense of 

solidarity), rasa keterpautan dan rasa memiliki (sense of belonging), 

kemudian rasa bangga (sense of pride) terhadap bangsa dan tanah air 

sendiri . Pelajaran sejarah secara tidak langsung telah 

menanamkan rasa bangga (sense of pride) terhadap bangsa dan tanah air 

Indonesia, meskipun pendidikan Belanda untuk bumi-putera baru 

dimulai sejak awal abad XX melalui politik etis (etische politiek) dan hanya 

terbatas pada anak-anak dari kalangan elit.

Fenomena yang tidak direncanakan Belanda tersebut menunjukkan 

bahwa mata pelajaran sejarah, telah membuka cakrawala dan pemikiran 

para tokoh untuk mengambil pelajaran, dan tidak hanya berhenti pada 

intelektualitas, pengajaran sejarah dapat menggerakkan para siswa untuk 

bertindak dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Tindakan-tindakan 

(Acts) yang meningkatkan keterampilan berpikir yang didasari atas 

pengaruh dari aktifitas-aktifitas pedagogis di ruang kelas, jika ditinjau 

dari taksonomi Bloom, maka dapat dikategorisasi bahwa murid-murid 

HBS dengan pelajaran sejarah tak berhenti pada tingkatan keterampilan 

berpikir tingkat rendah (LOTS/Low Order Thinking Skills) akan tetapi 

hingga keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS/High Order Thinking 

Skills) . Para murid tidak hanya 

mengingat (Cl) dan memahami (C2), akan tetapi juga sampai pada 

tahapan analisis (C4), sintesis (C5), dan evaluasi (C6), karena setelah mendapatkan pelajaran sejarah, mereka juga mengambil sintesis dan 

mengevaluasi kondisi lingkungan sosial politik dan ekonomi yang terjadi. 

Perlu diketahui pula bahwa situasi politik pada lembaga pendidikan 

Belanda turut mempengaruhi dan meningkatkan rasa kritis para murid 

bumiputera. Misalnya angkatan Soekarno yang berada pada situasi tahun 

1916-1921 diliputi progresivitas aktivitas gerakan Serikat Islam, 

berakhirnya Perang Dunia I, naiknya ekspor gula, serta janji ‘merdeka’

dari Pemerintah Belanda tahun 1918 yang tidak dipenuhi telah

mendorong pergerakan nasional Indonesia termasuk para murid 

bumiputera menuju ke arah radikalisme. Situasi tersebut telah mencetak 

banyak generasi yang kritis terhadap Kolonialisme bahkan cenderung 

radikal.

Periode selanjutnya diantaranya zaman Mukarto dan Roeslan 

Abdulgani, situasi politik diliputi pengaruh krisis malaise 1930, 

pemberontakan kapal perang Zeven Provincien, serta tangan-besi 

pemerintah kolonial terhadap pemimpin-pemimpin pergerakan nasional 

Indonesia. Panasnya situasi politik umum dan itu ternyata masuk juga ke 

dalam gedung sekolah HBS 

Pemikiran kritis para murid, yang telah sampai pada tingkatan 

mengevaluasi situasi politik di ruang-ruang kelas, jika dihubungkan 

dengan pendapat Stasz et al. dan Thomas mengenai HOTS dimana kondisi 

keterampilan berpikir tinggi tersebut menandai adanya proses 

pembelajaran yang ditandai adanya: (a) kolaborasi antara guru, siswa, dan 

lintas ilmu (b) mendorong keingintahuan, eksplorasi, dan penyelidikan (c) 

pembelajaran berpusat pada siswa (d) kegagalan dipandang sebagai 

kesempatan belajar (e) pengakuan terhadap usaha, tidak hanya pada prestasi (f) belajar secara kontekstual dalam kehidupan nyata

,Meskipun taksonomi Bloom muncul jauh 

setelah Indonesia merdeka, akan tetapi pandangan Bloom dan ahli 

pendidikan cukup memberikan gambaran bahwa pendidikan sejarah 

yang diajarkan pada masa kolonialisme Belanda berhasil melahirkan 

tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang bertindak dan 

beraksi pada kehidupan nyata siswanya di masa depan sebagai bentuk 

tertinggi dalam taksonomi kognitif.

Eksplanasi serta interpretasi yang disajikan di atas menunjukkan 

penelitian sejarah melalui metode sejarah dapat dibantu dengan bidang 

keilmuan lain diantaranya konsep atau teori pendidikan dalam membahas 

tema-tema sejarah pendidikan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu

sumber-sumber primer sezaman dengan jumlah yang terbatas mengenai 

sistem pendidikan kolonial khususnya yang berkenaan dengan 

pembelajaran sejarah. Namun, kajian terhadap kompetensi pendidik, 

materi pelajaran, buku teks rujukan pelajaran, serta kesaksian murid, yang 

berhubungan dengan pelajaran sejarah dapat membuka ruang bagi 

penelitian selanjutnya dengan kualitas maupun kuantitas data yang lebih 

beragam. Penelitian ini cukup memberikan informasi mengenai situasi, 

kondisi, serta implikasi dari pembelajaran sejarah pada masa 

Kolonialisme Belanda yang diharapkan dapat berkontribusi bagi kajian 

Sejarah Pendidikan di Indonesia.Pendidikan merupakan proses yang berkaitan

dengan upaya untuk mengembangkan tiga aspek dalam

diri seseorang dalam kehidupanya, yaitu pandangan

hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup. Bangsa

Indonesia telah mengalami berbagai bentuk praktek

pendidikan, pertama dimulai dari praktek pendidikan

Hindu, pendidikan Budha, pendidikan Islam, pendidikan

zaman Vereenigde Oest Indische Compagnie (VOC),

pendidikan kolonial Belanda, pendidikan zaman

pendudukan Jepang dan zaman setelah merdeka hingga

sekarang, akan tetapi pendidikan Belanda yang sangat

melekat di Indonesia, antara lain dari bentuk sekolah,

kelas dan susunan tempat duduk, sangat persis dengan

pendidikan Belanda dulu.

Pendidikan yang dilaksanakan oleh Belanda

pada awalnya hanya diterapkan untuk memenuhi

kebutuhan para pegawai Belanda beserta keluarganya

yang memerlukan pendidikan dan latihan, baik mengenai

pengetahuan umum maupun mengenai pengetahuan

khusus tentang Indonesia (Sumarsono 1996: 11). Ini

berarti pendidikan Barat hanya tersedia bagi pihak

Belanda sendiri, yang kemudian memberikan kebijakan

bagi golongan yang dipersamakan dengan orang-orang

Eropa dan Barat serta anak-anak priyayi. Perkembangan

pendidikan di Indonesia semakin mendapati tahapan

barunya menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun

1900. Ketika Van Deventer menjabat sebagai Gubernur

Jendral Hindia Belanda dan menerapkan sebuah

kebijakan baru yang dikenal sebagai Politik Etis (Politik

Balas Budi). Dengan motto “de Eereschuld” (hutang

Kehormatan) dan slogan “Educatie, Irrigate, Emigrate”

(Pendidikan, Irigasi, Emigrasi). Akan tetapi program

politik etis ini ternyata menjadi program yang merugikan

rakyat, karena pendidikan yang diberikan diharapkan

dapat mengurangi dasar pendidikan nasional bangsa

Indonesia seperti patriotisme, gotong royong, berdikari

dan sebagainya (Ary Gunawan, 2006:19).

Sistem pendidikan Belanda diatur dengan

sistem prosedural yang ketat dalam pelaksanaannya.

Pendidikan yang diberikan dibedakan berdasarkan tiap￾tiap golongan stratifikasi sosial. Pendidikan yang

diberikan pemerintah Hindia Belanda lebih diutamakan

bagi para golongan bangsawan dan yang dipersamakan

dengan orang-orang Eropa. Untuk menentukan status

seseorang dalam masyarakat kolonial, pemerintah

Belanda berpegangan pada penghasilan. Dengan

perhitungan tertentu maka yang berpenghasilan di atas f1

1.200 setahun dianggap sebagai golongan yang

mempunyai status yang cukup tinggi. Dalam dunia

kepegawaian, ini berlaku bagi pangkat asisten wedana ke

atas (Niel, 1997:34).

Sekolah-sekolah yang disediakan oleh

pemerintah Hindia Belanda bagi kaum bangsawan di

Indonesia salah satunya adalah Europese Lagere School

(ELS) yang merupakan sekolah dasar Eropa yang pada

dasarnya diperuntukan bagi keturunan Belanda yang

kemudian memberikan kebijakan pada para ketutunan

raja untuk memasukinya, Hollandse Inlandse School

(HIS) merupakan sekolah dasar yang diperuntukkan bagi

para bangsawan pribumi yang pada kenyataannya

golongan rakyat biasa juga dapat memasuki sekolah ini,

Hogere Burger School (HBS) merupakan sekolah

menengah dan sekolah lanjutan bagi lulusan ELS dan

Opleiding School Voor Inlandshe Ambteneran (OSVIA)

merupakan sekolah dasar yang disebut juga Sekolah

Raja (Sumarsono 1996: 14)

Berbagai kebijakan pendidikan telah diterapkan

oleh pemerintah Hindia Belanda berupa pendirian

lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan adalah usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran agar peserta didik secaraefektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaum bangsawan

adalah orang-orang keturunan raja-raja dan aristroktat

dalam sistim feodal. Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah

Hindia Belanda mengenai pendidikan bagi kaum

bangsawan di Indonesia pada masa kolonial Belanda di

Indonesia tahun 1900-1920.Sejak kedatangan Belanda sebagai penguasa

politik di kepulauan Nusantara, berbagai kebijakan

sebagai wujud bentuk imperialisme modern

menampakkan dirinya sebagai kesatupaduan dalam

seluruh aktivitas kolonial yang selalu berupaya

menguasai seluruh wilayah kolonialnya secara sungguh- sungguh. Hasrat pemerintah kolonial Hindia Belanda

untuk mengekspolitasi daerah jajahan membutuhkan

sumber daya manusia yang terdidik. Oleh karena itu,

timbul kebijakan dan usaha pemerintah kolonial untuk

memperluas pendidikan dalam rangka menciptakan

tenaga-tenaga kerja murah yang terdidik. Dengan

semakin pesatnya perkembangan perekonomian Barat

yang ada di Hindia Belanda, maka pemerintah Belanda

terpaksa menyelenggarakan pendidikan bagi rakyat

Bumiputera yang bertujuan untuk mendidik tenaga

terampil yang dapat dipekerjakan pada perusahaan dan

berbagai bidang lainnya.

Pada akhir abad ke-19 terjadi perubahan politik

di negeri Belanda yang sangat berpengaruh pada politik

pemerintahan Belanda di Indonesia. Perubahan politik ini

memberi angin segar bagi peningkatan kesejahteraan

orang pribumi sebagai tanggung jawab moral dari

pemerintah kolonial Belanda terhadap orang-orang

pribumi. Pada tahun 1899 terbit sebuah artikel oleh

seorang berkebangsaan Belanda, Van Deventer berjudul

“Hutang Kehormatan” (Een Eereschuld) dalam majalah

De Gids, yang berisi kerisauan kaum intelektual Belanda

terhadap humanisasi Hindia Belanda yang telah

terpengaruh kapitalisme. Munculnya artikel tersebut

memicu perubahan yang sangat drastis pada kebijakan- kebijakan pemerintah Belanda terhadap penduduk

jajahan di Hindia Belanda, yaitu dengan dicanangkannya

politik etis atau politik balas budi secara resmi pada

tahun 1901 oleh Ratu Belanda (Niel, 1997:48).

Seiring dengan kebijakan politik etis, dalam

kurun waktu 1900-1940 menunjukkan secara jelas bahwa

sejak abad ke-20 telah terjadi arus balik dari pendidikan

yang elitis menuju pendidikan yang lebih populis.

Kebijakan pendidikan diarahkan pada pemberian

kesempatan untuk bersekolah bagi rakyat jajahan,

sehingga perluasan besar-besaran jumlah sekolah

dilakukan oleh pemerintah Belanda. Pembukaan sekolah

tersebut kemudian juga membuka peluang untuk

pembukaan sekolah-sekolah guru untuk penyediaan guru

(Sumarsono, 1996: 60).

Pemerintah kolonial Belanda memiliki landasan

prinsip pendidikan dimana pemerintah berusaha untuk

tidak memihak salah satu agama tertentu, tidak

diusahakan untuk hidup selaras dengan lingkungannya

tetapi lebih ditekankan agar anak didik dikemudian hari

dapat mencari pekerjaan demi kepentingan kolonial.

Sistem persekolahan disusun menurut adanya perbedaan

lapisan sosial yang ada dalam masyarakat pribumi. Pada

umumnya pendidikan diukur dan diarahkan untuk

membentuk golongan elit sosial agar dapat dipakai

sebagai alat bagi kepentingan atau keperluan supremasi

politik dan ekonomi Belanda di Indonesia. Pembukaan

sekolah pribumi dilakukan hanya sebatas kebutuhan

praktis pemerintah Belanda. Sistem pendidikan yang

dijalankan pun bersifat dualistis, dimana terdapat garis

pemisah yang tajam antara dua subsistem, sistem sekolah

Eropa dan sistem sekolah pribumi (Sumarsono 1996:93).

Secara teoritis tujuan pendirian persekolahan

sangat baik, namun dalam prakteknya meskipun tidak

secara langsung terdapat kecenderungan diskriminatifdan materialistis. Kecenderungan ini nampak dalam hal

cara penyaringan anak sekolah. Caranya adalah dengan

memberlakukannya biaya sekolah yang cukup mahal dan

sering juga diutamakan bagi keluarga yang memiliki

darah priyayi (pangreh praja atau pegawai dalam kantor

pemerintahan Belanda). Pihak Belanda sangat berhati- hati dalam memberikan pendidikan agar dapat

memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan mereka

yaitu untuk menghasilkan tenaga pekerja yang sangat

dibutuhkan, namun di sisi lain tidak membahayakan bagi

kedudukan pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam

memberikan kesempatan untuk bersekolah bagi rakyat

jajahannya tidak disia-siakan oleh bangsa pribumi,

walaupun Belanda hanya sebatas mendirikan sekolah

rendah atau sekolah dasar membuat seluruh lapisan

masyarakat pribumi ingin memperoleh kesempatan

belajar, yang kemudian memaksa pemerintah Hindia

Belanda untuk memperbanyak pendirian sekolah dasar

tersebut. Lulusan dari pendidikan Belanda diharapkan

untuk menjadi tenaga administrasi pertanian dan industri

sebagai tenaga pekerja kelas dua dengan upah rendah.

Tidak ada diantara rakyat Bumiputera yang menduduki

posisi jabatan tinggi, mereka hanya menduduki jabatan

rendahan yang tidak mempunyai wewenang dan

pengaruh pada jabatannya.dan materialistis. Kecenderungan ini nampak dalam hal

cara penyaringan anak sekolah. Caranya adalah dengan

memberlakukannya biaya sekolah yang cukup mahal dan

sering juga diutamakan bagi keluarga yang memiliki

darah priyayi (pangreh praja atau pegawai dalam kantor

pemerintahan Belanda). Pihak Belanda sangat berhati- hati dalam memberikan pendidikan agar dapat

memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan mereka

yaitu untuk menghasilkan tenaga pekerja yang sangat

dibutuhkan, namun di sisi lain tidak membahayakan bagi

kedudukan pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam

memberikan kesempatan untuk bersekolah bagi rakyat

jajahannya tidak disia-siakan oleh bangsa pribumi,

walaupun Belanda hanya sebatas mendirikan sekolah

rendah atau sekolah dasar membuat seluruh lapisan

masyarakat pribumi ingin memperoleh kesempatan

belajar, yang kemudian memaksa pemerintah Hindia

Belanda untuk memperbanyak pendirian sekolah dasar

tersebut. Lulusan dari pendidikan Belanda diharapkan

untuk menjadi tenaga administrasi pertanian dan industri

sebagai tenaga pekerja kelas dua dengan upah rendah.

Tidak ada diantara rakyat Bumiputera yang menduduki

posisi jabatan tinggi, mereka hanya menduduki jabatan

rendahan yang tidak mempunyai wewenang dan

pengaruh pada jabatannya.dan materialistis. Kecenderungan ini nampak dalam hal

cara penyaringan anak sekolah. Caranya adalah dengan

memberlakukannya biaya sekolah yang cukup mahal dan

sering juga diutamakan bagi keluarga yang memiliki

darah priyayi (pangreh praja atau pegawai dalam kantor

pemerintahan Belanda). Pihak Belanda sangat berhati- hati dalam memberikan pendidikan agar dapat

memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan mereka

yaitu untuk menghasilkan tenaga pekerja yang sangat

dibutuhkan, namun di sisi lain tidak membahayakan bagi

kedudukan pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam

memberikan kesempatan untuk bersekolah bagi rakyat

jajahannya tidak disia-siakan oleh bangsa pribumi,

walaupun Belanda hanya sebatas mendirikan sekolah

rendah atau sekolah dasar membuat seluruh lapisan

masyarakat pribumi ingin memperoleh kesempatan

belajar, yang kemudian memaksa pemerintah Hindia

Belanda untuk memperbanyak pendirian sekolah dasar

tersebut. Lulusan dari pendidikan Belanda diharapkan

untuk menjadi tenaga administrasi pertanian dan industri

sebagai tenaga pekerja kelas dua dengan upah rendah.

Tidak ada diantara rakyat Bumiputera yang menduduki

posisi jabatan tinggi, mereka hanya menduduki jabatan

rendahan yang tidak mempunyai wewenang dan

pengaruh pada jabatannya.Politik etis dalam bidang pendidikan yang

bertujuan menyejahterakan dan meningkatkan

kecerdasan dan perbaikan hidup rakyat jajahan hanyalah

kebohongan belaka. Diskriminasi yang dilakukan oleh

pemerintah Belanda adalah diskriminasi sosial.

Diskriminasi sosial ini terlihat dari didirikannya sekolah

yang membedakan antara sekolah yang dikhususkan bagi

kaum bangsawan dan sekolah untuk rakyat biasa.

Sekolah yang diperuntukkan bagi anak Bumiputera tidak

direncanakan secara sistematis, segalanya berjalan

berdasarkan keadaan zaman, kebutuhan dan kehendak

kolonial. Tidak adanya persekolahan yang tetap dan

selalu dengan ketidak stabilan dengan berbagai

perubahan di dalamnya sehingga terkesan bahwa

pemerintah Belanda tidak memiliki keseriusan dalam

menangani masalah pendidikan bagi bangsa Bumiputera,

segalanya hanya sebagai percobaan dalam pemenuhan

kebutuhan kepentingan Belanda.

Dalam suatu proses pendidikan pemerintah

kolonial menggunakan kriteria tertentu agar memberikan

hasil dan pencapaian yang baik dan sesuai dengan

harapan dari pihak Belanda, sehingga menimbulkan

berbagai kebijakan dalam pendidikan. Salah satunya

kebijakan gradualisme dima untuk penyediaan

pendidikan bagi anak-anak Indonesia, Belanda

membiarkan penduduk Indonesia dalam keadaan yang

hampir sama sewaktu mereka menginjakkan kaki,

pendidikan tidak terlalu diperhatikan. Kebijakan lain

adalah Dualisme yang diartikan berlaku dua sistem bagi

golongan penduduk dan pendidikan dibuat terpisah.

Pendidikan dikontrol secara sentral, guru dan orang tua

tidak mempunyai pengaruh langsung pada politik

pendidikan. Pendidikan didirikan dengan tujuan untuk

merekrut pegawai sebagai tenaga kerja yang murah.

Selain itu, adanya prinsip konkordasi menyebabkan anak

Indonesia tidak berhak bersekolah di pendidikan Belanda

(Nasution. 1997:20).

Dalam pelaksanaan implementasi pendidikan,

kebijakan pemerintah kolonial Belanda selalu

berorientasi kepada menggolongkan stratifikasi

masyarakat sesuai keturunan atau status sosial, anak

didik diciptakan untuk dapat mencari pekerjaan demi

kepentingan kolonial, sistem persekolahan disusun

menurut adanya perbedaan sosial yang ada dalam

masyarakat Indonesia, pembukaan sekolah-sekolah

didasarkan akan kebutuhan pemerintah kolonial atau

pengusaha bukannya kebutuhan rakyat pribumi

(Sumarsono 1996:87).

Sekolah-sekolah yang dapat ditempuh oleh

anak-anak keturunan bangsawan di Indonesia pada masa

politik etis adalah ELS, HBS, HIS dan OSVIA. ELS

(Europese Lagere School) merupakan Sekolah Dasar

pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. ELS

menggunakan bahasa pengantar Bahasa Belanda yang

dapat dimasuki oleh anak-anak keturunan Belanda dan

anak-anak golongan bangsawan (anak raja) dengan lama

belajar 7 tahun. ELS mulai berdiri pada tahun 1817 di

Batavia (Jakarta). Nama Europese Lagere School sendiri

baru dipakai pada tahun 1902 sebagai pengganti nama

Onderwijs een Lagere School voor Europeanen.Sebelum masuk ELS terdapat sekolah Taman

Kanak-Kanak (Frobel). Selain itu juga ada sekolah

untuk persiapan memasuki ELS (Europese Lagere

School) bagi anak-anak bukan keturunan Eropa, agar

anak-anak tersebut mendapat pelatihan berbicara Bahasa

Belanda, sehingga pada saat masuk ELS mereka sudah

mampu mengikuti kelas satu ELS yang menggunakan

pengatar Bahasa Belanda. Batas usia masuk ELS anatara

6 sampai 16 tahun, tetapi khusus untuk anak Eropa dan

anak-anak dari perkawinan campuran wanita Eropa

dengan laki-laki Bumiputera dapat memasuki ELS

sebelum usia 6 tahun, sedangkan anak-anak Bumiputera

yang akan menjadi murid di ELS harus cukup usianya

dan masih akan diseleksi. ELS sedianya diperuntukkan

bagi orang Eropa dan mereka yang disamakan statusnya

kemudian dirumuskan sebagai sekolah untuk pendidikan

Eropa yang membuka jalan bagi anak bumiputera untuk

memasukinya. Anak-anak Indonesia tidak ditolak,

selama jumlah anak bumiputera dalam jumlah yang

kecil. Bahkan dianggap penting menerima anak-anak

aristokrasi memasuki ELS untuk mempererat hubungan

antar kedua bangsa. Akan tetapi penambahan anak

bumiputera yang di luar batas dirasakan sebagai ancaman

dan banyak alasan yang dikemukakan untuk membatasi

penambahan penerimaan anak bumiputera selanjutnya.

Berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda

dalam membatasi jumlah anak Bumiputera yang semakin

meningkat dalam memasuki sekolah ELS adalah seperti

anak Indonesia tidak boleh melebihi usia 7 tahun agar

dapat diterima (ini tidak berlaku bagi anak Belanda),

penerimaan anak bukan keturunan Belanda jangan

menyebabkan ditolaknya penerimaan anak keturunan

Belanda karena kekurangan tempat, untuk bumiputera

dikenakan pembayaran uang sekolah yang lebih mahal,

anak bumiputera tidak boleh tinggal di kelas yang sama

lebih dari dua tahun (Nasution, 1997:100).Proses penerimaan murid di ELS

mempertimbangkan kedudukan orang tuanya, murid

yang diperbolehkan memasuki ELS merupakan anak- anak dari keturunan bangsawan (priyayi). Maka dari data

tersebut di atas merupakan jumlah keseluruhan anak

bangsawan yang masuk ke ELS. Kurikulum yang

diberlakukan untuk ELS sebenarnya telah ditentukan

pada peraturan tahun 1893 yang terdiri atas mata

pelajaran membaca dan menulis dalam bahasa daerah,

huruf daerah dan latin, membaca dan menulis dalam

Bahasa Melayu, berhitung, ilmu bumi Indonesia, ilmu

alam, sejarah pulau tempat tinggal, mengukur tanah,

menggambar dan semua pelajaran yang diajarkan di

Sekolah Guru kecuali ilmu mendidik boleh diajarkan

setelah mendapat persetujuan dari inspektur atau

pemimpin sekolah tersebut. Namun setelah memasuki

abad ke-20 pemerintah mulai mengembangkan sistem

pendidikan di ELS dengan menyetujui penyebaran

Bahasa Belanda dikalangan penduduk bumiputera

terutama penyebaran dalam sistem pengajaran di sekolah

ELS, dengan memberlakukan Bahasa Belanda sebagai

mata pelajaran pokok. Dalam penyediaan tenaga

pengajar dipilih guru-guru yang langsung didatangkan

dari negeri Belanda. Pada tahun 1912 ELS mendapatkan

kesulitan dalam penyediaan guru yang dapat berbahasa

Belanda, untuk itu pemerintah Belanda mengambil

keputusan untuk melatih calon-calon guru dari penduduk

Bumiputera yang nantinya akan dipekerjakan sebagai

guru bantu di ELS.

Selama beberapa dekade ELS merupakan satu- satunya sekolah yang memberi persiapan untuk ujian

pegawai rendah (Klein Ambtenaar) dan untuk melajutkan

pelajaran ke HBS (Hogere Burger School) dan

seterusnya ke Sekolah Dokter Djawa dan OSVIA

(sekolah pamong praja). ELS memberi jalan yang lebih

terjamin dan pendek untuk kelanjutan pelajaran. Secara

kualitas ELS selalu lebih tinggi daripada HIS dalam

kenyataan pendidikan dan juga dalam mata para majikan.

Standar akademis ELS sama dengan yang ada di

Nederland, penguasaan bahasa Belanda jauh lebih tinggi

karena banyak kesempatan menggunakannya dalam

pergaulan antar murid. ELS adalah sekolah elit yang

memberi prestis tinggi kepada anak dan orang tua. Demi

itu orang tua anak Indonesia rela memberi pengorbanan

finansial yang sebenarnya beban yang telampau berat

untuk dipikul (Nasution. 1997:102-103).

Selain ELS (Europese Lagere School), terdapat

juga HBS (Hogere Burger School) yang merupakan

sekolah lanjutan tingkat menengah pada zaman Hindia

Belanda bagi orang Eropa dan bagi golongan elit

Bumiputera. Pada awalnya HBS bernama sekolah

Gymnasium dengan masa belajar 3 tahun kemudian pada

tahun 1867 nama Gymnasium diubah menjadi HBS

(Hogere Burger School) dengan lama belajar 5 tahun.

Pada tahun 1864 didirikan HBS pertama di Batavia, 1875

di Surabaya, 1877 di Semarang. HBS sedianya

diperuntukkan bagi murid-murid Belanda dan golongan

yang sanggup menyekolahkan anaknya ke ELS yang

mengajarkan Bahasa Perancis sebagai syarat masuk

HBS. Selama hampir seperempat abad HBS tidak

menerima murid wanita. Faktor-faktor yang

menyebabkan kecilnya jumlah murid Bumiputera antaralain sulitnya bagi anak Indonesia memasuki ELS “Kelas

Satu” untuk memperlajari Bahasa Perancis dan

ketidaksanggupan membayar tingginya uang sekolah

sebesar f-15.

HBS (Hogere Burger School) adalah satu- satunya sekolah yang dapat melanjutkan ke perguruan

negeri Belanda. Kurikulum yang diberikan tidak berbeda

dengan kurikulum yang ada di negeri Belanda tanpa ada

perubahan dan dapat bertahan dari berbagai kritik, mata

pelajaran yang diajarkan pun bersifat universal.

Kurikulum yang diberikan di sekolah HBS sifatnya

sangat seragam bagi semua. Kurikulumnya semata-mata

mengikuti yang ada di Nederland dengan tidak

menghiraukan keadaaan di Indonesia. Untuk periode

lebih dari setengah abad sekolah inilah satu-satunya yang

memberikan jalan menuju ke perguruan tinggi di

Belanda. Memasuki HBS dengan hasil yang baik

merupakan kebanggaan tersendiri dimata masyarakat.HIS (Hollands Inlandse School) merupakan

Sekolah Dasar yang diperuntukkan bagi kalangan atas

anak-anak pribumi asli. Alasan didirikannya HIS adalah

keinginan yang kuat dari kalangan orang Indonesia untuk

memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan Barat.

Pada awalnya pendirian sekolah ini menimbulkan

keberatan dikalangan pemerintah Belanda, dikarenakan

bahwa sekolah ini akan menimbulkan masalah

pengangguran pada kalangan kaum intelektual yang

tidak terserap oleh pemerintah dan perusahaan swasta.

Ada pula yang merasa keberatan karena adanya

pandangan biaya yang besar yang diperlukan untuk

menyelenggarakan sekolah ini sehingga menguranggi

anggaran biaya untuk memberantas buta huruf. Ada pula

yang merasa takut jika kelompok nasionalis yang

terdidik akan menyamai dan menyaingi orang Belanda.

Pada awalnya HIS bernama Sekolah Kelas Satu

dan pada tahun 1914 telah resmi bernama Hollands

Inlandse School. Dalam Statuta 1914 No. 764, kurikulum

HIS merupakan semua mata pelajaran ELS bukan kelas

satu dengan perbedaan diajarkan membaca dan menulis

bahasa daerah dalam aksara latin dan Melayu dalam

tulisan Arab dan Latin. Kemudian pada tahun 1915 tidak

meliputi bernyanyi dan pendidikan jasmani. Sejarah

dianggap sensitif dari segi politik sedangkan bernyanyi

dan pendidikan jasmani belum ada guru-guru yang

kompeten dibidangnya. Membaca di kelas satu bertujuan

untuk menguasai keterampilan membaca yang pada

umumnya diberikan dalam tiga bahasa yaitu bahasa

daerah, Melayu dan Bahasa Belanda. Mata pelajaran

yang paling penting adalah Bahasa Belanda. Pelajaran ini

meliputi 43,9% dari seluruh waktu pelajaran. Mata

pelajaran lain juga digunakan untuk mempelajari bahasa

ini. Lulusan HIS relatif banyak yang lulus dalam ujian

pegawai rendah (Klein Ambtenaar Examen), ini

merupakan sebuah bukti dari keberhasilan HIS. Namun

kurikulum yang diterapkan tidak disesuaikan dengan

kebutuhan anak dan masyarakat Indonesia tetapi

disesuaikan dengan Belanda. Buku-buku yang dipelajari

merupakan buku yang ditulis oleh pengarang Belanda

yang memandang Indonesia dari segi pandangnya

sendiri.

Oleh karena itu pendidikan HIS sangat kental

dengan unsur-unsur ke-Belandaan. HIS merupakan

lembaga utama untuk memperoleh pendidikan Barat,

khususnya mempelajari Bahasa Belanda karena Bahasa

Belanda sangat penting sebagai kunci untuk menempuh

pendidikan lanjutan, sebagai sarana untuk masuk

kebudayaan Barat dan syarat untuk mendapatkan

pekerjaan. Dengan menguasai Bahasa Belanda juga bisa

membuat seseorang masuk ke dalam golongan elit

intelektual. Untuk mengajarkan Bahasa Belanda

dibutuhkan guru-guru Belanda, akan tetapi karena

sulitnya memenuhi kebutuhan guru di HIS yang

senantiasa bertambah, maka digunakan guru-guru

Indonesia lulusan dari HKS (Hogere Kweek School).

Kepala yang ditunjuk adalah orang Belanda yang

mempunyai Hoofdacte atau ijazah Kepala Sekolah, akan

tetapi orang Indonesia juga bisa menjadi Kepala Sekolah

apabila memiliki H.A (Hoofdacte).

Sama halnya dengan Sekolah Kelas Satu, HIS

dimaksudkan sebagai sekolah untuk golongan elit dan

pada prinsipnya sekolah ini diperuntukkan bagi golongan

sosial atas. Namun sulit untuk menentukan siapa yang

termasuk golongan atas tersebut karena dalam

pelaksanaannya anak-anak golongan atas tidak

mencukupi dan lebih menyukai masuk ELS, walaupun

secara resmi diploma HIS sama dengan diploma ELS,

akan tetapi di mata masyarakat ELS lebih dihargai.

Karena kekurangan murid golongan atas tersebut maka

golongan rendah mendapat kesempatan belajar dan

banyak diantara mereka yang berbakat intelektual

kemudian mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari

pada anak golongan aristokrasi. Berdasarkan peraturan

pemerintah, anak-anak yang dapat menempuh

pendidikan di HIS ditentukan oleh empat kategori, yakni

keturunan, jabatan, kekayaan, dan pendidikan. Dengan

demikian anak-anak wedana, demang dan anak-anak

yang orang tuanya berpendidikan minimal MULO, atau

anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan minimal f. 100 sebulan dapat menempuh pendidikan di HIS. Akan

tetapi, pada kenyataannya HIS ternyata juga membuka

kesempatan bagi golongan swasta dan yang

berpenghasilan rendah.HIS (Hollands Inlandse School) merupakan

Sekolah Dasar yang diperuntukkan bagi kalangan atas

anak-anak pribumi asli. Alasan didirikannya HIS adalah

keinginan yang kuat dari kalangan orang Indonesia untuk

memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan Barat.

Pada awalnya pendirian sekolah ini menimbulkan

keberatan dikalangan pemerintah Belanda, dikarenakan

bahwa sekolah ini akan menimbulkan masalah

pengangguran pada kalangan kaum intelektual yang

tidak terserap oleh pemerintah dan perusahaan swasta.

Ada pula yang merasa keberatan karena adanya

pandangan biaya yang besar yang diperlukan untuk

menyelenggarakan sekolah ini sehingga menguranggi

anggaran biaya untuk memberantas buta huruf. Ada pula

yang merasa takut jika kelompok nasionalis yang

terdidik akan menyamai dan menyaingi orang Belanda.

Pada awalnya HIS bernama Sekolah Kelas Satu

dan pada tahun 1914 telah resmi bernama Hollands

Inlandse School. Dalam Statuta 1914 No. 764, kurikulum

HIS merupakan semua mata pelajaran ELS bukan kelas

satu dengan perbedaan diajarkan membaca dan menulis

bahasa daerah dalam aksara latin dan Melayu dalam

tulisan Arab dan Latin. Kemudian pada tahun 1915 tidak

meliputi bernyanyi dan pendidikan jasmani. Sejarah

dianggap sensitif dari segi politik sedangkan bernyanyi

dan pendidikan jasmani belum ada guru-guru yang

kompeten dibidangnya. Membaca di kelas satu bertujuan

untuk menguasai keterampilan membaca yang pada

umumnya diberikan dalam tiga bahasa yaitu bahasa

daerah, Melayu dan Bahasa Belanda. Mata pelajaran

yang paling penting adalah Bahasa Belanda. Pelajaran ini

meliputi 43,9% dari seluruh waktu pelajaran. Mata

pelajaran lain juga digunakan untuk mempelajari bahasa

ini. Lulusan HIS relatif banyak yang lulus dalam ujian

pegawai rendah (Klein Ambtenaar Examen), ini

merupakan sebuah bukti dari keberhasilan HIS. Namun

kurikulum yang diterapkan tidak disesuaikan dengan

kebutuhan anak dan masyarakat Indonesia tetapi

disesuaikan dengan Belanda. Buku-buku yang dipelajari

merupakan buku yang ditulis oleh pengarang Belanda

yang memandang Indonesia dari segi pandangnya

sendiri.

Oleh karena itu pendidikan HIS sangat kental

dengan unsur-unsur ke-Belandaan. HIS merupakan

lembaga utama untuk memperoleh pendidikan Barat,

khususnya mempelajari Bahasa Belanda karena Bahasa

Belanda sangat penting sebagai kunci untuk menempuh

pendidikan lanjutan, sebagai sarana untuk masuk

kebudayaan Barat dan syarat untuk mendapatkan

pekerjaan. Dengan menguasai Bahasa Belanda juga bisa

membuat seseorang masuk ke dalam golongan elit

intelektual. Untuk mengajarkan Bahasa Belanda

dibutuhkan guru-guru Belanda, akan tetapi karena

sulitnya memenuhi kebutuhan guru di HIS yang

senantiasa bertambah, maka digunakan guru-guru

Indonesia lulusan dari HKS (Hogere Kweek School).

Kepala yang ditunjuk adalah orang Belanda yang

mempunyai Hoofdacte atau ijazah Kepala Sekolah, akan

tetapi orang Indonesia juga bisa menjadi Kepala Sekolah

apabila memiliki H.A (Hoofdacte).

Sama halnya dengan Sekolah Kelas Satu, HIS

dimaksudkan sebagai sekolah untuk golongan elit dan

pada prinsipnya sekolah ini diperuntukkan bagi golongan

sosial atas. Namun sulit untuk menentukan siapa yang

termasuk golongan atas tersebut karena dalam

pelaksanaannya anak-anak golongan atas tidak

mencukupi dan lebih menyukai masuk ELS, walaupun

secara resmi diploma HIS sama dengan diploma ELS,

akan tetapi di mata masyarakat ELS lebih dihargai.

Karena kekurangan murid golongan atas tersebut maka

golongan rendah mendapat kesempatan belajar dan

banyak diantara mereka yang berbakat intelektual

kemudian mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari

pada anak golongan aristokrasi. Berdasarkan peraturan

pemerintah, anak-anak yang dapat menempuh

pendidikan di HIS ditentukan oleh empat kategori, yakni

keturunan, jabatan, kekayaan, dan pendidikan. Dengan

demikian anak-anak wedana, demang dan anak-anak

yang orang tuanya berpendidikan minimal MULO, atau

anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan minimal f. 100 sebulan dapat menempuh pendidikan di HIS. Akan

tetapi, pada kenyataannya HIS ternyata juga membuka

kesempatan bagi golongan swasta dan yang

berpenghasilan rendah.HIS (Hollands Inlandse School) merupakan

Sekolah Dasar yang diperuntukkan bagi kalangan atas

anak-anak pribumi asli. Alasan didirikannya HIS adalah

keinginan yang kuat dari kalangan orang Indonesia untuk

memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan Barat.

Pada awalnya pendirian sekolah ini menimbulkan

keberatan dikalangan pemerintah Belanda, dikarenakan

bahwa sekolah ini akan menimbulkan masalah

pengangguran pada kalangan kaum intelektual yang

tidak terserap oleh pemerintah dan perusahaan swasta.

Ada pula yang merasa keberatan karena adanya

pandangan biaya yang besar yang diperlukan untuk

menyelenggarakan sekolah ini sehingga menguranggi

anggaran biaya untuk memberantas buta huruf. Ada pula

yang merasa takut jika kelompok nasionalis yang

terdidik akan menyamai dan menyaingi orang Belanda.

Pada awalnya HIS bernama Sekolah Kelas Satu

dan pada tahun 1914 telah resmi bernama Hollands

Inlandse School. Dalam Statuta 1914 No. 764, kurikulum

HIS merupakan semua mata pelajaran ELS bukan kelas

satu dengan perbedaan diajarkan membaca dan menulis

bahasa daerah dalam aksara latin dan Melayu dalam

tulisan Arab dan Latin. Kemudian pada tahun 1915 tidak

meliputi bernyanyi dan pendidikan jasmani. Sejarah

dianggap sensitif dari segi politik sedangkan bernyanyi

dan pendidikan jasmani belum ada guru-guru yang

kompeten dibidangnya. Membaca di kelas satu bertujuan

untuk menguasai keterampilan membaca yang pada

umumnya diberikan dalam tiga bahasa yaitu bahasa

daerah, Melayu dan Bahasa Belanda. Mata pelajaran

yang paling penting adalah Bahasa Belanda. Pelajaran ini

meliputi 43,9% dari seluruh waktu pelajaran. Mata

pelajaran lain juga digunakan untuk mempelajari bahasa

ini. Lulusan HIS relatif banyak yang lulus dalam ujian

pegawai rendah (Klein Ambtenaar Examen), ini

merupakan sebuah bukti dari keberhasilan HIS. Namun

kurikulum yang diterapkan tidak disesuaikan dengan

kebutuhan anak dan masyarakat Indonesia tetapi

disesuaikan dengan Belanda. Buku-buku yang dipelajari

merupakan buku yang ditulis oleh pengarang Belanda

yang memandang Indonesia dari segi pandangnya

sendiri.

Oleh karena itu pendidikan HIS sangat kental

dengan unsur-unsur ke-Belandaan. HIS merupakan

lembaga utama untuk memperoleh pendidikan Barat,

khususnya mempelajari Bahasa Belanda karena Bahasa

Belanda sangat penting sebagai kunci untuk menempuh

pendidikan lanjutan, sebagai sarana untuk masuk

kebudayaan Barat dan syarat untuk mendapatkan

pekerjaan. Dengan menguasai Bahasa Belanda juga bisa

membuat seseorang masuk ke dalam golongan elit

intelektual. Untuk mengajarkan Bahasa Belanda

dibutuhkan guru-guru Belanda, akan tetapi karena

sulitnya memenuhi kebutuhan guru di HIS yang

senantiasa bertambah, maka digunakan guru-guru

Indonesia lulusan dari HKS (Hogere Kweek School).

Kepala yang ditunjuk adalah orang Belanda yang

mempunyai Hoofdacte atau ijazah Kepala Sekolah, akan

tetapi orang Indonesia juga bisa menjadi Kepala Sekolah

apabila memiliki H.A (Hoofdacte).

Sama halnya dengan Sekolah Kelas Satu, HIS

dimaksudkan sebagai sekolah untuk golongan elit dan

pada prinsipnya sekolah ini diperuntukkan bagi golongan

sosial atas. Namun sulit untuk menentukan siapa yang

termasuk golongan atas tersebut karena dalam

pelaksanaannya anak-anak golongan atas tidak

mencukupi dan lebih menyukai masuk ELS, walaupun

secara resmi diploma HIS sama dengan diploma ELS,

akan tetapi di mata masyarakat ELS lebih dihargai.

Karena kekurangan murid golongan atas tersebut maka

golongan rendah mendapat kesempatan belajar dan

banyak diantara mereka yang berbakat intelektual

kemudian mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari

pada anak golongan aristokrasi. Berdasarkan peraturan

pemerintah, anak-anak yang dapat menempuh

pendidikan di HIS ditentukan oleh empat kategori, yakni

keturunan, jabatan, kekayaan, dan pendidikan. Dengan

demikian anak-anak wedana, demang dan anak-anak

yang orang tuanya berpendidikan minimal MULO, atau

anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan minimal f. 100 sebulan dapat menempuh pendidikan di HIS. Akan

tetapi, pada kenyataannya HIS ternyata juga membuka

kesempatan bagi golongan swasta dan yang

berpenghasilan rendah.HIS (Hollands Inlandse School) merupakan

Sekolah Dasar yang diperuntukkan bagi kalangan atas

anak-anak pribumi asli. Alasan didirikannya HIS adalah

keinginan yang kuat dari kalangan orang Indonesia untuk

memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan Barat.

Pada awalnya pendirian sekolah ini menimbulkan

keberatan dikalangan pemerintah Belanda, dikarenakan

bahwa sekolah ini akan menimbulkan masalah

pengangguran pada kalangan kaum intelektual yang

tidak terserap oleh pemerintah dan perusahaan swasta.

Ada pula yang merasa keberatan karena adanya

pandangan biaya yang besar yang diperlukan untuk

menyelenggarakan sekolah ini sehingga menguranggi

anggaran biaya untuk memberantas buta huruf. Ada pula

yang merasa takut jika kelompok nasionalis yang

terdidik akan menyamai dan menyaingi orang Belanda.

Pada awalnya HIS bernama Sekolah Kelas Satu

dan pada tahun 1914 telah resmi bernama Hollands

Inlandse School. Dalam Statuta 1914 No. 764, kurikulum

HIS merupakan semua mata pelajaran ELS bukan kelas

satu dengan perbedaan diajarkan membaca dan menulis

bahasa daerah dalam aksara latin dan Melayu dalam

tulisan Arab dan Latin. Kemudian pada tahun 1915 tidak

meliputi bernyanyi dan pendidikan jasmani. Sejarah

dianggap sensitif dari segi politik sedangkan bernyanyi

dan pendidikan jasmani belum ada guru-guru yang

kompeten dibidangnya. Membaca di kelas satu bertujuan

untuk menguasai keterampilan membaca yang pada

umumnya diberikan dalam tiga bahasa yaitu bahasa

daerah, Melayu dan Bahasa Belanda. Mata pelajaran

yang paling penting adalah Bahasa Belanda. Pelajaran ini

meliputi 43,9% dari seluruh waktu pelajaran. Mata

pelajaran lain juga digunakan untuk mempelajari bahasa

ini. Lulusan HIS relatif banyak yang lulus dalam ujian

pegawai rendah (Klein Ambtenaar Examen), ini

merupakan sebuah bukti dari keberhasilan HIS. Namun

kurikulum yang diterapkan tidak disesuaikan dengan

kebutuhan anak dan masyarakat Indonesia tetapi

disesuaikan dengan Belanda. Buku-buku yang dipelajari

merupakan buku yang ditulis oleh pengarang Belanda

yang memandang Indonesia dari segi pandangnya

sendiri.

Oleh karena itu pendidikan HIS sangat kental

dengan unsur-unsur ke-Belandaan. HIS merupakan

lembaga utama untuk memperoleh pendidikan Barat,

khususnya mempelajari Bahasa Belanda karena Bahasa

Belanda sangat penting sebagai kunci untuk menempuh

pendidikan lanjutan, sebagai sarana untuk masuk

kebudayaan Barat dan syarat untuk mendapatkan

pekerjaan. Dengan menguasai Bahasa Belanda juga bisa

membuat seseorang masuk ke dalam golongan elit

intelektual. Untuk mengajarkan Bahasa Belanda

dibutuhkan guru-guru Belanda, akan tetapi karena

sulitnya memenuhi kebutuhan guru di HIS yang

senantiasa bertambah, maka digunakan guru-guru

Indonesia lulusan dari HKS (Hogere Kweek School).

Kepala yang ditunjuk adalah orang Belanda yang

mempunyai Hoofdacte atau ijazah Kepala Sekolah, akan

tetapi orang Indonesia juga bisa menjadi Kepala Sekolah

apabila memiliki H.A (Hoofdacte).

Sama halnya dengan Sekolah Kelas Satu, HIS

dimaksudkan sebagai sekolah untuk golongan elit dan

pada prinsipnya sekolah ini diperuntukkan bagi golongan

sosial atas. Namun sulit untuk menentukan siapa yang

termasuk golongan atas tersebut karena dalam

pelaksanaannya anak-anak golongan atas tidak

mencukupi dan lebih menyukai masuk ELS, walaupun

secara resmi diploma HIS sama dengan diploma ELS,

akan tetapi di mata masyarakat ELS lebih dihargai.

Karena kekurangan murid golongan atas tersebut maka

golongan rendah mendapat kesempatan belajar dan

banyak diantara mereka yang berbakat intelektual

kemudian mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari

pada anak golongan aristokrasi. Berdasarkan peraturan

pemerintah, anak-anak yang dapat menempuh

pendidikan di HIS ditentukan oleh empat kategori, yakni

keturunan, jabatan, kekayaan, dan pendidikan. Dengan

demikian anak-anak wedana, demang dan anak-anak

yang orang tuanya berpendidikan minimal MULO, atau

anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan minimal f. 100 sebulan dapat menempuh pendidikan di HIS. Akan

tetapi, pada kenyataannya HIS ternyata juga membuka

kesempatan bagi golongan swasta dan yang

berpenghasilan rendah.Pada tahun 1916 populasi HIS seluruhnya

berjumlah 20.737 diantaranya 3.338 atau 16% anak

wanita dan kebanyakan dari golongan atas. Di Jawa

maupun di pulau-pulau lain, kebanyakan gadis adalah

anak pegawai. Di Jawa 77,7% anak wanita berasal dari

golongan bangsawan dan di luar Jawa 59,1%. Pegawai

pemerintah yang telah menerima pendidikan Barat,

rupanya progresif dalam sikapnya untuk menyekolahkan

anak-anak gadisnya.

OSVIA merupakan Sekolah Dasar yang

disediakan bagi anak-anak golongan bangsawan. Sekolah

ini pada mulanya didirikan di Tondano (1865-1872

sebagai percobaan) dan di Bandung, Magelang, dan

Probolinggo (1878) yang dalam bahasa sehari-hari

disebut Sekolah Raja (Hoofdenschool) dengan bahasa

pengantar Bahasa Melayu dan Bahasa Belanda, dan

dimaksudkan untuk kepentingan administrasi

pemerintahan Hindia Belanda bagi anak-anak tokoh

terkemuka Bumiputera. Tetapi sekolah raja tersebut

kemudian diintegrasikan ke ELS atau HIS. Pada tahun

1900 Sekolah Raja tersebut mengalami reorganisasi dan

diberi nama OSVIA. Masalah keturunan merupakan

faktor yang sangat penting dalam penerimaan murid di

OSVIA. Meskipun uang pembayaran sekolah

disesuaikan dengan penghasilan orang tua, bagi keluarga

berpenghasilan rendah yang meyekolahkan anaknya di

OSVIA biaya tersebut dirasakan sangat mahal.

Penerimaan siswa sering harus disertai surat

rekomendasi pribadi pejabat Binenlandsch Bestuur (BB)

dan para bupati. Sedangkan bupati-bupati tersebut

menggunakan haknya untuk mengajukan sanak

saudaranya dan orang-orang yang disukainya. Tingkat

lanjutan dari sekolah OSVIA adalah MOSVIA atau

Middelbare Opleiding voor Indische Ambtenaren

(setingkat SMTA).

Pada dasarnya lembaga-lembaga pendidikan

yang disediakan oleh pemerintah Hindia Belanda selalu

mengalami perkembangan jumlah setiap tahunnya begitu

pula dengan jumlah murid yang memasuki sekolah- sekolah tersebut. kebijakan pendidikan yang dijalankan

oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap keturunan

Bumiputera sangatlah tidak efisien. Keadaan seperti ini

memang sengaja diciptakan dikarenakan pemerintah

Hindia Belanda berkeinginan agar orang-orang

Bumiputera tidak menduduki jabatan penting dalam

pemerintahan. Jadi kebijakan pendidikan bagi rakyat

Bumiputera diselenggarakan secara sederhana dan

kurang efisien karena pendidikan yang diberikan kepeda

rakyat jajahan hanya sebagai pemenuh kebutuhan

kepentingan kolonial bukanlah untuk mencerdaskan dan

meningkatkan harkat dan martabat masyarakat pribumi.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan tentang Kebijakan

Pemerintah Hindia Belanda Mengenai Pendidikan Bagi

Kaum Bangsawan Di Indonesia Tahun 1900-1920, dapat

diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah Hindia Belanda

dalam melaksanakan kebijakan dalam bidang pendidikan

bagi kaum bangsawan di Indonesia dalam bentuk

mendirikan lembaga-lembaga sekolah, yaitu: Europese

Lagere School (ELS), Hogere Burger School (HBS), Hollands Inlandse School (HIS), Opleiding School voor

Inlandsche Ambtenaren (OSVIA). Kebijakan pemerintah

Hindia Belanda khususnya mengenai pendidikan lebih

diutamakan bagi para kaum bangsawan Bumiputera

dengan tujuan Pemerintah Hindia Belanda ingin

menciptakan kelompok elite yang terpisah dengan

masyarakatnya sendiri. Para kaum bangsawan ini

diharapkan oleh pemerintah Hindia Belanda agar

menjadi pemimpin yang berjiwa kebarat-baratan yang

akan digunakan sebagai alat oleh Pemerintah Hindia

Belanda untuk melangsungkan penjajahannya di

Indonesia.

Categories: pendidikan jaman belanda